Jakarta-Situasi politik di Tanah Air saat ini sedikit memanas. Kondisi ini disebabkan oleh proses politik yang dihadapi para kandidat yang bertarung pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Indonesia, 15 Februari 2017. Tapi, meski agak memanas, kondisi politik masih tergolong normal.
"Kondisi politik memang agak memanas. Saya sedikit pontang-panting dan terpaksa menunggang kuda," kata Presiden Jokowi pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016 di JCC, Selasa (22/11). Hadir pada acara ini Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo sebagai tuan rumah, Kepala OJK Muliaman Hadad, para bankir, dan manajer investasi.
 |
Presiden Joko Widodo memberi sambutan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016 di JCC, 22 November 2016. FOTO: Beritasatu.com/Primus Dorimulu
Presiden menjelaskan, banyak faktor yang membuat situasi politik di Tanah Air sedikit memanas. Yang paling menonjol adalah situasi politik di DKI. "Jakarta itu istimewa. Meski ada 101 pilkada pada 15 Februari 2017, pilgub DKI tetap yang paling menarik," ungkap Jokowi.
Walau sedikit memanas, kata Presiden, situasi politik masih terkendali. Kegiatan masyarakat dan pembangunan masih bisa berjalan dengan baik. Tapi, ia mengingatkan agar semua pihak tidak ikut memanas-manasi situasi.
Situasi politik saat ini, demikian Jokowi, tidak jauh beda dengan pilgub DKI 2012 ketika ia menjadi salah satu kandidat. "Situasi pilkada memang seperti itu. Saya pernah merasakan. Suasana ya mirip-mirip. Setelah pilkada, situasi akan kembali normal," ungkap Presiden.
Presiden yakin, ekonomi Indonesia tahun 2017 lebih baik dari tahun ini. Meski banyak meramalkan tahun depan, saya tetap optimistis. Karena dengan potensi yang ada, ekonomi Indonesia bisa tetap bertumbuh di atas rata-rata dunia.
Sebuah survei, demikian Presiden, menyebutkan Indonesia menempati peringkat kedua negara yang paling banyak mendapat optimisme dari pelaku usaha. Negara pertama adalah RRT. Jika ada peningkatan daya saing, efisiensi, dan penyedia infrastruktur, Indonesia akan betumbuh lebih cepat.
Primus Dorimulu/PCN
BeritaSatu.com
=====
Senin, 21 November 2016 | 12:47
BeritaSatu.com
=====
Senin, 21 November 2016 | 12:47
Kapolri: Demo 25 November, Ada yang Ingin Kuasai DPR dan Makar
 |
| Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian bersama Panglima TNI Gatot Nurmantyo berserta jajarannya, memberikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 21 November 2016. (BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao) |
Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menggelar video conference di Mabes Polri dengan pejabat utama Polri-TNI, kapolda, pangdam, dan pangkotama di seluruh Indonesia, Senin (21/11).
"Intinya antisipasi aksi tanggal 25 November dan 2 Desember. Untuk yang tanggal 25 November akan ada unjuk rasa di DPR, namun ada upaya tersembunyi dari kelompok yang ingin masuk ke DPR dan mau kuasai DPR," kata Tito.
Aksi tanggal 25 November, kata Tito, berpotensi melanggar Pasal 104, 105, 106, dan 107 KUHP, karena diduga ada maksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
"Itu pasal makar. Kami akan memperkuat penjagaan Gedung DPR dan MPR. Kita siapkan rencana kontingensi yang tegas dan terukur sesuai UU. Kita akan tegakkan hukum," tegas Tito.
Farouk Arnaz/AB
BeritaSatu.com
=====
Setya Novanto Ketua DPR Lagi, Ketum PAN: Itu Urusan Golkar
 |
| Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyambut kunjungan silaturahmi Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan, di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, 22 November 2016. Dalam pertemuan ini, mereka membahas nilai-nilai kebangsaan dan mempererat hubungan antara kedua ketua umum partai politik dalam menjaga perdamaian dan kesatuan bangsa Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto |
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak berkomentar mengenai keputusan Partai Golkar mengembalikan Setya Novanto ke kursi Ketua DPR RI. Menurut dia, hasil rapat pleno pimpinan Golkar pada Senin, 21 November 2016, adalah urusan internal partai tersebut.
"Itu kan (urusan) pimpinannya masing-masing. Soal anggota DPR yang dari partai kan hak partainya, jadi itu internal Golkar," ujar Zulkifli seusai pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta, Selasa, 22 November 2016.
Dia mengatakan PAN hanya bertanggung jawab menangani kadernya yang menjadi salah satu petinggi DPR, seperti Taufik Kurniawan yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. "Kalau (soal) Taufik, ada apapun ya tanggung jawab kami (PAN)," ujarnya.
Baca: Alasan Golkar Angkat Kembali Setya Novanto Jadi Ketua DPR
Zulkifli tak ingin memberi pandangan soal kembalinya Setya ke DPR. "Kita tidak dalam kapasitas terima atau tak terima. Tidak ada dukung-mendukung, itu hak Golkar."
Sekretaris Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin mengatakan, pengangkatan kembali Setya sebagai Ketua DPR adalah hal wajar. "Bagaimanapun, Pak Nov (Setya Novanto) ini kan ketua umum. Pak Nov adalah lambang dan figur partai," kata Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 22 November 2016.
Aziz menambahkan, keputusan pengangkatan Setya itu muncul sebagai konsekuensi hukum, karena tak terbukti bersalah dalam kasus “papa minta saham”. Setya sempat diperiksa Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik.
Pada 16 Desember 2015, Setya mengundurkan diri dari sebagai Ketua DPR RI setelah MKD menyatakan dia melanggar kode etik. Pada 7 September 2016, Mahkamah Konstitusi mengabulkan dua permohonan uji materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diajukan Setya. Atas terkabulnya sebagian permohonan Setya itu, mengakibatkan penyadapan terhadap Setya dalam kasus “Papa Minta Saham” dinyatakan ilegal.
Pada 27 September 2016, rapat pleno MKD memutuskan menerima permohonan Setya untuk meninjau kembali persidangan di MKD. Setya yang dalam surat permohonannya melampirkan keputusan MK, akhirnya diputuskan oleh rapat pleno MKD, dipulihkan nama baiknya.
YOHANES PASKALIS
Baca juga:
Jokowi Sebut Makan Bareng Pimpinan Parpol Hal BiasaDi Istana, Romahurmuziy Dapat Info Intelijen Soal Demo 212
"Itu kan (urusan) pimpinannya masing-masing. Soal anggota DPR yang dari partai kan hak partainya, jadi itu internal Golkar," ujar Zulkifli seusai pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta, Selasa, 22 November 2016.
Dia mengatakan PAN hanya bertanggung jawab menangani kadernya yang menjadi salah satu petinggi DPR, seperti Taufik Kurniawan yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. "Kalau (soal) Taufik, ada apapun ya tanggung jawab kami (PAN)," ujarnya.
Baca: Alasan Golkar Angkat Kembali Setya Novanto Jadi Ketua DPR
Zulkifli tak ingin memberi pandangan soal kembalinya Setya ke DPR. "Kita tidak dalam kapasitas terima atau tak terima. Tidak ada dukung-mendukung, itu hak Golkar."
Sekretaris Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin mengatakan, pengangkatan kembali Setya sebagai Ketua DPR adalah hal wajar. "Bagaimanapun, Pak Nov (Setya Novanto) ini kan ketua umum. Pak Nov adalah lambang dan figur partai," kata Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 22 November 2016.
Aziz menambahkan, keputusan pengangkatan Setya itu muncul sebagai konsekuensi hukum, karena tak terbukti bersalah dalam kasus “papa minta saham”. Setya sempat diperiksa Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik.
Pada 16 Desember 2015, Setya mengundurkan diri dari sebagai Ketua DPR RI setelah MKD menyatakan dia melanggar kode etik. Pada 7 September 2016, Mahkamah Konstitusi mengabulkan dua permohonan uji materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diajukan Setya. Atas terkabulnya sebagian permohonan Setya itu, mengakibatkan penyadapan terhadap Setya dalam kasus “Papa Minta Saham” dinyatakan ilegal.
Pada 27 September 2016, rapat pleno MKD memutuskan menerima permohonan Setya untuk meninjau kembali persidangan di MKD. Setya yang dalam surat permohonannya melampirkan keputusan MK, akhirnya diputuskan oleh rapat pleno MKD, dipulihkan nama baiknya.
YOHANES PASKALIS
Baca juga:
Jokowi Sebut Makan Bareng Pimpinan Parpol Hal BiasaDi Istana, Romahurmuziy Dapat Info Intelijen Soal Demo 212
Tidak ada komentar:
Posting Komentar