Kasus Makar
Sidang Sempat Memanas, Kuasa Hukum Kivlan Zen dan Wiranto Adu Mulut di Depan Hakim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang perdana gugatan perdata Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zenterhadap Mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Wirantodigelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini, Kamis (15/8/2019).
Sidang yang dimulai sekira pukul 10.00 WIB.
Meski dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB, sidang tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis Antonius Simbolon, serta Hakim Anggota Nun Suhaini dan Dwi Dayanto.
Sejak dimulainya persidangan, suasana tegang tampak berlangsung di ruang sidang.
Hal itu berlangsung ketika kuasa hukum Kivlan sebagai pihak penggugat, Tonin Tachta Singarimbun tidak terima ketika sidang sudah dimulai tanpa dirinya.
Ia merasa keberatan dan beralasan terlambat datang karena harus meminta tanda tangan dari kliennya yang saat ini ditahan di Rutan POM DAM Jaya Guntur untuk surat kuasanya.
Dengan nada meninggi Tonin menyampaikan keberatannya kepada Hakim Ketua Antonius.
Setelah dijelaskan oleh Antonius bahwa dalam relas panggilan sidang dimulai pukul 09.00 WIB, Tonin mengatakan bahwa di dalam sidang tersebut tidak termuat waktu berakhirnya.
Setelah mendengarkan Tonin sampai selesai, kemudian Antonius meminta Tonin menunjukan surat kuasanya agar Tonin berhak bicara di ruang sidang.
Setelah itu kedua pihak maju ke depan meja hakim untuk saling menunjukan surat kuasa dan berkas kelengkapan bersidang.
Saat itulah suasana sidang semakin panas.
Kedua pihak kembali berdebat di depan meja hakim terkait belum dilaporkannya surat kuasa miliki Tonin ke Pengadilan.
Ketika adu mulut tersebut kuasa hukum Wiranto juga sempat menunjuk Tonin dan kuasa hukum Wiranto lainnya mengangkat tangannya untuk menunjukkan tempat pelaporan.
Kedua pihak terus berdebat dengan nada yang meninggi.
"Sebentar-sebentar," kata Antonius mengetuk-ngetuk palunya untuk melerai kedua belah pihak.
Hakim pun meminta kedua pihak kembali ke tempat duduknya masing-masing setelah selesai memeriksa berkas kelengkapan beracara di persidangan.
Awal perseteruan
Diberitakan Kompas.com sebelumnya Perseteruan antara mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kas Kostrad) Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zen dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wirantosemakin memanas.
Melalui kuasa hukumnya, Kivlan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Wiranto. Gugatan tersebut terkait pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Swakarsa pada 1998 yang diperintahkan oleh Wiranto.
Saat itu Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI (sekarang TNI).
"Ini gugatannya perbuatan melawan hukum karena ada masalah kewajiban dari Pak Wiranto kepada Pak Kivlan," ujar kuasa hukum Kivlan, Tonin Tachta, saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/8/2019).
Adapun Pam Swakarsa merupakan kelompok sipil bersenjata tajam yang dibentuk untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR) pada 1998.
Selama SI MPR, Pam Swakarsa berkali-kali terlibat bentrokan dengan para pengunjuk rasa yang menentang SI, selain juga terlibat bentrokan dengan masyarakat yang merasa resah dengan kehadiran Pam Swakarsa.
Tonin mengatakan gugatan terhadap Wiranto telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 Agustus 2019.
Dijadwalkan sidang perdana akan digelar pada Kamis 15 Agustus 2019.
"Maka digugatlah tanggal 5 kemarin. Nah besok sidang, hari Kamis sidang pertama," kata Tonin.
Menurut pengakuan Kivlan dalam surat gugatannya, pada 1998Wiranto memerintahkan dirinya untuk membentuk Pam Swakarsa dengan total pembiayaan Rp 8 miliar.
Namun, saat itu Wiranto hanya memberikan Rp 400 juta kepada Kivlan. Akibatnya, Kivlan harus menggunakan dana pribadi untuk menutupi kekurangan anggaran pembentukan Pam Swakarsa.
Toni mengatakan, di sisi lain Presiden BJ Habibie telah menyetujui kucuran dana untuk membentuk Pam Swakarsa sebesar Rp 10 miliar. Uang tersebut berasal dari dana nonbudgeter Badan Urusan Logistik (Bulog).
Menurut Tonin, kliennya sempat menagih dana tersebut saat pertemuan di kediaman Habibie.
Dalam pertemuan itu, Tonin mengatakan, Habibie menegaskan telah memberikan uang Rp 10 miliar kepada Wiranto.
"Sementara dari Bulog dikucurkan Rp 10 miliar. Pak Habibie sendiri yang menyatakan seperti itu," tutur dia.
Tonin mengatakan kliennya meminta ganti rugi sebesar Rp 1 triliun kepada Wiranto. Dalam gugatannya, Kivlan meminta ganti rugi materiil yang terdiri dari:
1. Menanggung biaya Pam Swakarsa dengan mencari pinjaman, menjual rumah dan mobil serta mencari pinjaman total sebesar Rp 8 miliar.
2. Menyewa rumah karena telah menjualnya sampai dengan mendapatkan rumah lagi pada 2018 dari bantuan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Total biaya sewa Rp 8 miliar.
Kivlan juga meminta ganti rugi immateriil, yaitu:
1. Menanggung malu karena utang Rp 100 miliar
2. Tidak mendapatkan jabatan yang dijanjikan Rp 100 miliar
3. Mempertaruhkan nyawa dalam Pam Swakarsa Rp 500 miliar
4. Dipenjarakan sejak 30 Mei 2019 Rp 100 miliar
5. Mengalami sakit dan tekanan batin dari November 1998 sampai dengan sekarang Rp 184 miliar
"Seandainya tergugat (Wiranto) tidak menyuruh penggugat (Kivlan) untuk membuat pengamanan dalam bentuk Pam Swakarsa, maka rumah, mobil, dan barang berharga tidak pernah dijual, demikian juga nama baik dari tempat-tempat yang terjadi utang serta tidak perlu meminta dana bantuan dari berbagi pihak," kata Tonin.
