Try Sutrisno : Anak PKI Masuk Akmil
Tim VIVA » Sabtu, 23 September 2017 | 00:35
VIVA.co.id – Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal (Pur) Try Sutrisno agar mewaspadai anak cucu dari keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mau masuk pendidikan Akademi Militer.
"Sekarang tidak mustahil anak cucu PKI akan masuk ke Akmil. Itu sasaran strategis jangka panjang," kata Try Sutrisno di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 22 September 2017.
Untuk itu, Try meminta kepada jajarannya agar lebih memperhatikan orang-orang yang akan menempuh pendidikan Akmil, Akademi Ilmu Kepolisian, mapun di Angkatan Udara dan Angkatan Laut. "Untuk betul-beul tahu manusia merah putih atau tidak," katanya.
Maka, Try mengimbau kepada prajurit TNI agar mewaspadai terhadap organisasi PKI di Tanah Air. "Intinya kewaspadaan kepada PKI harus tetap karena ideiologi predator Pancasila itu banyak," ujarnya.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah menginstruksikan jajarannya agar waspada bagi mereka yang akan memasuki pendidikan di Akmil.
"TNI selalu waspada bagi yang masuk TNI karena ini sudah keputusan, tetapi kami tahu itu siapa saja. Tidak menutup kemungkinan kami, tidak semua datanya kami tahu. Tetapi diterima," ujar Gatot.
=====
Kivlan Zen Dengar Kabar Lagu Genjer-genjer Dinyanyikan di Kantor LBH
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen menilai Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) perlu dibubarkan layaknya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Pasalnya, Kivlan menilai YLBHI kerap melakukan kegiatan yang terkait dengan paham komunis, salah satunya kegiatan seminar pada Sabtu (17/9/2017) dan Minggu (18/9/2017).
Tudingan Kivlan ini sebelumnya sudah dibantah pihak YLBHI yang membantah bahwa hanya ada acara pagelaran seni dan tak ada sama sekali penyebaran paham komunis.
"Bukan sekali dua kali, mereka melakukan itu berkali-kali. Dengan demikian LBH (YLBHI) perlu dibubarkan seperti HTI," ujar Kivlan saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2017).
Menurut Kivlan, dirinya mendapatkan informasi bahwa kegiatan seminar pelurusan sejarah peristiwa 1965 di YLBHI bertujuan untuk meminta pemerintah mencabut Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pihak YLBHI sebelumnya membatalkan seminar tersebut karena menimbulkan polemik. Namun, Kivlan tidak mempercayai hal tersebut.
"Ujung-ujungnya ke sana melihat jadwal dan data yang saya terima melalui online dan sudah kelihatan ada rapatnya di sana dan ada orang saya di dalam yang ikut memberitahukan rapatnya tetap jalan, seminar tetap jalan. Saya tahu berjalan, jadi saya tahu walaupun sudah ditutup," tuturnya.
Selain itu, Kivlan juga mengaku dirinya mendengar adanya kegiatan pagelaran seni dan budaya di kantor YLBHI pada Minggu (18/9/2017).
Menurut Kivlan, acara tersebut bertujuan sebagai penegasan bahwa PKI tidak bersalah dan Pemerintahan Presiden Soeharto serta tentara bertanggungjawab atas peristiwa yang terjadi di tahun 1965.
Bahkan, kata Kivlan, dia mendapat informasi adanya seseorang mengenakan baju bergambar palu dan arit (lambang PKI) keluar dari kantor YLBHI
"Mereka tidak seminar, tapi pas pentas seni dan menyataan PKI tidak salah, yang salah Orde Baru, yang salah pemerintah Soeharto, yang salah adalah tentara, mereka benar menyatakan PKI tak salah dan harus dihidupkan lagi. Berarti mereka sudah melanggar hukum. Kalau melanggar hukum berarti bisa kita bilang LBH membangkang," ucapnya.
"Waktu saya dengar ada yang keluar pakai lambang palu arit dari kantor LBH. Ada lagu-lagu Genjer-Genjer yang dinyanyikan Genjer-Genjer. Itu lagu perangnya PKI ketika menyerang. Itu yang saya dengar," kata Kivlan.
Sebelumnya, ratusan orang tanpa atribut mengepung kantor YLBHI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu malam hingga Senin dini hari.
Mereka menggelar unjuk rasa di depan Kantor dan meminta pihak YLBHI menghentikan acara yang digelar di dalam gedung sejak sore. Mereka menuding acara tersebut merupakan sebuah diskusi soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Namun, tudingan itu dibantah oleh Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur. Ia mengatakan, pihaknya menggelar acara bertajuk "Asik Asik Aksi" yang isinya adalah ramgkaian pagelaran seni dan budaya, di antaranya seni musik, pembacaan puisi, dan pemutaran film.
Acara itu digelar sebagai keprihatinan atas batalnya acara seminar terkait peristiwa 1965 yang sedianya digelar di hari sebelumnya lantaran adanya desakan massa. Isnur juga mengatakan bahwa aparat kepolisian ikut mengawasi dari awal hingga akhir acara.
Selain itu ,mereka juga mengetahui materi dan rangkaian acara. Sebab, acara tersebut sudah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian sebagaimana YLBHI ingin mengadakan acara pada Sabtu. (Kristian Erdianto)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Kivlan ZenSebut YLBHI layak Dibubarkan Seperti HTI
=======
Buya Syafii: PKI Itu Isu Murahan
VIVA.co.id – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif atau akrab disapa Buya Syafi'i menilai isu kebangkitan PKI tidak relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Buya menyebut paham komunis sebagai ideologi PKI tak laku lagi di belahan dunia mana pun.
 |
Mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.
|
"PKI itu isu murahan. Itu sudah lampau semua, tahun 65 itu komunis Kuba Vietnam masih kuat. Komunis ini tidak laku kok, karena dia antikemanusiaan. Apa saja yang antikemanusiaan itu tidak akan bertahan lama," kata Buya dalam acara ILC tvOne, Selasa 19 September 2017.
Buya Syafii mengaku heran kenapa isu PKI bangkit terus diributkan setiap tahunnya pada bulan September. Padahal ada isu lain yang lebih penting seperti korupsi, ancaman perpecahan bangsa, kemiskinan, dan juga narkoba.
"Banyak ancaman lain yang lebih penting dari PKI, korupsi, narkoba, ketimpangan sosial. Tapi kenapa setiap tahun isu PKI ramai terus," ujarnya.
Buya menduga isu PKI terus didengungkan untuk kepentingan pragmatisme politik semata. Ia mengambil contoh anak dari para tokoh yang terlibat langsung dalam tragedi 1965 itu yang sekarang sudah akur dan tak membahas peristiwa masa lalu itu.
"Anak DI Panjaitan dan anak Nyoto saja sudah bersahabat. Masa kita berantem terus," kata dia. (one)
Terkait;
========
TAK BISA HADIR
Kivlan Zen Puji Aksi Kepung LBH, Ini Alasannya
Senin, 18 September 2017 - 21:00 WIB
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dugaan kebangkitan PKI dan komunis di Indonesia mencuat terkait acara yang digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Ahad (17/9/2017) malan. Akibatnya, massa menggeruduk acara tersebut. |
| Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen. (JPG) |
Massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Antikomunis rupanya sudah menggelar rapat pada Jumat (18/9/2017). Rapat itu juga mengundang Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen. Saat dikonfirmasi, Kivlan membenarkan adanya ajakan tersebut.
Akan tetapi, dirinya mengaku tidak bisa hadir karena sedang berada di luar kota.
"Saya di luar kota, termasuk acara yang di depan LBH (pada Ahad [17/9/2017]). Kalau mau saya bisa saja datang, tapi saya tidak hadir," katanya kepada JawaPos.com, Senin (18/9/2017).
Diakuinya, dirinya senang dengan yang dilakukan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Antikomunis tersebut. Sebab, kata dia lagi, mereka tidak ingin PKI bangkit lagi di Indonesia.
"Saya simpatik dengan mereka berjuang untuk Pancasila dan NKRI," ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Komunis, Rahmad Himran membenarkan pihaknya mengundang Kivlan Zen.
"Iya benar," ucapnya.
Dari agenda yang didapatkan oleh JawaPos.com, ada ajakan mengundang para pimpinan ormas Islam/OKP/OKPI/BEM dan antivis anti komunis untuk dapat menghadiri konsolidasi dan rapat teklap aksi, yang akan dilaksanakan pada Jumat 15 September 2017, di Jalan Menteng Raya nomor 58 Jakarta Pusat.
Konsolidasi dan rapat teknis tersebut juga mengundang Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen. Agenda tersebut juga dituliskan "Masikah mau berdiam saja dengan kembangkitan Mereka??? Ingat dan jangan lupa apa yang telah mereka, lakukan pada tahun 48 dan 65". (cr2)
Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Read more: http://riaupos.co/162157-berita-kivlan-zen-puji-aksi-kepung-lbh-ini-alasannya.html#ixzz4t2wkIoQp
========
Polisi dan ormas cegah Seminar 1965 di LBH Jakarta
 |
| DOKUMENTASI FORUM 65 |
Seminar 'Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66' di LBH Jakarta, pada Sabtu (16/09), ditunda setelah kepolisian dan sejumlah anggota organisasi masyarakat mencegah acara berlangsung.
Acara tersebut, menurut Yunita dari LBH Jakarta, rencananya diikuti akademisi, pejabat pemerintah, dan beberapa korban peristiwa 1965-1966. Secara keseluruhan, peserta seminar berjumlah kurang dari 50 orang.
Akan tetapi, Kapolsek Menteng Ajun Komisaris Besar Ronald Purba berkeras acara dihentikan karena "tidak ada izin". Adapun di luar gedung LBH Jakarta tampak massa berorasi menuntut seminar dibubarkan seraya mengusung poster bertulis 'Anti PKI' dan 'Awas PKI Bangkit'.
Kepada BBC Indonesia, Yunita mengaku pihaknya memang tidak mengantongi surat pemberitahuan dan surat izin keramaian dari polisi "karena acara seminar diselenggarakan di ruang tertutup dan diikuti kurang dari 50 orang".
DOKUMENTASI FORUM 65Izin keramaian
Dikutip dari laman resmi Polri, surat izin keramaian harus dibuat apabila ada kegiatan yang mendatangkan 300-500 orang hingga lebih dari 1.000 orang.
Adapun surat pemberitahuan wajib disampaikan ke pihak kepolisian apabila suatu pihak hendak menggelar aksi demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas di muka umum.
"Kami mengecam tindakan polisi karena kalau memang demi ketertiban dan keamanan, kegiatan kami tidak bertentangan. Ini kan sekadar diskusi akademis. Justru orang-orang yang mengancam melakukan kekerasan seharusnya ditindak," kata Yunita mengacu kepada massa di luar LBH Jakarta yang menuntut seminar dibubarkan.
"Jangan sampai ketika kita tidak menyukai sesuatu, kita mengerahkan massa dan menebar fitnah. Yang saya takutkan, kita tak lagi bersandar pada hukum, tapi kepada massa, kekerasan, dan fitnah," tambahnya.
Sementara itu, di antara massa yang menuntut seminar dibubarkan terdapat sejumlah orang yang memakai atribut Gerakan Pemuda Ansor, organisasi yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama. Soal keterlibatan orang-orang itu, Ketua GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan mereka telah berjalan "di luar koordinasi".
"Kami akan mengeluarkan peringatan keras kepada mereka. Sebab posisi GP Ansor tidak mendukung maupun tidak menolak acara Seminar 1965 di LBH Jakarta. Silakan saja, wong namanya diskusi," ujar pria yang akrab disapa dengan sebutan Gus Yaqut itu kepada BBC Indonesia.
Menurutnya GP Ansor punya tafsir sendiri atas peristiwa seputar 1965-1966. "Ada fakta yang harus diungkap, kami setuju. Tapi bahwa ada fakta kyai-kyai NU yang dibantai pada waktu itu, harus diungkap dong," jelasnya.
- Korban peristiwa 1965 terima anugerah HAM di Korsel
- Kasus-kasus orang hilang tak akan terpecahkan dan justru akan dipeti-eskan?
- Dari ‘maaf ke PKI’ hingga ‘pribumisasi Islam’, lima hal menarik tentang Gus Dur
DAUNJATI
Selama beberapa tahun terakhir, pembubaran diskusi terjadi di berbagai tempat di Indonesia.
Pada Mei 2016, sekelompok massa beratribut Front Pembela Islam mendatangi kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, menuntut pembubaran 'Sekolah Marx,' sebuah program pendalaman seni melalui filsafat Karl Marx, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Daunjati.
Satu bulan sebelumnya, aparat kepolisian bersama sejumlah organisasi massa yang mengatasnamakan Islam membubarkan acara Lady Fast 2016 di ruang komunitas seni Survive Garage, Bugisan, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
=====
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kantor LBH Jakarta mengalami kerusakan akibat adanya aksi anarkistis sejumlah massa dari gabungan ormas yang ada dari Ahad (17/9/2017) hingga Senin (18/9/2017) dinihari.
Insiden itu terjadi karena massa yang merupakan anti-PKI itu menolak adanya Seminar 65 di LBH. Akan tetapi, ternyata massa tak hanya mengambuk di LBH, kantor Komnas HAM juga nyaris digeruduk massa. Itu karena sebagian korban sempat dievakuasi ke kantor Komnas HAM.
"Sekitar jam tiga pagi polisi melakukan evakuasi. Terima kasih ke Komnas Perempuan dan Komnas HAM yang sudah menerima sebagian evakuasi. Itu pun diikuti, setelah dievakuasi sekitar 50 sampai 100 orang, juga ingin menyerang Komnas HAM,” ujar Ketua YLBHI bidang advokasi Muhammad Isnur di Jakarta, Senin (18/9/2017).
Dia mengatakan, saat itu, massa berteriak dan mengancam masuk ke dalam.
“Untungnya kepolisian mengusirnya,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komnas Perempuan Azriana menuturkan yang dievakuasi rata-rata adalah para lansia penyintas peristiwa 1965.
"Beberapa motor bolak-balik, ada beberapa di ruang pengaduan HAM. Saya tadi malam koordinasi terus untuk memastikan jangan sampai sasaran ke sini,” sebutnya.
Azriana juga meminta agar para lansia tersebut jangan dicap PKI karena, menurutnya, mereka adalah bagian dari korban.
"Yang dituduhkan kemarin ada rapat PKI, tapi kan tidak ada. Ini korban-korban peristiwa 1965. Yang punya kaitan dengan mereka karena jadi korban ada isu PKI. Ini orang masyarakat sipil yang tidak ada hubungan dengan PKI,” tandasnya. (elf)
Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Read more: http://riaupos.co/162154-berita-massa-anti-pki-nyaris-geruduk-komnas-ham.html#ixzz4t2zWGmOn
=====
TERKAIT SEMINAR PERISTIWA 65
Massa Anti PKI Nyaris Geruduk Komnas HAM
Senin, 18 September 2017 - 20:30 WIB
Insiden itu terjadi karena massa yang merupakan anti-PKI itu menolak adanya Seminar 65 di LBH. Akan tetapi, ternyata massa tak hanya mengambuk di LBH, kantor Komnas HAM juga nyaris digeruduk massa. Itu karena sebagian korban sempat dievakuasi ke kantor Komnas HAM.
"Sekitar jam tiga pagi polisi melakukan evakuasi. Terima kasih ke Komnas Perempuan dan Komnas HAM yang sudah menerima sebagian evakuasi. Itu pun diikuti, setelah dievakuasi sekitar 50 sampai 100 orang, juga ingin menyerang Komnas HAM,” ujar Ketua YLBHI bidang advokasi Muhammad Isnur di Jakarta, Senin (18/9/2017).
Dia mengatakan, saat itu, massa berteriak dan mengancam masuk ke dalam.
“Untungnya kepolisian mengusirnya,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komnas Perempuan Azriana menuturkan yang dievakuasi rata-rata adalah para lansia penyintas peristiwa 1965.
"Beberapa motor bolak-balik, ada beberapa di ruang pengaduan HAM. Saya tadi malam koordinasi terus untuk memastikan jangan sampai sasaran ke sini,” sebutnya.
Azriana juga meminta agar para lansia tersebut jangan dicap PKI karena, menurutnya, mereka adalah bagian dari korban.
"Yang dituduhkan kemarin ada rapat PKI, tapi kan tidak ada. Ini korban-korban peristiwa 1965. Yang punya kaitan dengan mereka karena jadi korban ada isu PKI. Ini orang masyarakat sipil yang tidak ada hubungan dengan PKI,” tandasnya. (elf)
Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
Read more: http://riaupos.co/162154-berita-massa-anti-pki-nyaris-geruduk-komnas-ham.html#ixzz4t2zWGmOn
=====
Dari ‘maaf ke PKI’ hingga ‘pribumisasi Islam’, lima hal menarik tentang Gus Dur
GETTY IMAGES
Tanggal 7 September ini, 77 tahun lalu, merupakan hari kelahiran presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab disapa Gus Dur.
Semasa hidupnya tokoh Nahdlatul Ulama tersebut dikenal sebagai seorang yang blak-blakan dan tidak jarang kontroversial. Berikut adalah sejumlah hal menarik tentang Gus Dur.
Ikon pluralisme dan kebebasan beragama
Meski sudah hadir di Indonesia sejak ratusan tahun, baru pada tahun 2000 lah, ketika Gus Dur menjadi presiden, agama Kong Hu Cu diakui sebagai salah satu agama resmi Indonesia.
Dengan mencabut Instruksi Presiden yang melarang kegiatan terbuka tradisi Tionghoa, berbagai budaya dan aktivitas keagamaan Kong Hu Cu pun bebas diselenggarakan di tanah air.
Presiden keempat Indonesia ini pun menjadikan tahun baru Cina sebagai hari libur nasional.
Lebih dari sekadar urusan pengakuan agama dan kebudayaan Cina Indonseia, pluralisme yang disuarakan oleh Gus Dur menjangkau jauh lebih luas lagi, kata cendikiawan Lies Marcoes.
Kepada BBC Indonesia, Lies Marcoes menceritakan pengalaman pribadinya melihat bagaimana Gus Dur 'mendukung kebebasan beragama'.
"Waktu itu sekolah Katolik Sang Timur di Kebayoran lama, ditutup oleh sekelompok warga dengan tuduhan macam-macam... (Di sekolah) dituduh di sana ada rumah ibadah, padahal izinnya untuk sekolah. Gus Dur pun langsung datang sendiri ke sana berdialog dengan warga Muslim yang menolak," cerita Lies Marcoes.
Lies memaparkan bahwa Gus Dur membujuk warga dengan mengungkapkan bagaimana pentingnya pendidikan bagi manusia. "Jalan ke sekolah yang sebelumnya ditutup oleh warga kampung pun kemudian dibuka".
Lies juga menyebut Gus Dur adalah tokoh yang selalu membela hak beragama bagi warga Ahmadiyah dan Syiah.
Kontroversi soal komunisme dan Israel
Berbagai kontroversi kerap muncul ketika Gus Dur menjabat presiden hampir dua dekade yang lalu.
Salah satunya terjadi pada tahun 2000, ketika dia berencana mencabut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Nomor XXV Tahun 1966, khususnya tentang Larangan Penyebaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
Gus Dur juga membuat geger ketika menyatakan permintaan maaf kepada korban peristiwa 1965.
Selain itu, Gus Dur juga mengemukakan rencana untuk menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Israel.
"Israel percaya pada Tuhan. Jika pada negara yang tak bertuhan seperti Rusia dan Cina saja kita menjalin hubungan diplomatik, mengapa dengan Israel tidak?" kata Gus Dur dalam sebuah wawancara.
Kedua idenya itu memang ditentang sebagian masyarakat Indonesia, yang menurut cendekiatan Muslim Akhmad Sahal mencerminkan gaya pemikiran Gus Dur yang berbeda dengan kebanyakan orang.
"Gus Dur itu tidak senang dengan kemapanan. Sesuatu kalau nggak bergerak itu harus dikejutkan," ungkap Sahal.
Soal komunisme, pencabutan TAP MPRS menurut Sahal lebih ditujukan Gus Dur untuk paham Komunisme. "Komunisme kan boleh dipelajari, sah-sah saja. Gus Dur tak pernah bilang PKI dibolehkan. TAP MPRS itu dicabut sehingga orang bisa belajar dari komunisme."
Sementara tentang Israel, membuka hubungan diplomatik bukan berarti melegitimasi soal penindasan (Israel) terhadap Palestina.
"Tapi (Gus Dur) ini kan realistis saja. Beberapa negara Arab saja menjalin hubungan (dengan Israel)," pungkas Sahal.
'Pribumisasi Islam = Islam Nusantara'
Pada Muktamar Nadhlatul Ulama ke-33, Agustus 2015 silam, tema 'Islam Nusantara' yang kala itu diangkat, ramai dibicarakan.
"Islam Nusantara disebut sebagai Islam yang khas Indonesia. Kehadiran Islam tidak untuk menantang tradisi yang ada. Sebaliknya, Islam untuk memperkaya dan mengislamkan tradisi yang ada secara bertahap."
Konsep Islam Nusantara tersebut, sebenarnya bisa dilihat berasal dari konsep 'Pribumisasi Islam' yang pertama kali diutarakan Gus Dur.
GETTY IMAGES
"Islam tidak identik dengan Arab". Justru Islam itu diturunkan untuk memenuhi, menjawab, dan meneruskan kebutuhan masyarakat," kata Sahal mengutip Gus Dur.
"Makanya Islam harus menimbang soal kemaslahatan. Dan kemaslahatan itu harus disesuaikan dengan konteks lokalnya," ungkap Sahal yang saat ini sedang menempuh program doktor di Departemen Studi Agama, Universitas Pennsylvania di Amerika Serikat.
Sahal menyebut konsep pribumisasi Islam adalah salah satu ide Gus Dur yang layak, tetapi jarang dieksplorasi.
Menjadi 'pembenaran' tokoh NU untuk politik praktis
Pada tanggal 20 Oktober 1999, Gus Dur, yang telah memimpin Nahdlatul Ulama selama lebih dari 10 tahun, menjadi presiden Indonesia. Inilah untuk pertama kalinya seorang mantan petinggi organisasi Islam menjadi orang nomor satu di Indonesia.
GETTY IMAGES
Lies Marcoes menyebut peristiwa ini menjadi momentum pula bagi 'anak muda NU untuk lebih jauh masuk ke era politik praktis,' namun dalam perspektif yang berbeda.
Lies melihat terjunnya kader-kader NU ke dunia politik ini 'tanpa menggunakan etika seperti Gus Dur'.
"Gus Dur dijadikan pembenaran. Padahal Gus Dur masuk dalam kerangka perjuangan yang cukup jauh (ke depan)."
Dia mencontohkan tidak semua kaum muda di lingkungan NU bisa paham mengapa Gus Dur membela teman-teman Ahmadiyah.
"Yang tolak Ahmadiyah kan sebagiannya pemuda NU. Bukan hanya karena keterbatasan pengetahuan dibandingkan Gus Dur, tetapi juga karena ada kepentingan politik menolak kelompok primordial."
Betapa punm cukum banyak warga NU yang justru tak punya masalah dengan Ahmadyah dan menghormati hak hidup kelompok itu.
Kepada BBC Indonesia, Juni lalu, juru bicara Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Yendra Budiana mengungkapkan bagaimana masjid Al-Hidayah milik jamaah Ahmadiyah di Depok, kerap mendatangkan berbagai penceramah, 'di antaranya tokoh muda Nahdlatul Ulama, Zuhairi Misrawi.'
Inisiator Syariat Islam di Aceh
Yang tampak ganjil bagi seorang tokoh pluralisme dan sikap moderat dalam beragama, Gus Dur justru adalah tokoh yang menawarkan penerapan syariat Islam di Aceh, saat ia menjabat sebagai presiden.
Dalam wawancara dengan BBC Indonesia pada 8 April 2014, meskipun menilai 'ganjil', mantan Gubernur Aceh yang juga merupakan mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Zaini Abdullah, menyatakan 'tawaran Gus Dur tersebut sebagai upaya meredam perlawanan GAM yang saat itu di atas angin'.
DOKUMENTASI
Dalam praktiknya penerapan syariat Islam di Aceh mencakup berbagai hal yang oleh banyak kalangan dipandang melanggar hak-hak sipil dan bahkan bertentangan dengan HAM, membuat berbagai organisasi hak asasi manusia internasional trus menerus bersuara. Misalnya, ketika pasangan gay di Aceh ditangkap dan dihukum cambuk 85 kali, pada 23 Mei lalu. Lembaga Human Rights Watch menyebut hukuman cambuk itu 'melanggar hukum internasional'.
- Pengibaran bendera GAM di Aceh 'sekadar nostalgia'
- Razia celana ketat di Aceh melibatkan polisi militer, 42 orang ditangkap
Gus Dur -menurut Lies Marcoes- kemungkinan tidak menghitung keputusan tersebut bisa dijadikan komoditas politik oleh sekelompok pihak di Aceh karena GAM tidak menggunakan argumentasi agama dalam berjuang.
"Mereka adalah kelompok sekuler pada dasarnya," tambahnya.
Meskipun begitu, Lies menilai, Gus Dur menawarkan Syariat Islam karena, "Dia berpikir isu yang lebih besar, bagaimana menjaga keutuhan Indonesia, karena waktu itu bergaung keinginan referendum Aceh... Tapi ya sekarang (Syariat Islam) digunakan untuk menyatakan Aceh berbeda dari tempat lain. Ini ekses..."
====
Jakarta (SinarPapua.com), – Staf ahli hukum Kementrian Komunikasi dan Informasi Repoblik Indonesa Hendri Subiakto mengatakan, Ikatan Wartawan Online (IWO) merupakan pemegang masa depan pembaca Indonesia. Hal ini diakuainya, rakyat Indonesia telah maju dalam informasi dan komunikasi karena memiliki perangkat Handpon.
“IWO adalah pemegang masa depan pembaca. Orang sekarang cemderung membaca berita lewat HP ketimbang membaca koran,” katanya saat membuka resmi Musyawarah Ikatan Wartawan Online (IWO) Jumat (8/9) di Puri Mega Hotel jalan Pramuka rawasari Jakarta Pusat.
Namun begitu, Subiakto mengeluhkan banyaknya situs yang tidak memiliki latar belakang jurnalis ataupun pendidikan dasar jurnalis telah mendirikan perusahan pers, sehingga menciptakan kegaduhan dan perpecahan antar warga dan tidak segan-segan menyerang pemerintah ataupun lembaga negara lainnya.
“Ada ribuan situs saat ini berada di Indonesia, mereka tidak memiliki pengetahuan jurnalis atau bentuk pelatihan jurnalis namun telah mendirikan perusahan media. Sehingga situs-situs tersebut menyebarkan berita-berita hoax,” tutur Subiakto.
Ketua Umum IWO, Yodhi Yudono mengatakan, IWO disirikan untuk saling menguatkan, saling besinergi untuk membesarkan organisasi dan mempersatukan Indonesia.
“Kita dirikan IWO adalah untuk kesetiakawanan antar wartawan dengan tidak mengejar kekuasaan ataupun jabatan lainnya,”
“Hari ini kita menunjukan bahwa kita kuat sehingga kita membangun keberadapan dengan menjunjung tinggi kemanusiaan,” kata Ketua Umum IWO Yodhi.
“Kita dirikan IWO adalah untuk kesetiakawanan antar wartawan dengan tidak mengejar kekuasaan ataupun jabatan lainnya,”
“Hari ini kita menunjukan bahwa kita kuat sehingga kita membangun keberadapan dengan menjunjung tinggi kemanusiaan,” kata Ketua Umum IWO Yodhi.
Yodhi menambahkan, IWO akan memperjuangkan hak yang sama seperti jurnalis lainnya di Indonesia.
“Mubes dilakukan melengkapi permintaaan yang diminta oleh dewan pers dengan syarat memiliki 15 cabang di kabupaten kota dan memiliki 5000 anggota. IWO saat ini telah berdiri di 31 Provinsi dan 46 di Kabupaten Kota dan kita telah mengalahkan partai politik,” katanya.
Iskandar Sitorus pendiri IWO, mengakui ada 22 orang menjadi pelopor berdirinya IWO tahun 2012 silam dengan penuh tantangan karena sering dihina oleh organisasi kewartawanan lainnya. Namun hari ini IWO membuktikan hasil kerja keras selama 5 tahun dan telah melahirkan IWO di daerah di 31 Provinsi dan 46 Kabupaten Kota.(Red)
====
===
====
Mantan Wapres: Permintaan Maaf ke Korban 65 Berlebihan
VIVA.co.id – Pada Simposium bertema 'Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI (Partai Komunis Indonesia) dan Ideologi Sejenis' di Balai Kartini, Jakarta Selatan, mantan wakil Presiden, Letjen (Purn) Try Sutrisno, menegaskan Pancasila sebagai pedoman hidup dan ideologi masyarakat Indonesia.
Jenderal purnawirawan TNI AD ini mengajak masyarakat untuk memantapkan Pancasila sebagai ideologi dan dasar pandangan hidup, serta mencegah tumbuhnya ideologi lain di Indonesia.
"Hari ini kita akan mengukuhkan kembali Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi. Juga penolakan kita secara tegas terhadap ideologi lain," jelas Try saat menjadi pembicara kunci di simposium itu, Rabu, 1 Mei 2016.
Menurutnya, simposium ini juga penting bagi bangsa dan negara. Terlebih dilakukan pada momen simbolik, memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni.
"Acara ini dilaksanakan di momen simbolik, 71 tahun yang lalu, Bung Karno berpidato soal Pancasila untuk pertama kali," ucap Try.
"Acara ini dilaksanakan di momen simbolik, 71 tahun yang lalu, Bung Karno berpidato soal Pancasila untuk pertama kali," ucap Try.
Try juga berharap pemerintah tetap tegas menolak meminta maaf kepada eks PKI atau keluarganya yang dianggap menjadi korban peristiwa 1965.
"Permintaan maaf itu sebagai sebuah hal yang berlebihan. Aksi sepihak, dulu PKI yang lakukan kok mereka sekarang menyuruh minta maaf. Aksi yang berlangsung di bulan-bulan belakangan ini terasa berlebihan," ujar Try.
Dia pun menganalogikan peristiwa ini dengan mengutip ungkapan Presiden Pertama RI, Soekarno, yang meminta masyarakat untuk memilih dia atau Muso. Try lalu menawarkan peserta simposium untuk memilih Pancasila atau Komunis.
"Kita harus menolaknya dengan tegas, jika pilihannya Pancasila atau komunis, tanpa ragu sedikit pun kita pilih Pancasila. Bung Karno pernah berkata, pilih Soekarno atau Muso?" tanya Try.
Menurut Try, di era reformasi, eks PKI bisa menikmati seluruh haknya, dan keturunan mereka bisa menjadi pemimpin di lembaga tinggi negara.
"Eks PKI telah menikmati seluruh haknya, sipil, politik, dan sosial budaya. Keturunan mereka bahkan jadi pemimpin di lembaga tinggi negara. Pendukung Pancasila heran dengan serangkaian aksi pendukung PKI yang bukan saja menyebarkan literatur dan atribut, juga telah menggugat Tap MPRS di sebuah pengadilan informal di luar negeri, dan mengadakan simposium yang memberikan angin bagi PKI," ujar Try.
====
===
Tidak ada komentar:
Posting Komentar