Lemhannas menyebut 90 persen masyarakat berpotensi sebar berita bohong
Senin, 28 Agustus 2017 16:24 WIB | 769 Views
Pewarta: Azizah Fitriyanti
Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan 90 persen masyarakat yang tidak menyaring berita yang diterima akan berpotensi menjadi penyebar hoax atau berita bohong.
"Penyebar berita bohong dengan niat tidak baik hanya berpengaruh 10 persen, lainnya 90 persen adalah kita yang menyebar berita bohong bila kita percaya dan menganggap bahwa jika sesuatu yang segaris dengan keinginan saya, atau bahwa saya tidak suka dengan sesuatu, itu saya sebarluaskan," kata Agus di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin.
Agus menambahkan, masyarakat yang mudah percaya pada sesuatu kabar tanpa menyaring atau mengecek ulang kebenarannya termasuk faktor yang melemahkan ketahanan negara.
"Masyarakat titik terlemah karena bisa berimplikasi luas, jadi 90 persen ini bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat dan kecerdasan masyarakat untuk tidak mudah dipermainkan oleh berita bohong," kata dia.
Oleh karena itu, Gubernur Lemhannas mengimbau masyarakat untuk menyaring berita sebelum terlanjur percaya dan menyebarkannya secara luas.
Agus menyebutkan angkat untuk menyaring berita, antara lain memeriksa kredibilitas sumber, isi berita, dan membandingkan satu berita dengan berita lain.
"Ini faktor pembelajaran pencerahan kepada publik sebagai langkah-langkah pertama pertahanan terhadap berita bohong yang dapat dimulai dari diri sendiri," kata dia.
Dari sisi lain, Lemhannas meminta agar pemerintah dapat memperkuat sistem teknologi informasi untuk menangkal hoaks yang disebarkan melalui media sosial.
Pemerintah juga harus berani menegakkan hukum bagi penyebar berita bohong yang intensitasnya sampai membahayakan keamanan nasional sehingga dapat menjadi pembelajaran yang efektif bagi masyarakat.
"Kita lihat efektifitasnya, apa yang bisa dikatakan sebagai penyebaran yang bisa merusak stabilitas keamanan nasional, mana yang bisa memecah belah masyarakat, apakah sudah ada ketentuan yang ada dalam KUHP kita, jika belum, maka harus dimasukkan dalam program legislasi," kata Agus.
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2017
Penyidik Akan Periksa Eggy Sudjana
Senin, 28 Agustus 2017 16:24 WIB | 769 Views
Pewarta: Azizah Fitriyanti
Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan 90 persen masyarakat yang tidak menyaring berita yang diterima akan berpotensi menjadi penyebar hoax atau berita bohong.
"Penyebar berita bohong dengan niat tidak baik hanya berpengaruh 10 persen, lainnya 90 persen adalah kita yang menyebar berita bohong bila kita percaya dan menganggap bahwa jika sesuatu yang segaris dengan keinginan saya, atau bahwa saya tidak suka dengan sesuatu, itu saya sebarluaskan," kata Agus di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin.
Agus menambahkan, masyarakat yang mudah percaya pada sesuatu kabar tanpa menyaring atau mengecek ulang kebenarannya termasuk faktor yang melemahkan ketahanan negara.
"Masyarakat titik terlemah karena bisa berimplikasi luas, jadi 90 persen ini bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat dan kecerdasan masyarakat untuk tidak mudah dipermainkan oleh berita bohong," kata dia.
Oleh karena itu, Gubernur Lemhannas mengimbau masyarakat untuk menyaring berita sebelum terlanjur percaya dan menyebarkannya secara luas.
Agus menyebutkan angkat untuk menyaring berita, antara lain memeriksa kredibilitas sumber, isi berita, dan membandingkan satu berita dengan berita lain.
"Ini faktor pembelajaran pencerahan kepada publik sebagai langkah-langkah pertama pertahanan terhadap berita bohong yang dapat dimulai dari diri sendiri," kata dia.
Dari sisi lain, Lemhannas meminta agar pemerintah dapat memperkuat sistem teknologi informasi untuk menangkal hoaks yang disebarkan melalui media sosial.
Pemerintah juga harus berani menegakkan hukum bagi penyebar berita bohong yang intensitasnya sampai membahayakan keamanan nasional sehingga dapat menjadi pembelajaran yang efektif bagi masyarakat.
"Kita lihat efektifitasnya, apa yang bisa dikatakan sebagai penyebaran yang bisa merusak stabilitas keamanan nasional, mana yang bisa memecah belah masyarakat, apakah sudah ada ketentuan yang ada dalam KUHP kita, jika belum, maka harus dimasukkan dalam program legislasi," kata Agus.
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2017
Wiranto Ingin Seluruh Anggota Saracem Disikat Habis
Minggu, 27 Agustus 2017 – 00:00 WIB
 |
| Wiranto. Foto: dok/JPNN.com |
jpnn.com, SOLO - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta jajaran Polri untuk menindak tegas para anggota sindikat Saracen. Pasalnya, aksi sindikat produsen hoaks dan ujaran kebencian itu sudah di luar ambang batas kewajaran dan bisa membahayakan keamanan nasional.
“Kami masih menunggu proses hukum selanjutnya dari Polri setelah pelaku Saracen berhasil ditangkap. Semua orang yang terlibat kasus ini harus disikat habis,” tuturnya usai menjadi pembicara di agenda rembug nasional di Solo, Sabtu (26/8).
Mantan Panglima ABRI itu menambahkan, anggota Saracen sebagai warga negara seharusnya tindak melakukan hal negatif dengan menyebarkan konten bernuansa SARA dan ujaran kebencian. Terlebih, hal disebarkan luas melalui media sosial.
Wiranto menambahkan, para pelaku Saracen memang warga negara Indonesia. Namun, mereka tetapi Tidak melakukan bela bangsa sama sekali. Bahkan, sindikat itu justrumembuat keamanan negara terancam.
Sebelumnya Direktorat Siber Bareskrim Polri menggulung tiga orang sindikat Saracen di lokasi berbeda. Ketiganya adalah JAS, SRN dan MFT.
JAS selaku pimpinan Saracen ditangkap di Pekanbaru. Selanjutnya SRN dibekuk di Cianjur, sedangkan MFT diringkus di Koja, Jakarta Utara.
Sindikat itu bekerja secara profesional. Berdasar temuan Bareskrim Polri, Saracen menyodorkan proposal ke calon klien agar menggunakan jasa mereka.
Proposal itu juga sudah lengkap dengan rancangan biaya yang kisarannya antara Rp 70 juta hingga Rp 100 juta. Jika klien sepakat, maka Saracenakan membuat hoaks dan meme-meme bermuatan ujaran kebencian untuk diviralkan.(rs/atn/bay/JPR)
====
Sabtu, 26 Agustus 2017 – 10:33 WIB
Mabes Polri memastikan akan memeriksa nama-nama yang masuk dalam jaringan grup pembuat hoaks bernama Saracen. Salah satunya Eggy Sudjana yang terdaftar sebagai salah seorang dewan penasehat organisasi yang diketuai Jasriadi.
Hal ini disampaikan Analis Kebijakan Madya Bidang Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Kombespol Sulistyo Pudjo Hartono dalam diskusi bertajuk "Saracen dan Wajah Medsos Kita" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8).
Hanya saja, pemanggilan Eggy yang namanya masuk dalam daftar dewan penasehat bersama Mayjen TNI (Purn) Ampi Tanudjiwa, hanya dalam kapasitas saksi. Pudjo mengakui penyidik akan sangat berhati-hati dalam mengusut kasus ini.
"Kami menganut asas praduga tak bersalah kepada orang-orang di dalam jaringan tersebut, apakah pembina, penasehat akan kami panggil untuk mencocokkan apakah benar posisi beliau seperti disebutkan dalam jaringan Saracen," kata Pudjo.
Diskusi itu dihadiri juga oleh Eggy Sudjana dalam kapasitas korban fitnah Saracen, karena namanyaa dicatut oleh pengelola organisasi tersebut.
Pudjo menyebutkan, dari proses penangkapan terhadap para tersangka di Koja Jakarta Utara, Riau dan Cianjur, penyidik juga mendapatkan sejumlah bukti digital selain bukti yang dihimpun dari berbagai media sosial.
Dari 100 GB lebih bukti digital dalam alat yang disita penyidik, kata PUdjo, baru sekitar 25 GB yang sudah dibongkar penyidik untuk pemberkasan di persidangan.
Untuk nama-nama orang yang ada dalam jaringan yang telah beredar di media sosial, penyidik akan melakukan kroscek kepada yang bersangkutan maupun pada tersangka untuk mengetahui kebenarannya.(fat/jpnn)
====
Desak Polri Segera Ungkap Cukong Saracen
Sabtu, 26 Agustus 2017 – 15:47 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad yang membidangi hukum mendesak Bareskrim Polri bergerak cepat mengusut penyandang dana bagi sindikat Saracen. Menurutnya, sejauh ini Polri hanya membekuk operator lapangan.
"Jangan hanya pelaku lapangan yang ditangkap, tetapi siapa mastermind di belakangnya, termasuk dan terutama pihak-pihak yang mendanai," katanya di Jakarta, Sabtu (26/8).
Dengan teknologi yang ada, katanya, Polri tentu bisa dengan mudah mengungkapnya. Bila perlu, Sufmi mendorong Polri melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak cukong bagi sindikat pembuat hoaks dan penebar kebencian itu.
"Saat ini setiap transaksi baik tunai maupun non tunai amat mudah dilacak, terlebih sudah ada pelaku lapangan yang bisa dinterogasi," jelas politikus Gerindra ini.
Sufmi menambahkan, Polri harus memprioritaskan otak di balik Saracen. Sebab, katanya, secara logika ketika ada pihak mau mengeluarkan uang dalam jumlah besar pasti berharap meraih keuntungan.
Sufmi menambahkan, Polri harus memprioritaskan otak di balik Saracen. Sebab, katanya, secara logika ketika ada pihak mau mengeluarkan uang dalam jumlah besar pasti berharap meraih keuntungan.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu juga merasa khawatir ada pihak-pihak yang ingin menjadikan kasus Saracen sebagai komiditas politik untuk menyudutkan lawan politiknya. Sebab, dalam politik ada istilah playing victim.
“Yakni bersikap seolah-olah sebagai korban untuk mengambil simpati dan sekaligus menyudutkan lawan politik. Oleh karena itu agar kita semua tidak berspekulasi, polisi harus segera menuntaskan kasus ini," pungkas anak buah Prabowo Subianto di Gerindra itu.(fat/jpnn)
====
====
INILAHCOM, Jakarta - Analis Kebijakan Madya Bidang Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Sulistyo Pudjo mengatakan, pihaknya tengah membuka bukti digital yang diperoleh dari kelompok penyebar ujaran kebencian, Saracen.
Hingga kini, kepolisian telah membongkar data sebesar 25 gigabyte, sedangkan masih ada sekitar 90-an gigabyte yang belum diselidiki.
"Nama itu kan ada, bahkan sebagian besar sudah beredar di medsos. Itu kami tidak bisa langsung one side dari digital. Kami harus cek kepada yang bersangkutan maupun kepada orang-orang di dalam info digital tersebut," kata Pudjo di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (26/8/2017).
Pudjo menjelaskan, orang-orang yang disebutkan dalam jaringan tersebut seperti pembina maupun penasihat dan lain sebagainya akan dipanggil, untuk dicocokkan apakah posisi tersebut benar sesuai dengan jaringan yang ada.
Selain itu, Pudjo mengatakan bahwa Saracen merupakan sebuah jaringan besar yang terdiri atas inti, pendukung, dan pengikut yang secara umum terlibat dalam Saracen dan grup lainnya. Dengan total akun mencapai 800 ribu, kelompok tersebut memanfaatkan para pengikutnya untuk melipatgandakan jumlah akun dan pergerakannya.
"Mereka menyatakan sendiri langsung membuat sekitar 2.000 akun. Berarti ada akun yang dibuat oleh followers masing-masing. Tentu saja mereka mengaku untuk dapat followers dengan cepat, mereka hijack (bajak) akun orang-orang," ucap Pudjo.
Menurutnya, dari data yang sedemikian besar tersebut, polisi harus ekstra hati-hati dalam melakukan penyidikan dan menentukan siapa saja orang-orang yang memesan atau menggunakan jasa ujaran kebencian tersebut.
"Bisa jadi tangan keempat, kelima, kan seperti itu. Itu yang tidak bisa langsung kami ungkap karena faktor kehati-hatian," tandasnya.
"Nama itu kan ada, bahkan sebagian besar sudah beredar di medsos. Itu kami tidak bisa langsung one side dari digital. Kami harus cek kepada yang bersangkutan maupun kepada orang-orang di dalam info digital tersebut," kata Pudjo di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (26/8/2017).
Pudjo menjelaskan, orang-orang yang disebutkan dalam jaringan tersebut seperti pembina maupun penasihat dan lain sebagainya akan dipanggil, untuk dicocokkan apakah posisi tersebut benar sesuai dengan jaringan yang ada.
Selain itu, Pudjo mengatakan bahwa Saracen merupakan sebuah jaringan besar yang terdiri atas inti, pendukung, dan pengikut yang secara umum terlibat dalam Saracen dan grup lainnya. Dengan total akun mencapai 800 ribu, kelompok tersebut memanfaatkan para pengikutnya untuk melipatgandakan jumlah akun dan pergerakannya.
"Mereka menyatakan sendiri langsung membuat sekitar 2.000 akun. Berarti ada akun yang dibuat oleh followers masing-masing. Tentu saja mereka mengaku untuk dapat followers dengan cepat, mereka hijack (bajak) akun orang-orang," ucap Pudjo.
Menurutnya, dari data yang sedemikian besar tersebut, polisi harus ekstra hati-hati dalam melakukan penyidikan dan menentukan siapa saja orang-orang yang memesan atau menggunakan jasa ujaran kebencian tersebut.
"Bisa jadi tangan keempat, kelima, kan seperti itu. Itu yang tidak bisa langsung kami ungkap karena faktor kehati-hatian," tandasnya.
====
Tidak ada komentar:
Posting Komentar