Tonin mengatakan, sejak 1998 kliennya telah menagih biaya yang telah dikeluarkan untuk membentuk Pam Swakarsa.
Menurut dia, Kivlan telah menggunakan dana sebesar Rp 8 miliar untuk biaya operasional 30.000 anggota Pam Swakarsa.
Sebagian besar dana operasional itu diupayakan Kivlan dengan menjual rumah, mobil, dan barang berharga, bahkan berutang.
"Dari dulu kan sudah ditagih, dari 1998, 1999 bertemu. Nah dia (Kivlan) kan cuma staf waktu itu, jadi susah kalau bertemu. Akhirnya, pas bertemu bicara, di media bicara, kan gitu. Tetap saja (tidak ada penggantian dana operasional)," ujar Tonin.
Selain itu, Tonin mengakui keputusan Kivlan untuk menggugat Wiranto tidak terlepas dari perseteruan di antara keduanya.
Perseteruan memanas sejak adanya penolakan permohonan penangguhan penahanan.
Kivlan ditahan karena menjadi tersangka kasus dugaan makar dan kepemilikian senjata api ilegal untuk rencana pembunuhan tokoh nasional.
Kemudian melalui kuasa hukumnya, Kivlan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Namun, Wiranto yang paling keras menolak permohonan tersebut.
"Semua orang tahu Pak Wiranto, kan, dia yang paling keras menolak soal penangguhan (penahanan). Penangguhan enggak boleh. Jadi sudah kepalang tanggung ya sudah, tagih saja," kata Tonin.
Berita Terkait
Kasus Makar
| 1. Kivlan Zen Kembali Akan Ajukan Praperadilan, Empat Hal Ini yang Akan Digugat |
|---|
| 2. Gugatan Praperadilan Kivlan Zen Ditolak, Ini Respon Polri |
|---|
| 3. Alasan Hakim Tolak Praperadilan Kivlan Zen dan Rencana Pengacara Kembali Ajukan Permohonan |
|---|
| 4. Ditolak Hakim, Kivlan Zen Bakal Layangkan Empat Gugatan Praperadilan |
|---|
| 5. Praperadilan Kivlan Zen Ditolak, Polda Metro Sebut Tindakan Kepolisian Sudah Sesuai Prosedur |
|---|
Demo 22 Mei 2019: Unjuk rasa berlanjut dan sejumlah hal yang kami ketahui sejauh ini
ANTARA
Unjuk rasa menentang hasil pemilihan presiden yang dimenangkan oleh Joko Widodo-Ma'ruf masih terus berlanjut, setelah terjadi bentrokan antara para pendemo dan aparat keamanan. Inilah sejulah hal yang kami ketahui sejauh ini.
Sampai Rabu (22/05) malam massa terpusat di perempatan Sarinah, Jakarta dan ada "tembakan kembang api dan bom molotov dari arah massa", lapor wartawan BBC News Indonesia, Pijar Anugerah.
"Di tengah-tengah kerumunan massa ada mobil komando, Neno Warisman (pendukung Prabowo) dan Fadli Zon (wakil ketua umum Gerindra) sempat pidato. Neno sempat mengajak massa selawatan," lapor Pijar.
- Hasil pemilu 2019: Perjalanan politik Prabowo dan peluangnya pada 2024
- Kericuhan Jakarta: Korban meninggal, siapa dalang, dan 'settingan menciptakan martir'
- Lima hal yang perlu diketahui soal tuduhan kecurangan pemilu 2019
Melalui pengeras suara, aparat mengimbau pengunjuk rasa untuk tetap tenang dan meminta mereka untuk bubar dengan tertib. Negosiasi juga tengah berlangsung antara pendemo dan pihak keamanan.
Polisi menggunakan meriam air untuk mencoba membubarkan massa di depan gedung Bawaslu.
Kericuhan juga terjadi di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Polisi sempat mendorong massa ke kawasan permukiman.
ANTARA
Kerusuhan yang terjadi Rabu dini hari bermula dari protes yang berlangsung damai di depan gedung Bawaslu, Jakarta pusat malam sebelumnya. Semakin malam, suasana berubah panas ketika mulai terjadi bentrokan antara pemrotes dengan pihak kepolisian.
Siapa pelaku kerusuhan?
ANTARA/GALIH PRADIPTA
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamaan, Wiranto menyatakan sudah mengetahui dalang yang berada di balik kerusuhan namun tidak menyebut namanya.
Sejauh ini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono menyatakan telah menahan 257 tersangka kerusuhan.
Pihak kepolisian melalui Kadiv Humas Polda Metro Jaya Muhammad Iqbal menyebutkan bahwa sebagian besar pelaku protes yang berujung kerusuhan ini bukan berasal dari Jakarta.
Bahkan Iqbal menyebutkan adanya massa yang dibayar dan di-setting untuk terlibat dalam kerusuhan ini.
Kaplori jenderal Tito Karnavian juga menyebutkan ditemukannya amplop berisi uang, total Rp6 juta, yang diduga digunakan untuk membayar massa.
"Mereka mengaku ada yang membayar," kata Jenderal Tito Karnavian mengomentari temuan amplop tersebut.
Polisi juga menyebutkan adanya provokator yang masuk dari luar Jakarta.
ANTARA/M RISYAL HIDAYATEnam korban meninggal
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan adanya enam orang korban jiwa dalam kerusuhan ini. Pihak kepolisian sudah mengkonfirmasi ada korban meninggal, tetapi masih belum memastikan jumlah dan penyebabnya.
Salah satu rumah sakit yang disebutkan menampung korban meninggal dan korban luka adalah Rumah Sakit Tarakan. BBC Indonesia telah mengkonfirmasi kepada pihak rumah sakit yang memastikan adanya dua korban meninggal di rumah sakit tersebut.
Rumah Sakit Tarakan juga menyebut adanya 133 korban luka yang sempat dan masih mereka tangani.
- Kericuhan Tanah Abang: Gubernur Anies Baswedan sebut 'enam orang meninggal', polisi akan mengecek
- Pemilu 2019: Pemungutan suara Indonesia paling 'rumit' di dunia
Sejauh ini pihak kepolisian menyatakan tidak menggunakan peluru tajam dalam penanganan unjuk rasa. Maka keberadaan peluru ini masih belum bisa dipastikan.
Pihak kepolisian menyatakan sedang melakukan investigasi terhadap penyebab jatuhnya korban jiwa ini.
Hoaks kepolisian dari China
Saat kerusuhan terjadi, beredar informasi simpang siur, termasuk hoaks yang mengabarkan adanya personel tentara dan kepolisian China yang menangani kerusuhan. Begitu pula dengan kabar bahwa pihak keamanan menyerbu masjid.
Aparat kepolisian melalui Kadiv Humas Polri Muhammad Iqbal telah mengklarifikasi kabar-kabar ini. Iqbal menyatakan bahwa aparat Brimob dan TNI tidak pernah menyerang masjid.
Iqbal juga menyatakan tidak ada personel kepolisian dan TNI yang merupakan warga China.
"Ada rumor itu pasukan dari negeri seberang, yang sipit-sipit. Tidak ada, murni itu personel Brimob warga negara Indonesia," kata Muhammad Iqbal.
ANTARA/INDRIANTO EKO SUWARSO
Pembatasan media sosial, Instagram sampai WhatsApp
Sejak hari Rabu (22/05) media sosial dibatasi. Dalam kesempatan jumpa pers bersama di Kantor Menkopolhukam, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengumumkan adanya pembatasan fitur media sosial dan layanan pesan ponsel, seperti WhatsApp.
Pembatasan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Pembatasan dilakukan terhadap fitur pengiriman dan pengunduhan foto dan video di media sosial Facebook dan Instagram, serta jejaring komunikasi personal WhatsApp.
"Jadi kita akan lakukan perlambatan kalau kita mendownload foto dan audio," ujar Rudiantara.
Pembatasan ini dilakukan sementara, dan menurut Rudiantara, hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran foto yang viral.
Pembatasan ini mulai dilakukan pada hari Rabu, 22/05, siang.
ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY
Sikap Jokowi dan Prabowo
Bagaimana sikap kedua calon presiden terhadap kerusuhan yang terjadi itu?
Presiden Joko Widodo hari Rabu (22/05) menyatakan tidak akan memberi ruang kepada perusuh. Dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jokowi menyatakan tidak akan memberi toleransi kepada siapapun yang akan mengganggu keamanan dan proses demokrasi.
"Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita, merusak negara kesatuan Republik Indonesia, Tidak ada pilihan, nggak ada pilihan, TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," papar Jokowi.
Sementara calon presiden Prabowo Subianto mengimbau semua pihak untuk menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan fisik dan verbal.
Prabowo juga mengimbau agar TNI-Polri tidak menyakiti rakyat. "Kami mohon jangan sekali-sekali sakiti hati rakyat, apalagi memukul dan menembak rakyat sendiri," kata Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya di Kertanegara.
Prabowo juga meminta para pendukungnya agar menghindari kekerasan fisik. "bagi yang masih mau mendengarkan saya, hindari kekerasan fisik. Bersikaplah sopan dan hormati pejabat penegak hukum."
Kapolri Jendral Tito Karnavian menyatakan kerusuhan yang menyebabkan enam orang meninggal tengah diselidiki dan ia menyebut "ada settingan untuk menciptakan martir dan kerusuhan."
SUMBER: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48345791
REUTERS
Kepolisian berjanji melakukan penyelidikan terkait korban dalam bentrokan dengan aparat kepolisian dan massa di kawasan Tanah Abang, pada Rabu (22/05) dini hari.
Namun Tito mengimbau publik untuk tidak langsung menyalahkan petugas karena sempat beredar informasi akan adanya penembakan terhadap peserta demo untuk memicu kemarahan massa.
"Kita harus pastikan dulu, jangan apriori menyalahkan petugas karena ada settingan untuk menciptakan martir dan menciptakan kerusuhan," kata Tito.
Unjuk rasa di depan Bawaslu pada Selasa (21/05) sempat berakhir pada sekitar pukul 21:00 WIB namun menjelang tengah malam, massa yang diperkirakan dari luar kota datang. Polisi memukul mundur massa yang tetap bertahan sampai dini hari Rabu dan bentrokan terjadi.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menkopolhukam, Wiranto, mengatakan tidak mungkin aparat membunuh pelaku demo karena dalam proses pengamanan, aparat tidak dibekali peluru tajam.
ADITYA PRADANA PUTRA/ANTARA FOTO
Dari apa yang dia sebut sebagai investigasi, pemerintah mengendus adanya skenario kerusuhan untuk membangun antipati dan kebencian kepada pemerintah.
"Kesimpulan kita adalah ada niatan atau skenario untuk buat kekacauan dengan menyalahkan petugas terhadap aparat kemanan, menimbulkan antipati terhadap pemerintahan yang sah," kata Wiranto seperti dilaporkan wartawan BBC News Ayomi Amindoni.
Wiranto juga mengatakan bahwa aparat telah mengetahui dalang di balik kerusuhan Rabu (22/05).
"Mereka bukan pendemo tapi perusuh. Kalau demo tidak menyerang asrama Brimob, membakar dan lainnya. Mereka preman-preman yang dibayar, bertato. Kita sudah tahu dalangnya," tambah Wiranto.
Pernyataan-pernyataan ini menanggapi informasi yang beredar di media massa, termasuk yang mengutip dari pernyataan Gubernur Anies Baswedan, yang dilaporkan menyatakan bahwa ada korban tewas dalam kericuhan di kawasan Jalan KS Tubun, Jakarta Barat.
Di hadapan wartawan saat mengunjungi RS Tarakan, Jakarta, Anies Baswedan mengaku mendapatkan informasi bahwa "korban sejauh ini ada enam korban meninggal."
'Massa yang sudah disiapkan'
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Muhammad Iqbal mengatakan sejumlah orang yang terlibat dalam aksi pelemparan batu setelah unjuk rasa di depan kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/5), merupakan massa yang dibayar guna menciptakan kerusuhan.
APRILLIO AKBAR/ANTARA FOTO
Dia membeberkan kronologi bahwa pada Rabu (22/5) sekira pukul 02.45 dini hari WIB, polisi menangkap sekelompok massa.
"Polda Metro mengamankan 58 orang yang diduga provokator dan saat ini sedang kita dalami. Dugaan sementara mayoritas massa tersebut berasal dari luar Jakarta dan kita menemukan beberapa indikasi.
"Pada saat bersamaan, ada 200 massa yang berkumpul di Jalan KS Tubun. Kita duga massa itu dipersiapkan dan di-setting," papar M Iqbal kepada wartawan.
Massa tersebut, lanjutnya, menyerang asrama Polri di Petamburan dan membakar beberapa kendaraan yang diparkir di sana. Sebanyak 11 orang ditangkap atas dugaan menjadi provokator.
Di hadapan wartawan, menurutnya, aparat kemudian mengamankan 11 orang yang diduga sebagai provokator. Hanya saja Iqbal tidak menyebutkan rinciannya.
Dari peristiwa tersebut, polisi mengklaim bahwa sebagian massa pengunjukrasa yang berasal dari Jabar, Banten dan Jateng. "Ada bukti-bukti ambulan berisi batu dan alat-alat... Sudah kami amankan".
Polisi juga mengamankan apa yang mereka klaim sebagai "amplop-amplop berisi uang yang diduga untuk membayar massa".
HAFIDZ MUBARAK A/ANTARA FOTO
Hal ini ditegaskan kemudian oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, di kantor Kemenkopolhukam, pada Rabu (22/5).
Amplop-amplop itu, menurut Tito, berisi uang, totalnya Rp6 juta. "Mereka mengaku ada yang membayar," kata Tito.
Tito menambahkan, pihaknya menangkap tiga orang dengan senjata revolver dengan peluru 60 butir dan pengakuan ketiga orang itu untuk dipakai tanggal 22 Mei.
"Senjata ini selain untuk aparat, pejabat dan massa sehingga timbul martir sehingga yang disalahkan pemerintah," cetusnya.
Soal kabar bahwa dirinya memerintahkan jajarannya untuk menembak demonstran di tempat, Tito membantah.
"Kita tegaskan berita tembak di tempat, saya tidak pernah sampaikan itu. Kami ada SOP sehingga anggota yang terlibat penanganan unjuk rasa diperiksa," sebutnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengumumkan adanya pembatasan yang ditempuh pemerintah terhadap fitur media sosial dan layanan pesan ponsel, seperti WhatsApp.
"Jadi kita akan lakukan perlambatan kalau kita mendownload foto dan audio," ujar Rudiantara.
Menurutnya, ini dilakukan untuk mencegah penyebaran foto yang viral.
Polisi klarifikasi berbagai isu
Kadiv Humas Polri Muhammad Iqbal juga mengklarifikasi sejumlah rumor yang beredar di media sosial.
Dia menggarisbawahi "Brimob tidak pernah menyerang masjid. TNI juga tidak pernah menyerang masjid"
Kemudian, sambungnya, tidak ada personel kepolisian dan TNI yang merupakan warga China.
"Ada rumor itu pasukan dari negeri seberang, yang sipit-sipit. Tidak ada, murni itu personel Brimob warga negara Indonesia."
Terakhir, dia menekankan petugas tidak dibekali dengan peluru tajam.
"Kami yakinkan jika ada yang menggunakan peluru tajam itu bukan personel kami dalam konteks unjuk rasa ini."
HAFIDZ MUBARAK A/ANTARA FOTOMassa pro-Prabowo kembali datangi Bawaslu
Sampai sekitar pukul 11.00 WIB, Rabu (22/05), aparat kepolisian dibantu pasukan TNI masih melakukan penjagaan di sekitar Jalan KS Tubun, yang menjadi lokasi bentrokan sebelumnya, demikian laporan sejumlah media.
Liputan beberapa media televisi juga memperlihatkan kehadiran pasukan TNI di sekitar Asrama Brimob di Jalan KS Tubun, yang sebelumnya terjadi aksi pembakaran beberapa kendaraan di dalamnya.
Sampai sekitar pukul 09.00 WIB pagi, Rabu, dilaporkan aksi lempar batu, botol, serta benda keras lainnya ke arah aparat kepolisian di Jalan KS Tubun, di dekat asrama Brimob.
Sementara itu, sekelompok orang berusaha mendekati kantor Bawaslu di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dan aparat kepolisian sudah memblokir jalan menuju kantor tersebut.
Di sekitar Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, dilaporkan pula kehadiran orang-orang yang dilaporkan berusaha mendekati kantor tersebut.
Sebelumnya, pada Rabu dini hari, sejumlah kendaraan di Kompleks Asrama Brimob di Jalan KS Tubun, Jakarta Barat, terbakar, setelah massa berangsur-angsur meninggalkan lokasi unjuk rasa di sekitar kantor Bawaslu. Polri menyebut massa dari luar Jakarta berupaya melakukan provokasi.
AFP/GETTY IMAGES
Hingga pukul 06.00 WIB, sebagaimana ditayangkan sejumlah stasiun televisi, sejumlah orang melemparkan batu ke arah polisi yang kemudian dibalas dengan tembakan gas air mata di sekitar Jalan KS Tubun, Jakarta.
Di media sosial, aksi protes massa pro-Prabowo ini dikritik sejumlah warganet dengan munculnya tagar Tangkap Prabowo, dan juga Tangkap Amien Rais.
'Massa dari luar Jakarta'
Sementara itu, Karopenmas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, mengatakan kepada Kompas TVbahwa ada "massa dari luar Jakarta masuk sekitar jam 11 sehingga memprovokasi kejadian tersebut".
Menurutnya, orang-orang tersebut "memang pihak ketiga yang menunggangi aksi yang seharusnya damai, diprovokasi dari luar Jakarta yang mengakibatkan massa terpancing."
Dedi tidak menyebut dari mana "pihak ketiga" itu berasal dan apakah mereka dikendalikan pihak tertentu.
