Kamis, 11 April 2019

Brem Sosok Penemu Surat Suara Tercoblos Jokowi di Malaysia; TKN Malaysia Duga Pencoblos Gambar Jokowi Dibiarkan Kabur

Caleg yang Surat Suaranya Tercoblos Itu Putra Dubes RI di Malaysia;  Davin Kirana


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Davin Kirana menjadi perbincangan hari ini setelah adanya video yang viral soal surat suara di Malaysia.
Nama Davin Kirana diduga dalam surat suara di Malaysia sudah tercoblos
Sebelumnya akun Facebook Media Informasi Prabowo memposting video surat suara tercoblos
Seorang pria mereka saat menemukan sejumlah plastik dan karung yang berisi surat suara yang diduga sudah tercoblos di Selangor, Malaysia.
Surat suara tersebut berada di sebuah ruyko kosong di Bandar Baru Bangi Selangor, Malaysia
Surat suara yang ditemukan sudah tercoblos untuk calon Presiden nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin.









Rusdi Kirana dan Davin Kirana
Rusdi Kirana dan Davin Kirana (wikipedia-instagram.com @davinkirana)

Tak hanya presiden, surat suara juga sudah tercoblos untuk satu caleg dari Partai Nasdem nomor urut 02
"Kita sudah melakukan penggerebekan di Bandar Baru Bangi di Universiti tempatnya. Barang-barang sudah dicoblos. Di Malaysiaselangor. Sudah dicoblos 01, Partai Nasdem nomor 5, calegnya nomor urut 3 namanya Ahmad," kata pria di video
Pria itu meminta KPU untuk segera membatalkan urusan tentang DPL Malaysia.
"Kami harap KPU Indonesia membatalkan semua urusan tentang DPL Malaysia dari hari ini sampai tgl 14. Kalau tidak kami akan duduki KBRI," lanjutnya.
Dia mengatakan ada sekitar 57 kantong hitam di tempat tersebut.
"Ada sekitar 57 kantong hitam. Di kedai kosong di Bandar Baru Bangi, Taman Universiti Bangi, Selangor, Malaysia," tukasnya.
Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, KPU tengah mengonfirmasi peristiwa tersebut.









Komisioner KPU RI Ilham Saputra
Komisioner KPU RI Ilham Saputra (Rizal Bomantama/Tribunnews.com)

"Kami sedang mengonfirmasi apa yang sedang terjadi dan meminta pihak PPLN untuk mengecek terlebih dahulu. Jadi tunggu konfirmasi KPU," kata Ilham saat dikonfirmasi, Kamis (11/4/2019).
Ia menambahkan belum bisa mengambil langkah karena belum mengetahui kronologi insiden itu.
"Kami pecat sesuai dengan temuan-temuan dan kami kemudian serahkan kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) gitu. Atau kita menunggu rekomendasi Bawaslu terkait kejadian tersebut," ujar Ilham.
DPP Partai Nasdem menyatakan tengah mencari tahu kebenaran video pencoblosan surat suara di Malaysia atas sejumlah calegnya, yang viral di media sosial.
"Kami juga baru mendengar informasinya, dan kami sedang mencari informasi lebih dalam apa yang sedang terjadi," kata Ketua DPP Nasdem Willy Aditya dihubungi di Jakarta, Kamis (11/4/2019), seperti dikutip Antara.
Willy mengatakan Nasdem menjunjung tinggi prinsip-prinsip jujur dan adil dalam pemilu. Nasdem telah mengutus Ketua Nasdem diMalaysia, yakni Teuku Adnan untuk meninjau lokasi video itu diambil.
Lalu siapa Davin Kirana ?
Davin Kirana merupakan pria berusia 22 tahun
Davin Kirana adalah anak sulung dari bos Lion Air, Rusdi Kirana, yang kini menjabat sebagai Dubes RI di Malaysia.









Komisaris Utama Lion Air Group, Rusdi Kirana
Rusdi Kirana (TRIBUNNEWS/APFIA)

Davin Kirana memilih karirnya sendiri untuk menjadi caleg DPR dari Partai Nasdem untuk Dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu
"Kayaknya iya, sih, itu putranya Pak Rusdi Kirana," kata Sekjen Partai Nasdem Johny F Plate seperti dikutip dari Warta Kota
Menurut Johnny, Davin Kirana merupakan generasi milenial.
"Ya politisi kan siapa saja boleh asal memenuhi syarat. Kalau lihat di CV sepertinya iya anaknya Pak Rusdi. Kan ini generasi milenial, ya," ucapnya.
 Minta Rusdi Dicopot
Direktur Hubungan Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Irawan Ronodipuro meminta Dubes RI untuk Malaysia, Rusdi Kirana, dicopot dari jabatannya.
Hal tersebut merespons adabta temuan surat suara tercoblos diMalaysia.
Dengan adanya temuan surat suara tercoblos di Malaysia, mengindikasikan adanya kecurangan dalam Pemilu 2019.
"Terkait adanya temuan dan bukti video yang memperlihatkan bahwa surat suara pemilu yang telah tercoblos untuk pasangan capres 01 dan untuk caleg dari parpol tertentu itu telah memperlihatkan bahwa kecurangan pemilu telah terlihat," ungkap Irawan seperti dikutip dalam siaran pers BPN, Kamis (11/4/2019).
Ia meminta kepada presiden untuk mencopot duta besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana.
Karena menurutnya kejadian tersebut terjadi di Malaysia tempat Rusdi Kirana bertugas.
Kejadian tersebut juga membuat Indonesia malu di mata dunia internasional karena tidak bisa menyelenggarakan ‎Pemilu dengan baik.
"Kami meminta Presiden menarik Dubes RI untuk Malaysia, karena itu memalukan," katanya.
Sebelumnya beredar sebuah video yang menunjukkan tumpukan puluhan kantong warna hitam berisi surat suara Pemilu 2019 sudah tercoblos dalam ruangan kosong sebuah ruko, kawasan Bandar Baru Bangi, Taman Universiti Bangi, Selangor, Malaysia.
Nampak sekitar 57 kantong hitam dibariskan rapi pada sudut ruangan.
Ditunjukkan dalam video, surat suara pemilihan Presiden sudah tercoblos untuk paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf, sedangkansurat suara DPR RI tercoblos untuk caleg Partai Nasdem nomor urut 3 atas nama Ahmad.
Nama Ahmad sendiri terdaftar sebagai caleg DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta II.
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar benarkan ada surat suara Pemilu 2019 yang sudah tercoblos di Selangor, Malaysia.
Fritz mengatakan kecurangan tersebut ditemukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri di Kuala Lumpur, Malaysia.
"Bener, Panwaslu LN Kuala Lumpur sebagai penemu," kata Fritz saat dikonfirmasi, Kamis (11/4/2019).
"Jelas ada kegiatan yang TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) dalam kegiatan ini. Terbukti PPLN (Panitia Pemilihan luar Negeri) tidak melaksanakan tugas dengan benar," imbuhnya.
Atas kasus tersebut, Bawaslu RI meminta KPU RI segera menghentikan sementara segala kegiatan pemungutan suara di seluruh wilayah Malaysia hingga kasus ini terang-benderang.
Bawaslu juga meminta KPU melakukan evaluasi kerja khususnya kepada PPLN Kuala Lumpur.
"Kami akan meminta KPU menghentikan pemungutan suara di seluruh Malaysia sampai semua jelas," tegas Fritz.
Respons Bawaslu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, nanti malam akan memberikan putusan hasil temuan terkait kabar surat suaraPemilu 2019 yang sudah tercoblos di Malaysia.
Ketua Bawaslu RI Abhan menjelaskan pihaknya saat ini sedang mengumpulkan berbagai dokumen, alat dan data pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Malaysia.
Usai terkumpul seluruhnya, Bawaslu kemudian akan membahasnya dalam rapat pleno. Setelah itu, mereka akan berkirim surat ke KPU RI menyampaikan rekomendasi tersebut.
"Kita lihat dulu fakta-faktanya siapa yang melakukan dan apa modusnya, tapi tindakan kami saat ini kami sedang mengumpulkan data dokumen bukti-bukti hasil pengawasan sistem kami di Malaysia," kata Abhan di Kantor KPK RI, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2019).
"Sore atau malam nanti ada keputusan kami, tindakan apa yang harus kami keluarkan, serta rekomendasi kami untuk KPU, nanti ada," jelas dia.
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan, persoalan yang akan diteliti ialah terkait keaslian surat suaratersebut. Apakah memang resmi surat suara dari KPU atau bukan. Selain itu, mereka juga akan menelusuri dimana lokasi tepatnya.
Sebab video yang beredar di platform pesan singkat Whatsapp, bukan hanya satu. Melainkan lebih dari tiga video.
"Harus diteliti surat suaranya asli atau tidak, apakah memangsurat suara dari KPU atau bukan, kemudian di mana kejadiannya. Kan ada beberapa video, ada yang lagi nyoblos, itu dari pengawas yang sama atau tidak atau yang berbeda," terang Bagja.
Sebelumnya beredar sebuah video yang memperlihatkan tumpukan puluhan kantong warna hitam berisi surat suara Pemilu 2019 sudah tercoblos dalam ruangan kosong sebuah ruko, kawasan Bandar Baru Bangi, Taman Universiti Bangi, Selangor, Malaysia.









Ketua Bawaslu Abhan di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan Kamis (11/4/2019)
Ketua Bawaslu Abhan di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan Kamis (11/4/2019) (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

Sekiranya ada 57 kantong hitam dibariskan rapi pada sudut ruangan.
Ditunjukkan dalam video, surat suara pemilihan Presiden sudah tercoblos untuk paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf, sedangkansurat suara DPR RI tercoblos untuk caleg Partai Nasdem nomor urut 3 atas nama Ahmad.
Kemudian pada video lainnya, surat suara sudah dicoblos untuk paslon yang sama yakni Jokowi-Ma'ruf.
Sedangkan, pada surat suara calon anggota legislatif DPR RI, telah tercoblos caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II dari Partai Nasdem nomor urut 3 bernama Achmad dan nomor urut 2 Davin Kirana(Tribunnews.com/Tribunbogor/Taufik Ismail/Danang)
sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/11/davin-kirana-caleg-yang-surat-suaranya-tercoblos-itu-putra-dubes-ri-di-malaysia?page=all

TKN Malaysia Duga Pencoblos Gambar Jokowi Dibiarkan Kabur

CNN Indonesia | Kamis, 11/04/2019 20:40 WIB


Jakarta, CNN Indonesia -- TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Malaysia mengaku terkejut dengan temuan puluhan ribu surat suara yang telah tercoblos pasangan 01Jokowi-Ma'ruf di Selangor dan Kuala Lumpur, Malaysia. 

TKN Malaysia Duga Pencoblos Gambar Jokowi Dibiarkan Kabur
Sekretaris TKN Malaysia Dato Muhammad Zainul Arifin menyayangkan oknum di balik surat suara tercoblos tidak tertangkap saat penggerebekkan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)


Sekretaris TKN Malaysia Dato Muhammad Zainul Arifin menyayangkan oknum di balik surat suara tercoblos itu tidak tertangkap saat penggerebekkan.
Ia menduga oknum yang mencoblos suarat suara tersebut sengaja dilepaskan.
"Sangat disayangkan pada saat penggerebekan oknum yang melakukan lari dan tidak tertangkap. Kami menyesali hal itu," ujar Zainul dalam keterangan tertulis, Kamis (11/4).
"Ada dugaan sengaja pelaku disuruh melarikan diri," ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Zainul menuturkan pihaknya menyesalkan hal tersebut. Sebab, kaburnya pelaku sengaja dilakukan agar Jokowi-Ma'ruf tersudut.

"Maka kami akan mengambil langkah hukum untuk melapor balik oknum-oknum yang secara sengaja merusak kertas suara tersebut," ujar Zainul.
Lebih lanjut, Zainul berkata surat suara yang telah tecoblos tersebut untuk diselidiki secara seksama, apakah benar dikeluarkan KPU atau tidak. Sebab, ia berkata ada kemungkinan surat suara tersebut palsu dan digunakan untuk merugikan paslon 01.
"Dengan jumlah puluhan ribuan sangat banyak dan rumit kalau dilakukan orang per orang," ujarnya.

Zainul mengklaim TKN di Malaysia akan melakukan rapat untuk menyikapi masalah tersebut dan akan mengeluarkan pernyataan resmi. Ia berharap masyarakat tidak mengeluarkan pendapat negatif sebelum ada kesimpulan dari kejadian tersebut.

"Karena kita harus menghindari berita-berita yang bersifat hoaks," ujar Zainul.
Ia menambahkan KPU melalui tupoksi Panitia Pemilihan Luar Negeri terus bersifat netral dalam menyelenggarakan pemungutan hingga penghitungan suara.
Lebih dari itu, ia meminta Bawaslu untuk datang langsung dan berkoordinasi dengan Kepolisian Malaysia untuk menindaklanjuti kejadian tersebut.
"Jangan hanya mendengar laporan dari bawah yang belum tentu kebenarannya," ujarnya.

sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190411200820-32-385545/tkn-malaysia-duga-pencoblos-gambar-jokowi-dibiarkan-kabur











Bikin Geger, Ini Sosok Penemu Surat Suara Tercoblos Jokowi di Malaysia

Rendy Adrikni Sadikin | Chyntia Sami Bhayangkara
Bikin Geger, Ini Sosok Penemu Surat Suara Tercoblos Jokowi di Malaysia
surat suara tercoblos ditemukan oleh kader Partai Demokrat (Twitter)

Surat suara tercoblos capres nomor urut 01 Jokowi-Maruf ditemukan di Malaysia.












Suara.com - Penemuan surat suara terlah tercoblos capres nomor urut 01 Jokowi-Marufmendadak heboh. Surat suara tercoblos di Malaysia itu pertama kali ditemukan oleh seorang kader Partai Demokrat bernama Brem.
Pengakuan Brem ini direkam video dan diunggah oleh mantan Kasum TNI Letjen (Purn) JS Prabowo dalam akun Twitter miliknya @marierteman. 
"Terima kasih kader @PDemokrat semoga dapat ditindaklanjuti oleh @KPU_ID dan @kbrikualalumpur. Dan semoga ini bukan 'puncak gunung es' dari kecurangan Pilpres dan Pemilu 2019," kata JS Prabowo seperti dikutiup Suara.com, Kamis (11/4/2019).
Dalam video itu, Brem yang mengenakan batik dan topi berwarna krem itu memperkenalkan dirinya sebagai salah seorang kader Partai Demokrat. "Nama saya Brem ya biar lebih viral lagi. Saya dari Partai Demokrat," kata Brem.
Pria ini mengaku menginginkan adanya perubahan di Indonesia. Tak hanya itu, ia pun menginginkan agar capres nomor urut 02 Prabowo-Sandi bisa memenangkan Pilpres 2019.
"Kita mau ada perubahan di Indonesia. Kita mau Prabowo-Sandi memimpin Indonesia dan kita mau semua tipu muslihat ini dihentikan," ungkap Brem.
Dalam video tampak mobil polisi meninggalkan lokasi penemuan surat suara tercoblos di Bandar Baru Bangi, Malaysia. Lebih lanjut, bila Komisi Pemilihan Umum RI dan Kedutaan Besar RI Malaysia tidak menindaklanjuti penemuan ini, ia mengancam akan mengerahkan massa untuk menggeruduk kantor KBRI.
"Kalau ini tidak diviralkan dan tidak dihentikan kami akan duduki KBRI. Percaya cakap saya 3 atau 4 ribu siap duduki KBRI," tutup Brem.
Untuk diketahui, penemuan surat suara telah tercoblos Jokowi menggemparkan jagat media sosial. Beredar sebuah video yang menunjukkan penggerebekan sebuah kios yang diduga berisi surat suara telah tercoblos di Bandar Baru Bangi, Malaysia.
Tak hanya surat suara capres Jokowi saja yang tercoblos, surat suara untuk caleg Nasdem bernama Ahmad Hari pun telah tercoblos.
"Kami menemukan sendiri, presidennya sudah dicoblos 01, calegnya Nasdem nomor 5 namanya Ahmad," ujar salah seorang pria dalam video sembari menunjuk surat suara yang telah tercoblos.
sumber; via google berita : https://www.suara.com/news/2019/04/11/154304/bikin-geger-ini-sosok-penemu-surat-suara-tercoblos-jokowi-di-malaysia

Polisi Diraja Malaysia (PDRM) Kajang bersama Relawan Prabowo - Sandi (PADI) Malaysia berjaga di lokasi penemuan surat suara Pemilu 2019 yang diduga sudah dicoblos di sebuah rumah toko Jalan Seksyen 2/11 Kajang Selangor, Kamis (11/4/2019).
Polisi Diraja Malaysia (PDRM) Kajang bersama Relawan Prabowo - Sandi (PADI) Malaysia berjaga di lokasi penemuan surat suara Pemilu 2019 yang diduga sudah dicoblos di sebuah rumah toko Jalan Seksyen 2/11 Kajang Selangor, Kamis (11/4/2019).
Foto: Antara/Agus Setiawan

Kronologi 

Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Temuan surat suara tercoblos di Malaysia terungkap dan 
beredar viral di media sosial.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dian Erika Nugraheny
Temuan tercoblosnya surat suara di Selangor, Malaysia, pada Kamis (11/4) telah menyita perhatian publik. Temuan ini terungkap dari informasi yang beredar melalui broadcast massage dan video di media sosial.
photo
Kasus Pemilihan Luar Negeri. Ketua Bawaslu Abhan (dua kiri) bersama Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) menggelar konferensi pers bersama di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (11/4/2019).
Namun, sebelum kasus ini mengemuka, sejumlah awak media mendapatkan informasi awal dari Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar pada Kamis siang. Republika pun pada awalnya langsung mendapatkan informasi dari Fritz, lewat pesan singkat via WhatsApp Messanger pada pukul 13.24 WIB.
Dalam pesan itu, Fritz membagikan sejumlah data, yakni lima video pendek dan delapan foto yang menggambarkan situasi penggerebekan di lokasi kejadian. Dalam foto dan video itu, tampak kegiatan sejumlah orang menyortir, mencoblos surat suara capres-cawapres, sejumlah surat suara yang disebutkan telah dicoblos untuk capres-cawapres 01 dan sejumlah kantong plastik yang disebut memuat surat suara.
Dari lokasi video, terlihat kejadian penggerebekan terjadi di sebuah gudang. Selain mengirimkan data di atas, Fritz juga membagikan lokasi tempat penggerebekan lewat aplikasi share location. Saat ditelusuri lebih lanjut, lokasi itu tercatat berada di lokasi tanpa nama.
Namun, dari lokasi penelusuran aplikasi Google Maps, lokasi itu bernama Sup Kambing Marvellous, Jalan Seksyen 2/11, Taman Kajang Utama, 43000, Kajang, Selangor-Malaysia. Aplikasi Google Maps juga menunjukkan identifikasi lokasi berada di kawasan ruko.
Fritz juga membagikan broadcast yang memberitahukan kondisi penggerebekan. Bunyi informasi itu yakni :
'Breaking News, Telah dilakukan penggerebekan di lokasi tempat penyeludupan susu Pos di sebuah ruko di kawasan Bangi, Selangor. Ditemukan sejumlah bag hitam yang digunakan panitia pemilu untuk mengirim susu ke calon pemilih. Dari beberapa sampel yang dilakukan terdapat susu yang sudah tercoblos. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat dan saat ini sedang dalam proses investigasi'.
Dua informasi lain yang dibagi Fritz adalah nomor telepon dari Panwas Luar Negeri Kuala Lumpur, Yaza Azzhara. "Silakan menghubungi Panwas LN Kuala Lumpur Yaza sebagai penemu," demikian tulis Fritz mengakhiri informasi yang diberikannya.
Dari informasi yang dikirimkan oleh Fritz, tampak bahwa pesan tersebut merupakan hasil terusan dari informasi yang dia terima sebelumnya. Selain Republika, ada media lain yang juga mendapatkan informasi serupa dari Fritz. Beberapa di antaranya adalah Detik.com dan BeritaSatu.com.
Setelah itu, secara bersamaan awak media menanyakan kebenaran informasi itu kepada Fritz sekitar pukul 13.34 WIB. Fritz pun membenarkan hal itu.
Fritz mengatakan, pihaknya akan meminta proses pemungutan suara Pemilu 2019 di Malaysia dihentikan. Pasalnya, Bawaslu menemukan kecurangan berupa adanya penyelundupan surat suara dan surat suara yang telah tercoblos.
Menurut Fritz, temuan boks berisi surat suara dan surat suara yang tercoblos di Malaysia benar dan bukan informasi hoaks. "Benar (temuan itu). Panwaslu Kuala Lumpur sebagai penemu dan kami well informed. Kami meminta KPU melakukan evaluasi kinerja. Sebab terbukti PPLN tidak melaksanakan tugas dengan benar," ujar Fritz ketika dikonfirmasi.
Dia melanjutkan, Bawaslu telah membuat rekomendasi soal kinerja PPLN yang diragukan. "Kami akan meminta KPU menghentikan pemungutan suara di Seluruh Malaysia untuk sementara," tegas Fritz.
Penghentian sementara ini dilakukan sampai duduk perkara dari temuan tersebut jelas. Sebab, menurut dia ada kegiatan yang terstruktur masif dan sistematis (TSM) yang mengarah kepada bentuk kecurangan pemilu.
Sementara itu, Komisioner KPU, Ilham Saputra, mengatakan pihaknya masih melakukan pengecekan terhadap informasi dari Malaysia itu. "Kami sedang cek kebenarannya dan kejadian persisnya ke Pokja PPLN," ujarnya dalam keterangan tertulis pukul 13.41 WIB.
Selanjutnya, pukul 16.01 WIB, Ilham kembali menyampaikan pernyataan tertulis. Dirinya mempertanyakan pernyataan Fritz soal rekomendasi penundaan sementara Pemilu 2019 di Malaysia.
"Kita belum menerima surat resmi apapun dari Bawaslu. Statement Bawaslu or(atau) Pak Fritz? (menyinggung pernyataan Fritz),'' tegas Ilham.
Setelah itu, anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan ada sejumlah kejanggalan dari proses Pemilu 2019 di Malaysia. Pasalnya, penyelenggara pemili di Malaysia sempat menolak pengawasan Bawaslu saat melaksanakan pencoblosan.
"Yang jelas kami sudah meminta kepada KPU dan kepada Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) agar pengawas pemilu luar negeri (di Malaysia) diikutkan dalam metode pemungutan suara yang memakai kotak suara keliling (KSK). Namun PPLN menolak," ujar Bagja saat dihubungi wartawan, Kamis sore.
Padahal, lanjut dia, saat itu petugas KSK masih ada di lokasi pemungutan suara. Namun, pengawas luar negeri tidak boleh dilibatkan.
"Mungkin ada sesuatu, itu kan sudah ada tanda-tandanya. Kami bilang ini sudah ada tanda-tandanya bahwa PPLN mau aneh-aneh," tegas Bagja.
Selain kejanggalan itu, Bawaslu juga pernah menyampaikan surat kepada KPU. Surat itu meminta KPU agar mengganti salah satu PPLN.
Sebab, PPLN itu diketahui merupakan wakil Duta Besar Malaysia. Bawaslu khawatir akan ada konflik kepentingan karena Duta Besar Malaysia, Rusdi Kirana memiliki putra yang saat ini sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Nasdem, yakni Davin Kirana yang maju di dapil DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri.
"Agar tidak terjadi konflik kepentingan karena Pak Duta Besar punya anak yang sedang running (nyaleg)," tambah Bagja.
Pernyataan Bagja soal salah PPLN yang juga menjabat sebagai Wakil Dubes ini langsung mendapat tanggapan dari Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari. Dia mengatakan pihaknya belum menerima rekomendasi dari Bawalsu soal permintaan penggantian Petugas Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) Malaysia. KPU pun menegaskan seorang PPLN boleh merangkap jabatan lain.
"Disampaikan ke mana ya? Rekomendasinya ke mana kok saya belum tahu?," ujar Hasyim ketika dijumpai wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis petang.
Pernyataan Hasyim sekaligus mengkonfirmasi informasi dari Bawaslu yang menyatakan sudah memberikan rekomendasi terkait seorang PPLN di Malaysia. PPLN yang dimaksud Bawaslu saat ini menjabat sebagai Wakil Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Malaysia.
"PPLN itu petugasnya ada yang pegawai Kedutaan Besar (Kedubes), mahasiswa, ada yang warga, siapa saja bisa. Dan PPLN boleh rangkap jabatan," lanjut Hasyim.
Hasyim mencontohkan seorang PNS bisa jadi PPLN. Sebab, PNS diasumsikan netral.
"Saya PNS, saya anggota KPU, Bu Ratna Dewi Pettalolo PNS dan jadi Bawaslu. Hal ini (pernyataan Bawaslu) harus diklarifikasi dulu makanya saya mau ketemu bawaslu," tambah Hasyim.
KPU bersama Bawaslu akhirnya menggelar konferensi pers pada pukul 19.57 WIB, Kamis malam. Dalam konferensi pers itu, anggota Bawaslu , Mochamad Afifuddin, mengatakan temuan surat suara yang tercoblos memang benar terjadi. Berdasarkan temuan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Malaysia, surat suara yang ditemukan pun asli dari KPU.
"Kejadian ini benar terjadi. Memang kejadiannya ada. Ditemukan oleh Panwaslu Luar Negeri di Kuala Lumpur," ujar Afif.
Dia melanjutkan, Bawaslu RI sudah memastikan kepada Panwaslu yang menemukan surat suara ini secara berulang kali. "Kami pastikan, pertama, apakah memang itu (surat suara tercoblos yang ditemukan) alokasi untuk pos ? Dijawab jajaran kami memang ini surat suara untuk pos," tutur Afif.
Karena itu, jika kabar ini benar, Bawaslu akan melakukan investigasi lebih lanjut terkait hal ini. Bawaslu menyelidiki mengapa surat suara lewat pos bisa keluar dari Kantor KBRI Indonesia di Kuala Lumpur kemudian tidak dikirim ke alamat pos tujuan.
Sebab, kata Afif, pemilih dengan cara pos itu dilakukan untuk WNI yang tinggalnya di daerah yang jauh, agak sulit dijangkau dan terkonsentrasi. Kemudian, Bawaslu akan menginvestigasi lokasi temuan atau rumah tempat ditemukannya surat suara tadi.
Lebih lanjut, Afif pun mengungkapkan pernyataan dari Panwaslu di Kuala Lumpur. Panwaslu telah menyebut temuan surat suara yang tercoblos itu asli dan merupakan keluaran KPU.
"Kami juga tanyakan apakah surat suara itu asli ? Dalam keterangan konfirmasi jajaran kami yakni dipastikan dijawab pakai huruf tebal dan berfont besar yang artinya jengkel (atas pertanyaan Bawaslu RI yang diulang-ulang) mereka menjawab 'Asli Pak',"
Menurut Afif, jumlah pemilih Indonesia di Malaysia yang paling besar memang teralokasi via pos. Sementara itu, jumlah pemilih yang menggunakan Kotak Suara Keliling (KSK) dan TPS Luar Negeri (TPSLN) lebih sedikit. Berdasarkan data Bawaslu, jumlah pemilih via pos di Malaysia sebanyak  319.293 orang. Jumlah pemilih KSK itu 112.536 orang dengan jumlah kotak 376.
Kemudian, pemilih di TPSLN 127.044 orang dengan 255 titik TPS yang akan mencoblos pada 14 April mendatang. "Besok akan kami pastikan informasi-informasi tersebut. Jika kemudian ditemukan bukti lain dan lain-lainnya maka kami akan sikapi sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku," tegas Afif.
Jumlah pemilih di Malaysia
Komisioner KPU, Viryan, mengatakan jumlah pemilih Indonesia di Malaysia ada 558.873 orang. Jumlah pemilih tersebut terdiri dari 301.460 orang pemilih laki-laki dan  257.413 pemilih perempuan.
Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih di Malaysia yang menggunakan TPSLN ada 127.044 orang. Mereka akan mencoblos di 255 titik TPSLN pada 14 April mendatang.
Kemudian, pemilih KSK ada 112. 536 orang dengan kotak keliling sebanyak 376. "Total pemilih pos ada 319.293 orang, dengan total pos ada 160. Jadi benar apa yang disampaikan Bawaslu tadi mayoritas pemilih di Kuala Lumpur Malaysia menggunakan pos," Jelas Viryan.
Selanjutnya, KPU tetap akan memastikan apakah surat suara yang ditemukan tercoblos adalah aseli. "Nanti akan dicek apakah ada tandatangan dari petugas kami. Jadi setiap susu ada ditandatangani oleh petugas kami," tambah Viryan.
Dalam konferensi pers itu pula, Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan pihaknya bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan bertolak ke Malaysia untuk mengecek lebih lanjut soal temuan surat suara yang tercoblos. Sejumlah hal akan diklarifikasi oleh tim KPU dan Bawaslu.
"Kami dan Bawaslu RI langsung berkoordinasi dan kami menindaklanjuti dengan cepat dan dalam waktu yang tidak terlalu lama KPU RI dan Bawaslu RI memutuskan akan ada tim ya atau personil yang akan diberangkatkan dari Jakarta untuk melihat langsung ke sana (Malaysia)," ujar Arief.
KPU mengirimkan dua komisioner, yakni Hasyim Asy'ari dan Ilham Saputra. Sementara itu, anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, rencananya juga akan bergabung untuk bertolak ke Malaysia.
Arief pun mengimbau masyarakat agar tidak melihat hal ini sebagai sesuatu yang berlebihan. KPU meminta semua pihak menunggu informasi resmi.
"Kami kalau ada kejadian seperti ini juga langsung cepat dan kami minta mereka melakukan pemberitahuan, tapi karena ini menyangkut beberapa hal yang bisa sangat sensitif karena berada di negara lain, maka kami melakukan pengecekan dengan sangat hati-hati. Kami masih menunggu Itu jadi mohon tidak mengambil kesimpulan sendiri sendiri tidak kemudian berpolemik ada kejadian seperti ini," tegas Arief.
Dalam pernyataan penutup pada konferensi pers tersebut, Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari, mengatakan hasil investigasi tentang temuan surat suara yang tercoblos di Malaysia akan disampaikan akhir pekan ini. Menurutnya, hasil investigasi ini harus selesai sebelum pencoblosan Pemilu 2019 di Malaysia.
"Menjawab tadi kalau saat dilakukan klarifikasi, kemudian kapan batas waktunya targetnya? Karena pemungutam suara yang di TPS luar negeri (TPSLN) itu pada 14 April, maka sebelum itu sebisa mungkin sudah ada sikap dari KPU dan Bawaslu," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, 14 April jatuh pada hari Ahad atau akhir pekan ini. Hasyim menegaskan, setidaknya pada Sabtu (13/11) sudah ada titik terang dari peristiwa yang terjadi di Selangor ini.
"Maka kemudian temuan-temuan ini sampai dengan hasil akhirnya kesimpulannya apa lalu nanti teman-teman Bawaslu rekomendasinya apa, sebisa mungkin sebelum 14 April atau maksimal 13 April itu sudah ada sikap dari KPU dan Bawaslu tentang peristiwa ini atau situasi ini," tambah Hasyim.
sumber: https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/ppuckp409/kronologi-informasi-awal-surat-suara-tercoblos-di-malaysia

Surat Suara Tercoblos di Malaysia, 

NasDem Bantah Main Kotor

jps, CNN Indonesia | Kamis, 11/04/2019 20:14 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai NasDem menyatakan tidak mengetahui dan bertanggungjawab soal dugaan surat suara Pileg 2019 dua calegnya, Davin Kirana dan Ahmad di Selangor dan Kuala Lumpur, Malaysia sudah tercoblos. Selain surat suara Pilpres 2019 juga sudah tercoblos untuk pasangan nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf.

Anggota Dewan Pakar NasDem Teuku Taufiqulhadi mengklaim partainya dan TKN Jokowi-Ma'ruf tidak melakukan politik kotor seperti itu.
"Kami menegaskan bahwa TKN dan partai NasDem tidak mengetahui itu dan tidak bertanggungjawab sama sekali. Dan kami menolak politik kotor seperti itu," ujar Taufiqulhadi dalam pesan singkat, Kamis (11/4). 
Taufiqulhadi mengaku pihaknya menyesalkan dengan tudingan bahwa pelaku yang mencoblos surat suara tersebut merupakan bagian dari NasDem. Terlebih, ia juga menyesalkan tudingan bahwa Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana yang merupakan orang tua Davin diseret dalam dugaan pelanggaran pemilu tersebut.
Terkait dengan hal itu, Taufiqulhadi meminta Badan Pengawas Pemilu untuk menyelidiki dan menangkap pelaku yang mencoblos suarat suara tersebut. Sebab, ia mengklaim nama baik NasDem terganggu jika pelaku tidak berhasil segera ditangkap.

"Dan kesannya akan tidak adil terhadap kami," ujarnya.

Di sisi lain, Taufiqulhadi menyampaikan tuduhan NasDem sebagai pihak yang bertanggungjawab atas surat suara tercoblos tersebut merupakan kejahatan serius. Terlebih, ia menyampaikan ada pihak yang sebelumnya pernah menyampaikan pemungutan suara di Malaysia telah dikondisikan sejak jauh hari.

"Tapi tuduhan-tuduhan seperti ini bukan sekali ini saja. Bahkan ada yang lebih dahsyat dengan mengabarkan tiga kontainer kertas suara telah dicoblos, sehingga semua heboh. Ternyata itu hoaks," ujar Taufiqulhadi.

Lebih dari itu, ia mengingatkan semua pihak tidak mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan pihak lain sebelum ada bukti.

"Kami meminta KPU dan Bawaslu untuk dengan cepat menangani hal ini agar kami tidak dirugikan," ujarnya. (osc)
sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190411200510-32-385535/surat-suara-tercoblos-di-malaysia-nasdem-bantah-main-kotor

Buntut Surat Suara, TKN Laporkan Ketua Panwaslu Kuala Lumpur


CNN Indonesia | Jumat, 12/04/2019 20:02 WIB


Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Bidang Advokasi dan Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, melaporkan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kuala Lumpur, Malaysia, Yazza Azzahra Ulyana ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Pelaporan itu menyusul kasus surat suara beberapa caleg dan paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin, di Pemilu 2019 tercoblos di Malaysia.
Buntut Surat Suara, TKN Laporkan Ketua Panwaslu Kuala Lumpur
Ade menilai Yazza telah melakukan pelanggaran kode etik ketika menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu.


"Karena kami duga dia telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu," kata Ade saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (12/4) 

Ade menyatakan bahwa Yazza diduga tak memiliki sikap yang independen dan imparsial ketika menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu di luar negeri. 

Anggota KPU Hasyim Asy'ari menyebut pihaknya dan Bawaslu masih akan menginvestigasi kasus surat suara tercoblos hingga 14 April.Anggota KPU Hasyim Asy'ari menyebut pihaknya dan Bawaslu masih akan menginvestigasi kasus surat suara tercoblos hingga 14 April. (CNN Indonesia/Ciputri Hutabarat)
Salah satunya, kata Ade, pernyataan Yazza saat diwawancarai sebuah televisi swasta di Indonesia telah membuat gaduh di tengah masyarakat.

"Seharusnya posisi dia sebagai penyelenggara pemilu apalagi ketua Panwaslu seharusnya terlebih dahulu melakukan investigasi terhadap persoalan atau peristiwa yang ada. Jangan terburu-buru menyatakan ini sebuah kesalahan dan kesengajaan yang dia sendiri belum tahu dan tak lihat peristiwanya," kata dia.

Melihat kejadian tersebut, Ade menilai kubu 01 merasa dirugikan. Sebab, kata dia, isu yang berkembang adalah tim sukses Jokowi-Ma'ruf telah melakukan kecurangan. 

"Kami dari TKN tidak pernah atau niat punya kecurangan dalam bentuk apapun. Kita mendorong semua pihak baik itu Bawaslu, KPU, kepolisian untuk memproses hal ini," kata dia.

Lebih lanjut, Ade meminta kepada semua pihak yang berwajib untuk menindaklanjuti hal tersebut. Ia meminta pihak Bawaslu, KPU dan Kepolisian untuk melakukan investigasi dan memproses tindakan tersebut.

"Kita ketahui bersama orang dalam video itu apakah benar itu mereka melakukan itu ada yg suruh atau bagaimana? Silakan diproses. Tapi lakukan investigasi dulu secara benar dan adil,"

Ilustrasi surat suara.Ilustrasi surat suara. (CNN Indonesia/Safir Makki)
"Sekarang pertanyaan dimana tugasnya Panwaslu luar negeri itu? Artinya dimana bentuk pengawasan mereka? Ini bisa jadi pertanyaan juga. Apalagi dia bilang itu kunci gemboknya asli. Panwaslu kan bisa mengetahui," tambahnya.

Ade menilai Yazza diduga melanggar peraturan DKPP Nomor 2/2017 Pasal 6 ayat 2 huruf a dan Pasal 8 huruf c dan d, Pasal 6 ayat 2. Ia mengaku membawa bukti-bukti berupa video Yazza yang sedang berdialog di televisi swasta dan media online

(rzr/arh)



KPU dan Bawaslu Gagal Lihat Surat Suara yang Sudah Tercoblos di Malaysia


KPU dan Bawaslu Gagal Lihat Surat Suara yang Sudah Tercoblos di Malaysia



Bangunan tempat surat-surat suara itu disimpan dipagari dengan police line.




Suara.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari dan Ilham Saputra serta anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo gagal melihat barang bukti surat suara yang kabarnya sudah tercoblos di Jalan Seksyen 2/11 Kajang, Selangor, Malaysia.
Rombongan yang berangkat bersama-sama dari KBRI Kuala Lumpur tersebut tidak berhasil melihat karung-karung surat suara di lantai dua karena lokasi rumah tempat menyimpan surat suara diberi garis batas polisi atau police line dan pintu ditutup.
"Tempatnya diberi police line. Kami bicara dengan polisi yang jaga tidak diberi akses masuk. Pada intinya kami sudah berupaya melakukan verifikasi dan klarifikasi. Karena belum diberi akses kami tidak bisa masuk dan belum bisa memberi penilaian apapun," kata Hasyim Asy'ari ketika ditemui usai bertemu dengan Dubes Rusdi Kirana, Jumat (12/4/2019)
Sementara itu, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan sebenarnya data awal Bawaslu sudah dimiliki berupa hasil pengawasan di lapangan ketika terjadi peristiwa penggerebekan. Tetapi pihaknya perlu memastikan kembali karena ada beberapa hal yang belum terang.
"Informasinya ada tiga jenis tas yakni hitam, putih, dan coklat. Kita mau lihat isinya. Kedua, apakah isinya memang surat suara pos yang diproduksi KPU? Ini akan menjadi fakta penting bagi kami penyelenggara apa yang harus dilakukan dengan adanya peristiwa ini. Kita harus menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu," kata Ratna.
Dia mengatakan PPLN Kuala Lumpur juga tidak berada di lokasi saat peristiwa tersebut.
"Nanti kita diskusikan dengan KPU karena setiap keputusan harus ada argumentasi. Penundaan pemilu kalau dilanjutkan bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik. Terhadap proses lain silakan berjalan dan tidak ada masalah. Proses lain yang jalan sudah sesuai aturan," katanya.
Sebelumnya diberitakan bahwa ditemukan surat suara yang kabarnya sudah dicoblos di Selangor, Malaysia. Yang dicoblos adalah pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 dan calon anggota DPR RI Davin Kirana dan Ahmad dari Partai Nasdem. [Antara]

Toko kosong yang menyimpan surat suara Pemilu 2019 yang diduga sudah dicoblos diberi garis polisi di Jalan Seksyen 2/11 Kajang Selangor, Malaysia, Jumat (12/4/2019).
Toko kosong yang menyimpan surat suara Pemilu 2019 yang diduga sudah dicoblos diberi garis polisi di Jalan Seksyen 2/11 Kajang Selangor, Malaysia, Jumat 12/4/2019).
Foto: Antara/Rafiuddin Abdul Rahman

Surat Suara Tercoblos: Bukan Hoaks

Tetapi Dianggap "Sampah"

Senin 15 Apr 2019 05:34 WIB
Red: Andri Sauban
Komisioner KPU RI Ilham Saputra menyatakan surat suara yang diduga tercoblos di Selangor, Malaysia, sudah dianggap sebagai sampah. Alasannya, belum bisa dipastikan keasliannya mengingat KPU tidak diberikan akses oleh polisi setempat untuk memeriksa temuan surat suara itu
"Kami tidak menghitung yang (surat suara) ditemukan itu, dianggap sampah saja," kata Ilham Saputra ditemui di kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (14/4).
Ilham  mengakui, hingga kini KPU tak mendapatkan akses dari Polisi Diraja Malaysia (PDRM) untuk mengecek langsung surat suara yang tercoblos itu. Alasan itulah yang membuat KPU memutuskan untuk tidak menghitung surat suara tercoblos di Malaysia
Tidak dihitungnya surat suara yang diduga tercoblos itu, lanjut dia, tidak akan mempengaruhi ketersediaan surat suara khususnya untuk metode pemungutan lewat pos. "Jadi jangan digeneralisasi terjadi di Malaysia, ini hanya terjadi di Kuala Lumpur, itu harus dipahami. Jadi yang pos sudah ada," katanya.
"Saya sudah melihat, kotak suara pos sudah disusun ada 500 per kotak dan semuanya ini ditaruh di kotak karena setiap masuk disortir dan dimasukkan ke kotak amplopnya ya, DPR dan presiden," katanya, menambahkan.
Ia juga menerangkan, berdasarkan keterangan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di sana, lokasi penemuan surat suara tercoblos itu bukanlah tempat resmi penyimpanan surat suara. PPLN hanya menaruh gudang di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL).
"PPLN katanya hanya menaruh gudang di KBRI dan SIKL jadi nggak ada gudang lain selain KBRI dan SIKL," jelasnya.
Sebelumnya, KPU mengutus dua komisionernya yakni Ilham Saputra dan Hasyim Asy'ari untuk melakukan klarifikasi kepada PPLN setempat dan menyelidiki keaslian surat suara diduga tercoblos itu. Namun, kedua komisioner itu tidak diberikan akses oleh kepolisian setempat dan KPU memaklumi hal tersebut karena merupakan wilayah yuridiksi Malaysia.
"Kami tidak dapat akses, sampai sekarang juga tidak dapat akses surat suara itu oleh polisi Diraja Malaysia. Kami anggap (surat suara) itu tidak dihitung," ucap Hasyim.
KPU, kata dia, juga sedang mengupayakan kepada Kementerian Luar Negeri RI agar mendapatkan akses memeriksa surat suara diduga tercoblos itu, karena proses tersebut berada pada level antarpemerintah. Kelompok Kerja PPLN menyebutkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Malaysia cukup banyak yakni mencapai sekitar 550 ribu pemilih.
Pemungutan suara di Malaysia dilaksanakan pada Ahad (14/4). TPS tersebar yang tersebar di lima titik PPLN yakni Johor Baru, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuching dan Penang.
Diminta terbuka
KPU dan Bawaslu RI diminta menyampaikan informasi yang jelas dan terukur soal surat suara diduga tercoblos di Kuala Lumpur, Malaysia. Diketahui, tim gabungan dari Bawaslu, KPU, dan Polri tengah melakukan investigasi di Malaysia.
"Yang akan disampaikan kepada masyarakat haruslah informasi yang terukur dan jelas, jangan kemudian informasi yang masih prematur sudah disampaikan kepada publik," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, Ahad (14/4).
Ia menekankan, semua hasil klarifikasi dan investigasi KPU-Bawaslu di Malaysia harus disampaikan secara terbuka dan akuntabel, tetapi yang disampaikan pada masyarakat semestinya informasi yang valid. Selain itu, menurut Titi, jumlah surat suara yang didistribusikan ke Malaysia dan peruntukannya di setiap TPS sudah diatur sehingga semestinya tidak sulit untuk mengetahui ada penyalahgunaan atau tidak.
"Sebenarnya tidak sulit bagi KPU dan Bawaslu untuk menelusuri pergerakan surat suara karena surat suara itu jelas mau dikirim ke mana, siapa penerimanya dan apa namanya, dia berada di mana," tutur Titi.
Titi berpendapat, informasi penting yang perlu disampaikan KPU adalah ketika distribusi surat suara dicek, surat suara tercoblos itu untuk TPS yang akan menggelar pemungutan hari ini, kotak suara keliling (KSK) atau pos. Apabila diketahui distribusi surat suara semestinya untuk KSK dan pos, ujar Titi, berarti terdapat kecenderungan penyimpangan di dalam praktek distribusi.
Ke depan, ia berharap setiap perkembangan dalam proses penelusuran sebagai tindak lanjut dan investigasi oleh KPU dan Bawaslu disampaikan terbuka kepada publik untuk mencegah spekulasi berkembang liar. Soal pemungutan suara di Malaysia hari ini, menurut Titi, masyarakat dapat ikut memantau dan mengawasi jalannya pemungutan suara untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja, pekan lalu mengatakan, temuan surat suara yang tercoblos di Malaysia bukan merupakan informasi hoaks. Meski demikian, Bawaslu tetap akan meneliti lebih lanjut temuan di Selangor, Malaysia tersebut. Bawaslu juga menyelidiki apakah surat suara itu asli atau bukan.
"Dari perbincangan yang ada ini dan laporan yang ada ini bukan hoaks, tapi kanharus diteliti surat suaranya asli atau tidak, apakah memang surat suara dari KPU atau bukan, kemudian di mana kejadiannya. Kan ada beberapa video, ada yang lagi nyoblos, itu dari pengawas yang sama atau tidak atau yang berbeda harus diteliti lagi," jelas Bagja ketika dihubungi, Kamis (11/4) sore.
sumber:https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/ppyjln409/surat-suara-tercoblos-bukan-emhoaksem-tetapi-dianggap-sampah


Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Jimly Kritik Sikap KPU

Senin 15 Apr 2019 05:18 WIB

"Masyrakat yang sedang dilanda persaingan ketat, 
bahkan seolah pertarungan hidup dan mati, ingin tahu lebih tegas, 
bahwa kasus ini adalah kejahatan demokrasi yang serius,".
Ia meminta ketegasan KPU dan Bawaslu 
"Apa penjelasan kasusnya, 
dan apa tindakan tegas yang diambil KPU terkait masalah ini," 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyayangkan sikap sejumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menganggap remeh kasus surat suara sudah tercoblos di Malaysia. Menurutnya, seharusnya KPU  dapat menjelaskan persoalan itu dengan cara-cara profesional dan tak serampangan
Ketua umum ICMI Jimly Asshiddiqie
"Pernyataan-pernyataan dari KPU seharusnya tidak dengan kesan menyederhanakan masalah," katanya kepada Republika.co.id, Ahad (14/4).
Ketua KPU Arief Budiman, beberapa waktu lalu menyampaikan surat suara yang tercoblos tersebut sebagai satu hal yang biasa. Pada Ahad (14/4), komisioner KPU Ilham Saputra berkomentar lebih serampangan. Ia mengatakan, surat suara tercoblos di Malaysia yang jumlahnya ditaksir mencapai puluhan ribu, tak masuk dalam penghitungan karena dianggap sebagai 'sampah' saja.
"Kami (KPU) tidak menghitung surat suara yang ditemukan (tercoblos) itu. Dianggap sampah saja," ujar Ilham.
Surat suara yang tercoblos itu, pun KPU ragukan keasliannya. Namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebelumnya menyampaikan surat suara tercoblos tersebut, adalah asli. Akan tetapi sampai hari ini, investigasi yang dilakukan KPU belum dapat menjawab keaslian surat suara tercoblos tersebut.
KPU tak bisa memastikan asli atau palsu, karena surat suara tercoblos itu, sudah dalam penguasaan Kepolisian Diraja Malaysia untuk dilakukan penyidikan. KPU tak diberikan izin mendeteksi langsung surat suara tersebut. Alhasil, KPU menganggap surat suara tercoblos tersebut sebagai bukti dari penggunaan hak pilih yang tak masuk dalam hitungan.
Menurut Jimly, pernyataan serampangan dari pejabat penyelenggara pemilu membuat masyrakat semakin keras curiga. Jimly mengatakan, keengganan KPU mengakui surat suara tercoblos sebagai bagian dari hasil pemilu yang tak akan dihitung, memang sudah semestinya. Namun kata mantan ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu, KPU seharusnya dapat menjelaskan kepada khalayak tentang duduk persoalan, dan tindakan tegas dari kasus tersebut.
"Masyrakat yang sedang dilanda persaingan ketat, bahkan seolah pertarungan hidup dan mati, ingin tahu lebih tegas, bahwa kasus ini adalah kejahatan demokrasi yang serius," kata Jimly.

Ia meminta ketegasan KPU dan Bawaslu terkait persaolan surat suara tercoblos tersebut. "Apa penjelasan kasusnya, dan apa tindakan tegas yang diambil KPU terkait masalah ini," ucap Jimly.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar