''Saya tekankan bahwa saya, sekali lagi ini juga rakyat perlu tahu, tidak akan melindungi Saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk proses hukum,'' ucap Jokowi, di sela-sela kunjungannya ke gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/11).
Jokowi mengambil jeda cukup lama, sekitar tujuh detik, sebelum menyebut nama Ahok.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menuturkan bahwa pemerintah memang terus menjalin komunikasi dengan para ulama. Dia menepis anggapan bahwa pemerintah terlambat menggandeng ulama sehingga aksi pada 4 November pecah.
Hanya saja, Fahri dalam pidatonya justru menyinggung soal upaya menurunkan penguasa. "Ya kita akan pelajari," ucap Tito di PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/11).
Lebih lanjut Tito mengatakan, jika ungkapan Fahri tergolong makar maka bisa diproses hukum. "Apakah itu bisa masuk ke dalam pasal makar kalau masuk ke dalam pasal makar ya kami proses hukum, prinsipnya gitu," beber Tito.
Kamis, 03 November 2016 , 18:18:00
JAKARTA - Politikus Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, berlebihan bila menyebut Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di balik Aksi Bela Islam II, 4 November nanti.
Sebagai mantan Presiden RI dua periode, sekaligus seorang negarawan, SBY tidak tidak mungkin bertindak seperti itu.
"Saya walaupun dari partai pendukung pemerintah tetap berprasangka baik terhadap beliau (SBY)," kata Dadang kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/11).
Namun soal pernyataan SBY yang menganggap intelijen gagal alias ngawur dalam melakukan analisa sehubungan aksi 4/11, sekretaris Fraksi Hanura DPR itu menganggap tidak sepenuhnya benar.
Bahkan, Dadang menilai wajar bila intelijen melakukan analisa terhadap berbagai kemungkinan jelang aksi unjuk rasa besar-besaran nanti.
Namun konteksnya bukan menuduh, melainkan untuk berjaga-jaga, mewaspadai berbagai kemungkinan.
Apalagi, lanjutnya, momentum 4/11 ada berbagai kelompok kepentingan. Baik itu Pilkada DKI, kelompok muslim penuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok, bahkan kelompok radikal dan juga mereka yang anti NKRI.
"Nah intelijen memasukan Pak SBY dalam kategori kelompok yang berkepentingan terhadap Pilkada DKI. Pidato Pak SBY kemarin saja dapat menjadi energi baru bagi para demonstran. Tentu wajar kalau intelijen mewaspadai itu," jelasnya.
Ketua DPP Hanura ini berpendapat bahwa tokoh nasional bisa terlibat langsung maupun tidak langsung. Artinya ada yang ikut berunjuk rasa, atau menggelontorkan dana.
Yang tidak langsung bisa melalui pidato yang provokatif, menyerang pemerintah seakan membiarkan Ahok tidak disentuh hukum
"Pidato Pak SBY yang berseberangan dengan pemerintah, dan menuding pemerintah membiarkan Ahok sebagai "untouchable" (tidak bisa disentuh), itu tentu terus dianalisis oleh intelijen. Bukan "failure" dari intelijen, tapi analisis yang bersifat antisipatif," pungkasnya.(fat/jpnn)
sumber:
http://www.jpnn.com/read/2016/11/03/478508/Politikus-Hanura-Anggap-Wajar-Manuver-SBY-Dianalisis-Intelijen-/page2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar