Berbagi informasi,
bersinergi
dalam pertemanan dan
persahabatan untuk....
kebaikan,kesejahteraan,kenyamanan dalam bersamaan
Kenapa Tidak, Kita Maju Bersama, Yes We Can
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menkopolhukam Wiranto (ketiga kanan), Kepala BIN Budi Gunawan (kedua kanan), Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin (kanan), Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) menyampaikan tanggapan terkait unjuk rasa 4 November di Istana Merdeka, Jakarta, 5 November 2016. ANTARA FOTO
Dokumentasi Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (tengah), saat didampingi Komandan Korps Marinir TNI AL, Mayor Jenderal TNI (Marinir) RM Trusono (kanan), membidik sasaran dalam lomba menembak pistol eksekutif di Lapangan Tembak Letnan Satu Anumerta FX Soepramono, di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Senin (19/9/2016). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
... Prajurit saya juga siap berjihad mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila, bersama masyarakat, kita bersama-sama mempertahankan Pancasila...
Medan (ANTARA News) - "Prajurit TNI juga siap untuk berjihad dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, di Medan, Sabtu.
Usai mengikuti istighosah bersama ulama dan masyarakat Sumatera Utara, di Pangkalan Udara TNI AU Soewondo, Medan, Sabtu, dia mengatakan, TNI menghargai setiap proses demokrasi, termasuk demonstrasi oleh warga Indonesia.
Namun TNI memiliki kewajiban untuk berperan jika ada upaya yang berniat untuk merusak dan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Prajurit saya juga siap berjihad mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila, bersama masyarakat, kita bersama-sama mempertahankan Pancasila," katanya.
Ketika dipertanyakan sikap dalam menyahuti rencana rencana unjuk rasa pada 2 Desember, dia menyatakan TNI lebih banyak berdoa untuk kebesaran dan keutuhan bangsa. "Kesiapan kita berdoa, siapapun yang menghancurkan negara ini, tidak bisa kalau kita berdoa," katanya.
Menurut dia, pihak-pihak yang memiliki niat menghancurkan NKRI dinilai sebagai orang tidak beragama sehingga akan berhadapan dengan TNI, Kepolisian Indonesia, dengan seluruh masyarakat.
Dari pengalaman sejarah selama ini, Nurmantyo menegaskan tidak ada satu pun pengkhinat bangsa yang bisa hidup di Indonesia. "Tidak ada yang bisa, mau menantang, silakan," katanya.
Ia mencontohkan gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo, gerakan yang dipimpin Kahar Muzakkar, termasuk gerakan komunis yang selalu musnah di Indonesia. "(Semua musnah) karena kita selalu berdoa pada Allah SWT," kata Nurmantyo.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kiri) berjalan memasuki lokasi Istigosah dan Doa di Silang Monas, Jakarta, Jumat (18/11/2016). Istigosah dan doa bersama para prajurit TNI-POLRI, masyarakat dan juga anak yatim digelar untuk keselamatan dan persatuan bangsa menjelang Pilkada Serentak 2017. (ANTARA FOTO/Angga Pratama)
Dan pada kesempatan ini, kita bersama berdoa perjalanan bangsa masih sangat panjang, cobaan bertubi-tubi pasti ada
Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengajak seluruh umat beragama bersatu padu dengan tulus ikhlas memanjatkan doa demi keselamatan bangsa dan negara.
"Dalam kesempatan ini saya mengajak semuanya bersyukur bahwa kita digerakkan hatinya untuk sama-sama berkumpul di sini untuk bersatu dengan tulus dan ikhlas untuk berdoa demi keselamatan bangsa," ujar Gatot Nurmantyo dalam sambutannya pada acara bertajuk "Istigasah dan Doa Keselamatan Bangsa" di Lapangan Monumen Nasional, Jumat pagi.
Dalam acara yang dihadiri ribuan umat Islam tersebut, Panglima TNI juga meminta umat Islam yang hadir untuk memanjatkan doa bagi para pahlawan yang merintis kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan.
"Pahlawan revolusi menjadi syuhada di sisi Allah SWT. Kita sadari kita merdeka karena Allah SWT. Dan pada kesempatan ini, kita bersama berdoa perjalanan bangsa masih sangat panjang, cobaan bertubi-tubi pasti ada," ujarnya.
Acara doa bersama di Monas tersebut merupakan salah satu lokasi yang menjadi pusat penyelenggaraan acara serupa yang dilaksanakan TNI/Polri di sejumlah lokasi lain seperti di gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya.
Istigasah di Lapangan Monas tersebut dipimpin oleh Ustaz Arifin Ilham dan ceramah agama yang disampaikan Habib Al-Musyafah.
Selain itu, tampak hadir dalam acara tersebut Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Muchammad Iriawan.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berharap acara doa bersama masyarakat yang dilaksanakan di Lapangan Monas itu dapat menjadi langkah dasar dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI.
Dalam sambutannya, Tito Karnavian menyatakan, kasus Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, tidak boleh menjadi sumber pemecah belah bangsa.
"Saya mengimbau agar proses ini dikembalikan kepada hukum dan tidak dicampuradukkan ke ras, suku dan lain-lain," ujar Tito.
Dia menambahkan, Pilkada Serentak 2017 merupakan bagian dari sistem politik yang memberikan hak kepada semua warga untuk memilih pimpinannya.
"Selanjutnya, apa yang kita lakukan bersama tentu tidak ada artinya kalau tidak mendapatkan bantuan dari Allah," kata Kapolri sambil mengajak umat Islam yang hadir untuk memanjatkan doa.
Panglima Lapangan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Munarman membantah demo 2 Desember untuk mengkudeta Presiden Jokowi. Foto/Okezone/Dok
JAKARTA- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) membantah, jika aksi 2 Desember 2016 itu bertujuan untuk mengudeta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari jabatannya. Karena, demo 2 Desember itu murni Bela Islam dan Alquran.
Panglima Lapangan GNPF-MUI Munarman menjelaskan, Aksi Bela Islam III itu murni membela Alquran yang diduga dilecehkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahkan, aksi itu untuk membela Alquran dan meminta agar penista agama itu segera ditahan polisi. Apalagi, Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka. "Indonesia ini negara hukum, masyarakat dan termasuk penyelenggara negara pun harus tunduk pada hukum. Hak berkumpul ada aturannya, ada konstitusi Pasal 28 tentang hak asasi manusia sehingga tidak masalah (lakukan Aksi Bela Islam III)," katanya saat menggelar konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (18/11/2016). Menurut Munarman, Aksi Bela Islam itu hanya berisi tuntutan agar hukum ditegakkan secara tegas, tanpa pandang bulu. Maka itu, tak benar bila ada tuduhan yang menyebutkan, kalau Aksi Bela Islam tersebut merupakan percobaan kudeta pada pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. (Baca:Ini Agenda Aksi Bela Islam III pada 2 Desember) "Tak ada motif seperti itu (kudeta). Soal kudeta itu istilah militer, kudeta itu militer, kudeta itu kan dari kekuatan pemerintah. Sedang kami ini masyarakat biasa. Tuntutan kami dari awal tegas, hukum ditegakkan pada penista agama. Kalau mereka (pihak pemerintahan Jokowi) takut (dengan Aksi Bela Islam), bararti patut dicurigai mereka sendiri yang tak benar," tegas Munarman. (mhd)
Meski ada penolakan terkait aksi Demo Bela Islam jilid III, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) memastikan akan tetap melanjutkan aksi itu. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto
JAKARTA - Meski ada penolakan terkait aksi Demo Bela Islam jilid III, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) memastikan akan tetap melanjutkan aksi itu.
Aksi yang akan dilakukan pada Jumat 2 Desember 2016 nanti, dipastikan aksi super damai karena akan diawali Salat Jumat, berdzikir, dan membaca Alquran di kawasan Bunderan HI, Menteng, Jakarta Pusat.
"Nanti itu aksi super damai, semuanya kita datang gelar sajadah duduk sesuai barisannya," kata anggota GPNF MUI, Muhammad Zaitun Rasmin, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016).
Zaitun memastikan, dalam aksi lanjutan ini, massa tidak akan mendatangi Masjid Istiqlal, Gedung Istana Negara, maupun Gedung DPR-MPR. Melainkan hanya berpusat pada kawasan Bunderan HI.
"Kita hanya fokus bagaiamana penanganan terhadap orang (Ahok) yang melanggar pasal 156 A KUHP dengan. Banyak contoh TSK ditahan, kalau tidak ada persangka, ada perbedaan di depan hukum," tutupnya.
(ysw)
======
Wasekjen MUI Beberkan Alasan Kenapa Ahok Harus Ditahan
Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Zaitun menjekaskan ada dua alasan mengapa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus segera ditahan setelah ditetapkan tersangka. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto
JAKARTA - Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Zaitun menjekaskan ada dua alasan mengapa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus segera ditahan setelah ditetapkan tersangka.
Pertama, Ahok dikhawatirkan membuat pernyataan serupa yang dianggap menyinggung perasaan umat Islam. Seperti yang sudah terjadi yakni, soal pernyataan pendemo 4 November 2016 memperoleh bayaran masing-masing Rp 500 ribu.
"Mengapa dituntut untuk ditahan? Betul proses hukum berjalan, tapi kita punya dua alasan. Pertama, potensi mengulangi kesalahan seperti yang terjadi baru-baru ini," kata Zaitun dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya FM bertajuk 'Ahok Effect', di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016).
Alasan selanjutnya, secara prinsip yurisprudensi atau keputusan hakim dalam kasus serupa sebelumnya, tersangka kasus penistaan agama selalu langsung ditahan. Maka, lanjut Zaitun, jika hendak memenuhi asas persamaan di mata hukum, penahanan terhadap Ahok menjadi rasional.
"Dalam KUHAP dikatakan, bila seorang yang tersangka dengan ancaman hukuman lima tahun, bisa ditahan, itu kan (kasus Ahok) lima tahun ancamannya, maka wajar kalau diminta untuk ditahan," jelas dia.
Zaitun pun menegaskan, jika tak dilakukan penahanan, maka bisa menjadi preseden atau contoh yang buruk bagi kasus-kasus serupa setelah ini.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/11/19/ogv8al301-umat-muslim-tersengat-kembali-oleh-pernyataan-ahok
BalasHapus