Berbagi informasi,
bersinergi
dalam pertemanan dan
persahabatan untuk....
kebaikan,kesejahteraan,kenyamanan dalam bersamaan
Kenapa Tidak, Kita Maju Bersama, Yes We Can
“Mas mulai hari ini kami tidak boleh menayangkan berita-berita kecurangan. Selesai kita mas,” ujar seorang produser di TV One melalui jaringan pribadi WA dua pekan lalu.
Seorang redaktur pelaksana media online juga menunjukkan pesan dari seorang petinggi TKN. “Tolong untuk berita kecurangan dan berbagai deklarasi dukungan jangan ditayangkan.”
Pesan-pesan tersebut melengkapi berita di balik layar, latar belakang cutinya Karni Ilyas, pembawa acara program talkshow Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One. Karni mengumumkannya melalui cuitan di akun twitternya Senin (22/4).
@karniilyas : Dear Pencinta ILC: Selama hampir setahun ILC sudah bekerja memberikan informasi, pendidikan publik dan ikut mengawal dari kampanye sampai pemilu. Karena itu mulai Senin besok, saya memutuskan untuk mengambil cuti. Mohon maaf dan sampai ketemu ILC yad
Bang KI—begitu dia dipanggil di kalangan dekat— bukan hanya cuti selama dua pekan seperti umumnya para karyawan. Ternyata dia memutuskan cuti panjang.
Tak jelas sampai kapan tayangan yang berkali-kali mendapat penghargaan Panasonic Award itu akan kembali mengudara. Jumat (3/4) Bang KI kembali mencuit Mohon maaf saya dan ILC lagi cuti panjang. Sampai ketemu di ILC mendatang.
Cuitan KI menjawab status guru besar Universitas Indonesia Prof Ronnie Higuchi Rusli yang menantang para pemilik lembaga survei untuk buka-bukaan metode quick count di program ILC.
Cuti panjang Bang KI ini mengundang banyak spekulasi. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN M Said Didu termasuk yang meyakini adanya tekanan yang sangat kuat sehingga Bang KI berhenti siaran.
@msaid_didu : Bagi yg berakal sehat pasti meyakini bhw hanya “bom besar” atau “tekanan kuat” yg bisa mematikan acara TV terpopuler @ILCtv1 dan “memaksa” presenter sekaliber @karniilyas untuk “cuti”
Didu membalas status Bang KI sebelumnya : Sekali lagi mohon maaf untuk yang kecewa ILC cuti. Saya pernah mengatakan, “Tidak semua yg saya tahu bisa saya katakan. Tidak semua yg saya alami bisa saya ceritakan.”
Bahwa Bang KI mendapat tekanan yang sangat kuat tidak perlu diragukan. Tapi kemudian dia memilih menepi dan mengambil cuti panjang, pasti bukan hanya karena tekanan secara pribadi kepadanya.
ILC adalah bayi yang diasuh dan dibesarkan oleh Bang KI sejak masih menjadi pemimpin redaksi majalah Forum Keadilan. Acara tersebut tayang pertama kali di SCTV pada bulan Mei 1998 dengan nama Jakarta Lawyers Club (JLC).
Acara ini mengikuti kemanapun Bang KI mengembara. Ketika dia bergabung menjadi pemimpin redaksi SCTV, acara ini tayang secara rutin. Begitu pula ketika dia pindah menjadi pemimpin redaksi ANTV.
JLC yang kemudian ganti nama menjadi ILC mencapai puncak kepopulerannya ketika Bang KI diminta keluarga Bakrie membenahi dan mengubah Lativi menjadi stasiun berita TV One.
Sebagai wartawan, Bang KI bukan jenis wartawan yang mudah tunduk pada tekanan. “Saya ini orangnya sombong dan keras kepala,” katanya suatu kali. Sebuah sikap yang melekat pada beberapa orang wartawan sukses.
Seperti wartawan senior lainnya, dia juga kenyang dengan kerasnya tekanan terhadap media pada masa rezim Orde Baru. Namun dia tetap bersuara lantang.
Jangan lupa dia adalah orang Minang. Di kalangan orang Minang ada sebuah pepatah “Takuruang nak dilua, taimpik nak diateh.” Terkurung hendak di luar, terhimpit hendak ke atas.
Dalam konotasi yang positif ujaran itu mengajarkan sebuah sikap yang ulet, tidak mudah putus asa. Meskipun terhimpit, kita harus mencari celah dan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi. Pepatah petitih inilah salah satu kunci keuletan dan kesuksesan urang awak termasuk Bang KI.
Sudah cukup lama TV One dan terutama ILC menjadi sasaran kemarahan dan tekanan dari penguasa. Ketika semua media massa, terutama televisi dapat ditundukkan dan melakukan kompromi-kompromi, TV One tetap mencoba berselancar di tengah karang.
Aburizal Bakrie kepala keluarga klan Bakri pasang badan ketika berlangsung hiruk pikuk Aksi Bela Islam (ABI) menjelang Pilkada DKI 2017. ILC tetap tayang kendati mendapat tekanan. Sebagai balasan, pemerintah memotong sejumlah bisnis keluarga Bakrie di sektor migas. Beberapa kontrak proyek bernilai trilyunan dibatalkan.
ILC pernah mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) setelah menayangkan episode “Setelah Ahok Minta Maaf.” Pada rentang November 2016-Mei 2017 ILC mengalami beberapa kali tidak tayang.
Soal kecurangan Pilpres
Cuti panjangnya Bang KI tampaknya sangat erat kaitannya dengan massifnya pemberitaan kecurangan seputar pilpres. Seperti media lainnya TV One berhenti menayangkan berita kecurangan pilpres. Mereka juga tidak menayangkan berbagai kegiatan elemen masyarakat yang melakukan deklarasi maupun protes atas kecurangan tersebut.
Sejumlah wartawan bercerita, mobil satelit (SNG) TV One terpaksa dibongkar dan ditarik pulang dari arena Ijtima Ulama III di Hotel Lor In Sentul Rabu (1/5). Tarik ulur menghadapi tekanan itu terlihat dari kebijakan redaksi.
Sebelumnya mereka boleh melakukan siaran langsung ( live ) dan menayangkan beritanya. Namun kemudian hanya boleh menayangkan berita, tapi tidak boleh live. “Tiba-tiba tidak boleh menayangkan kedua-duanya. Padahal sudah kami proyeksikan,” ujar seorang kru TV One.
Bersamaan dengan menghilangnya berita kecurangan, TV One mulai menayangkan hasil penghitungan suara Situng KPU. Aplikasi Situng itu ditayangkan di semua stasiun televisi dan media online. Ribuan protes dari masyarakat tak digubris.
Sejumlah akademisi, penggiat dan relawan IT menemukan bukti adanya puluhan ribu entry data pada Situng KPU. Namun KPU bersama media seakan tidak peduli. “Anjing menggonggong kafilah berlalu.”
Tak salah bila banyak yang meyakini —seperti halnya quick count, —publikasi Situng KPU melalui media adalah upaya cuci otak publik yang sangat terencana. Mereka menjalankan permainan psikologi mind games. Memanipulasi dan mengintimidasi pikiran publik bahwa Jokowi sudah memenangkan Pilpres.
Semoga Bang KI tetap sehat dan tetap berperan menjaga akal waras publik.
Menepi bukan berarti menyerah. Selamat cuti dan beristirahat sejenak Bang. Jangan terlalu lama keasyikan menjadi orang “dungu” https://www.hersubenoarief.com/artikel/pembungkaman-media-bang-karni-ilyas-semoga-tetap-sehat-dan-waras/
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memperkenalkan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo berada di barisan pendukungnya saat kampanye akbar "Indonesia Menang" di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jatim, Jumat (12/4) sore.
Gatot pada sambutan singkatnya menyampaikan paparan tentang wawasan kebangsaan serta mengaku sengaja datang ke kampanye akbar Prabowo di Surabaya karena panggilan bangsa dan merah putih.
"Ingat, jangan disia-siakan satu suara anda karena akan dipertanggungjawabkan," kata pensiunan jenderal bintang empat yang pada kesempatan tersebut juga mengeluhkan anggaran bagi TNI saat dirinya menjabat Panglima TNI lalu itu.
Nama Gatot Nurmantyo menjadi sorotan karena selama ini belum pernah menyatakan kepastiannya mendukung salah satu calon presiden pada Pemilihan Presiden 2019. Gatot Nurmantyo menjadi satu dari puluhan nama yang dipaparkan oleh Prabowo Subianto sebagai orang yang akan membantunya jika dipercaya rakyat menjadi pemimpin di negeri ini periode 2019-2024.
Selain nama Gatot, turut diperkenalkan beberapa tokoh nasional yang juga turut hadir pada kesempatan tersebut, antara lain Fadli Zon, Fahri Hamzah, Dede Yusuf, Sudirman Said, Dahlan Iskan dan Erwin Aksa. Kemudian, terdapat juga nama Rocky Gerung, Hanafi Rais, Drajat Wibowo, Ferry M Baldan, Priyo Budi Santoso, dr Gamal, Soepriyatno, Bambang Widjayanto, Bambang Haryo dan sejumlah nama lainnya.
"Mereka inilah orang-orang yang akan membantu saya," ucap Prabowo yang juga ketua umum DPP Partai Gerindra tersebut.
Sumber : Antara
Gatot Nurmantyo selama ini belum pernah menyatakan dukungannya di Pilpres 2019.
JAKARTA, KOMPAS.com - Data penghitungan suara pilpres yang dimuat dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum ( KPU) masih terus bergerak. Data tersebut ditampilkan pada portal pemilu2019. kpu.go.id. Hingga Senin (22/4/2019) pukul 16.15, data yang masuk mencapai 132.144 TPS dari total 813.350 TPS. Jika dipersentasekan, jumlah tersebut baru mencapai 16,24 persen. Hasil Situng sementara ini menunjukan, pasangan capres cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul 54,94 persen. Sementara paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan suara 45,06 persen.
Sementara ini, Jokowi-Ma'ruf unggul di sejumlah provinsi, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, hingga Papua. Sedangkan, Prabowo-Sandi sementara ini unggul di Sumatra Barat, Jambi, Aceh, Banten, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menurut Komisioner KPU Viryan Azis, Situng berfungsi sebagai transparansi penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu.
Baca juga: KPU Akui Salah Entry Data TPS di Depok ke Aplikasi Situng Publik dipersilahkan untuk memantau dan mengawasi data yang direkap supaya tidak terjadi kesalahan.
Sekalipun publik menemukan data yang salah, kata Viryan, maka data tersebut masih bisa diperbaiki oleh jajaran KPU. "Itulah dampak dari transparansi kerja KPU. Publik bisa mengkoreksi, publik bisa mengkritisi, dan KPU selalu responsif terhadap hak-hak itu," kata Viryan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).
Pria Lulusan Inggris dan Australia Frustasi karena Bom Gagal Meledak di Hotel Sri Lanka
KOLOMBO – Seorang pria diyakini salah satu pelaku bom bunuh diriSri Lanka terekam kamera hotel sebelum bom ransel yang dibawanya gagal medelak.
Mengutip Sky News, Jumat (26/4/2019) pria itu bernama Abdul Lathie Jameel Mohamed (36). Ia berniat melakukan bom bunuh diri di Hotel Taj, Kolombo, satu rangkaian dengan serangan bom di gereja dan hotel di Sri Lanka.
Tangkapan layar Abdul Lathief Jameel Mohamed saat naik elevator hotel sebelum meledakkan diri. Foto/Sky News
Tangkapan layar CCTV memperlihatkan pelaku mengenakan topi sedang menaiki elevator.
Pihak berwenag Sri Lanka mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan bom yang dibawa Mohamed, sehingga ia frustasi dan meninggalkan hotel bintang lima itu.
Satu sumber mengatakan dia mengganti pakaiannya setelah bomnya tidak meledak lalu menggantinya dengan kemeja putih lengan pendek.
Dia kemudian naik becak menuju Dehiwala dan menginap di Tropical Inn sekitar jam 9.30 pagi, tepat setelah pemboman massal.
Sumith Vijelal, manajer penginapan itu mengatakan bahwa pengemudi becak adalah temannya, dan mengatakan bahwa dia membawa Mohamed sebagai bantuan untuk mencarikan tamu untuknya.
Dia mengungkapkan pengemudi becak itu telah diinterogasi oleh polisi namun akan segera dibebaskan.
Mohamed meminta kamar dengan kunci, sebelum membuang tasnya dan pergi, menurut Tuan Vijelal.
Seorang sumber pihak keamanan mengatakan dia mengunjungi masjid setempat.
Dia kemudian kembali ke hotel sekitar pukul 13.30, pergi ke kamarnya lalu meledakkan dirinya hingga menewaskan seorang pria dan perempuan yang tinggal di kamar sebelah.
Ledakan juga membuat satu lantai rusak parah.
Mohamed sudah di bawah pengawasan polisi. Dia memiliki dua paspor dan sering bepergian, bahkan sudah ke Suriah.
Tersangka melakukan perjalanan pertamanya ke Inggris pada 1 Januari 2006 untuk belajar teknik penerbangan di Universitas Kingston.
Dia kemudian kembali ke Sri Lanka melalui Maladewa pada bulan September tahun berikutnya.
Dia kembali ke Inggris pada tahun 2008. Pejabat keamanan melihat dia berhubungan dengan kelompok ekstrimis.
Selama empat tahun berikutnya bepergian ke Malaysia, Singapura dan Sri Lanka. Kelompok Negara Islam dan Suraih diketahui punya sel jaringan di Malaysia.
Mohamed meraih gelar pascasarjana di Australia. Ia juga dilaporkan menikah dan memiliki anak.(fzy)
sumber: Rachmat Fahzry,Jurnalis·Jum'at 26 April 2019 14:49 WIB
Di Malaysia Surat Suara Tercoblos, Di Indonesia UAS Pilih Prabowo
Kamis, 11 April 2019 – 21:50 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Dua peristiwa besar terkait Pilpres 2019 mengentak dunia politik Kamis (11/4) ini. Pertama, dari Malaysia, tersiar kabar surat suara tercoblos.
Dalam video yang viral di media sosial, terekam penggerebekan sekelompok orang ke lokasi yang diduga tempat penyimpanan surat suara di kawasan Bangi, Selangor, Malaysia.
Orang yang melakukan penggerebekan tampak kesal dengan temuan suara di lokasi. Sebab, surat suara telah tercoblos untuk pasangan capres dan cawapres Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan surat suara pileg untuk Partai Nasdem.
Pihak-pihak terkait di tanah air merespons. Badan Pengawas Pemilu mengaku sudah meneliti video yang beredar dan memastikan kabar tersebut bukan informasi sesat.
Jokowi juga angkat bicara soal kasus tersebut. "Ya dicek sajalah, kalau itu benar dan itu merupakan pelanggaran laporkan saja ke Bawaslu. Mekanismenya jelas kok, enggak usah diangkat isu-isu yang gak jelas," kata Jokowi.
DPP Partai NasDem juga tidak diam. Menurut Ketua Bidang Media dan Informasi Publik NasDem Willy Aditya, ada pihak yang bermain kotor sebagai upaya menjatuhkan partai yang dipimpin oleh Surya Paloh itu.
"Partai NasDem mengimbau semua pihak untuk berhati-hati dengan skenario kotor dari kasus surat suara di Selangor. Sebab, kuat diduga ada yang main api untuk membakar rumah sendiri," katanya.
Seiring dengan heboh surat suara tercoblos di Negeri Jiran, di negeri sendiri beredar video eksklusif TVOne yang merekam dialog Prabowo Subianto dengan Ustaz Abdul Somad.
Dalam dialog itu, tersirat Abdul Somad sudah menentukan sosok capres yang akan dia coblos 17 April nanti. Nyaris semua pernyataan pendakwah kelahiran Asahan itu memberikan dukungan moral buat capres 02.
Bahkan, UAS (sebutan Ustaz Somad) memberikan dua hadiah, salah satunya tasbih kesayangannya buat Prabowo. (mg10/fat/tan/jpnn)
Dahlan Iskan: "Hari ini saya menjatuhkan pilihan kepada pak Prabowo"
Dahlan Iskan Jatuhkan Pilihan Dukung Prabowo
Jumat 12 Apr 2019 20:34 WIB
Red: Andri Saubani
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan menjatuhkan pilihannya pada pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga S. Uno pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dahlan ikut hadir dalam pidato kebangsaan Calon Presiden, Prabowo Subianto "Indonesia Menang Bersama Prabowo-Sandi" di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jumat (12/4).
"Hari ini saya menjatuhkan pilihan kepada pak Prabowo, bukan karena mempertimbangkan nasib saya selama lima tahun terakhir. Itu saya anggap risiko saya sebagai pengabdi," kata Dahlan, Jumat.
Ditambahkannya, bahwa hal itu juga risiko bagi Presiden Joko Widodo yang difitnah selama 4,5 tahun dan Prabowo difitnah selama 17 tahun. Ia juga menyebut, pada dasarnya para pimpinan komunitas simpatisan mantan Menteri BUMN itu yang biasa disebut Dahlanis seluruh Indonesia sudah berkumpul untuk mengambil sikap memihak kepada siapa.
"Sebagian besar memilih pak Prabowo. Dulu saya veto kita harus memihak pak Jokowi, karena program-programnya. Pemilu tahun ini ganti saya yang ikut pimpinan Dahlanis untuk ke pak Prabowo," kata Dahlan.
Dahlan menceritakan juga bahwa lima tahun yang lalu menjelang pilpres seperti ini, Dahlan mengadakan deklarasi besar-besaran mendukung Joko Widodo di Sentul. Mantan Menteri BUMN ini berharap banyak, karena Joko Widodo (Jokowi) mempunyai program besar yang disebut revolusi mental.
Serta program ekonomi yang tinggi, sehingga berharap bahwa lima tahun dipegang Joko Widodo pendapatan per kapita masyarakat Indonesia bisa mencapai 7.000 dolar AS per tahun. "Karena lima tahun yang lalu pendapatan 5.000 dolar AS per tahun, jadi wajar saya berharap kalau lima tahun berikutnya bisa 7.000 dolar AS per tahun, lalu 9.000 dolar AS per tahun. Kalau itu terwujud akan menjadi besar dan jaya, tapi tidak terlaksana," kata Dahlan.
Sumber : Antara
Kejutan...
Gatot Nurmantyo Ikut Orasi Pada Acara Pidato Kebangsaan Prabowo
VIVA – Ada yang menarik dalam acara pidato kebangsaan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, di Dyandra Convention Hall Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat, 12 April 2019. Sebelum memulai pidato kebangsaan, Prabowo membacakan sejumlah tokoh yang hadir, dan kelak akan membantunya di pemerintahan jika terpilih.
Selain nama-nama tokoh beken yang hadir, di antaranya Dahlan Iskan, Rizal Ramli, Fadli Zon, Rocky Gerung, Said Didu, Sudirman Said, Salim Said, Bambang Widjojanto, Otto Hasibuan dan masih banyak lainnya. Tapi di sela-sela membacakan nama-nama tokoh yang hadir, tiba-tiba dari bawah podium hadirin riuh meneriakkan nama Gatot Nurmantyo.
"Gatot...Gatot..Gatot..," riuh hadirin.
Tiba-tiba dari bawah podium, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang mengenakan baju muslim putih dan peci hitam naik panggung bersalaman dengan Prabowo.
"Selamat datang Pak Gatot," kata Prabowo.
Dalam kesempatan berikutnya, Gatot mengaku kehadirannya di pidato kebangsaan Prabowo karena panggilan merah putih, negara bangsa memanggil untuk seluruh rakyat Indonesia.
"Atas telepon beliau, Pak Prabowo, meminta saya untuk hadir bicara masalah kebangsaan di sini," kata Gatot mengawali pidatonya. Ada tiga poin yang disampaikan Gatot dalam pidatonya. (ase)
Sebelumnya akun Facebook Media Informasi Prabowo memposting video surat suara tercoblos
Seorang pria mereka saat menemukan sejumlah plastik dan karung yang berisi surat suara yang diduga sudah tercoblos di Selangor, Malaysia.
Surat suara tersebut berada di sebuah ruyko kosong di Bandar Baru Bangi Selangor,Malaysia
Surat suara yang ditemukan sudah tercoblos untuk calon Presiden nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin.
Rusdi Kirana dan Davin Kirana (wikipedia-instagram.com @davinkirana)
Tak hanya presiden, surat suara juga sudah tercoblos untuk satu caleg dari Partai Nasdem nomor urut 02
"Kita sudah melakukan penggerebekan di Bandar Baru Bangi di Universiti tempatnya. Barang-barang sudah dicoblos. Di Malaysiaselangor. Sudah dicoblos 01, Partai Nasdem nomor 5, calegnya nomor urut 3 namanya Ahmad," kata pria di video
Pria itu meminta KPU untuk segera membatalkan urusan tentang DPL Malaysia.
"Kami harap KPU Indonesia membatalkan semua urusan tentang DPL Malaysia dari hari ini sampai tgl 14. Kalau tidak kami akan duduki KBRI," lanjutnya.
Dia mengatakan ada sekitar 57 kantong hitam di tempat tersebut.
"Ada sekitar 57 kantong hitam. Di kedai kosong di Bandar Baru Bangi, Taman Universiti Bangi, Selangor, Malaysia," tukasnya.
Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, KPU tengah mengonfirmasi peristiwa tersebut.
Komisioner KPU RI Ilham Saputra (Rizal Bomantama/Tribunnews.com)
"Kami sedang mengonfirmasi apa yang sedang terjadi dan meminta pihak PPLN untuk mengecek terlebih dahulu. Jadi tunggu konfirmasi KPU," kata Ilham saat dikonfirmasi, Kamis (11/4/2019).
Ia menambahkan belum bisa mengambil langkah karena belum mengetahui kronologi insiden itu.
"Kami pecat sesuai dengan temuan-temuan dan kami kemudian serahkan kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) gitu. Atau kita menunggu rekomendasi Bawaslu terkait kejadian tersebut," ujar Ilham.
DPP Partai Nasdem menyatakan tengah mencari tahu kebenaran video pencoblosan surat suara di Malaysia atas sejumlah calegnya, yang viral di media sosial.
"Kami juga baru mendengar informasinya, dan kami sedang mencari informasi lebih dalam apa yang sedang terjadi," kata Ketua DPP Nasdem Willy Aditya dihubungi di Jakarta, Kamis (11/4/2019), seperti dikutip Antara.
Willy mengatakan Nasdem menjunjung tinggi prinsip-prinsip jujur dan adil dalam pemilu. Nasdem telah mengutus Ketua Nasdem diMalaysia, yakni Teuku Adnan untuk meninjau lokasi video itu diambil.
Davin Kirana adalah anak sulung dari bos Lion Air, Rusdi Kirana, yang kini menjabat sebagai Dubes RI di Malaysia.
Rusdi Kirana (TRIBUNNEWS/APFIA)
Davin Kirana memilih karirnya sendiri untuk menjadi caleg DPR dari Partai Nasdem untuk Dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu
"Kayaknya iya, sih, itu putranya Pak Rusdi Kirana," kata Sekjen Partai Nasdem Johny F Plate seperti dikutip dari Warta Kota
Menurut Johnny, Davin Kirana merupakan generasi milenial.
"Ya politisi kan siapa saja boleh asal memenuhi syarat. Kalau lihat di CV sepertinya iya anaknya Pak Rusdi. Kan ini generasi milenial, ya," ucapnya.
Minta Rusdi Dicopot
Direktur Hubungan Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Irawan Ronodipuro meminta Dubes RI untuk Malaysia, Rusdi Kirana, dicopot dari jabatannya.
Dengan adanya temuan surat suara tercoblos di Malaysia, mengindikasikan adanya kecurangan dalam Pemilu 2019.
"Terkait adanya temuan dan bukti video yang memperlihatkan bahwasurat suarapemilu yang telah tercoblos untuk pasangan capres 01 dan untuk caleg dari parpol tertentu itu telah memperlihatkan bahwa kecurangan pemilu telah terlihat," ungkap Irawan seperti dikutip dalam siaran pers BPN, Kamis (11/4/2019).
Ia meminta kepada presiden untuk mencopot duta besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana.
Karena menurutnya kejadian tersebut terjadi di Malaysia tempat Rusdi Kirana bertugas.
Kejadian tersebut juga membuat Indonesia malu di mata dunia internasional karena tidak bisa menyelenggarakan Pemilu dengan baik.
"Kami meminta Presiden menarik Dubes RI untuk Malaysia, karena itu memalukan," katanya.
Sebelumnya beredar sebuah video yang menunjukkan tumpukan puluhan kantong warna hitam berisi surat suara Pemilu 2019 sudah tercoblos dalam ruangan kosong sebuah ruko, kawasan Bandar Baru Bangi, Taman Universiti Bangi, Selangor, Malaysia.
Nampak sekitar 57 kantong hitam dibariskan rapi pada sudut ruangan.
Ditunjukkan dalam video, surat suara pemilihan Presiden sudah tercoblos untuk paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf, sedangkansurat suara DPR RI tercoblos untuk caleg Partai Nasdem nomor urut 3 atas nama Ahmad.
Nama Ahmad sendiri terdaftar sebagai caleg DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta II.
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar benarkan ada surat suara Pemilu 2019 yang sudah tercoblos di Selangor, Malaysia.
Fritz mengatakan kecurangan tersebut ditemukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri di Kuala Lumpur, Malaysia.
"Bener, Panwaslu LN Kuala Lumpur sebagai penemu," kata Fritz saat dikonfirmasi, Kamis (11/4/2019).
"Jelas ada kegiatan yang TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) dalam kegiatan ini. Terbukti PPLN (Panitia Pemilihan luar Negeri) tidak melaksanakan tugas dengan benar," imbuhnya.
Atas kasus tersebut, Bawaslu RI meminta KPU RI segera menghentikan sementara segala kegiatan pemungutan suara di seluruh wilayah Malaysia hingga kasus ini terang-benderang.
Bawaslu juga meminta KPU melakukan evaluasi kerja khususnya kepada PPLN Kuala Lumpur.
"Kami akan meminta KPU menghentikan pemungutan suara di seluruh Malaysia sampai semua jelas," tegas Fritz.
Respons Bawaslu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, nanti malam akan memberikan putusan hasil temuan terkait kabar surat suaraPemilu 2019 yang sudah tercoblos di Malaysia.
Ketua Bawaslu RI Abhan menjelaskan pihaknya saat ini sedang mengumpulkan berbagai dokumen, alat dan data pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Malaysia.
Usai terkumpul seluruhnya, Bawaslu kemudian akan membahasnya dalam rapat pleno. Setelah itu, mereka akan berkirim surat ke KPU RI menyampaikan rekomendasi tersebut.
"Kita lihat dulu fakta-faktanya siapa yang melakukan dan apa modusnya, tapi tindakan kami saat ini kami sedang mengumpulkan data dokumen bukti-bukti hasil pengawasan sistem kami di Malaysia," kata Abhan di Kantor KPK RI, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2019).
"Sore atau malam nanti ada keputusan kami, tindakan apa yang harus kami keluarkan, serta rekomendasi kami untuk KPU, nanti ada," jelas dia.
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan, persoalan yang akan diteliti ialah terkait keasliansurat suaratersebut. Apakah memang resmisurat suaradari KPU atau bukan. Selain itu, mereka juga akan menelusuri dimana lokasi tepatnya.
Sebab video yang beredar di platform pesan singkat Whatsapp, bukan hanya satu. Melainkan lebih dari tiga video.
"Harus ditelitisurat suaranya asli atau tidak, apakah memangsurat suaradari KPU atau bukan, kemudian di mana kejadiannya. Kan ada beberapa video, ada yang lagi nyoblos, itu dari pengawas yang sama atau tidak atau yang berbeda," terang Bagja.
Sebelumnya beredar sebuah video yang memperlihatkan tumpukan puluhan kantong warna hitam berisi surat suara Pemilu 2019 sudah tercoblos dalam ruangan kosong sebuah ruko, kawasan Bandar Baru Bangi, Taman Universiti Bangi, Selangor, Malaysia.
Ketua Bawaslu Abhan di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan Kamis (11/4/2019) (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)
Sekiranya ada 57 kantong hitam dibariskan rapi pada sudut ruangan.
Ditunjukkan dalam video, surat suara pemilihan Presiden sudah tercoblos untuk paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf, sedangkansurat suara DPR RI tercoblos untuk caleg Partai Nasdem nomor urut 3 atas nama Ahmad.
Kemudian pada video lainnya, surat suara sudah dicoblos untuk paslon yang sama yakni Jokowi-Ma'ruf.
Sedangkan, pada surat suara calon anggota legislatif DPR RI, telah tercoblos caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II dari Partai Nasdem nomor urut 3 bernama Achmad dan nomor urut 2 Davin Kirana. (Tribunnews.com/Tribunbogor/Taufik Ismail/Danang)
TKN Malaysia Duga Pencoblos Gambar Jokowi Dibiarkan Kabur
CNN Indonesia | Kamis, 11/04/2019 20:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Malaysia mengaku terkejut dengan temuan puluhan ribu surat suara yang telah tercoblos pasangan 01Jokowi-Ma'ruf di Selangor dan Kuala Lumpur, Malaysia.
Sekretaris TKN Malaysia Dato Muhammad Zainul Arifin menyayangkan oknum di balik surat suara tercoblos tidak tertangkap saat penggerebekkan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Sekretaris TKN Malaysia Dato Muhammad Zainul Arifin menyayangkan oknum di balik surat suara tercoblos itu tidak tertangkap saat penggerebekkan. Ia menduga oknum yang mencoblos suarat suara tersebut sengaja dilepaskan. "Sangat disayangkan pada saat penggerebekan oknum yang melakukan lari dan tidak tertangkap. Kami menyesali hal itu," ujar Zainul dalam keterangan tertulis, Kamis (11/4). "Ada dugaan sengaja pelaku disuruh melarikan diri," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Zainul menuturkan pihaknya menyesalkan hal tersebut. Sebab, kaburnya pelaku sengaja dilakukan agar Jokowi-Ma'ruf tersudut.
"Maka kami akan mengambil langkah hukum untuk melapor balik oknum-oknum yang secara sengaja merusak kertas suara tersebut," ujar Zainul. Lebih lanjut, Zainul berkata surat suara yang telah tecoblos tersebut untuk diselidiki secara seksama, apakah benar dikeluarkan KPU atau tidak. Sebab, ia berkata ada kemungkinan surat suara tersebut palsu dan digunakan untuk merugikan paslon 01. "Dengan jumlah puluhan ribuan sangat banyak dan rumit kalau dilakukan orang per orang," ujarnya.
Zainul mengklaim TKN di Malaysia akan melakukan rapat untuk menyikapi masalah tersebut dan akan mengeluarkan pernyataan resmi. Ia berharap masyarakat tidak mengeluarkan pendapat negatif sebelum ada kesimpulan dari kejadian tersebut.
"Karena kita harus menghindari berita-berita yang bersifat hoaks," ujar Zainul. Ia menambahkan KPU melalui tupoksi Panitia Pemilihan Luar Negeri terus bersifat netral dalam menyelenggarakan pemungutan hingga penghitungan suara. Lebih dari itu, ia meminta Bawaslu untuk datang langsung dan berkoordinasi dengan Kepolisian Malaysia untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. "Jangan hanya mendengar laporan dari bawah yang belum tentu kebenarannya," ujarnya.
Pengakuan Brem ini direkam video dan diunggah oleh mantan Kasum TNI Letjen (Purn) JS Prabowo dalam akun Twitter miliknya @marierteman.
"Terima kasih kader @PDemokrat semoga dapat ditindaklanjuti oleh @KPU_ID dan @kbrikualalumpur. Dan semoga ini bukan 'puncak gunung es' dari kecurangan Pilpres dan Pemilu 2019," kata JS Prabowo seperti dikutiup Suara.com, Kamis (11/4/2019).
Dalam video itu, Brem yang mengenakan batik dan topi berwarna krem itu memperkenalkan dirinya sebagai salah seorang kader Partai Demokrat. "Nama saya Brem ya biar lebih viral lagi. Saya dari Partai Demokrat," kata Brem.
Pria ini mengaku menginginkan adanya perubahan di Indonesia. Tak hanya itu, ia pun menginginkan agar capres nomor urut 02 Prabowo-Sandi bisa memenangkan Pilpres 2019.
"Kita mau ada perubahan di Indonesia. Kita mau Prabowo-Sandi memimpin Indonesia dan kita mau semua tipu muslihat ini dihentikan," ungkap Brem.
Dalam video tampak mobil polisi meninggalkan lokasi penemuan surat suara tercoblos di Bandar Baru Bangi, Malaysia. Lebih lanjut, bila Komisi Pemilihan Umum RI dan Kedutaan Besar RI Malaysia tidak menindaklanjuti penemuan ini, ia mengancam akan mengerahkan massa untuk menggeruduk kantor KBRI.
"Kalau ini tidak diviralkan dan tidak dihentikan kami akan duduki KBRI. Percaya cakap saya 3 atau 4 ribu siap duduki KBRI," tutup Brem.
Untuk diketahui, penemuan surat suara telah tercoblos Jokowi menggemparkan jagat media sosial. Beredar sebuah video yang menunjukkan penggerebekan sebuah kios yang diduga berisi surat suara telah tercoblos di Bandar Baru Bangi, Malaysia.
Tak hanya surat suara capres Jokowi saja yang tercoblos, surat suara untuk caleg Nasdem bernama Ahmad Hari pun telah tercoblos.
"Kami menemukan sendiri, presidennya sudah dicoblos 01, calegnya Nasdem nomor 5 namanya Ahmad," ujar salah seorang pria dalam video sembari menunjuk surat suara yang telah tercoblos.
sumber; via google berita : https://www.suara.com/news/2019/04/11/154304/bikin-geger-ini-sosok-penemu-surat-suara-tercoblos-jokowi-di-malaysia
Polisi Diraja Malaysia (PDRM) Kajang bersama Relawan Prabowo - Sandi (PADI) Malaysia berjaga di lokasi penemuan surat suara Pemilu 2019 yang diduga sudah dicoblos di sebuah rumah toko Jalan Seksyen 2/11 Kajang Selangor, Kamis (11/4/2019).
Foto: Antara/Agus Setiawan
Kronologi
Surat Suara Tercoblos di Malaysia
Temuan surat suara tercoblos di Malaysia terungkap dan
beredar viral di media sosial.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dian Erika Nugraheny
Temuan tercoblosnya surat suara di Selangor, Malaysia, pada Kamis (11/4) telah menyita perhatian publik. Temuan ini terungkap dari informasi yang beredar melalui broadcast massage dan video di media sosial.
Kasus Pemilihan Luar Negeri. Ketua Bawaslu Abhan (dua kiri) bersama Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) menggelar konferensi pers bersama di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (11/4/2019).
Namun, sebelum kasus ini mengemuka, sejumlah awak media mendapatkan informasi awal dari Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar pada Kamis siang. Republika pun pada awalnya langsung mendapatkan informasi dari Fritz, lewat pesan singkat via WhatsApp Messanger pada pukul 13.24 WIB.
Dalam pesan itu, Fritz membagikan sejumlah data, yakni lima video pendek dan delapan foto yang menggambarkan situasi penggerebekan di lokasi kejadian. Dalam foto dan video itu, tampak kegiatan sejumlah orang menyortir, mencoblos surat suara capres-cawapres, sejumlah surat suara yang disebutkan telah dicoblos untuk capres-cawapres 01 dan sejumlah kantong plastik yang disebut memuat surat suara.
Dari lokasi video, terlihat kejadian penggerebekan terjadi di sebuah gudang. Selain mengirimkan data di atas, Fritz juga membagikan lokasi tempat penggerebekan lewat aplikasi share location. Saat ditelusuri lebih lanjut, lokasi itu tercatat berada di lokasi tanpa nama.
Namun, dari lokasi penelusuran aplikasi Google Maps, lokasi itu bernama Sup Kambing Marvellous, Jalan Seksyen 2/11, Taman Kajang Utama, 43000, Kajang, Selangor-Malaysia. Aplikasi Google Maps juga menunjukkan identifikasi lokasi berada di kawasan ruko.
Fritz juga membagikan broadcast yang memberitahukan kondisi penggerebekan. Bunyi informasi itu yakni :
'Breaking News, Telah dilakukan penggerebekan di lokasi tempat penyeludupan susu Pos di sebuah ruko di kawasan Bangi, Selangor. Ditemukan sejumlah bag hitam yang digunakan panitia pemilu untuk mengirim susu ke calon pemilih. Dari beberapa sampel yang dilakukan terdapat susu yang sudah tercoblos. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat dan saat ini sedang dalam proses investigasi'.
Dua informasi lain yang dibagi Fritz adalah nomor telepon dari Panwas Luar Negeri Kuala Lumpur, Yaza Azzhara. "Silakan menghubungi Panwas LN Kuala Lumpur Yaza sebagai penemu," demikian tulis Fritz mengakhiri informasi yang diberikannya.
Dari informasi yang dikirimkan oleh Fritz, tampak bahwa pesan tersebut merupakan hasil terusan dari informasi yang dia terima sebelumnya. Selain Republika, ada media lain yang juga mendapatkan informasi serupa dari Fritz. Beberapa di antaranya adalah Detik.com dan BeritaSatu.com.
Setelah itu, secara bersamaan awak media menanyakan kebenaran informasi itu kepada Fritz sekitar pukul 13.34 WIB. Fritz pun membenarkan hal itu.
Fritz mengatakan, pihaknya akan meminta proses pemungutan suara Pemilu 2019 di Malaysia dihentikan. Pasalnya, Bawaslu menemukan kecurangan berupa adanya penyelundupan surat suara dan surat suara yang telah tercoblos.
Menurut Fritz, temuan boks berisi surat suara dan surat suara yang tercoblos di Malaysia benar dan bukan informasi hoaks. "Benar (temuan itu). Panwaslu Kuala Lumpur sebagai penemu dan kami well informed. Kami meminta KPU melakukan evaluasi kinerja. Sebab terbukti PPLN tidak melaksanakan tugas dengan benar," ujar Fritz ketika dikonfirmasi.
Dia melanjutkan, Bawaslu telah membuat rekomendasi soal kinerja PPLN yang diragukan. "Kami akan meminta KPU menghentikan pemungutan suara di Seluruh Malaysia untuk sementara," tegas Fritz.
Penghentian sementara ini dilakukan sampai duduk perkara dari temuan tersebut jelas. Sebab, menurut dia ada kegiatan yang terstruktur masif dan sistematis (TSM) yang mengarah kepada bentuk kecurangan pemilu.
Sementara itu, Komisioner KPU, Ilham Saputra, mengatakan pihaknya masih melakukan pengecekan terhadap informasi dari Malaysia itu. "Kami sedang cek kebenarannya dan kejadian persisnya ke Pokja PPLN," ujarnya dalam keterangan tertulis pukul 13.41 WIB.
Selanjutnya, pukul 16.01 WIB, Ilham kembali menyampaikan pernyataan tertulis. Dirinya mempertanyakan pernyataan Fritz soal rekomendasi penundaan sementara Pemilu 2019 di Malaysia.
"Kita belum menerima surat resmi apapun dari Bawaslu. Statement Bawaslu or(atau) Pak Fritz? (menyinggung pernyataan Fritz),'' tegas Ilham.
Setelah itu, anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan ada sejumlah kejanggalan dari proses Pemilu 2019 di Malaysia. Pasalnya, penyelenggara pemili di Malaysia sempat menolak pengawasan Bawaslu saat melaksanakan pencoblosan.
"Yang jelas kami sudah meminta kepada KPU dan kepada Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) agar pengawas pemilu luar negeri (di Malaysia) diikutkan dalam metode pemungutan suara yang memakai kotak suara keliling (KSK). Namun PPLN menolak," ujar Bagja saat dihubungi wartawan, Kamis sore.
Padahal, lanjut dia, saat itu petugas KSK masih ada di lokasi pemungutan suara. Namun, pengawas luar negeri tidak boleh dilibatkan.
"Mungkin ada sesuatu, itu kan sudah ada tanda-tandanya. Kami bilang ini sudah ada tanda-tandanya bahwa PPLN mau aneh-aneh," tegas Bagja.
Selain kejanggalan itu, Bawaslu juga pernah menyampaikan surat kepada KPU. Surat itu meminta KPU agar mengganti salah satu PPLN.
Sebab, PPLN itu diketahui merupakan wakil Duta Besar Malaysia. Bawaslu khawatir akan ada konflik kepentingan karena Duta Besar Malaysia, Rusdi Kirana memiliki putra yang saat ini sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Nasdem, yakni Davin Kirana yang maju di dapil DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri.
"Agar tidak terjadi konflik kepentingan karena Pak Duta Besar punya anak yang sedang running (nyaleg)," tambah Bagja.
Pernyataan Bagja soal salah PPLN yang juga menjabat sebagai Wakil Dubes ini langsung mendapat tanggapan dari Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari. Dia mengatakan pihaknya belum menerima rekomendasi dari Bawalsu soal permintaan penggantian Petugas Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) Malaysia. KPU pun menegaskan seorang PPLN boleh merangkap jabatan lain.
"Disampaikan ke mana ya? Rekomendasinya ke mana kok saya belum tahu?," ujar Hasyim ketika dijumpai wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis petang.
Pernyataan Hasyim sekaligus mengkonfirmasi informasi dari Bawaslu yang menyatakan sudah memberikan rekomendasi terkait seorang PPLN di Malaysia. PPLN yang dimaksud Bawaslu saat ini menjabat sebagai Wakil Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Malaysia.
"PPLN itu petugasnya ada yang pegawai Kedutaan Besar (Kedubes), mahasiswa, ada yang warga, siapa saja bisa. Dan PPLN boleh rangkap jabatan," lanjut Hasyim.
Hasyim mencontohkan seorang PNS bisa jadi PPLN. Sebab, PNS diasumsikan netral.
"Saya PNS, saya anggota KPU, Bu Ratna Dewi Pettalolo PNS dan jadi Bawaslu. Hal ini (pernyataan Bawaslu) harus diklarifikasi dulu makanya saya mau ketemu bawaslu," tambah Hasyim.
KPU bersama Bawaslu akhirnya menggelar konferensi pers pada pukul 19.57 WIB, Kamis malam. Dalam konferensi pers itu, anggota Bawaslu , Mochamad Afifuddin, mengatakan temuan surat suara yang tercoblos memang benar terjadi. Berdasarkan temuan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Malaysia, surat suara yang ditemukan pun asli dari KPU.
"Kejadian ini benar terjadi. Memang kejadiannya ada. Ditemukan oleh Panwaslu Luar Negeri di Kuala Lumpur," ujar Afif.
Dia melanjutkan, Bawaslu RI sudah memastikan kepada Panwaslu yang menemukan surat suara ini secara berulang kali. "Kami pastikan, pertama, apakah memang itu (surat suara tercoblos yang ditemukan) alokasi untuk pos ? Dijawab jajaran kami memang ini surat suara untuk pos," tutur Afif.
Karena itu, jika kabar ini benar, Bawaslu akan melakukan investigasi lebih lanjut terkait hal ini. Bawaslu menyelidiki mengapa surat suara lewat pos bisa keluar dari Kantor KBRI Indonesia di Kuala Lumpur kemudian tidak dikirim ke alamat pos tujuan.
Sebab, kata Afif, pemilih dengan cara pos itu dilakukan untuk WNI yang tinggalnya di daerah yang jauh, agak sulit dijangkau dan terkonsentrasi. Kemudian, Bawaslu akan menginvestigasi lokasi temuan atau rumah tempat ditemukannya surat suara tadi.
Lebih lanjut, Afif pun mengungkapkan pernyataan dari Panwaslu di Kuala Lumpur. Panwaslu telah menyebut temuan surat suara yang tercoblos itu asli dan merupakan keluaran KPU.
"Kami juga tanyakan apakah surat suara itu asli ? Dalam keterangan konfirmasi jajaran kami yakni dipastikan dijawab pakai huruf tebal dan berfont besar yang artinya jengkel (atas pertanyaan Bawaslu RI yang diulang-ulang) mereka menjawab 'Asli Pak',"
Menurut Afif, jumlah pemilih Indonesia di Malaysia yang paling besar memang teralokasi via pos. Sementara itu, jumlah pemilih yang menggunakan Kotak Suara Keliling (KSK) dan TPS Luar Negeri (TPSLN) lebih sedikit. Berdasarkan data Bawaslu, jumlah pemilih via pos di Malaysia sebanyak 319.293 orang. Jumlah pemilih KSK itu 112.536 orang dengan jumlah kotak 376.
Kemudian, pemilih di TPSLN 127.044 orang dengan 255 titik TPS yang akan mencoblos pada 14 April mendatang. "Besok akan kami pastikan informasi-informasi tersebut. Jika kemudian ditemukan bukti lain dan lain-lainnya maka kami akan sikapi sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku," tegas Afif.
Jumlah pemilih di Malaysia
Komisioner KPU, Viryan, mengatakan jumlah pemilih Indonesia di Malaysia ada 558.873 orang. Jumlah pemilih tersebut terdiri dari 301.460 orang pemilih laki-laki dan 257.413 pemilih perempuan.
Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih di Malaysia yang menggunakan TPSLN ada 127.044 orang. Mereka akan mencoblos di 255 titik TPSLN pada 14 April mendatang.
Kemudian, pemilih KSK ada 112. 536 orang dengan kotak keliling sebanyak 376. "Total pemilih pos ada 319.293 orang, dengan total pos ada 160. Jadi benar apa yang disampaikan Bawaslu tadi mayoritas pemilih di Kuala Lumpur Malaysia menggunakan pos," Jelas Viryan.
Selanjutnya, KPU tetap akan memastikan apakah surat suara yang ditemukan tercoblos adalah aseli. "Nanti akan dicek apakah ada tandatangan dari petugas kami. Jadi setiap susu ada ditandatangani oleh petugas kami," tambah Viryan.
Dalam konferensi pers itu pula, Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan pihaknya bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan bertolak ke Malaysia untuk mengecek lebih lanjut soal temuan surat suara yang tercoblos. Sejumlah hal akan diklarifikasi oleh tim KPU dan Bawaslu.
"Kami dan Bawaslu RI langsung berkoordinasi dan kami menindaklanjuti dengan cepat dan dalam waktu yang tidak terlalu lama KPU RI dan Bawaslu RI memutuskan akan ada tim ya atau personil yang akan diberangkatkan dari Jakarta untuk melihat langsung ke sana (Malaysia)," ujar Arief.
KPU mengirimkan dua komisioner, yakni Hasyim Asy'ari dan Ilham Saputra. Sementara itu, anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, rencananya juga akan bergabung untuk bertolak ke Malaysia.
Arief pun mengimbau masyarakat agar tidak melihat hal ini sebagai sesuatu yang berlebihan. KPU meminta semua pihak menunggu informasi resmi.
"Kami kalau ada kejadian seperti ini juga langsung cepat dan kami minta mereka melakukan pemberitahuan, tapi karena ini menyangkut beberapa hal yang bisa sangat sensitif karena berada di negara lain, maka kami melakukan pengecekan dengan sangat hati-hati. Kami masih menunggu Itu jadi mohon tidak mengambil kesimpulan sendiri sendiri tidak kemudian berpolemik ada kejadian seperti ini," tegas Arief.
Dalam pernyataan penutup pada konferensi pers tersebut, Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari, mengatakan hasil investigasi tentang temuan surat suara yang tercoblos di Malaysia akan disampaikan akhir pekan ini. Menurutnya, hasil investigasi ini harus selesai sebelum pencoblosan Pemilu 2019 di Malaysia.
"Menjawab tadi kalau saat dilakukan klarifikasi, kemudian kapan batas waktunya targetnya? Karena pemungutam suara yang di TPS luar negeri (TPSLN) itu pada 14 April, maka sebelum itu sebisa mungkin sudah ada sikap dari KPU dan Bawaslu," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, 14 April jatuh pada hari Ahad atau akhir pekan ini. Hasyim menegaskan, setidaknya pada Sabtu (13/11) sudah ada titik terang dari peristiwa yang terjadi di Selangor ini.
"Maka kemudian temuan-temuan ini sampai dengan hasil akhirnya kesimpulannya apa lalu nanti teman-teman Bawaslu rekomendasinya apa, sebisa mungkin sebelum 14 April atau maksimal 13 April itu sudah ada sikap dari KPU dan Bawaslu tentang peristiwa ini atau situasi ini," tambah Hasyim.
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai NasDem menyatakan tidak mengetahui dan bertanggungjawab soal dugaan surat suara Pileg 2019 dua calegnya, Davin Kirana dan Ahmad di Selangor dan Kuala Lumpur, Malaysia sudah tercoblos. Selain surat suara Pilpres 2019 juga sudah tercoblos untuk pasangan nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf.
Anggota Dewan Pakar NasDem Teuku Taufiqulhadi mengklaim partainya dan TKN Jokowi-Ma'ruf tidak melakukan politik kotor seperti itu. "Kami menegaskan bahwa TKN dan partai NasDem tidak mengetahui itu dan tidak bertanggungjawab sama sekali. Dan kami menolak politik kotor seperti itu," ujar Taufiqulhadi dalam pesan singkat, Kamis (11/4). Taufiqulhadi mengaku pihaknya menyesalkan dengan tudingan bahwa pelaku yang mencoblos surat suara tersebut merupakan bagian dari NasDem. Terlebih, ia juga menyesalkan tudingan bahwa Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana yang merupakan orang tua Davin diseret dalam dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Terkait dengan hal itu, Taufiqulhadi meminta Badan Pengawas Pemilu untuk menyelidiki dan menangkap pelaku yang mencoblos suarat suara tersebut. Sebab, ia mengklaim nama baik NasDem terganggu jika pelaku tidak berhasil segera ditangkap.
"Dan kesannya akan tidak adil terhadap kami," ujarnya.
Di sisi lain, Taufiqulhadi menyampaikan tuduhan NasDem sebagai pihak yang bertanggungjawab atas surat suara tercoblos tersebut merupakan kejahatan serius. Terlebih, ia menyampaikan ada pihak yang sebelumnya pernah menyampaikan pemungutan suara di Malaysia telah dikondisikan sejak jauh hari.
"Tapi tuduhan-tuduhan seperti ini bukan sekali ini saja. Bahkan ada yang lebih dahsyat dengan mengabarkan tiga kontainer kertas suara telah dicoblos, sehingga semua heboh. Ternyata itu hoaks," ujar Taufiqulhadi. Lebih dari itu, ia mengingatkan semua pihak tidak mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan pihak lain sebelum ada bukti.
"Kami meminta KPU dan Bawaslu untuk dengan cepat menangani hal ini agar kami tidak dirugikan," ujarnya. (osc) sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190411200510-32-385535/surat-suara-tercoblos-di-malaysia-nasdem-bantah-main-kotor
Buntut Surat Suara, TKN Laporkan Ketua Panwaslu Kuala Lumpur
CNN Indonesia | Jumat, 12/04/2019 20:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Bidang Advokasi dan Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, melaporkan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kuala Lumpur, Malaysia, Yazza Azzahra Ulyana ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
Pelaporan itu menyusul kasus surat suara beberapa caleg dan paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin, di Pemilu 2019 tercoblos di Malaysia.
Ade menilai Yazza telah melakukan pelanggaran kode etik ketika menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu.
"Karena kami duga dia telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu," kata Ade saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (12/4)
Ade menyatakan bahwa Yazza diduga tak memiliki sikap yang independen dan imparsial ketika menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu di luar negeri.
Anggota KPU Hasyim Asy'ari menyebut pihaknya dan Bawaslu masih akan menginvestigasi kasus surat suara tercoblos hingga 14 April. (CNN Indonesia/Ciputri Hutabarat)
Salah satunya, kata Ade, pernyataan Yazza saat diwawancarai sebuah televisi swasta di Indonesia telah membuat gaduh di tengah masyarakat.
"Seharusnya posisi dia sebagai penyelenggara pemilu apalagi ketua Panwaslu seharusnya terlebih dahulu melakukan investigasi terhadap persoalan atau peristiwa yang ada. Jangan terburu-buru menyatakan ini sebuah kesalahan dan kesengajaan yang dia sendiri belum tahu dan tak lihat peristiwanya," kata dia.
Melihat kejadian tersebut, Ade menilai kubu 01 merasa dirugikan. Sebab, kata dia, isu yang berkembang adalah tim sukses Jokowi-Ma'ruf telah melakukan kecurangan.
"Kami dari TKN tidak pernah atau niat punya kecurangan dalam bentuk apapun. Kita mendorong semua pihak baik itu Bawaslu, KPU, kepolisian untuk memproses hal ini," kata dia.
Lebih lanjut, Ade meminta kepada semua pihak yang berwajib untuk menindaklanjuti hal tersebut. Ia meminta pihak Bawaslu, KPU dan Kepolisian untuk melakukan investigasi dan memproses tindakan tersebut.
"Kita ketahui bersama orang dalam video itu apakah benar itu mereka melakukan itu ada yg suruh atau bagaimana? Silakan diproses. Tapi lakukan investigasi dulu secara benar dan adil,"
Ilustrasi surat suara. (CNN Indonesia/Safir Makki)
"Sekarang pertanyaan dimana tugasnya Panwaslu luar negeri itu? Artinya dimana bentuk pengawasan mereka? Ini bisa jadi pertanyaan juga. Apalagi dia bilang itu kunci gemboknya asli. Panwaslu kan bisa mengetahui," tambahnya.
Ade menilai Yazza diduga melanggar peraturan DKPP Nomor 2/2017 Pasal 6 ayat 2 huruf a dan Pasal 8 huruf c dan d, Pasal 6 ayat 2. Ia mengaku membawa bukti-bukti berupa video Yazza yang sedang berdialog di televisi swasta dan media online.
(rzr/arh)
KPU dan Bawaslu Gagal Lihat Surat Suara yang Sudah Tercoblos di Malaysia
Bangunan tempat surat-surat suara itu disimpan dipagari dengan police line.
Suara.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari dan Ilham Saputra serta anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo gagal melihat barang bukti surat suara yang kabarnya sudah tercoblos di Jalan Seksyen 2/11 Kajang, Selangor, Malaysia.
Rombongan yang berangkat bersama-sama dari KBRI Kuala Lumpur tersebut tidak berhasil melihat karung-karung surat suara di lantai dua karena lokasi rumah tempat menyimpan surat suara diberi garis batas polisi atau police line dan pintu ditutup.