Hanya saja, dia mengimbau agar warga Jakarta tidak terprovokasi lantaran "bisa jadi disusupi para pelaku teror, ini berbahaya".
ANTARA/SIGID KURNIAWAN
ANTARA/SIGID KURNIAWAN
Dari Selasa (21/5) malam hingga Rabu (22/5) dini hari WIB, terjadi kericuhan di sekitar kantor Bawaslu, Jakarta, setelah sebagian pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berangsur-angsur meninggalkan lokasi unjuk rasa di sekitar gedung Bawaslu setelah melakukan salat tarawih, dan berjanji untuk melanjutkan unjuk rasa pada Rabu (22/05).
AFP/GETTY IMAGES
Sebagian lainnya menolak bubar dan berlari ke arah kawasan Tanah Abang. Polisi lantas menggunakan gas air mata untuk mengejar dan membubarkan mereka sampai menjelang pukul 02:00 pada Rabu.
"Kita menunggu instruksi dari pimpinan kita bahwa besok, sesuai agenda, kita akan kumpul (unjuk rasa) kembali," kata Wanda, pria yang menyebut dirinya sebagai koordinator aksi, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, dari lokasi unjuk rasa.
"Jadi, sekarang, saya mohon dengan hormat, kita pulang ya," ujarnya yang dijawab sebagian peserta unjuk rasa dengan ucapan "siap".
- Demo 22 Mei 2019: Polisi antisipasi 'orang-orang yang manfaatkan momentum'
- Pengumuman hasil Pilpres 22 Mei dibayangi rencana aksi massa dan ancaman serangan teror
- Jelang pengumuman hasil pilpres, polisi tangkap terduga teroris 'yang akan lempar bom'
Sebagian peserta kemudian memilih untuk menginap di masjid Cut Mutiah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
ULET IFANSASTI/GETTY IMAGES
MUHAMMAD ADIMAJA/ANTARA FOTO
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu sudah berakhir setelah pihaknya melakukan "komunikasi" dengan pengunjuk rasa.
Dimintai tanggapan atas rencana unjuk rasa lanjutan pada Rabu (22/05), Argo mengatakan "kita sudah mengantisipasi, mempersiapkan pengamanan pada esok pagi."
Sebelumnya, massa pendukung capres Prabowo memilih bertahan hingga sekitar pukul 18.00 WIB, walau telah diminta bubar oleh polisi.
MUHAMMAD ADIMAJA/ANTARA FOTO
ANTARA
Di sela-sela aksinya, pengunjukrasa menggelar salat ashar, maghrib, isya hingga tarawih di sekitar lokasi unjuk rasa. Mereka juga mengklaim akan bertahan di lokasi unjuk rasa.
Di antara pengunjuk rasa, muncul pula politikus dan mantan Ketua MPR Amien Rais, mantan Danjen Kopassus Kivlan Zein, serta Neno Warisman. Sebagian mereka juga ikut berorasi.
BBC NEWS INDONESIA
Mereka membawa sejumlah poster bertuliskan 'lawan pemilu curang'. Namun akses mereka ke Bawaslu terhambat pagar berduri yang dipasang kepolisian.
"Kalau kenyataannya kalah, enggak apa-apa, tapi kami melihat ini ada kecurangan, ya, kami akan terus (unjuk rasa) sampai ada keputusan yang benar," kata salah-seorang peserta unjuk rasa asal Lampung, Puji Astuti kepada wartawan BBC News Indonesia, Mehulika Sitepu.
Ditanya apa yang akan dilakukannya apabila sudah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak ada menemukan bukti kecurangan pemilu, Puji mengatakan: "Kami akan mengikuti para ulama."
"Kalau kata ulama 'kita terus bergerak', kita akan bergerak," tegasnya.
ANADOLU/GETTY IMAGES
Seorang pengunjuk rasa lainnya, Tubagus Maman, yang mengaku warga Banten, mengaku ikut unjuk rasa karena menganggap pemilu diwarnai kecurangan.
"Pemilunya curang," katanya, pendek. Anda memiliki buktinya? Tanya BBC. Dia tak menjawab langsung, kecuali mengatakan: "Sudah diplot. Sudah... masif terstruktur..."
ADEK BERRY/AFP
Ratusan polisi pun telah bersiaga di Bawaslu dengan memasang pagar kawat berduri sekaligus menutup akses lalu lintas ke Jalan MH Thamrin, seperti dilaporkan wartawan BBC News Indonesia, Abraham Utama, dari lokasi unjuk rasa.
Siapa mantan Danjen Kopassus yang dijadikan tersangka?
Sementara itu, pemerintah menyatakan akan menindak orang-orang yang 'berniat melakukan perbuatan di luar hukum' terkait hasil pemilihan presiden. Penindakan itu diklaim bakal menyasar sejumlah figur publik pendukung calon presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut diutarakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, di Jakarta, Selasa (21/05) sore.
Wiranto mengatakan Soenarko, mantan Komandan Jenderal Kopassus, adalah tersangka terbaru dalam rentetan kejadian pasca pengumuman pemenang pilpres.
TRIBUNNEWS.COM/IST
"Kasus Kivlan Zen sudah berjalan, Eggi Sudjana sudah, Lius Sangkarisma, Amien Rais diminta menjadi saksi, tapi belum hadir."
"Yang terakhir adalah Mayjen Purnawirawan Soenarko. Dia sudah dipanggil, diperiksa, dan sekarang menjadi tersangka, ditahan di Rutan Guntur," ujar Wiranto.
Soenarko dituduh menguasai senjata api secara ilegal dari Aceh. Namun Wiranto enggan memaparkan jumlah dan jenis senjata yang dimiliki pendukung Prabowo tersebut.
Ditemui pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Sisriadi, juga tidak menjelaskan secara rinci kasus yang menjerat Soenarko.
"Saya belum tahu persis hasil penyelidikan. Barang bukti juga belum tahu," kata Sisriadi.
Dalam sepekan terakhir beredar video di media sosial yang memperlihatkan sosok mirip Soenarko, yang berbicara tentang rencana demonstrasi di beberapa titik, antara lain Istana Negara serta kantor Bawaslu dan KPU.
BBC News Indonesia masih berupaya mengkonfirmasi apakah Soenarko memang sosok yang tampak dalam video tersebut.
Namun Wiranto menyebut upaya menggeruduk objek vital negara merupakan perbuatan melawan hukum.
"Itu tindakan keliru yang tidak dibenarkan. Itu kejahatan serius yang mengancam kedaulatan negara, siapapun yang melakukan itu harus bertanggung jawab dan akan dihukum berat," kata Wiranto.
Saat ditanyai lebih lanjut, Wiranto membantah kepolisian sewenang-wenang menangkap sejumlah pendukung Prabowo.
"Ini bukan tindakan sewenang-wenang atau kembali ke Orde Baru, tapi demi keamanan nasional, agar negeri ini tetap aman dan masyarakat tidak terganggu dengan tindakan seperti ini," kata Wiranto.
Adapun, saat ini Polri menetapkan status Siaga I untuk Jakarta. Meski begitu Juru Bicara Mabes Polri, Irjen Muhammad Iqbal, meminta publik tidak cemas dan beraktivitas normal.
"Status siaga satu itu untuk internal aparat, jangan dipersepsikan kondisi yang berbahaya sekali. Silakan beraktivitas, beribadah atau berkegiatan ekonomi," ucap Iqbal.
Prabowo himbau 'aksi berjalan damai'
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta agar aksi unjuk rasa para pendukungnya dalam menyikapi penetapan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan secara damai.
GALIH PRADIPTA/ANTARA FOTO
Menurutnya, dalam video yang diunggah ke Instagram, "rakyat sedang risau" atas apa yang dia klaim sebagai "kecurangan-kecurangan" dalam pemilu 2019.
Karena itu, lanjutnya, "wajar" ketika rakyat berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat di muka umum.
"Tentu semua dalam ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.
Dia menegaskan agar aksi para pendukungnya tidak disertai dengan kekerasan.
INDRIANTO EKO SUWARSO/ANTARA FOTO
"Saya mengimbau agar semua aksi, semua kegiatan berjalan dengan semangat perdamaian. Langkah kita adalah langkah konstitusional, langkah demokratis, tetapi damai, tanpa kekerasan apapun."
Prabowo kemudian menanggapi soal adanya kabar bahwa akan ada aksi kekerasan.
"Kami dapat laporan ada banyak isu-isu, katanya ada yang mau bikin aksi-aksi kekerasan, itu bukan pendukung-pendukung kami, itu bukan sahabat-sahabat saya."
"Tidak ada niat kami untuk makar, tidak ada niat kami untuk melanggar hukum," cetusnya.
Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, juru bicara BPN Andre Rosiade mengatakan bahwa pihaknya tidak menggerakkan massa untuk berdemonstrasi, meski telah menyatakan menolak hasil pemilu.
"Mungkin saja akan ada aksi damai dari masyarakat, dari rakyat, di KPU. Itu kan bagian dari ekspresi masyarakat untuk menyampaikan kekecewaan ataupun masukannya ke KPU. Itu haknya masyarakat."
Jakarta dalam status Siaga I
Sebelumnya, Mabes Polri telah menetapkan status Jakarta dalam status Siaga I sejak 21 hingga 25 Mei sebagai antisipasi keamanan pasca pengumuman hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019.
IRSAN MULYADI/ANTARA FOTO
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan bahwa Polri telah memberlakukan Siaga I setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hasil final rekapitulasi nasional Pemilu 2019.
"Benar, informasi dari Asops Kapolri Irjen Pol Martuani Sormin Siaga I hari ini," kata Dedi Prasetyo di Jakarta, melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (21/05).
Sebelumnya, telah beredar surat telegram nomor STR/281/N/OPS.1.1.1/2019 tertanggal 20 Mei 2019 berisi keputusan rapat koordinasi Polri soal pengamanan tahap rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Mei 2019.
Dijelaskan dalam surat itu, untuk menjamin keamanan menjelang diumumkannya hasil perhitungan suara Pemilu oleh KPU, maka diperintahkan sejak Selasa 21 Mei hingga 25 Mei 2019, seluruh jajaran Polri termasuk Mabes Polri berstatus siaga satu.
ADEK BERRY/AFP
Surat itu juga meminta agar para Kasatwil maupun kepala satuan kerja untuk memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing dan melakukan langkah antisipasi bila diperlukan.
Surat ini ditandatangani oleh Asops Kapolri Irjen Pol Martuani Sormin mewakili Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.
ADEK BERRY/AFP
Sementara itu, aparat keamanan gabungan terus meningkatkan pengamanan di sekitar kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, sejak penetapan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019 pada Selasa (21/05) dini hari.
SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO
Sejak Senin (20/05) malam, aparat gabungan, yang antara lain terdiri polisi dan TNI, melakukan penjagaan di sekitar kantor KPU dan terus berlanjut hingga Selasa (21/05) pagi.
Sampai Selasa sekitar pukul 09.00 WIB pagi, kepolisian menutup jalan di salah-satu ruas Jalan Imam Bonjol, persisnya mulai di perempatan Jalan Imam Bonjol dan Agus Salim, Jakarta Pusat, hingga di sekitar kantor KPU.
Sejumlah kendaraan berat, seperti mobil meriam air, milik polisi ditempatkan di sekitar kantor KPU. Kawat berduri dan tembok beton juga digunakan untuk menutup akses ke kantor KPU.
Situasi serupa juga terlihat di depan dan sekitar Kantor Bawaslu di Jalan MH Thamrin, Jakarta, yang ditandai kehadiran aparat kepolisian yang terlihat mencolok.
AKBAR NUGROHO GUMAY/ANTARA FOTO
"Dari pihak kepolisian menurunkan sekitar 50 ribu personel gabungan TNI-Polri dan Pemda," kata kabid Humas Polda Meteo Jaya, Kombes Argo Yuwono, Senin (20/05).
DASRIL ROSZANDI/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES
Selain ditempatkan di sekitar Kantor KPU, aparat gabungan juga ditugaskan menjaga Kantor Bawaslu, Istana Merdeka, hingga Gedung DPR.
ARDIANSYAH/ANTARA FOTO
Sementara itu, di berbagai daerah, aparat kepolisian melakukan penyisiran dan pemeriksaan terhadap kendaraan untuk mengantisipasi gangguan keamanan di tengah rencana kehadiran massa untuk menggelar demo di Jakarta.
Pada Senin (20/05) malam, anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap bus dan travel di Jalan Lintas Barat Soekarno-Hatta Bandar Lampung, Lampung (foto atas dan bawah).
ARDIANSYAH/ANTARA FOTO
Pemeriksaan terhadap bus dan travel itu untuk mengantisipasi adanya pergerakan massa ke Jakarta terkait pengumuman hasil pemilihan presiden.
AJI STYAWAN/ANTARA FOTO
Sejak Senin (20/05) malam, aparat polisi bersenjata lengkap berjaga saat razia penyekatan massa di jalur perbatasan Kabupaten Semarang-Kota Semarang di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Razia yang dilaksanakan Polres Semarang di 17 titik di Kabupaten Semarang tersebut guna mengantisipasi adanya pergerakan massa ke Jakarta terkait pengumuman hasil pemilihan presiden.
Kerusuhan MEI 1998
SAKSIKAN JUGA :
JOKOWI: TAK ADA RUANG UNTUK PERUSUH YANG AKAN MERUSAK NEGARA
Anies Baswedan: Korban Tewas Kerusuhan 6 Orang
Rabu, 22 Mei 2019 | 10:02 WIB
Photo :
- ANTARA Foto/Sigid Kurniawan
Polisi mengamankan perusuh di Jalan KS Tubun, Jakarta, Rabu (22/5/2019)
Anies Baswedan: Ada 347 Orang Jadi Korban di Aksi 22 Mei
Gatra.com | 22 May 2019 23:34
Jakarta, Gatra.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, jumlah korban dari aksi demonstrasi di Gedung Bawaslu, Rabu, (22/5), mencapai 347 orang. Rinciannya, 21 orang mengalami luka ringan, 16 orang luka berat, 33 orang non trauma, dan 6 korban tewas. Sementara 271 korban masih didiagnosis dan dalam proses pendataan.
"Itu update per jam 8 malam. Nanti kita pantau lagi," kata Anies saat ditemui di depan Hotel Pullman, Jakarta, Rabu, (22/5), malam.
Para korban ditangani di delapan rumah sakit berbeda yaitu, 78 korban mendapat penanganan di RS.Pelni, 122 korban di RS. Tarakan, 84 korban di RS. Kemulyaan, 28 korban di RSUD. Tanah Abang, 2 korban di RS. Abdi Waluyo, 2 korban di RSAL. Dr. Mitohardjo, 6 korban di RSCM, dan 25 korban lainnya ditangani di posko lapangan.
Sementara itu, identitas korban meninggal belum bisa diumumkan ke publik. Anies berencana untuk memberitahu pihak keluarga terlebih dahulu karena berasal dari luar daerah.
"Jadi yang dari luar kota ada 3 kalo tidak salah. Kita tidak keluarkan nama sampai memastikan seluruh keluarganya dulu mengetahui," ujarnya.
Reporter: Dwi Reka Barokah
Editor: Wem Fernandez
Editor: Wem Fernandez
Dari Batu Sampai Uang Dolar, Polisi Sita Puluhan Barang Bukti Kerusuhan
Gatra.com | 22 May 2019 23:17
Jakarta, Gatra.com - Selain meringkus 257 tersangka kerusuhan selama 21-22 Mei, Polisi juga menyita puluhan barang bukti yang didapatkan dari pelaku maupun dari tempat kejadian perkara (TKP). Polisi mendapati barang bukti berupa batu hingga uang Dolar Amerika. Hal ini terungkap saat polisi memberikan keterangan pada konferensi pers di Polda Metro Jaya Rabu malam (22/5).
 |
| Kadiv Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono saat ditemui awak media usai aksi massa GNPR di Bawaslu RI Jakarta, Selasa (21/5). (GATRA/Wahyu Wachid Anshory/far) |
Menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Argo Yuwono, polisi telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti dari tiga lokasi berbeda.
"Untuk TKP Bawaslu ada barang bukti berupa bendera hitam, ada mercon atau petasan, ada beberapa handphone. Kita lakukan penyitaan," kata Argo.
Sementa untuk di Petamburan barang bukti yang didapatkan oleh polisi antara lain celurit, busur panah, bom molotov. Selain itu di Petamburan juga ditemukan sejumlah uang.
"Ada uang masuk dalam amplop, di amplop ada nama-namanya, di dalamnya ada uang antara Rp 200-500 ribu, ada juga uang lima juta rupiah untuk operasional," ujar Argo.
Sedangkan bukti yang ditemukan oleh polisi di kawasan Gambir adalah batu, handphone, dan helm petugas yang pecah yang tidak diperlihatkan saat konferensi pers.
Selain barang bukti di atas polisi juga menunjukkan adanya uang dolar Amerika yang totalnya senilai US$2.760. Uang itu menurut Argo digunakan untuk operasional pelaku kerusuhan.
Reporter: Hanisar Achmad Fauzan
Editor: Arif Prasetyo
Editor: Arif Prasetyo
Polisi Selidiki Uang dan Amplop dalam Ambulan di Lokasi Kerusuhan
Rabu, 22 Mei 2019 12:56 WIB
Sejumlah massa bentrok dengan petugas kepolisisan di Jatibaru, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019. Bentrokan antara massa dan petugas kepolisian ini merupakan ketegangan usai demo di depan Gedung Bawaslu kemarin. TEMPO/Muhammad Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Polri akan mendalami aktor intelektual dari sejumlah uang dan amplop yang ditemukan di dalam sebuah ambulan bergambar salah satu partai politik yang ditemukan di lokasi sekitar lokasi kerusuhan di Petamburan, Jakarta Pusat.
"Kalau misal nanti ada keterlibatan partai politik, kami akan dalami siapa aktor intelektualnya," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo saat dihubungi, Rabu, 22 Mei 2019.
Selain uang dan amplop, polisi juga menyita beberapa batu dan beberapa peralatan dalam ambulance yang disita tersebut. Penyitaan itu sebagai tindak lanjut dari kerusuhan yang terjadi di Tanah Abang dan KS Tubun, Slipi, Jakarta Pusat dan Slipi Jakarta Barat.
Ambulance tersebut saat ini berada di Polda Metro Jaya. Dari kerusuhan tersebut, polisi menahan beberapa orang yang diduga provokator.
Dalam kerusuhan di depan Gedung Bawaslu, polisi menahan 58 orang diduga provokator. Sementara di Tanah Abang, menahan 11 orang yang ditengarai terlibat kerusuhan di asrama Brimob.
Berdasarkan pemeriksaan sementara, polisi mendapati bahwa massa yang datang tersebut mayoritas dari luar kota. "Massa dari luar Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan ada juga dari Jawa Tengah," kata Dedi.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal mengatakan kepolisian saat ini tengah melakukan proses investigasi. Hal ini butuh waktu karena menurut Iqbal, rangkaian insiden yang terjadi pada Selasa, 21 Mei 2019 hingga Rabu dini hari berikutnya itu adalah aksi yang telah direncanakan. "Peristiwa dini hari tadi bukan massa spontan. Tapi peristiwa by design," kata Iqbal.
ANDITA RAHMA | HALIDA BUNGA FISANDRA
 |
| Add caption |
Photo :
- VIVA/ Anwar Sadat.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.
Orasi di Depan Bawaslu, Fadli Zon Bantah Massa Hadir Dapat Bayaran
- VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah adanya massa bayaran saat menggelar aksi memprotes hasil Pemilu sejak kemarin. Hal itu dikemukakan Fadli saat berorasi di depan Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019.
“Semua saya yakin datang atas keinginan sendiri, tak ada yang dibayar, betul? Fitnah kalau ada yang mengatakan saudara datang dibayar,” kata Fadli di lokasi.
Fadli meyakini, apa yang dilakukan massa sesuai konstitusi. Dia meminta kepada para pendukung Prabowo-Sandi untuk menghindari provokasi.
“Saya yakin bahwa pimpinan kita bapak Prabowo termasuk pimpinan- pimpinan lain, termasuk di DPR dan MPR yakin bahwa apa yang saudara lakukan adalah sesuai konstitusi,” ujarnya.Fadli meminta kepada aparat bertindak persuasif. Dia menekankan, protes yang dilayangkan di depan Gedung Bawaslu karena terjadi ketidakadilan dan kecurangan selama pemilu.“Yang terjadi sekarang ini bukan hal yang normal. Pemilu kita tidak berjalan jujur dan adil. Jadi jangan sampai aksi kita ini diwarnai kekerasan,” kata dia.LIHAT JUGA
Saat di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Fadli Zon menyebutkan, soal penemuan amplop itu hoax. "Itu hoax, mana ada? Kalau mau Pilpres, Pileg itu baru ada, ada 400 ribu amplop, baru ada," kata Fadli.Dia menyayangkan, dalam perkara kejadian bentrok semalam hingga pagi tadi antara aparat dan massa, sudah ada 6 orang meninggal akibat kejadian itu.Untuk itu, ia meminta agar para korban yang meninggal akibat bentrok itu dapat dilakukan pemeriksaan secara medis. "Kematian yang sekarang sudah terjadi dan saya kira ini harus segera diinvestigasi," katanya.Sebelumnya, kepolisian menduga banyak massa bayaran dalam aksi unjuk rasa di Bawaslu RI, dan berujung kericuhan di sejumlah titik di Jakarta, Selasa malam hingga Rabu siang ini."Dugaan sementara, massa ini, yang datang dari luar Jakarta. Kami juga menemukan beberapa amplop berisi uang," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Mei 2019.
SAKSIKAN JUGA :
JOKOWI: TAK ADA RUANG UNTUK PERUSUH YANG AKAN MERUSAK NEGARA
https://statik.tempo.co/data/2019/05/22/id_843812/843812_720.jpg
Surabaya, Gatra.com -Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Tambelangan Sampang, Madura, menjadi target amukan massa lantaran tidak bisa mengikuti pergerakan massa 22 Mei di Jakarta.
|
| Api melahap Polsek Tambelangan yang dibakar massa, di Sampang, Jawa Timur, Rabu (22/5/2019). Massa yang belum diketahui identitasnya itu membakar kantor Polsek dan sebuah mobil patroli. ANTARA FOTO/Rusyidi Zain/ar) |
Massa yang merusak dan membakar Mapolsek itu terjadi pada Rabu (22/5) malam, sekitar pukul 21.00 WIB. Tidak hanya itu, sejumlah mobil dinas dan kendaraan lain yang terparkir di Mapolsek juga hangus terbakar
Seorang peserta aksi menilai polisi sudah tidak lagi melindungi kepentingan masyarakat. Bahkan, kata dia yang enggan disebut namanya itu, polisi justru melawan dan bukan mengayomi masyarakat.
"Buat apa ada polisi kalau sudah tidak bersama rakyat. Polisi sudah tidak mengayomi, mereka bisanya melawan rakyat," kata seorang peserta aksi yang tersulut emosi.
Ia juga mengatakan bahwa tugas polisi harusnya mengayomi, bukan malah membatasi ruang gerak masyarakat, yang dalam hal ini massa 22 Mei yang hendak ke Jakarta.
"Polisi itu harus mengayomi, bukan menghalang-halangi. Jika salah bisa ditegur," ujarnya.
Jumlah massa yang mengerumuni Mapolsek itu tak sebanding dengan jumlah polisi yang sedang dilokasi. Akibatnya, aksi massa tak dapat dikendalikan. Sebelum Mapolsek dibakar, massa merusaknya dengan cara melemparkan batu
Reporter: Muhammad Rizky
Editor: Bernadetta Febriana
Editor: Bernadetta Febriana
Tidak ada komentar:
Posting Komentar