KPU Terima Tantangan BPN Prabowo-Sandiaga untuk Diaudit IT Forensik
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menantang mengaudit Situng milik KPU RI.
Sebab, mereka berpandangan Situng tersebut penuh masalah, khususnya yang merugikan kubu paslon Prabowo-Sandiaga.
Apalagi sedari awal Situng mereka juga sudah pernah diaudit.
"Kami siap. Sejak awal kita memang sudah di audit," terang Hasyim di KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019).
Ia juga mengatakan, beberapa kali KPU sudah memenuhi protes keberatan dari kubu BPN, terutama soal kesalahan input data formulir C1 ke Situng.
Bila BPN ternyata memiliki temuan baru soal kesalahan data Situng, KPU siap untuk kembali mengklarifikasi permasalahan tersebut.
Lanjut Hasyim, KPU mengingatkan kepada BPN Prabowo-Sandiaga untuk menyampaikan dugaan kesalahan input dara Situng tersebut lebih dulu.
Baru kemudian data versi BPN dan KPU dicocokkan.
Ia juga mengimbau agar BPN Prabowo-Sandiaga mengikuti proses rekapitulasi suara tingkat nasional yang hingga kini masih terus berlangsung.
"Segala macam hal keberatan, data, disampaikan ke KPU. KPU siap untuk diklarifikasi. Sejak awal sudah berkali-kali diajukan dan diurus. Disampaikan ke KPU, nanti kita saling cek (data) aja. Kan rekapitulasi yang manual juga berjalan. Saya kira begitu," katanya.
Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandiaga menolak hasil rekapitulasi suara tingkat nasional yang saat ini tengah dikerjakan KPU RI.
Lewat tim pakar IT Laode Kamaluddin, BPN memaparkan hasil penghitungan internal Pemilu Presiden 2019.
Berdasarkan penghitungan formulir C1 hingga Selasa Pukul 00.00 WIB, suara pasangan Jokowi-Maruf memperoleh 44,14 persen atau 39.599. 832 suara.
Sementara pasangan Prabowo-Sandiaga 54,24 persen atau 48.657.483 suara.
"Jadi yang selama ini yang menanyakan datanya, ini datanya, ini hasilnya pasangan Prabowo-Sandiaga unggul," kata dia dalam acara pemaparan kecurangan Pemilu, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Adapun menurut Laode hasil tersebut berdasarkan perhitungan di 444.976 TPS atau 54,91 persen.
Laode mengatakan pihaknya membuka pintu bagi pihak pihak yang ingin menantang atau menguji penghitungan suara yang dilakukan BPN.
"Kalau ada yang mau menantang ini silahkan, kita adu data saja. Inilah angka-angkanya yang kita miliki," katanya.
Menurut Laode formulir C1 yang dimilikinya asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum diinput, formulir C1 diversifikasi dan divalidasi.
"Data ini bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, mana datamu? ini dataku," ujarnya.
Selain itu, Agus Maksum yang menjabat sebagai ketua Tim Cyber BPN menyebut ada penggelembungan suara di Jawa Timur.
Salah satu buktinya, ia mendapati 485 ribu Kartu Keluarga Palsu di wilayah tersebut. Berangkat dari sana, ia menantang KPU untuk mengaudit forensik Situng miliknya.
"Ada juga yang lebih parah KTP nya palsu. KTP nya bernomor 01, 02, 03, itu di dalam nomenklatur NIK RI. Itu ada nggak? Tapi itu muncul berkali-kali, protes berkali-kali tapi tidak diurus," kata dia, dalam kesempatan yang sama.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPU Terima Tantangan BPN Prabowo-Sandiaga untuk Diaudit IT Forensik, http://www.tribunnews.com/nasional/2019/05/15/kpu-terima-tantangan-bpn-prabowo-sandiaga-untuk-diaudit-it-forensik?page=all.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Wasiat Prabowo Setelah BPN Tolak Hasil Penghitungan KPU
Rabu 15 May 2019 03:36 WIB
Red: Andri Saubani
Prabowo menegaskan akan terus berjuang bersama rakyat.
 |
| Tim relawan BPN (Badan Pemenangan Nasional) memaparkan jenis-jenis kecurangan pilpres 2019 di Jakarta Pusat, Selasa (14/5). Foto: Abdan Syakura |
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ali Mansur, Febrianto Adi Saputro, Riza Wahyu Pratama
Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya bersama Sandiaga Salahuddin Uno dan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga akan terus melawan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif pada pemilihan umum (Pemilu) 2019. Atas dasar kecurangan, Prabowo menegaskan akan terus berjuang bersama rakyat.
Karena itu, Prabowo telah menyiapkan wasiat yang disaksikan oleh pihak keluarga dan ahli hukum. Sehingga, keikhlasan perjuangan yang ia lakukan ini dapat diwariskan oleh para pendukungnya demi terciptanya keadilan dan tegaknya sistem demokrasi di Indonesia.
"Saudara-saudara sekalian, setelah ini, sore hari ini saya ke kartanegara, saya akan kumpulkan ahli hukum. saya akan membuat surat wasiat saya. saya katakan, nggak usah nakut-nakuti dengan makar-makar. Oorang-orang ini, tokoh-tokoh bangsa ini bukan makar. Jenderal-jenderal itu mempertaruhkan nyawanya dari sejak muda. mereka tidak makar. Kita membela negara dan bangsa Indonesia," ungkap Prabowo di acara Simposium Mengungkap Fakta-fakta kecurangan Pilpres 2019 di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (14/5).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo meminta kepada seluruh aparat penegak hukum di Indonesia untuk tidak menakut-nakuti bangsa Indonesia dengan senjata yang diberikan oleh rakyat. Lanjutnya, saat ini banyak yang mempertanyakan sikapnya lantaran pihak pemerintah Joko Widodo kerap mengirimkan utusan untuk bertemu dengannya.
Namun, Prabowo menegaskan bahwa berdialog dan bernegosiasi diperbolehkan asal tidak menyerah pada keadaan. "Ada yang mengatakan Pak Prabowo bagaimana sikapnya. katanya ada yang minta ketemu saya. bolak balik minta ketemu. Berbicara boleh, berunding boleh, menyerah tidak boleh," tegasnya.
Prabowo juga menuturkan, bahwa dirinya saat ini masih menaruh harapan kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bekerja secara jujur dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Tetapi, jika hal tersebut tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penyelenggara pemilu tersebut telah berkhianat kepada rakyat dan negara Indonesia.
"Kami masih menaruh secercah harapan. Kami mengimbau insan-insan di KPU, kami mengimbau, kau anak-anak Indonesia yang ada di KPU, sekarang nasib masa depan bangsa Indonesia ada di pundakmu," tegas Prabowo.
Mereka juga, sambung Prabowo, yang harus memutuskan kau yang harus memilih menegakkan kebenaran dan keadilan demi keselamatan bangsa dan rakyat indonesia. Atau, kata Prabowo, meneruskan kebohongan ketidakadilan. "Berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat indonesia. kami masih menaruh harapan kepadamu," kata Prabowo.
BPN Tolak Hasil Penghitungan Suara Pemilu oleh KPU
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyatakan sikapnya terkait segala bentuk dugaan kecurangan yang ditemukan oleh BPN. Ketua BPN Prabowo-Sandiaga Djoko Santoso menegaskan, BPN akan menolak hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kami Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Djoko di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).
Djoko menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu, BPN telah mengirimkan surat kepada KPU dengan nomor surat 087/bpn/ps/v/2019 tertanggal 1 Mei 2019 tentang audit terhadap IT KPU. Dalam surat tersebut BPN juga meminta dan mendesak KPU untuk menghentikan sistem perhitungan suara di KPU.
Djoko menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu, BPN telah mengirimkan surat kepada KPU dengan nomor surat 087/bpn/ps/v/2019 tertanggal 1 Mei 2019 tentang audit terhadap IT KPU. Dalam surat tersebut BPN juga meminta dan mendesak KPU untuk menghentikan sistem perhitungan suara di KPU.
"Substansinya agar KPU menghentikan perhitungan suara pemilu yang curang, terstruktur, sistematis dan masif," ujarnya.
Pada Selasa, BPN menggelar forum bertajuk "Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019". Sejumlah tokoh yang hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Capres Prabowo Subianto, Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufrie, Politikus senior PAN Amien Rais, Waketum Partai Berkarya Siti Hediati Haryadi, Ketua BPN Djoko Santoso, Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak, dan sejumlah tokoh koalisi Indonesia Adil Makmur lainnya.
Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Ilham Saputra mengatakan, KPU tidak mempermasalahkan forum BPN tersebut. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat.
"Silakan saja, BPN punya hak untuk menyampaikan itu," tuturnya, Selasa.
Ketika disinggung soal kehadiran anggota KPU dalam pemaparan bukti tersebut, Ilham mengatakan, pihaknya sibuk melakukan rekapitulasi data. "Silakan saja, gunakan prosedur hukum yang berlaku," kata Ilham.
Selain itu, Ilham juga mengimbau kepada BPN agar melaporkan data dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang mereka miliki kepada Bawaslu. "Silakan dibuktikan, dilaporkan ke Bawaslu," kata Ilham.
Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, semua anggota Bawaslu berada di kantor Jalan M.H. Thamrin nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat. Menurutnya, tidak ada anggota lainnya yang hadir dalam acara pemaparan data dugaan kecurangan yang digelar BPN Prabowo-Sandi, Selasa (14/5).
Selebihnya, ia mempersilakan BPN Prabowo-Sandi untuk memaparkan bukti yang dimiliki. Ketika disinggung soal langkah yang akan dilakukan Bawaslu. Ratna merespons, pihaknya akan memeriksanya jika hal itu dilaporkan pada Bawaslu.
"Perlu diperiksa apakah dokumen itu memang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Kalaupun itu dokumen copy-an maka perlu ditelusuri apakah copy-an itu berasal dari dokumen asli," ujar Ratna.
sumber: https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/pri097409/wasiat-prabowo-setelah-bpn-tolak-hasil-penghitungan-kpu-part1
Capres Prabowo Subianto menolak
hasil penghitungan Pemilu 2019
Jakarta - Capres Prabowo Subianto menolak hasil penghitungan Pemilu 2019 yang dilakukan KPU karena merasa penuh kecurangan. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyebut tuduhan kecurangan tersebut wajib dibuktikan."Kalau kita menuduh ada kecurangan, kita wajib membuktikan kecurangan itu ada. Bukan orang lain yang menyanggahnya. Jadi harus kita yang membuktikan kecurangan itu," kata Yusril saat ditemui saat berbuka bersama di kediaman OSO, Jalan Karang Asem Utara, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).
Yusril juga berbicara mengenai people power. Dia menyebut pemerintahan yang tidak terlegitimasi hanya akan menciptakan kegaduhan.
"Tanpa itu (proses yang konstitusional), pemerintah tidak pernah legitimate. Pemerintah yang tidak legitimate itu hanya akan menciptakan chaos yang tidak akan habisnya," jelasnya.
Menurut Yusril, tindakan Prabowo dan kubunya yang menolak hasil penghitungan KPU serta menolak mengajukan protes melalui Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan memberikan pengaruh terhadap hasil pemilu tanggal 22 Mei mendatang.
"Pada akhirnya bentuk konstitusional adalah MK. Kan yang bisa menyatakan siapa yang menang dalam pemilu itu kan KPU. Jadi, kalau misalnya nanti MK memutuskan kalau ada sengketa, ya yang ini dapat sekian, yang ini dapat sekian. Kan tindak lanjutnya dilakukan oleh KPU," jelasnya.
Yusril menekankan presiden terpilih diputuskan berdasarkan hasil penghitungan KPU yang kemudian dilegalkan oleh MK. Ia menyebut tak ada gunanya mengklaim kemenangan secara sepihak kalau tidak akan dilantik oleh MPR.
"Justru kan kalau diputuskan KPU, dia legitimate, apalagi diputuskan oleh MK. Tapi ya kalau orang ngaku 'saya menang. jadi presiden' tapi tidak dilantik MPR, tidak ada gunanya," tutupnya.
(zak/zak)
sumber:https://news.detik.com/berita/d-4551138/prabowo-tolak-hasil-pemilu-yusril-kalau-ada-kecurangan-wajib-dibuktikan?tag_from=news_mostpop
Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto enggan mengomentari penolakan capres Prabowo Subianto terhadap hasil Pemilu 2019. Wiranto menegaskan Tim Asistensi Hukum besutannya bekerja internal dalam menganalisis aktivitas tokoh.
"Ya biar saja itu urusannya Pak Prabowo (menolak hasil pemilu)," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019).
Saat ditanya apakah Tim Asistensi itu akan mengkaji aktivitas Prabowo, Wiranto menegaskan kinerja tim tersebut bukan untuk dipublikasikan. Namun hanya bisa diakses oleh internal dan akan berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam.
Diberitakan sebelumnya, Prabowo menyampaikan penolakan terhadap hasil penghitungan Pemilu 2019 yang curang. Ia menegaskan tidak bisa menerima hasil pemilu yang tidak jujur.
"Kami masih menaruh harapan kepadamu (KPU). Tapi sikap saya yang jelas saya akan menolak hasil penghitungan pemilu. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo dalam simposium 'Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).
Selain itu, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais memberikan peringatan kepada Wiranto terkait Tim Asistensi Hukum bentukannya yang saat ini mulai mengkaji aktivitas sejumlah tokoh, salah satunya Amien Rais. Amien berencana melaporkan Wiranto ke Mahkamah Internasional.
Meski demikian, Wiranto merespons pernyataan Amien dengan santai. Menurutnya, apa yang ia lakukan bersama Tim Aistensi Hukum untuk keamanan bangsa dan negara.
"Oh bagus, bagus biar aja (lapor ke Mahkamah Internasional). Wong kita itu mengamankan negara, membuat tenteram masyarakat, he-he-he...," kata Wiranto.
Gestur calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto saat memberikan sambutan dalam acara Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019. Dalam acara tersebut, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membeberkan fakta kecurangan dalam Pilpres 2019. TEMPO/Amston Probel
Prabowo Menolak Penghitungan Pemilu Curang, Ini Pidato Lengkapnya
Rabu, 15 Mei 2019 03:53 W
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik dalam Simposioum Nasional Kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Mei 2019.
Pidato Ketua Umum Partai Gerindra itu berisi ajakan bagi pendukung dan relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) untuk menolak hasil Pemilu 2019 yang dinilai terjadi kecurangan. "Sikap saya adalah akan menolak hasil pemilu yang curang,” ujar Prabowo.
Berikut pidato politik lengkap Prabowo Subianto:
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa dan beragama marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan dan diberi nafas sehingga kita dapat hadir pada acara yang penting pada sore hari ini. Menjelang kita buka puasa dalam hari kesembilan Ramadan.
Saya diberi tahu bahwa 9 Ramadan ini adalah persis tanggal proklamasi 17 Agustus 1945. Kadang-kadang kita tidak tahu ada kekuatan yang mengatur. Saudara-saudaraku sekalian, saya diminta memberi kata-kata penutup. Tentunay saya menyapa dan menghormati semua hadirin sekalian. Tokoh-tokoh nasional yang hadir, yang banyak sekali ya. Saya kira, saya tidak sebut namanya satu per satu. Tanpa mengurangi rasa hormat, tapi begitu banyak tokoh-tokoh yang hadir. Tokoh-tokoh pejuang, kalau diminta saya bisa sebut. Bagaimana? Disebut? Terus terang saja, begitu banyak orang-orang yang saya hormati, yang saya anggap. Orang-orang yang saya kagumi. Orang-orang yang membentuk saya, guru-guru saya, senior-senior saya, ustad-ustad saya.
Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan panjang lebar karena kita sebentar lagi Magrib. Jadi saya hanya singkat saja. Kita mengerti bahwa demokrasi adalah jalan terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi kita melihat dan kita merasakan dan kita sekarang memiliki bukti-bukti dan kita mengalami rekan-rekan kita, pejuang-pejuang kita. Kita mengalami pemerkosaan demokrasi di Republik Indonesia ini.
Karena itu, tolong perhatikan dengan seksama, mendengar, dan menyakinkan diri kita dan rakyat kita,
bahwa kita telah memenangkan mandat dari rakyat.
Kita telah memenangkan mandat dari rakyat.
Kalau kita menyerah berarti kita menyerah terhadap ketidakadilan. Itu artinya kita berkhianat kepada negara, bangsa, rakyat. Itu artinya kit berkhianat kepada pendiri-pendiri Bangsa Indonesia. Itu artinya kita berkhianat kepada puluhan ribu orang yang telah gugur untuk mendirikan Negara Republik Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, Setelah ini, sore hari ini saya ke Kertanegara, saya akan kumpulkan ahli hukum. Saya akan membuat surat wasiat saya.
Saya katakan nggak usah nakut-nakuti kita dengan makar-makar. Orang-orang ini, tokoh-tokoh bangsa ini bukan makar. Jenderal-jenderal itu mempertaruhkan nyawanya sejak muda. Mereka tidak makar. Tyasno tidak makar, Imam Sufa'at tidak makar, Sulatin tidak makar, Tedjo Eddy tidak makar, Djoko Santoso tidak makar, Amien Rais tidak makar, kita membela negara dan bangsa Indonesia. Jangan takut-takuti kita dengan senjata yang diberikan oleh rakyat. Ada yang mengatakan Pak Prabowo, bagaimana sikapnya, katanya ada yang minta ketemu saya. Bolak-balik minta ketemu. Jangan, nggak boleh. Emak-emak jangan emosional. Berbicara boleh, berunding boleh, menyerah tidak boleh.
Ya, jadi Sikap saya adalah sebagai berikut. Kami masih, kami masih menaruh secercah harapan. Kami menghimbau insan-insan di KPU. Kami menghimbau kau anak-anak Indonesia yang ada di KPU, sekarang nasib masa depan bangsa Indonesia ada di pundakmu. Kau yang harus memutuskan. Kau yang harus memilih, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia atau meneruskan kebohongan dan ketidakadilan berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia.
ADVERTISEMENT
Kami masih menaruh harapan kepadamu. Tapi yang jelas, sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakjujuran. Saya dan saudara Sandi bukan atas ambisi pribadi, kita ingin jadi apa-apa. Demi Allah tidak ada niat. Sesungguhnya kalau kau tanya hati saya, saya inginnya istirahat. Tapi saudara-saudara, setelah saya keliling, setelah saya melihat mata daripada rakyar kita, setelah saya pegang tangan mereka, setelah saya merasakan getaran dan mendengarkan ungkapan-ungkapan mereka. Harapan mereka rakyat Indonesia, penderitaan rakyat, harapan rakyat akan suatu negara yang adil. Jadi itu telah menjadi bagian dari diri saya. Karena itu tidak mungkin saya meninggalkan rakyat Indonesia. Saya akan timbul dan saya akan tenggelam bersama rakyat Indonesia.
Kalau proses perampasan dan pemerkosaan ini berjalan terus, hanya rakyatlah yang menentukan. Hanya rakyat yang akan menentukan. Selama rakyat percaya sama saya, Selama itulah saya bersama rakyat Indoensia.
Jangan khawatir, saya akan bersama rakyat. Selalu bersama rakyat sampai titik darah saya yang terakhir. Saya bicara seperti ini sudah lama saya dididik dan saya kaget Sandiaga Uno bicara seperti ini tadi.
Ada yang mengatakan saudara Sandiaga Uno ini seorang pengusaha, dia anak muda. Dia akan meninggalkan Prabowo Subianto, nyatanya dia lebih rajin turun ke daerah-daerah daripada saya.
"Yang tadi dia sudah menyatakan sikap dan sekarang saya yang menyatakan sikap saya. Kita akan membela keadilan dan kebenaran dan kejujuran sampai kemenangan rakyat diakui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," kata Prabowo.
sumber: https://pilpres.tempo.co/read/1205497/prabowo-menolak-penghitungan-pemilu-curang-ini-pidato-lengkapnya
AMIEN RAIS Sasar Wiranto, Ancam Bawa ke Mahkamah Internasional, Kabar Rizieq Shihab Ikut Dipolisikan
TRIBUN-MEDAN.COM - AMIEN RAIS Sasar Wiranto, Ancam Bawa ke Mahkamah Internasional, Kabar Rizieq Shihab Ikut Dipolisikan Amien Rais angkat bicara menganggapi Menkopolhukam Wiranto yang baru membentuk tim asistensi hukum.
Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais angkat bicara terkait Tim Asistensi Hukum Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, yang memantau dan mengkaji beberapa ucapannya selama ini.
Sebelumnya tim asistensi hukum itu telah mengkaji ucapan dan aktivitas13 tokoh yang diduga melanggar hukum, salah satunya Amien Rais.
Sebelumnya tim asistensi hukum itu telah mengkaji ucapan dan aktivitas13 tokoh yang diduga melanggar hukum, salah satunya Amien Rais.
Hasil kajian tersebut nantinya akan dibawa ke penegak hukum.
Menurut Amien, tindakan Wiranto tersebut tergolong penyalahgunaan kekuasaan dan harus dibawa ke Mahkamah Internasional.
Menurut Amien, tindakan Wiranto tersebut tergolong penyalahgunaan kekuasaan dan harus dibawa ke Mahkamah Internasional.
"Jadi pak Wiranto perlu dibawa ke Mahkmah Internasional, karena dia melakukan abuse of power," kata Amien di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, (14/5/2019).
Menurut Amien, tindakan Wiranto melalui tim asistensi hukumnya tersebut sangat politis.
Tim tersebut dibentuk untuk menyasar lawan politik pemerintah.
"Dengan kuasanya, dia akan membidik lawan-lawan politiknya. Di muka bumi ini orang ngomong ditangkap itu engga ada," katanya.
"Dengan kuasanya, dia akan membidik lawan-lawan politiknya. Di muka bumi ini orang ngomong ditangkap itu engga ada," katanya.
Ketua Dewan Kehormatan PAN itu lalu mengingatkan Wiranto untuk berhati-hati.
Ia memperingatkan agar Wiranto menghentikan kegiatan timnya itu.
"Wiranto hati-hati anda,"pungkas Amien.
Amien Rais, Rizieq Shihab, dan Bachtiar Nasir Dilaporkan ke Polisi
Politikus PDI-P, Dewi Tanjung, melaporkan Amien Rais,Rizieq Shihab, dan Bachtiar Nasir ke Polda Metro Jaya, Selasa (14/5/2019).
Sebelumnya, Dewi melaporkan Eggi Sudjana yang kini menjadi tersangka kasus dugaan makar.
"Hari ini saya bersama tim lawyer saya melaporkan Amien Rais dan kawan-kawan.
Di dalam ini ada Habib Rizieq dan Bachtiar Nasir," ujar Dewi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa malam.
Menurut Dewi, ia melaporkan ketiga orang tersebut atas tuduhan yang sama dengan Eggi Sudjana, yakni makar terkait seruan "people power".
Ia sebenarnya ingin melaporkan bersama dengan melaporkan Eggi, tetapi saat itu kurang alat bukti.
Laporan Dewi atas sangkaan makar terhadap Amien Rais dkk telah diterima Polda Metro Jaya dengan nomor register LP/2998/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimum.
Dewi membawa empat alat bukti berupa video orasi Amien, Rizieq, dan Bachtiar yang dinilai mengandung unsur makar di dalam satu CD.
"Orasinya Bapak Amien Rais di depan KPU, tanggal 31 Maret waktu demo.
Waktu itu saya sempat lihat, makanya saya laporkan.
Habib Rizieq waktu itu saya lihat di video yang beredar di WhatsApp group, dia menyerukan people power dan meminta Jokowi turun," kata Dewi.
"Bachtiar Nasir saya lihat di YouTube. Dia menyerukan revolusi-revolusi, berkali-kali," ucap Dewi lagi.
Amien Rais, Rizieq Shihab, Bachtiar Nasir.(KOMPAS/KRISTIANTO PURNOMO/RADITYA HELABUMI/WISNU WIDIANTORO)
Dengan laporan ini, Dewi berharap, proses hukum yang membelit Eggi Sudjana juga dilakukan terhadap Amien, Rizieq, dan Bachtiar.
"Ya, harapan yang sama. Saya berharap tiga-tiganya sampai ke pengadilan untuk mempertanggunjawabkan perbuatannya, berempat dengan Eggi," ujar Dewi.
Ia mengaku masih menyimpan nama-nama lain untuk dilaporkan atas sangkaan yang sama.
Namun, Dewi belum mau membuka nama-nama tersebut.
Terdekat, ia berencana menyurati Duta Besar Arab Saudi untuk memulangkan Rizieq dan Bachtiar yang berada di Arab Saudi.
"Ada lagi sebenarnya yang mau dilaporkan, tapi menyusul, bertahap semua.
Saya juga berpikir ingin bikin surat ke Dubes Arab Saudi untuk memulangkan Habib Rizieq dan Bachtiar Nasir," kata dia.
PRABOWO TERIAK SOAL MAKAR
Sebelumnya Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berharap tak ada yang menakuti-nakuti pihaknya dengan tuduhan makar.
Ia menegaskan pihaknya tak takut dengan segala tuduhan itu.
"Saya katakan tidak usah nakut-nakutin kita dengan makar-makar.
Orang-orang ini tokoh bangsa ini, bukan makar.
Jenderal-jenderal itu mempertaruhkan nyawa sejak muda," kata Prabowo saat berpidato di acara 'mengungkap fakta-fakta kecurangan pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Sejumlah pendukung Prabowo-Sandi sebelumnya tersandung kasus makar seperti Kivlan Zen, Eggi Sudjana, Permadi, dan Lieus Sungkharisma.
Bahkan Eggi Sudjana sudah berstatus sebagai tersangka dan kini ditahan.
Mantan Danjen Kopassus itu lalu menyebut sejumlah nama jajaran pendukungnya yang hadir.
Ia menegaskan para pendukungnya itu hanya ingin menuntut keadilan, bukan berbuat makar.
"Imam Sufaat tidak makar, Tedjo Eddy tidak makar. Djoko Santoso tidak makar, Amien Rais tidak makar.
Kita bela bangsa Indonesia.
Jangan takut-takuti bangsa kita dengan senjata yang diberikan rakyat," kata Prabowo.
Dalam acara tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya.
Di antaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU.
Prabowo menegaskan bahwa pendukungnya hanya memprotes kecurangan tersebut.
Ia lalu menyatakan tak akan menerima hasil penghitungan KPU karena kecurangan tersebut.
"Sikap saya, yang jelas saya akan menolak hasil penghitungan pemilu. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata dia.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar