Rabu, 22 Mei 2019

KOLEKSI BERITA; Prabowo Imbau Pendukungnya "Pulang"

https://youtu.be/pl17HWIwJtw




Prabowo Dilaporkan Jadi Tersangka Makar

CNN Indonesia | Selasa, 21/05/2019 05:03 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Polda Metro Jaya dilaporkan menetapkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai tersangka makar. Kabar itu juga dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Prabowo Dilaporkan Jadi Tersangka Makar
Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)


"Kami sudah terima, dikirim tadi pukul 01.30 WIB. Salinan itu akan kami pelajari dan kaji lebih dalam untuk kemudian memutuskan langkah-langkah yang diambil atas SPDP yang kami terima tersebut," kata Dasco melalui sambungan telepon, Selasa (21/5).
Dalam salinan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), laporan dugaan makar yang dituduhkan kepada Prabowo dibuat pada 19 April lalu. Lantas, penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan SPDP pada 17 Mei.

Menurut isi salinan SPDP itu, pasal yang dituduhkan kepada Prabowo adalah pasal 107 KUHP dan atau pasal 110 junto pasal 87 dan atau pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946.
Penyidik menyatakan Prabowo bersama-sama dengan Eggi sudjana diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara / makar dan atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat, dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap.
Sampai berita ini dibuat, CNNIndonesia.com masih berusaha mengkonfirmasi informasi ini kepada Polda Metro Jaya. (ayp/ayp)
Rekapitulasi Pilpres 2019 Rampung, Jokowi Menang Atas Prabowo - JPNN.COM

Rekapitulasi Pilpres 2019 Rampung, Jokowi Menang Atas Prabowo

Selasa, 21 Mei 2019 – 02:03 WIB
jpnn.comJAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengesahkan hasil penghitungan suara Pilpres 2019 di 34 provinsi Indonesia dan daerah pemilihan luar negeri, Selasa (21/5) dini hari. Mengacu pengesahan hasil penghitungan KPU, perolehan suara pasangan capres dan cawapres Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin mengungguli pesaingnya Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Hasil penghitungan KPU, pasangan capres dan cawapres Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin mendapatkan 85.607.362 atau mendapat 55,50 persen. Sementara itu, Prabowo hanya mendapat 68.650.239 atau 44,50 persen suara. Selisih suara Jokowi dengan Prabowo sebesar 16.957.123.
Dirinci dari provinsi, pasangan Jokowi - Ma'ruf menang di 21 daerah, sedangkan Prabowo - Sandiaga menang di 13 provinsi. Sementara itu, daerah pemilihan luar negeri dimenangkan oleh Jokowi - Ma'ruf.
Jokowi - Ma'ruf menang di Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, D.I Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Papua Barat, Sumatra Utara, Maluku, dan Papua.
Di sisi lain, pasangan Prabowo - Sandiaga menang di Bengkulu, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Banten, NTB, Aceh, Jawa Barat, Sumatra Selatan, dan Riau. (mg10/jpnn)





Rekapitulasi Selesai, Saksi Prabowo Tak Sekalipun Teken Surat Pengesahan Suara

Selasa, 21 Mei 2019 – 04:06 WIB

jpnn.comJAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah mengesahkan hasil penghitungan suara Pilpres 2019, Selasa (21/5). Hasilnya, pasangan Jokowi - Ma'ruf unggul dari Prabowo - Sandiaga.
Sepanjang proses rekapitulasi tingkat nasional, saksi pasangan Prabowo - Sandi rupanya tidak sekalipun menandatangani surat pengesahan suara.

Rekapitulasi Selesai, Saksi Prabowo Tak Sekalipun Teken Surat Pengesahan Suara - JPNN.COM

"Kami memang enggak menandatangani," kata Azis Subekti, saksi Prabowo - Sandiaga yang selalu hadir dalam rapat pleno pengesahan hasil penghitungan suara.
Azis menerangkan, BPN Prabowo - Sandiaga turut menghitung perolehan suara Pilpres 2019. Dari situ, data perolehan suara hasil hitung di tingkat KPU RI dengan milik BPN Prabowo - Sandiaga, memiliki perbedaan.
"Kami menerima informasi dari BPN yang memperoleh data, memang ada perbedaan di beberapa provinsi tentang perolehan yang terjadi di rekap nasional dengan data kami," ucap dia.
Hanya saja, Azis tidak ingin menjawab spekulasi terkait upaya BPN Prabowo - Sandiaga untuk bersengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil Pilpres 2019. "Jadi, biarlah tim advokasi yang melakukan upaya hukum lain," pungkas dia. (mg10/jpnn
sumber:  https://www.jpnn.com/news/rekapitulasi-selesai-saksi-prabowo-tak-sekalipun-teken-surat-pengesahan-suara

Polisi Tangkap Pria di Sumbar yang Ingin Bentuk Republik Andalas Raya


Penangkapan (ilustrasi). Foto: Antara/Idhad Zakaria

Jajaran Polres Limapuluh Kota, Sumatera Barat, menangkap seorang pria bernama Syahrizal (50) yang berprofesi sebagai dokter hewan atas dugaan makar pada Senin (3/6) pukul 02.30 WIB.

Akun FB Syah Rizal yang mengajak untuk membuat Republik Andalas Raya. Foto: Facebook. Drh Syahrizal


“Tim gabungan mengamankan seorang pria berinisial SY sesuai Laporan Polisi Nomor: L/P /A/57/V/2019/SPKT–LPK tanggal 31 Mei 2019," ujar Kasat Reskrim Polres Limapuluh Kota, AKP Anton Luther, di Sarilamak, seperti dilansir Antara, Senin (3/6).
Anton mengatakan, Syahrizal ditangkap di kawasan Jalan Negara Tanjung Pati, Kecamatan Harau. Syahrizal ditangkap karena diduga ingin makar dengan membentuk Republik Andalas Raya. Hal itu terlihat dari akun Facebooknya dengan nama Drh Syahrizal.
Dalam foto Republik Andalas Raya itu juga tertulis kalimat yang berbunyi 'Saya tdk ingin makar tp jika kalian pikir NKRI itu hy hitungan jumlah pemilih di pulau Jawa saya py hak utk bergerak paling terdepan utk mewujudkan ini n jgn kalian anggap ini hy meme meme main mainan saja #kamitelahsedang bergerak'
Selain itu di akun FB tersebut juga tertulis beberapa kalimat yang merongrong dan menuding pemerintah zalim, semena-mena, di mana kalimat tersebut bernada hasutan serta ujaran kebencian.
Anton menambahkan, penangkapan terhadap Syahrizal terbilang cukup rumit. Sebab ia kerap berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Namun berkat kerja sama tim gabungan yang dibantu Polda Sumbar, polisi akhirnya berhasil mengamankan pria tersebut.
Saat ini Syahrizal tengah berada di Mapolres Limapuluh Kota untuk menjalani pemeriksaan. Setelah itu, dia langsung dibawa ke Mapolda Sumbar untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di bagian Subdit Cyber Kriminal Khusus Polda Sumbar.
Anton menegaskan dari hasil pemeriksaan, Syahrizal telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Tindak pidana itu diduga dilakukan oleh pemilik akun Drh Syahrizal dengan memposting muatan penghinaan serta muatan untuk melakukan makar dengan maksud hendak memisahkan suatu daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutupnya.


Senin 20 Mei 2019, 15:51 WIB

Moeldoko: Penyelundupan Senjata untuk Sniper di Aksi 22 Mei Digagalkan

Ray Jordan - detikNews

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pemerintah sudah mengidentifikasi ada kelompok yang bermain dan membuat suasana ricuh saat pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU pada 22 Mei 2019 nanti. Bahkan ada upaya penyelundupan senjata.

Moeldoko: Penyelundupan Senjata untuk Sniper di Aksi 22 Mei Digagalkan

"Intelijen kita sudah menangkap adanya upaya menyelundupkan senjata dalam rangka itu. Nah, jadi bukti-bukti itu sudah nyata. Untuk itu kita harus sampaikan terbuka pada masyarakat agar mengurungkan niatnya untuk berkumpul," kata Moeldoko di Kantor KSP, Gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).


Dia mengatakan motif penyelundupan senjata itu terindikasi untuk menciptakan isu adanya penembak jitu (sniper). Dia mengatakan narasi akan adanya penembak sudah diciptakan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penangkapan.
"Ya motifnya kita kan merangkai, dari awal sudah mulai diciptakan ada penembak, sniper di gedung-gedung ya kan. Itu semua penciptaan kondisi. ujung-ujungnya kita tangkap senjata yang kebetulan dengan perlengkapan peredam. Berikutnya ada senjata yang tidak menggunakan pisir, sehingga itu harus menggunakan teleskop. Itu untuk apa itu? Itu untuk senjata yang sudah disiapkan sniper. Yang begini-begini saya harus katakan terang benderang pada publik agar publik paham," jelasnya.


Dia mengatakan sangat mungkin ada upaya adu domba pada tanggal 22 Mei 2019 nanti. Bahkan dia mengatakan TNI dan Polri yang jadi korban nantinya.

"Sangat mungkin (ada upaya adu domba-red). Tuduhannya, ujung-ujungnya adalah pemerintah. Ujung-ujungnya TNI-Polri menjadi korban tuduhan. Gitu," katanya


Moeldoko menambahkan, untuk menghindari adanya tudingan terhadap aparat keamanan, maka TNI dan Polri dilarang menggunakan peluru tajam dalam pengamanan tanggal 22 Mei nanti. 

"Nah ini untuk itu lah kami rapat di Menko Polhukam menyepakati hindarkan TNI-Polri dari senjata amunisi tajam. Nggak ada lagi sekarang amunisi tajam itu. Dilarang. Berikutnya kita menghindari kontak langsung dengan massa. Secara taktikal kita sudah susun dengan baik, sehingga kita sangat berharap nggak ada lagi TNI-Polri jadi korban dari sebuah skenario yang disiapkan," katanya.


Untuk personel yang akan dikerahkan nanti, Moeldoko mengatakan totalnya sekitar 28 rib u. Meski ada pengamanan yang besar, Moeldoko tetap mengimbau masyarakat untuk mengurungkan niat ikut aksi pada 22 Mei nanti.

"Cukup besar ya antara 28 ribu (jumlah personel keamanan-red). Masyarakat nggak perlu takut. Tetapi kita juga mengimbau masyarakat tidak perlu kumpul," katanya.


Simak Juga 'Polres Banyuwangi Amankan 26 Orang Diduga Akan Ikut Aksi 22 Mei'

SUMBER: https://news.detik.com/berita/d-4557036/moeldoko-penyelundupan-senjata-untuk-sniper-di-aksi-22-mei-digagalkan

Moeldoko Sebut Ada Upaya Penyelundupan Senjata untuk 22 Mei

CNN Indonesia | Senin, 20/05/2019 19:11 WIB

Moeldoko Sebut Ada Upaya Penyelundupan Senjata untuk 22 Mei
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Presiden Moeldoko mengungkapkan ada upaya penyelundupan senjata yang diduga untuk mengacaukan situasi pada saatAksi 22 Mei 2019 bertepatan dengan pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019. Kelompok penyelundup ini ditangkap dan senjatanya sudah diamankan.


Moeldoko menyebut penyelundupan senjata ini sangat besar kemungkinan dilakukan untuk menciptakan tindakan-tindakan anarkis dengan cara adu domba antara massa aksi dengan aparat TNI-Polri yang berjaga.

"Tuduhannya, ujung-ujungnya adalah pemerintah, ujung-ujungnya TNI-Polri menjadi korban tuduhan," jelas Moeldoko ditemui di Gedung Bina Graha, Jakarta pada Senin (20/5) dikutip Antara.


Menurut Moeldoko, sejumlah senjata yang diselundupkan antara lain senjata api dengan peredam dan senjata untuk penembak runduk.

Dia menjelaskan pemerintah membuka informasi itu kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman menjelang 22 Mei. Sebab seluruh aparat yang diterjunkan pada aksi 22 Mei nanti tidak dilengkapi dengan senjata beramunisi peluru tajam.

"Untuk itulah kami rapat di Menko Polhukam menyepakati hindarkan TNI-Polri dari senjata amunisi tajam. Tidak ada lagi sekarang amunisi tajam itu, dilarang. Berikutnya kita menghindari kontak langsung dengan massa," tegas Moeldoko.

Sebanyak 28 ribu personel aparat keamanan gabungan disiagakan menjaga kondisi pada 22 Mei 2019. Tak cuma di KPU dan Bawaslu, mereka akan berjaga di sejumlah objek vital seperti Istana Negara dan Gedung MPR/DPR.

Rawan Disusupi

Lebih jauh Moeldoko mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan unjuk rasa. Sebab aksi-aksi itu dikhawatirkan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan punya kepentingan.

"Karena kondisi itu tidak menguntungkan bagi siapa pun. Justru menguntungkan kepada pihak-pihak yang punya upaya, agenda untuk membuat situasi menjadi tidak baik," kata Moeldoko.

Menurut dia, rencana unjuk rasa pada 22 Mei 2019 berpotensi disusupi pihak tidak bertanggungjawab untuk membuat suasana semakin kisruh, misalnya saja potensi aksi teror.

Moeldoko menyebut kelompok teroris yang sudah ditangkap Densus 88 Antiteror dalam beberapa waktu terakhir bahkan sudah punya rencana menyasar KPU.

Hal ini tak lepas dari analisa yang dilakukan pemerintah bahwa ada kelompok yang berupaya ingin memanfaatkan situasi saat Aksi 22 Mei.

"Ini yang pemerintah punya tanggung jawab melindungi segenap bangsa. Tidak boleh rakyatnya terlukai, tidak boleh rakyatnya menjadi korban," ucap Moeldoko.
Sementara terkait razia kepada warga yang akan datang ke Jakarta untuk ikut Aksi 22 Mei, Moeldoko menganggap sah-sah saja untuk keamanan bersama. Mengingat ada imbauan kepada peserta aksi untuk membawa bambu runcing.

"Yang dirazia adalah jangan sampai membawa perlengkapan-perlengkapan yang dilarang, karena ada anjuran membawa bambu diikat bendera merah putih. Bambunya kan bambu runcing itu, yang seperti-seperti itu kan tidak boleh," ujar Moeldoko.

Meski begitu, terkai Aksi 22 Mei mendatang, aparat keamanan tidak segan untuk menindak tegas siapapun yang melanggar serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum.





(osc/osc)
SUMBER:https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190520185928-12-396593/moeldoko-sebut-ada-upaya-penyelundupan-senjata-untuk-22-mei

Senin 20 Mei 2019, 20:45 WIB

108 Purnawirawan Ikut Aksi 22 Mei, Luhut: Udahlah Jangan Macam-macam


Ibnu Hariyanto - detikNews

108 Purnawirawan Ikut Aksi 22 Mei, Luhut: Udahlah Jangan Macam-macam
Luhut Binsar Pandjaitan (Ibnu Hariyanto/detikcom)

Jakarta - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi adanya 108 purnawirawan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang akan ikut aksi 22 Mei di KPU. Apa komentar Luhut?


"Memangnya hanya mereka yang purnawirawan? Saya kan purnawirawan juga. Apakah hanya mereka yang merasakan rakyat?" kata Luhut di Hotel Akmani, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).


Luhut sendiri merupakan pensiun TNI AD satuan Kopassus. Pangkat terakhir Luhut di militer adalah jenderal TNI.

Luhut menyebut para purnawirawan tersebut belum pernah mendengar desing peluru. Untuk itu, ia meminta agar para purnawirawan itu tidak berbicara yang aneh-aneh.

"Mungkin banyak di antaranya mereka itu belum pernah dengar desingan peluru, kok. Sudahlah, kalau soal itu, saya dan teman-teman nggak akan mau melacurkan profesionalisme kami. Janganlah macam-macam itu ngomong," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, 108 purnawirawan TNI-Polri pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan akan mengikuti aksi 22 Mei di KPU. Kehadiran purnawirawan ini untuk membantu mengawal rakyat yang terjun ke aksi.

"Iya, jadi kita akan membantu bersama-sama dan melindungi rakyat yang berjuang untuk kepentingan menegakkan kedaulatannya," kata Ketua Panitia Front Kedaulatan Bangsa Jendral TNI (Purn) Tyasno Sudarto, dalam konferensi pers pernyataan sikap Pilpres 2019, di Hotel Gran Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/5).


Kelompok purnawirawan tersebut memaparkan delapan sikap. Adapun bunyi delapan sikap Front Kedaulatan Bangsa itu adalah sebagai berikut ini: 

1. Saat ini bangsa dan negara kita sedang mengalami kondisi politik yang tidak stabil disebabkan hak kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi, dirampas bagaikan Ibu Pertiwi yang sedang diperkosa. Dengan terjadinya kecurangan Pemilu 2019 yang terstruktur, sistemati, dan masif ditambah dengan keadaan ekonomi sangat membebani rakyat yang dapat melumpuhkan sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Kami serukan kepada sudaraku sebangsa dan setanah air untuk bersama dalam semangat kebangkitan nasional untuk menyelamatkan kedaulatan negara dan masa depan bangsa Indonesia dari bahaya konflik suku, agama, golongan yang dapat memicu disintegrasi NKRI.

3. Kami mengajak para purnawirawan TNI-Polri tetap konsisten sebagai patriot bangsa yang bertakwa kepada Tuhan YME serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam kondisi damai maupun genting demi bangsa dan negara.

4. Kita harus selalu bersama dan berpihak kepada rakyat yang saat ini hak kedaulatannya sedang diselewengkan.

5. Kami sebagai generasi pendahulu berpesan kepada prajurit TNI-Polri saat ini bahwa kita adalah anak kandung rakyat Indonesia yang selalu dituntut membela rakyat untuk memperjuangkan hak rakyat. 

6. Inilah saatnya TNI menunjukkan kepada rakyat jati dirinya sebagai tentara rakyat dan Polri sebagai pelayan, pelindung, pengayom, masyarakat.

7. Ingatlah pesan moral 8 wajib TNI-Polri untuk tidak sekali-kali merugikan rakyat dan tidak sekali-kali menakuti serta menyakiti hati rakyat. 

8. Secara khusus kami sampaikan kepada pihak pihak tertentu agar tidak memanfaatkan pemilu 2019 untuk keuntungan dan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Karena rakyat Indonesia semakin cerdas dan mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi.
(ibh/gbr)

SUMBER:  https://news.detik.com/berita/d-4557573/108-purnawirawan-ikut-aksi-22-mei-luhut-udahlah-jangan-macam-macam?tag_from=news_mostpop

Jam Besuk Habis, Prabowo Ditolak Jenguk Eggi dan Lieus

Senin, 20 Mei 2019 | 21:57 WIB




VIVA – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mendatangi Polda Metro Jaya, Senin, 20 Mei 2019 malam. Prabowo bermaksud menjenguk Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma.Prabowo ditemani Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional atau PAN Amien Rais. Rombongan tiba sekitar pukul 21.00 WIB. 


Selain Prabowo dan Amien, datang juga sederet anggota tim BPN Prabowo-Sandi. Di antaranya Titik soeharto, Dahnil Anzar Simanjuntak, Fadli Zon, Tedjo Edhi, dan Asep Supomo.
Namun, mereka tak bisa menemui Eggi dan Lieus karena jam besuk sudah habis.
Sebelumnya, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan Prabowo dan rombongan mengunjungi Eggi dan Lieus di Polda Metro Jaya usai salat taraweh.
SUMBER: https://www.viva.co.id/berita/metro/1150707-jam-besuk-habis-prabowo-ditolak-jenguk-eggi-dan-lieus


Senin 20 Mei 2019, 21:07 WIB

Bareng Amien Rais, Prabowo Tiba di Polda Metro untuk Jenguk Eggi-Lieus

Samsudhuha Wildansyah - detikNews

Jakarta - Capres nomor 02 Prabowo Subianto menjenguk Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma. Prabowo didampingi oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Pantauan detikcom, Prabowo tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, pukul 18.55 WIB, Senin (20/5/2019). Ia langsung berjalan menuju rumah tahanan Polda Metro Jaya.
Bareng Amien Rais, Prabowo Tiba di Polda Metro untuk Jenguk Eggi-Lieus
Prabowo tiba di Polda Metro Jaya. (Samsudhuha Wildansyah/detikcom)
Prabowo mengenakan baju putih dan peci hitam. Dia belum memberikan komentar apa pun mengenai kedatangannya itu.

Informasi mengenai kedatangan Prabowo sebelumnya disampaikan oleh Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Sahabat semua, InsyaaAllah malam ini bada Taraweh Pak @prabowo dan para Tokoh serta Purnawirawan TNI/Polri akan datang ke Polda Metro untuk menjenguk dan mengantar makanan untuk bang Egi Sudjana dan Lieus Sungkarisma," demikian cuitan Dahnil seperti dilihat detikcom di akun Twitter-nya, Senin (20/5/2019).

Seperti diketahui, Eggi Sudjana ditahan di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan makar. Pagi tadi, Lieus Sungkharisma juga ditangkap polisi karena tuduhan makar.
(knv/fjp)
SUMBER: https://news.detik.com/berita/d-4557611/bareng-amien-rais-prabowo-tiba-di-polda-metro-untuk-jenguk-eggi-lieus?tag_from=news_mostpop










Giliran Mantan Panglima TNI Dilaporkan Kasus Makar



  • Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Djoko Santoso.
    Photo :
    • VIVA/ Edwin Firdaus.
    Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Djoko Santoso.

    VIVA – Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jenderal (Purn) Djoko Santoso dan kawan-kawan yang berada dalam organisasi BPN dilaporkan atas dugaan makar ke Bareskrim Polri. Djoko dan kawan-kawan dilaporkan seseorang bernama Miko Napitupulu.
    Menurutnya, laporan dugaan makar dilandasi oleh beberapa peristiwa salah satunya pernyataan Amien Rais selaku anggota Dewan Pembina BPN yang menyerukan gerakan people power pada 31 Maret yang lalu.

    "Meskipun belakangan diubah menjadi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat," ujarnya.
    Kemudian peristiwa lainnya adalah pernyataan Eggi Sudjana yang menyatakan people powerharus dilakukan dan tak perlu mengindahkan konstitusi. Eggi juga melakukan aksi unjuk rasa di Bawaslu.
    Rangkaian kegiatan lain yang terpantau adalah acara yang dilakukan BPN yang mengungkap fakta-fakta kecurangan pilpres yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jakarta beberapa waktu lalu.
    Atas dasar tersebut, dirinya melaporkan BPN sebagai lembaga lantaran pencetus gerakan people power.
    LIHAT JUGA
    "Yang kami laporkan adalah lembaganya BPN. Jadi BPN ini sebagai pencetus gerakan people power itu, bahwa di BPN itu ada orang-orangnya itu nanti kami akan sampaikan dalam laporan ini ada surat keputusan dari BPN disitu ada Saudara Amien Rais, Djoko Santoso dan banyak nama lain, semua di situ ada surat keputusan dari BPN ini," ujarnya.
    Dalam laporannya, Miko membawa sejumlah barang bukti di antaranya rekaman video pernyataan Amien Rais, Eggi Sudjana dan surat-surat keputusan yang dikeluarkan BPN.
    Laporan ini diterima Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/0495/V/2019/Bareskrim tanggal 21 Mei 2019. Dalam laporan tersebut pelapor bernama Miko Napitupulu dan terlapor disebut Djoko Santoso dkk.


    Ketua BPN Djoko Santoso dilaporkan kasus makar
    Dalam laporan tersebut, Djoko Santoso dkk disangkakan dalam tindak pidana terhadap keamanan negara/makar UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP Pasal 110 Jo Pasal 108 (1) dan/atau Pasal 163 Bis Jo Pasal 146. (ase)


  • "Jadi kami datang ke Bareskrim ini untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana makar, siapa yang kami laporkan adalah BPN yang sekarang sudah berubah menjadi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat," kata Miko di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Mei 2019.



Bukan Makar, Mantan Danjen Kopassus Ditangkap karena Kasus Senjata
  • https://thumb.viva.co.id/media/frontend/thumbs3/2018/08/02/5b6273d15fb8b-mantan-danjen-kopassus-mayjen-purn-soenarko-batik-merah_665_374.jpg
    Photo :
    • VIVA / Bayu Nugraha
    Mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko (batik merah)
  • SHARE
    VIVA – TNI membenarkan pihaknya bersama Polri telah melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap mantan Danjen Kopassus Mayjen Purn Soenarko. Soenarko ditangkap atas dugaan penyelundupan senjata.Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Sisriadi mengatakan penangkapan dilakukan pada Senin malam, 20 Mei 2019.
    "Terkait kasus penyelundupan senjata. Saat ini Mayjen (Purn) S menjadi tahanan Mabes Polri dan dititipkan di Rumah Tahanan Militer Guntur," ujar Sisriadi saat dihubungi wartawan selasa
    Selain Soenarko, penyidik juga mengamankan satu orang berstatus militer bernama Praka BP. Sedangkan Praka BP menjadi tahanan TNI di Rumah Tahanan Militer Guntur.

  • Kata Polisi-TNI Soal Kabar Eks Danjen Kopassus Soenarko Ditangkap

    Reporter: 
    Editor: 

    Syailendra Persada









Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. TEMPO/ Imam Sukamto
Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. TEMPO/ Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayor Jenderal Soenarko dikabarkan ditangkap oleh Markas Besar Polri. Dari kabar yang beredar, ia ditangkap karena disinyalir tersandung kasus penyelundupan senjata ilegal. Saat ini, Soenarko disebut-sebut ditahan di Rutan Militer Guntur.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo belum mau berkomentar. Ketika dikonfirmasi pada Selasa, 21 Mei 2019, Dedi hanya menjawab, "Tunggu Pak Menko saja."
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi pun menolak berkomentar panjang. "Ke media center Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan saja, biar lebih jelas. Akan dijelaskan Pak Menkopolhukam," kata dia.
Dari pesan yang beredar, Mabes Polri dan POM TNI disebut telah memeriksa Soenarko pada Senin, 20 Mei 2019 malam. Penyidikan dilakukan di Markas Puspom TNI, Cilangkap. Selain Soenarko, ada satu orang berstatus militer berpangkat Praka yang juga diperiksa.
Belakangan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan Soenarko menjadi tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal.
Menurut Wiranto, penangkapan Soenarko merupakan hal yang dibutuhkan demi keamanan negara. "Aparat keamanan tidak mengada-ada tapi memang menjaga keamanan nasional dibutuhkan tindakan tegas seperti itu," katanya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019.
Meski begitu, kata Wiranto, polisi masih menyelidiki tujuan Soenarko memiliki senjata api. Ia enggan berspekulasi jika senjata tersebut akan digunakan dalam aksi unjuk rasa terkait hasil pemilihan umum pada 22 Mei 2019.
Catatan redaksi: Berita ini telah diubah oleh redaksi pada Selasa, 21 Mei 2019 pukul 17.38 WIB dengan menambahkan keterangan Wiranto.









  • Penyebab Massa Demo 22 Mei Bentrok dengan Polisi di Depan Bawaslu

    Reporter: 
    Editor: 

    Dwi Arjanto

  • Massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat mendekati barisan polisi dalam Aksi 21-22 Mei di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. Bentrokan hampir pecah karena kerumunan massa makin banyak yang mendekati polisi, namun berhasil diredakan lewat arahan dari mobil komando. TEMPO/Subekti.
    Massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat mendekati barisan polisi dalam Aksi 21-22 Mei di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. Bentrokan hampir pecah karena kerumunan massa makin banyak yang mendekati polisi, namun berhasil diredakan lewat arahan dari mobil komando. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan, menyebutkan ada bentrokan antara massa Demo 22 Mei dengan aparat polisi di depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat.
    Dikatakan Harry, penyebab terjadinya rusuh karena seratusan massa merusak pagar kawat duri yang direntang di depan kantor Bawaslu, Jalan Mh Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 21 Mei 2019.
    Beberapa orang massa Aksi Gerakan Nasiona Kedaulatan Rakyat atau Demo 22 Mei ditangkap, dan kini sedang didalami di Polda Metro Jaya.
    “Dari tadi kami kan sudah damai aman. Tiba-tiba ada massa saya belum tahu dari mana ini ya. Dari tadi memancing, terus merusak barier (kawat berduri). Memancing-mancing terus, ya sudah kami lakukan upaya pengamanan,” ujar Harry di lokasi kepada Tempo, Rabu, 22 Mei 2019.
    Kerusuhan terjadi di Aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat atau Aksi 22 Mei di depan Kantor Bawaslu mulai sekitar pukul 23.00 WIB. Kerusuhan bermula dari adu mulut antara massa dengan polisi Sabhara. Akibat kerusuhan ini beberapa orang massa diamankan oleh polisi.
    Kerusuhan bermula saat massa merusak kawat duri yang dibentangkan di depan Kantor Bawaslu, Jakarta. Polisi kemudian menegur massa dan mengimbau mereka agar tak melakukan tindakan yang merusak.
    “Ini (pagar kawat duri) dari uang pajak rakyat,” ujar salah seorang massa aksi di lokasi, Selasa 21 Mei 2019.
    Terus berlanjut, Sabhara mulai terprovokasi oleh nyanyian dari massa yang menyindir mereka. Tak lama kemudian terdengar deru langkah kaki polisi di jembatan penyeberangan. Polisi langsung menyergap massa. Massa pun berlarian.
    Harry mengatakan, tak tahu berapa jumlah orang yang ditangkap. Namun menurutnya saat ini mereka akan diamankan di Polda Metro Jaya, dan polisi akan melakukan pendalaman.
    “Saya belum tahu. Ini masih diamankan nanti diamankan ke Polda,” ujar dia terkait rusuh di depan Bawaslu dalam Demo 22 Mei tersebut. “Gak, kami masih dalami karena baru kejadian ini kita dalami ke Polda nanti.”
    sumber:https://nasional.tempo.co/read/1207889/penyebab-massa-demo-22-mei-bentrok-dengan-polisi-di-depan-bawaslu/full&view=ok
    • Demo Rusuh di Petamburan
      Photo :
      • VIVA/M Ali Wafa
      Demo Rusuh di Petamburan
    • SHARE
      VIVA – Ratusan orang diciduk lantaran diduga terlibat keributan di Ibu Kota pada 21 dan 22 Mei 2019. Polisi membeberkan apa saja yang mereka lakukan di tiga titik berbeda, yaitu di depan Gedung Bawaslu RI, Petamburan dan Gambir. 

      Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono menyebutkan, perusuh di depan Gedung Bawaslu RI melawan petugas yang melakukan pengamanan di sana. Mereka juga merusak bahkan memaksa masuk ke Gedung Bawaslu RI. 

      "Di Bawaslu ditangkap karena yang bersangkutan melawan petugas yang sedang bertugas. Kemudian juga melakukan perusakan dan memaksa masuk ke Bawaslu," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 22 Mei 2019.
      LIHAT JUGA

      Kemudian, untuk di kawasan Petamburan massa melakukan penyerangan Asrama Brimob. Massa bahkan membakar kendaraan operasional yang ada di sana. "Di Petamburan, pembakaran mobil dan penyerangan asrama," ujarnya. 
      Lalu, untuk di lokasi yang terakhir yakni di kawasan Gambir, massa mencoba menyerang Asrama di Polsek Metro Gambir berikut Mako Polsek Metro Gambir. "Di Gambir, penyerangan asrama di Gambir dan Polsek Gambir," ujarnya.
      SHARE

    Pukul Mundur Massa, Polisi Tangkap Para Terduga Perusuh

    • https://thumb.viva.co.id/media/frontend/thumbs3/2019/05/22/5ce5779a891a5-demo-depan-bawaslu-kembali-bentrok_665_374.jpg
      Photo :
      • VIVA/Muhamad Solihin
      Demo Depan Bawaslu Kembali Bentrok.
    • SHARE
      VIVA – Pasukan polisi telah memukul mundur massa yang ada di Jalan Sabang dan Wahid Hasyim, Jakarta, Kamis, 23 Mei 2019 dini hari.

      Aparat juga memadamkan sebuah kebakaran yang apinya sempat membumbung tinggi di perempatan Sabang-Wahid Hasyim. Pos polisi lalu lintas di perempatan jalan itu terlihat terbakar.
      Dikhawatirkan merembet luas, kebakaran langsung ditangani oleh sebuah mobil water canon. Lokasi juga terpantau gelap karena listrik-listrik di gedung sekitar terlihat dimatikan.
      Hingga saat ini, polisi masih terus menangkapi para terduga perusuh dari arah Wahid Hasyim. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan tahanan atau ambulans.
      Polisi masih terus berjaga-jaga di sekitar jalanan Gedung Bawaslu. Jalanan menuju Gedung Bawaslu juga masih ditutup oleh kawat berduri, pembatas jalan dan juga barisan Polri dan TNI.








  • Kamis 23 Mei 2019 01:50 WIB


  • JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengimbau para pendukungnya yang masih bertahan melakukan aksi 22 Mei 2019 di Jakarta untuk segera pulang.
  • Melalui video dalam akun Twitter pribadinya, @prabowo, ia meminta para pendukungnya untuk selalu bertindak dengan arif, sabar, dan menghindari kekerasan.
    Mantan Danjen Kopassus itu pun mengimbau para pendukungnya untuk pulang ke rumah masing-masing.
    "Saya mohon supaya saudara-saudara kembalilah ke tempat istirahatmu masing-masing, hindari setiap tindakan di luar hukum, kemudian selalu mengalah dan selalu patuh kepada ketentuan hukum," katanya dalam video berdurasi 2 menit 22 detik itu.

  • Massa di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, berupaya menambah suplai bom molotov untuk menyerang aparat kepolisian, pada Rabu dini hari.
    tirto.id - Massa di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, masih berupaya menyerang aparat kepolisian dengan lemparan batu, bom molotov dan petasan pada Rabu dini hari (22/5/2019) hingga sekitar pukul 2.30 WIB.

    Tambahan suplai bom molotov terus dipersiapkan oleh massa di ujung Jalan Wahid Hasyim. Salah satu dari massa sempat terdengar menghubungi rekannya lewat sambungan telepon untuk meminta tambahan suplai molotov.

    "Bang, tolong bawain molotov-molotov lagi ke sini," kata salah satu remaja berusia sekitar 17-an tahun saat menelepon rekannya.


    Pada sekitar pukul 2.00 WIB, massa sempat memukul mundur polisi dengan lemparan petasan dan molotov. Sejumlah massa pun mulai berani menunjukkan diri dengan memegang molotov di tangan.

    Polisi pun menyerang balik massa dengan tembakan gas air mata dan petasan. Bahkan, pada sekitar pukul 2.30 WIB, polisi mulai menembakkan peluru karet untuk membubarkan massa di sekitar jalan Sabang, Jakarta Pusat.  Sejak Selasa malam (21/5/2019), polisi memang berupaya membubarkan massa yang semula menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bawaslu. Namun, kemudian massa mundur ke Jalan Wahid Hasyim, Jalan Sabang, Pasar Tanah dan sekitarnya.(tirto.id - Politik)
  • People Power di Mata Warga Jakarta Pasca-Pengumuman KPU

    Rabu 22 May 2019 03:52 WIB

    Red:
    abc news
    abc news
    Wacana people power untuk tanggapi hasil Pemilu Indonesia 2019 santer terdengar

    Wacana people power untuk tanggapi hasil Pemilu Indonesia 2019 santer terdengar sejak dilontarkan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais, akhir Maret lalu. Ancaman menduduki Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga beredar di tengah tuduhan kecurangan Pemilu. 
    Dalam acara Apel Siaga Umat 313 di Jakarta Pusat, Amien Rais sempat mengancam akan menggerakkan massa bila terjadi kecurangan Pemilu.
    Saat itu, Amien menjamin aksi people power yang digagasnya tidak akan diwarnai kekerasan atau kerusuhan bila nantinya massa memprotes keputusan KPU.
    Politikus asal Yogyakarta ini menjanjikan aksi people power-nya bebas dari kemungkinan mengerikan itu, termasuk kemungkinan pertumpahan darah seperti kala reformasi 98.
    Pernyataan Amien tersebut segera menimbulkan reaksi dari berbagai pihak.
    Kini, pasangan calon 02 yang didukung Amien telah dinyatakan kalah oleh KPU.
    Namun, ancaman people power dan unjuk rasa besar-besaran pada tanggal 21-22 Mei bahkan telah beredar luas di media sosial sejak sebelum pengumuman (21/5/2019) dini hari itu.
    Warga Jakarta, sebagai ibu kota dan lokasi dari dua badan terkait Pemilu, diminta waspada meski Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjamin keamanan.
    Mereka menurunkan 36.000 pasukan dan 20.000 pasukan cadangan. Tapi bagaimana warga Jakarta memandang ancaman people power ini?

    Donald Ivan, warga Jakarta Selatan, mengaku khawatir akan beredarnya ancaman people power. Kantor kliennya yang berlokasi tak jauh dari gedung KPU membuatnya berpikir dua kali untuk tetap masuk kerja saat hari unjuk rasa berlangsung.
    Meski demikian, ia menuturkan tak tahu banyak soal perkembangan politik dan hanya memantau sesekali dari portal berita.
    "Saya cuma tahu kalau people power itu identik dengan Amien Rais."
    "Dari baca-baca situs berita, itu membuat saya khawatir sama tanggal 22 (Mei)."
    "Soalnya kabar-kabar tentang demo dan teroris sangat kencang jadinya sedikit banyak saya khawatir," ujar karyawan swasta ini kepada ABC.
    Ia menimbang langkah pencegahan dengan bekerja dari rumah sepanjang hari itu.
    Berbeda dari Donald, Esti Utami mengaku tahu betul definisi people power. Ia justru mempertanyakan tujuan people power yang digembar-gemborkan Amien.
    "Yang saya pahami people power itu akan muncul ketika lebih dari separuh masyarakat bangsa ini merasakan pemerintahan yang ada itu otoriter, KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) merajalela, ekonomi mandeg, kemiskinan meningkat drastis dan kemerdekaan rakyat terbelenggu," jelas perempuan yang melakoni profesi sebagai pengajar dan pegiat sosial ini.


    "Nah sekarang, kita jadi rakyat bebas merdeka, bisa melakukan apa saja yang kita mau, ekonomi bertumbuh dengan baik, pembangunan tetap jalan, pelayanan masyarakat meningkat, keamanan terjaga. Terus mau ikutan people power? Apa tujuannya?," tanyanya.
    Menurutnya, wacana people power versi Amien lebih kepada pemuasan hasrat politik dari sekelompok orang yang tidak mau menerima kekalahan. Ia sendiri tak mengkhawatirkan keamanan Jakarta walau tetap berhati-hati.
    "Saya sih yakin TNI dan Polri akan selalu menjadi barikade terdepan penjaga keamanan dan ketertiban bangsa ini. Mereka sudah siap siaga selama ini.
    "Dan... pada akhirnya yang katanya mau datang ke Jakarta buat demo ujung-ujungnya paling hanya ratusan orang," tebak Esti,
    Gaby Ongso memiliki pandangan serupa dengan Esti. Warga Jakarta Barat ini juga tidak khawatir akan wacana people power yang beredar luas di media sosial. Ia yakin keamanan akan tetap terjaga.
    "Kalau bercermin dari Pemilu sebelumnya, jujur enggak terlalu khawatir. Saya percaya pada pemerintahan yang sekarang, mereka tidak akan tinggal diam," tuturnya kepada ABC.
    "Keadaan di Jakarta aman dan saya akan tetap kerja di hari demo itu."
    Di sisi lain, ada warga ibu kota yang menganggap serius ancaman tersebut. Fitriah Artakusuma mengaku ia sempat khawatir ketika isu itu didengarnya.
    "Awalnya iya (khawatir). Tapi belakangan sudah tidak lagi. Kenapa? bisa jadi ini wacana menakut-nakuti saja.
    "Tapi kalau sampai terjadi, ya menyayangkan saja sih."
    Ia menilai wacana people power muncul hanya karena ada pihak yang tidak bisa menerima hasil Pemilu 2019.
    Selain Fitriah, Elfrida Akmal juga mengaku khawatir. Kepada ABC, pegawai swasta di Jakarta ini menunjukkan pesan berantai yang ia terima di aplikasi Whatsapp.
    Pesan itu berisi kutipan dari media lokal yang memberitakan tentang penyelundupan senjata dalam aksi 22 Mei dan meminta pembaca untuk berhati-hati dan menjauhi pusat kota.
    Istana Kepresidenan menyebut adanya upaya penyelundupan senjata dalam aksi massa 22 Mei nanti, bertepatan dengan pengumuman hasil pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebutkan, temuan ini tercium oleh intelejen dan aparat keamanan telah menyita temuan senjata yang dimaksud.
    "Bukan ngawur, bukan ngarang, bukan tipuan. Enggak. Ada buktinya. Kami ingin, buktinya polisi sudah menangkap beberapa teroris. Kedua, intelijen kita sudah menangkap adanya upaya menyelundupkan senjata dalam rangka itu," jelas Moeldoko, Senin (20/5).
    "Saya berharap dan berdoa hal ini tidak terjadi," kata Elfrida, seraya menambahkan bahwa ia akan tetap bekerja di hari demonstrasi yang diklaim sebagai people power itu.

    Polri telah memberlakukan status siaga 1 di wilayah ibu kota Jakarta sejak tanggal 21 hingga 25 Mei 2019.
    Status ini diputuskan karena polisi menemukan indikasi tindakan anarkis dalam unjuk rasa 22 Mei.
    "Jadi begini, hasil pengamatan kami, massa yang datang diduga memiliki rencana untuk melakukan perbuatan anarkis. Jadi bukan sekadar unras (unjuk rasa) damai," jelas Kepala Divisi Humas Polri, M.Iqbal (21/5/2019).
    Jenderal bintang dua ini mengatakan, dari kelompok pengunjuk rasa yang berangkat ke Jakarta, diduga mereka sudah mempersiapkan diri dengan peralatan berbahaya.
    "Contohnya pok yang ditangkap di Jatim, yang ada memiliki bom molotov. Ada pula beberapa indikasi massa membawa bambu dan bendera di mana ujung bambu diruncingkan, termasuk alat-alat tajam lainnya dan ketapel."
    "Ini menunjukan ada sejumlah oknum yang mempersiapkan aksi anarkis," papar M.Iqbal dalam keterangan pers-nya.
    Ia juga menyebut bahwa aksi 22 Mei bukanlah aksi spontan, melainkan aksi yang dimobilisasi dan diorganisir secara sistematis.
    "Ada yang ingin melakukan aksi secara damai, namun juga ada yang mempersiapkan aksi-aksi yang melanggar hukum."
    Pengamat politik dari The Habibie Center, Bawono Kumoro, mengatakan, dalam perjalanan sejarah politik sejumlah negara, ada beberapa contoh kasus people power seperti yang terjadi di Filipina pada tahun 1980-an ketika kekuasaan Presiden Marcos ditentang.
    Ada pula people power dalam mendesak pengundiran diri Presiden Soeharto tahun 1998.
    Bawono menekankan, istilah people power dalam politik ketatanegaraan biasa digunakan untuk meruntuhkan rezim yang berkuasa terlalu lama dan berwatak diktator atau sewenang-wenang.
    Aksi itu terjadi karena jalan-jalan normal konstitusional untuk melakukan perubahan terhalang oleh kekuatan rezim diktator terutama melalui penggunaan kekuatan militer
    "Merujuk hal di atas seruan people power dari sejumlah pihak pasca Pemilu 2019 ini dapat dikatakan sangat absurd karena alasan-alasan untuk melatarbelakangi people power seperti terjadi dalam kasus Marcos dan Soeharto tidak ada," jelasnya.
    "Tentu terdapat kekurangan dari pemerintahan Jokowi selama menjalankan pemerintahan lima tahun ini tetapi belum tampak tendensi Ia menjalankan kekuasaan secara diktator dan sewenang-wenang sebagaimana dilakukan oleh Marcos dan Soeharto."
    Karena itu, menurut peneliti senior ini, seruan people power terkait Pemilu 2019 tidak akan memperoleh dukungan luas publik dan tidak lebih dari sekedar manuver elit politik.
  • Poin utama:






    • Aksi people power terkait tuduhan kecurangan Pemilu pertama kali dilontarkan Amien Rais
    • Warga Jakarta tanggapi beragam rencana demo besar-besaran 22 Mei
    • Polisi benarkan ada indikasi tindakan anarkis dalam rencana demo protes hasil Pemilu

    Strategi hadapi kemungkinan people power
    Donald IvanPhoto: Donald Ivan. (Supplied)
    Esti Utami.Photo: Esti Utami. (Supplied)
    Gaby OngsoPhoto: Gaby Ongso. (Supplied)
    Fitriah ArtakusumaPhoto: Fitriah Artakusuma. (Supplied)

    Prabowo Imbau Pendukungnya yang Melakukan Aksi Pulang

    Arie Dwi Satrio, Jurnalis · 

    Massa Aksi 22 Mei Mulai Berdatangan di Dekat Gedung Bawaslu
    Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta para pendukungnya untuk percaya kepada para pemimpin yang tengah menempuh jalur hukum dalam menggugat hasil Pilpres 2019.
    Karena itu, demi kepentingan rakyat banyak, Prabowo memohon pada pendukungnya untuk selalu tenang dan sabar.

    "Sebaliknya juga saya mohon kepada aparat untuk arif menahan diri, kita semua mencari solusi yang terbaik untuk bangsa," katanya.

    (erh)






  • https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 23 337 2059260 prabowo-imbau-pendukungnya-yang-melakukan-aksi-pulang-5JTeCJneIZ.jpg


  • Tidak ada komentar:

    Posting Komentar