"Tempatnya diberi police line. Kami bicara dengan polisi yang jaga tidak diberi akses masuk. Pada intinya kami sudah berupaya melakukan verifikasi dan klarifikasi. Karena belum diberi akses kami tidak bisa masuk dan belum bisa memberi penilaian apapun," kata Hasyim Asy'ari ketika ditemui usai bertemu dengan Dubes Rusdi Kirana, Jumat (12/4/2019)
Sementara itu, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan sebenarnya data awal Bawaslu sudah dimiliki berupa hasil pengawasan di lapangan ketika terjadi peristiwa penggerebekan. Tetapi pihaknya perlu memastikan kembali karena ada beberapa hal yang belum terang.
"Informasinya ada tiga jenis tas yakni hitam, putih, dan coklat. Kita mau lihat isinya. Kedua, apakah isinya memang surat suara pos yang diproduksi KPU? Ini akan menjadi fakta penting bagi kami penyelenggara apa yang harus dilakukan dengan adanya peristiwa ini. Kita harus menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu," kata Ratna.
Dia mengatakan PPLN Kuala Lumpur juga tidak berada di lokasi saat peristiwa tersebut.
"Nanti kita diskusikan dengan KPU karena setiap keputusan harus ada argumentasi. Penundaan pemilu kalau dilanjutkan bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik. Terhadap proses lain silakan berjalan dan tidak ada masalah. Proses lain yang jalan sudah sesuai aturan," katanya.
Sebelumnya diberitakan bahwa ditemukan surat suara yang kabarnya sudah dicoblos di Selangor, Malaysia. Yang dicoblos adalah pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 dan calon anggota DPR RI Davin Kirana dan Ahmad dari Partai Nasdem. [Antara]
Toko kosong yang menyimpan surat suara Pemilu 2019 yang diduga sudah dicoblos diberi garis polisi di Jalan Seksyen 2/11 Kajang Selangor, Malaysia, Jumat 12/4/2019).
Foto: Antara/Rafiuddin Abdul Rahman
Surat Suara Tercoblos: Bukan Hoaks,
Tetapi Dianggap "Sampah"
Senin 15 Apr 2019 05:34 WIB
Red: Andri Sauban
Komisioner KPU RI Ilham Saputra menyatakan surat suara yang diduga tercoblos di Selangor, Malaysia, sudah dianggap sebagai sampah. Alasannya, belum bisa dipastikan keasliannya mengingat KPU tidak diberikan akses oleh polisi setempat untuk memeriksa temuan surat suara itu
"Kami tidak menghitung yang (surat suara) ditemukan itu, dianggap sampah saja," kata Ilham Saputra ditemui di kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (14/4).
Ilham mengakui, hingga kini KPU tak mendapatkan akses dari Polisi Diraja Malaysia (PDRM) untuk mengecek langsung surat suara yang tercoblos itu. Alasan itulah yang membuat KPU memutuskan untuk tidak menghitung surat suara tercoblos di Malaysia
Tidak dihitungnya surat suara yang diduga tercoblos itu, lanjut dia, tidak akan mempengaruhi ketersediaan surat suara khususnya untuk metode pemungutan lewat pos. "Jadi jangan digeneralisasi terjadi di Malaysia, ini hanya terjadi di Kuala Lumpur, itu harus dipahami. Jadi yang pos sudah ada," katanya.
"Saya sudah melihat, kotak suara pos sudah disusun ada 500 per kotak dan semuanya ini ditaruh di kotak karena setiap masuk disortir dan dimasukkan ke kotak amplopnya ya, DPR dan presiden," katanya, menambahkan.
Ia juga menerangkan, berdasarkan keterangan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di sana, lokasi penemuan surat suara tercoblos itu bukanlah tempat resmi penyimpanan surat suara. PPLN hanya menaruh gudang di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL).
"PPLN katanya hanya menaruh gudang di KBRI dan SIKL jadi nggak ada gudang lain selain KBRI dan SIKL," jelasnya.
Sebelumnya, KPU mengutus dua komisionernya yakni Ilham Saputra dan Hasyim Asy'ari untuk melakukan klarifikasi kepada PPLN setempat dan menyelidiki keaslian surat suara diduga tercoblos itu. Namun, kedua komisioner itu tidak diberikan akses oleh kepolisian setempat dan KPU memaklumi hal tersebut karena merupakan wilayah yuridiksi Malaysia.
"Kami tidak dapat akses, sampai sekarang juga tidak dapat akses surat suara itu oleh polisi Diraja Malaysia. Kami anggap (surat suara) itu tidak dihitung," ucap Hasyim.
KPU, kata dia, juga sedang mengupayakan kepada Kementerian Luar Negeri RI agar mendapatkan akses memeriksa surat suara diduga tercoblos itu, karena proses tersebut berada pada level antarpemerintah. Kelompok Kerja PPLN menyebutkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Malaysia cukup banyak yakni mencapai sekitar 550 ribu pemilih.
Pemungutan suara di Malaysia dilaksanakan pada Ahad (14/4). TPS tersebar yang tersebar di lima titik PPLN yakni Johor Baru, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuching dan Penang.
Diminta terbuka
KPU dan Bawaslu RI diminta menyampaikan informasi yang jelas dan terukur soal surat suara diduga tercoblos di Kuala Lumpur, Malaysia. Diketahui, tim gabungan dari Bawaslu, KPU, dan Polri tengah melakukan investigasi di Malaysia.
"Yang akan disampaikan kepada masyarakat haruslah informasi yang terukur dan jelas, jangan kemudian informasi yang masih prematur sudah disampaikan kepada publik," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, Ahad (14/4).
Ia menekankan, semua hasil klarifikasi dan investigasi KPU-Bawaslu di Malaysia harus disampaikan secara terbuka dan akuntabel, tetapi yang disampaikan pada masyarakat semestinya informasi yang valid. Selain itu, menurut Titi, jumlah surat suara yang didistribusikan ke Malaysia dan peruntukannya di setiap TPS sudah diatur sehingga semestinya tidak sulit untuk mengetahui ada penyalahgunaan atau tidak.
"Sebenarnya tidak sulit bagi KPU dan Bawaslu untuk menelusuri pergerakan surat suara karena surat suara itu jelas mau dikirim ke mana, siapa penerimanya dan apa namanya, dia berada di mana," tutur Titi.
Titi berpendapat, informasi penting yang perlu disampaikan KPU adalah ketika distribusi surat suara dicek, surat suara tercoblos itu untuk TPS yang akan menggelar pemungutan hari ini, kotak suara keliling (KSK) atau pos. Apabila diketahui distribusi surat suara semestinya untuk KSK dan pos, ujar Titi, berarti terdapat kecenderungan penyimpangan di dalam praktek distribusi.
Ke depan, ia berharap setiap perkembangan dalam proses penelusuran sebagai tindak lanjut dan investigasi oleh KPU dan Bawaslu disampaikan terbuka kepada publik untuk mencegah spekulasi berkembang liar. Soal pemungutan suara di Malaysia hari ini, menurut Titi, masyarakat dapat ikut memantau dan mengawasi jalannya pemungutan suara untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja, pekan lalu mengatakan, temuan surat suara yang tercoblos di Malaysia bukan merupakan informasi hoaks. Meski demikian, Bawaslu tetap akan meneliti lebih lanjut temuan di Selangor, Malaysia tersebut. Bawaslu juga menyelidiki apakah surat suara itu asli atau bukan.
"Dari perbincangan yang ada ini dan laporan yang ada ini bukan hoaks, tapi kanharus diteliti surat suaranya asli atau tidak, apakah memang surat suara dari KPU atau bukan, kemudian di mana kejadiannya. Kan ada beberapa video, ada yang lagi nyoblos, itu dari pengawas yang sama atau tidak atau yang berbeda harus diteliti lagi," jelas Bagja ketika dihubungi, Kamis (11/4) sore.
Anggota KPU Hasyim Asy'ari menyebut pihaknya dan Bawaslu masih akan menginvestigasi kasus surat suara tercoblos hingga 14 April. (
Ilustrasi surat suara. (
