Senin, 27 Agustus 2018

Penghadangan Nen Warisman akan membuat elektabilitas petahana jeblok.

image_title
Photo :
  • Instagram/@musliminindonesiacerdas
Neno Warisman
VIVA – Aksi massa yang mengadang aktivis #2019GantiPresiden menjadi polemik dan memunculkan perdebatan. Namun, aksi penghadangan ini diprediksi justru akan membuat elektabilitas Joko Widodo sebagai presiden petahana jeblok.
"Bisa saja aksi#2019GantiPresiden akan menurunkan elektabilitas Jokowi. Dan oleh karena itu disetop dan dibubarkan polisi," kata pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin kepada wartawan, Senin malam, 27 Agustus 2018.
Ujang menilai seharusnya tak perlu ada aksi pengadangan di Pekanbaru, Riau dan Surabaya, Jawa Timur. Prinsip negara demokrasi dicederai dengan aksi pengadangan ini. Hal ini menjadi catatan karena gerakan #JokowiDuaPeriode di berbagai daerah tak ada masalah dibiarkan.
"Di saat yang sama kelompok #Jokowiduaperiode dibiarkan. Ini sangat berbahaya bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Begitu juga berbahaya bagi Jokowi karena akan dianggap pemimpin otoriter," jelas Ujang.
Kemudian, ia menyoroti kinerja aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom ke masyarakat. Menurutnya, aparat harus memberikan contoh sifat mengayomi tanpa ada perbedaan. 
" Semua kelompok kepentingan harus dilindungi dan dijaga bahkan harus diayomi oleh polisi. Apapun alasannya," tuturnya.
Deklarasi jargon hashtag #2019GANTIPRESIDEN di kawasan Monas, JakartaFoto: Aksi #2019GantiPresiden
Terkait elektabilitas Jokowi terancam turun, ia menyebut kemungkinan bisa terjadi jelang pemilu. Selama belum ada penetapan capres dan cawapres, ia melihat gerakan #2019GantiPresiden masih sekadar aspirasi dan tak melanggar konstitusi.
"Yang tidak boleh itu mengkudeta presiden. Jika hanya menyampaikan aksi#2019GantiPresiden ya dijamin konstitusi. Asalkan tidak berbuat anarki," ujarnya.
Sebelumnya, Neno Warisman diadang massa pada Sabtu petang, 25 Agustus 2018 saat ingin menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru. Untuk di Pekanbaru, rencananya Neno akan mengikuti aksi deklarasi gerakan ini pada Minggu, 26 Agustus 2018.
Neno pun dipaksa kembali pulang ke Jakarta karena aksi massa yang tak mengizinkan adanya deklarasi #2019GantiPresiden.
Sementara, aktivis lain #2019GantiPresiden, Ahmad Dhani ditolak massa di Surabaya, Jatim, Minggu, 26 Agustus 2018. Bahkan, massa sempat mengepung hotel tempat Dhani menginap.





https: img-o.okeinfo.net content 2018 08 28 337 1942273 bin-minta-maaf-jika-dianggap-bertindak-berlebihan-terhadap-neno-warisman-6xOdwRzteX.jpg
Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto (Foto: M Rizky)

BIN Minta Maaf jika Dianggap Bertindak Berlebihan terhadap Neno Warisman

Muhamad Rizky, Jurnalis · Selasa 28 Agustus 2018 00:07 WIB
JAKARTA - Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto meminta maaf apabila langkah yang diambil Kepala BIN Daerah (Kabinda) Riau Marsekal Pertama (Marsma) TNI Rachman Haryadi, dinilai berlebihan dalam menangani pemulangan aktifis #2019GantiPresiden Neno Warisman di Pekanbaru, Riau.
Wawan mengatakan, dalam mengambil setiap tindakan pihaknya tentu disesuaikan dengan ketentuan dan langkah yang terukur. Namun, dirinya tak memungkiri apabila terjadi kesalahan dikarenakan kondisi fisik di lapangan."Oleh karenanya andai kata ada sesuatu yang dirasa kasar dan sebagainya dalam kondisi capek manusiawi itu bisa terjadi, karena persiapannya itu panjang supaya mencegah ini tidak bentrok, oleh karenanya ya mohon dimaafkan andai kata ada sikap yang dirasa kasar," kata Wawan di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin, (27/8/2018).
 Massa tolak Neno Warisman di Riau
Meski begitu, Wawan menegaskan, langkah yang diambil oleh Kabinda daerah untuk memulangkan Neno Warisman sudah tepat. Menurutnya, hal itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
"Menurut UU 17 Tahun 2011 terbaru Kabinda memang menjadi penanggung jawab terdepan di daerah berbeda dengan sebelum undang-undang itu ya penanggung jawabnya gubernur. Kalau terjadi apa-apa akan keselamatan di wilayah itu Kabinda lah yang pertama kali diminta tanggung jawab," ungkapnya.
 Neno Warisman
Wawan melanjutkan, kondisi tersebut sudah dalam keadaan memaksa sehingga harus turun ke lapangan bersentuhan langsung dengan siapa pun untuk meredam situasi.
"BIN itu anytime bisa terjun di mana pun seperti angin, begitu ada sesuatu bisa dilakukan langsung dalam situasi 'overmacht' (keadaan memaksa) siapa pun bisa setiap kali kita mendekati para orang-orang di lapangan untuk meredakan ketengangan, turunkan tensi," tukasnya.
Seperti diketahui, Neno Warisman menyesalkan pada pihak aparat yang dinilai melakukan persekusi terhadap dirinya dan meminta untuk kembali ke Jakarta. Neno mempertanyakan langkah aparat yang tidak membubarkan masa yang menghadang dirinya masuk ke Riau.(Ari)
https://news.okezone.com/read/2018/08/28/337/1942273/bin-minta-maaf-jika-dianggap-bertindak-berlebihan-terhadap-neno-warisman
image_title
Photo :
  • Instagram/@wokomuchidin
Neno Warisman
https://www.viva.co.id/berita/politik/1068507-detik-detik-neno-warisman-dipaksa-pulang-dari-riau-ke-jakarta
VIVA –  Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengunggah video yang merekam saat Neno Warisman diantar ke bandara untuk meninggalkan Riau dan kembali ke Jakarta.
Melalui akun Twitternya @fadlizon, ia merilis rekaman tersebut pada Sabtu, 25 Agustus 2018, sekitar pukul 08.45 malam. Fadli Zon berpesan agar siapa saja yang mengenal oknum yang memulangkan Neno untuk mencatatnya.
Dalam unggahan video tersebut, Fadli menulis, “Kiriman video terakhir dr Mb Neno yg dipaksa keluar mobil msk pesawat. Klu ada yg kenal oknum2 itu silakan catat.” berikut video yang diunggah Fadli Zon di akun Twitternya saat Neno diusir.


VIVA – Juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Purwanto mengatakan bahwa langkah memulangkan salah satu penggerak gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman di Pekanbaru, Riau pada Sabtu 25 Agustus 2018 lalu sudah tepat. Seperti diketahui, Neno disebut dipulangkan oleh Kepala BIN daerah (Kabinda) saat itu.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, menurut Wawan, kini Kabinda menjadi penanggung jawab untuk keamanan di daerah setelah di UU sebelumnya penanggung jawab adalah Gubernur. Kabinda sekarang adalah orang yang pertama kali akan diminta pertanggung jawaban apabila ada apa-apa di wilayah tersebut.
"Oleh karenanya keberadaan Kabinda itu karena perintah UU baru dan kebetulan tersorot oleh kamera Mbak Neno. Sehingga ini kemudian terekam percakapan yang ada di situ," ujar dia di Jakarta, Senin 27 Agustus 2018.
Ia mengatakan, situasi di lapangan tidak bisa diprediksi lantaran tensi yang tinggi dan adanya perdebatan. Sehingga apabila memang keadaan memaksa bisa terjadi seperti pada kasus Neno, Kabinda ada di lokasi. Namun tetap didampingi dengan aparat seperti TNI dan Polri.
"Dalam situasi overmacht siapapun bisa. Setiap kali kita mendekati para orang-orang di lapangan untuk meredakan ketegangan, turunkan tensi," katanya.
Lebih lanjut menurutnya, jika keadaan tidak memaksa, Kabinda tak perlu melakukan seperti yang ada dalam kasus Neno. Kabinda hanya memberikan informasi ke TNI dan Polri dan merekalah yang bertindak.
"Itu sesuai UU dan dia (Kabinda) sudah berkoordinasi juga pada aparat keamanan setempat. Oleh karenanya yang dilakukan itu sifatnya imbauan untuk kembali, karena situasi kalau diteruskan dan terjadi penyerangan, aparat akan mengamankan," ucap Wawan.
Dia pun menegaskan, kalau pihaknya netral. Ia membantah jika BIN disebut berpihak pada pihak tertentu. Semua itu dilakukan semata-mata demi meminimalisasi bentrokan dan menghindari adanya korban.
"Oleh karena itu BIN harus ada di tiap lini, seperti angin demi mengamankan Republik ini bukan keberpihakan. Karena perintah pimpinan kita harus netral, siapapun pemenang pemilu," ucap Wawan lagi.


  • image_title
    Photo :
    • VIVA/Arrijal Rachman
    Ilustrasi buku manual untuk relawan #2019GantiPresiden
  • VIVA – Juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Purwanto tak berkomentar banyak saat ditanya apakah gerakan #2019GantiPresiden yang disebut-sebut ada indikasi makar. Hal tersebut dikatakan bukan ranah BIN untuk menyampaikan.
  • "Yang jelas kami ini tidak dalam ranah untuk menjustifikasi si A si B, tidak. Kami tujuan harus aman, karena kalau namanya pidana sudah bukan urusan BIN, tapi urusan Kepolisian," katanya di Jakarta, Senin 27 Agustus 2018.
  • Namun dalam kasus yang dialami Neno Warisman, salah satu penggerak #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau, Sabtu 25 Agustus 2018 lalu, diduga memang ada yang memprovokasi. Sehingga BIN turun untuk mencegah bentrokan dan korban karena ada indikasi tersebut.
  • Ada baiknya gerakan itu bila ingin dilakukan di tempat tertutup dan yang datang pasti hanya pihak terkait saja. Sehingga tak berpotensi menimbulkan bentrokan. "Kalau sudah ada pelarangan, berarti ada (Potensi bentrokan)," tambahnya


Pelari di Samping Kiri Zohri jadi Manusia Tercepat di Asia

Senin, 27 Agustus 2018 – 09:02 WIB
Pelari di Samping Kiri Zohri jadi Manusia Tercepat di Asia - JPNN.COM

jpnn.comJAKARTA - Pelari Tiongkok, Su Bingtian menjadi Manusia Tercepat di Asia setelah meraih emas Asian Games 2018 dari nomor lari 100 meter.
Dalam final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (26/8) malam, Su mencatat waktu 9,92 detik, yang merupakan rekor baru Asian Games.
Su memperbaiki medali yang dia raih di Asian Games 2014 Incheon, saat harus puas berkalung perak.
"Selama ini saya hanya fokus bagaimana caranya saya mendapatkan emas. (Catatan) waktu tidak terlalu penting. Saya merasa kesulitan melakukan pemanasan di sini, tapi saya menemukan momen untuk meraih yang terbaik," kata Su seperti dikutip dari AFP.
Saat final malam tadi, Su berlari di lintasan enam, tepat di samping kiri pelari andalan Indonesia Lalu Muhammad Zohri yang berlari di lintasan tujuh.
Zohri sendiri finis ketujuh dari delapan pelari.
Medali perak nomor ini diraih Tosin Ogunode, pelari Qatar yang merupakan adik kandung dari Femi Ogunode atlet yang meraih emas lari 100 meter di Asian Games empat tahun lalu.
Perunggu diraih pelari Jepang Ryota Yamagata. (adk/jpnn)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar