Peta NKRI Terakhir
| 2.009 Views
Sabang, Aceh, (ANTARA News) - Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hasil pemutakhiran terbaru atau Informasi Geospasial (IG) yang diluncurkan di Tugu Kilometer Nol Indonesia, Gampong (desa) Iboih, Sukakarya, Sabang sudah siap digunakan.
"Peta NKRI termutakhir sudah disebarluaskan atau dipublikasikan ke semua pengguna dan IG sudah bisa digunakan oleh pengguna," kata Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof Dr Hasanuddin di Tugu Kilometer Nol Sabang saat peluncuran Peta NKRI terbaru tersebut, Jumat.
Peluncuran peta NKRI termutakhir dalam rangka pencanangan gerakan menebar sejuta peta untuk negeri dipimpin oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Walikota Sabang Zulkifli H Adam serta unsur Forkompinda se-Kota Sabang.
Kepala BIG menjelaskan, peta NKRI hasil pemutakhiran itu menyajikan tambahan berbagai informasi dan informasi terbaru tersebut setelah melalui pembahasan oleh tim penyusunan peta NKRI.
"Peta NKRI edisi 2017 terdapat pembaharuan yang sangat signifikan terutama terkait batas maritim Indonesia," ujar Prof Hasanuddin.
Kepala BIG juga menyampaikan, pembaharuan peta NKRI meliputi, teritorial yang berlaku antara Indonesia-Singapura di sisi barat dan timur.
Kemudian, perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dengan Filipina sudah disepakati bersama dan sudah diratifikasi.
Pemutakhiran peta NKRI terbaru juga melalui keputusan arbitrase Filipina dan Tiongkok memberikan yurisprudensi hukum internasional bahwa pulau kecil atau karang kecil yang berada di tengah laut tidak bisa menyokong kehidupan manusia tidak memiliki hak ZEE 200 mil laut dan landas kontinen.
"Jadi beberapa pulau kecil milik negara tetangga Indonesia hanya diberikan batas 12 mil laut," sebutnya.
Prof Hasanuddin juga menambahkan, pemerintah Indonesia ingin mempertegas klaim Selat Malaka dengan melakukan simplifikasi klaim garis batas untuk mempermudah penegahan hukum internasional.
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyampaikan, peluncuran peta NKRI di titik Nol Indonesia menjadi pemicu semangat bagi segenap anak bangsa untuk memperkuat kedaulatan negara dari Sabang sampai dengan Merauke.
"Peluncuran peta Indonesia ini amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial," kata pilot Pesawat Engle One itu.
Dia menjelaskan, poin penting dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial adalah kebijakan pemerintah untuk menerbitkan satu peta sebagai gambaran kondisi geospasial negara NKRI.
"Kehadiran peta baru ini sangat membantu penegasan kedaulatan kita atas wilayah NKRI," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Aceh juga menyatakan, kehadiran peta ini tidak sekadar menggambarkan posisi Indonesia dalam lingkaran dunia, tapi sebagai langkah untuk menghadirkan peta yang lebih konkrit tentang geospasial berbagai wilayah Indonesia.
"Peta ini sangat bermanfaat dan dapat dijadikan acuan untuk perencanaan pembangunan agar lebih terarah, akurat dan tepat sasaran," ujar Gubernur Aceh.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2017
=====
Sabtu , 16 September 2017, 17:56 WIB
Perlu Ada Sistem Edukasi Penggunaan Obat
Rep: Singgih Wiryono/ Red: Yudha Manggala P Putra
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listyarti mengatakan, diperlukan sebuah sistem untuk memberikan edukasi terkait penggunaan obat pada masyarakat. Setelah kasus penyalahgunaan obat PCC, lanjut dia, pemerintah harus membuat sebuah sistem agar masyarakat bisa melindungi diri sendiri dari penyalahgunaan obat.
"Jangan seperti memadamkan api, capek kalau begitu tidak ketemu benang merahnya. Tapi dengan suatu sistem, dengan masyarakat yang teredukasi, bisa mencegah penyalahgunaaan obat," ujar dia dalam sebuah acara diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta, Sabtu (16/9).
Retno juga menilai, obat PCC tersebut sengaja disebar oleh kelompok tertentu. Pasalnya, yang disasar dalam peredaran obat PCC adalah generasi muda dan anak-anak Indonesia. Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda.
"Padahal dia kan yang akan menjadi pemegang estafet kepemimpinan kelak. Kalau kita mempunyai generasi muda yang penyakitan, terus pernah mengalami gangguan kejiwaan, rusak ginjal maupun hatinya, kan ini bahaya," kata dia lagi.
Selain menjadi ancaman tongkat estafet kepemimpinan bangsa, lanjut dia, tragedi ini juga menjadi ancaman ekonomi yang cukup besar untuk Indonesia. Jika jumlah korban yang berjatuhan jika tidak dipangkas dan peredaran tidak segera dihentikan, kata dia, akan menjadi beban pembiayaan rehabilitasi dan penyembuhan yang dibiayai negara.
"Kita juga mendapat beban ekonomi negara untuk membiayai, itu menjadi tanggungan negara sebagian besar," ujar dia.
http://www.antaranews.com/tag/127/kasus-korupsi-e-ktp/19
Sabtu , 16 September 2017, 18:18 WIB
Kemenkes Minta Sultra Bentuk Satgas Obat PCC
Red: Ratna Puspita
REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Sulawesi Tenggara (Sultra) segera membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan peredaran tablet Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC) di daerah itu.
"Melihat fenomena yang terhadi di Kendari beberapa hari ini, sudah saatnya pemda segera membentuk satgas PCC. Semua pihak harus terlibat, pemda, BNN, kepolisian dan masyarakat dan harus dikeroyok. Jadi saya minta pemda segera bentuk," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes dr M Subuh, saat menghadiri Rapat Koordinasi Dirjen P2P dan Dirjen Farmalkes bersama jajaran kesehatan dan mitra kerja terkait Provinsi Sultra di Kendari, Sabtu (16/9).
Ia mengatakan fenomena di Kota Kendari terkait penyalahgunaan tablet PCC yang menyebabkan puluhan warga Kota Kendari harus dilarikan ke Rumah sakit menjadi alasan segera bentuk satgas tersebut. "Penanganannya harus dengan membentuk sebuah tim satgas. Jangan sampai ini hanya seperti fenomena gunung es, artinya korban yang tidak tampak di masyarakat masih banyak, tetapi malu melaporkan diri," kata dia.
Menurut dia dengat satgas tersebut, tugasnya sangat jelas yakni mencegah peredaran tablet PCC dan jenis obat lain yang sifatnya ilegal dan membahayakan kesehatan kalau dikonsumsi. "Dengan satgas tersebut akan menjadi sumber informasi terpercaya bagi pemerintah, media dan masyarakat dalam hal jumlah korban, jenis obat yang disalahgunakan serta bagaimana penanganan awal bagi korban," katanya.
Dengan satgas itu, informasi akan terpusat sehingga tidak ada data berbeda-beda antara satu instansi-dengan instansi lain terkait jumlah korban di lapangan ketika ada terjadi kasus atau kejadian luar biasa. "Seperti kita ketahui sejumlah instansi terkait memiliki data jumlah korban yang berbeda seperti Dinkes Sultra 76 orang dan BNN Kota Kendari 80 orang," katanya.
Rakor tersebut dihadiri pula oleh Dirjen Farmalkes Kemenkes RI, Kepala BNN Sultra, kepala BPOM Sultra, Kadis Kesehatan Sultra, BNN Kota Kendari, Kepala Dinkes kabupagten kota se Sultra, Kepala RSUD Bahteramas Sultra, kepala RSUD Kota Kendari, kepala RSJ Kendari.
Sumber : Antara
=============
Hari Kakatua Indonesia
Aktivis yang tergabung dalam Protection of Forest and Fauna (PROFAUNA) Indonesia melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Kakatua Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (16/9/2017). Mereka menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membeli burung Nuri dan Kakatua yang ditangkap dari habitat aslinya di pulau-pulau Sulawesi, Maluku dan Papua. (ANTARA /Dewi Fajriani)
Bursa Motor 2017 Kita lebih menghormati orang miskin yang berani daripada orang kaya yang penakut. K #HumanDesignIndonesia.com #yanab1181
Tidak ada komentar:
Posting Komentar