Berbagi informasi,
bersinergi
dalam pertemanan dan
persahabatan untuk....
kebaikan,kesejahteraan,kenyamanan dalam bersamaan
Kenapa Tidak, Kita Maju Bersama, Yes We Can
Sepanjang 2018: 29 Kali OTT, KPK tangkap tangan pejabat negara dan koleganya
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan 29 operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat negara dan koleganya yang dianggap bersekongkol korupsi sepanjang 2018. Ini rekor OTT terbanyak sepanjang KPK berdiri. Tahun lalu, KPK hanya menggelar 19 kali OTT.
Konferensi pers KPK (Harits/Okezone)
“Ini telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri,” ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers Laporan Akhir Tahun di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/12/2018).Dari 29 OTT yang digelar, KPK sudah menetapkan 108 orang tersangka korupsi dan sebagiannya sudah diadili.
Berikut daftar OTT KPK sepanjang 2018:
1. Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, 4 Januari
2. Bupati Jombang Nyono, 3 Februari
Hasil OTT Bupati Cianjur (Fahreza/Okezone)
3. Bupati Ngada, Marianus Sae, 10 Februari
4. Bupati Subang Imas Aryumningsih, 13 Februari 2018
5. Bupati Lampung Tengah Mustafa, 14-15 Februari 2018
6. Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun, 27-28 Februari 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, 12 Maret 2018
8. Bupati Bandung Barat Abu Bakar, 10 April 2018.
9. Anggota DPR dari Fraksi Demokrat
10. Bupati Bengkulu Selatan
11. Bupati Buton Selatan
12. Bupati Purbalingga
13. Bupati Tulungagung
14. Wali Kota Blitar
15. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi
16. Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih
17. Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap
18. Kalapas Sukamiskin dan Fahmi Darmawansyah
19. Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan
20. Hakim PN Medan
21. Kepala Kantor Pajak Ambon
22. Wali Kota Pasuruan
23. Bupati Bekasi
24. Bupati Cirebon
25. Anggota DPRD Kalteng
26. Bupati Pakpak Bharat
27. Hakim PN Jakarta Selatan dan panitera PN Jaarta Timur
28. Bupati Cianjur
29. OTT Kemenpora
Ini belum termasuk OTT teranyar yang dilancar, Selasa 18 Desember kemarin yang menyasar pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). KPK mengamankan sembilan orang dalam OTT di Kemenpora. OTT tersebut terkait korupsi dana hibah KONI. KPK belum mengumumkan tersangka kasus ini.(sal)
Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber KPK, Tim Satgas dikabarkan mengamankan pejabat Kementerian PUPR.
"Iya (benar OTT terhadap pejabat di Kementerian PUPR)," ujar sumber yang enggan disebutkan, Jakarta, Jumat (28/12/2018).
Namun, informasi yang beredar di lapangan masih terbatas. Sehingga, belum diketahui perkara apa operasi senyap tersebut dilakukan.
Mengenai OTT ini, Okezone.com sudah mengonfirmasi kepada Juru Bicara KPK Febri Diansyah, namun belum memberikan konfirmasi. (aky)
Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) diduga terkait dengan proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan, penyediaan air minum di sejumlah daerah itu untuk ketersediaan air bersih ketika tanggap bencana. "Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana," kata Syarif, Jakarta, Jumat (28/12/2018).
Sepanjang tahun 2018, lebih dari lima bencana alam besar menimpa Indonesia.
Sejumlah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, hingga fenomena likuifaksi, menelan banyak korban.
Hak atas fotoEKO SISWONO TOYUDHO/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGEImage captionTim SAR gabungan mengangkut jenazah yang ditemukan di laut sekitar Tanjung Lesung, Selasa (25/12) usai tsunami menerjang pesisir Selat Sunda pada Sabtu (22/12) malam.
Indonesia yang terletak di kawasan
Cincin Api Pasifik atau Pacific Ring of Firememang
memiliki potensi bencana alam yang tinggi. Berada di gugusan gunung api dan titik pertemuan sejumlah lempengan bumi membuat Indonesia rawan diterpa amukan alam.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, hingga 14 Desember 2018 -sepekan sebelum bencana tsunami di Selat Sunda menerjang- telah terjadi 2.436 kejadian bencana di Indonesia.
Secara umum, tren bencana meningkat selama satu dekade terakhir, dan didominasi oleh bencana banjir, longsor, dan puting beliung.
Meski demikian, bencana paling mematikan disebabkan gempa bumi dan tsunami.
Berdasarkan data BNPB, kejadian gempa bumi sendiri menyebabkan 572 nyawa melayang tahun ini. Sementara untuk kejadian gempa bumi yang diikuti tsunami, hingga 14 Desember lalu -sebelum tsunami Selat Sunda- memakan korban jiwa sebanyak 3.397.
Dibandingkan dengan tahun-tahun lain selama satu dekade terakhir, jumlah korban jiwa akibat bencana alam di tahun 2018 adalah yang terbanyak.
BBC News Indonesia merangkum beberapa bencana alam paling mematikan di Indonesia di tahun 2018.
Longsor di Brebes, Jawa Tengah
Para petani di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa tengah, dikejutkan longsoran tanah dari bukit di tepi sawah tempat mereka bekerja 22 Februari lalu.
Dalam video yang saat itu beredar, gelombang tanah tampak bergulung ambruk menuruni lereng bukit dan menerjang sawah di bawahnya.
Hak atas fotoBPBD JAWA TENGAHImage captionSebelas orang tewas tertimbun longsor di Brebes, Jawa Tengah, 22 Februari 2018 lalu. Para petani yang menjadi korban tengah bekerja di sawah saat longsoran tanah tiba-tiba ambruk dari bukit.
Sebagian orang tak sempat menyelamatkan diri dari terjangan longsor. Akhirnya, sebelas orang dinyatakan tewas tertimbun logsor dalam peristiwa itu, sementara tujuh lainnya hilang, dan 14 orang luka-luka.
Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), longsor yang terjadi di area hutan produksi milik perhutani BKPH Salem tersebut, disebabkan oleh beban air tanah yang bertambah akibat hujan deras yang melanda kawasan tersebut.
Gempa bumi di Lombok, NTB
Memasuki paruh kedua tahun 2018, sejumlah gempa bumi dahsyat menyergap Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Pada tanggal 29 Juli 2018, gempa berkekuatan 6,4 Magnitudo melanda pulau seribu masjid. Getarannya terasa di seantero Pulau Lombok, Bali, hingga Pulau Sumbawa.
Hak atas fotoGETTY IMAGESImage captionGempa kuat yang mengguncang Lombok dan Bali pada Minggu (29/07) menewaskan setidaknya 14 orang dan ribuan rumah warga rusak.
Akibatnya, belasan orang tewas, termasuk seorang wisatawan asal Malaysia. Selain itu, 400-an orang terluka, dan ribuan bangunan hancur berantakan. Ratusan pendaki dari berbagai negara di Taman Nasional Gunung Rinjani juga sempat terjebak sebelum akhirnya dievakuasi.
Nahas, belum selesai pemerintah menanggulangi dampak gempa tersebut, gempa lebih besar mengguncang Lombok sepekan kemudian, tepatnya pada 5 Agustus 2018.
Berpusat di Kabupaten Lombok Utara, gempa berkekuatan 7 Magnitudo itu terasa hingga ke Pulau Jawa dan Madura. Badan Meteorologi Klimatologi dan geofisika (BMKG) pun sempat mengeluarkan peringatan potensi tsunami, meski akhirnya tidak terjadi.
Ribuan bangunan roboh, termasuk yang sebelumnya telah rapuh akibat gempa awal. Lebih banyak korban jatuh.
Hak atas fotoSUTOPO PURWO NUGROHO/TWITTERImage captionTim SAR gabungan sedang mengevakuasi korban yang terjebak di dalam masjid yang roboh di desa Lading-Lading, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok UtaraHak atas fotoREUTERSImage captionSalah seorang korban perempuan yang ditemukan selamat.
BNPB mencatat 564 orang meninggal dunia akibat gempa tersebut. Hampir 1600 lainnya terluka, dan lebih dari 445 ribu orang harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal.
Meski sebagian pihak menilai skala kerusakan di Lombok tergolong parah, pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional. Presiden Joko Widodo justru mengeluarkan Instruksi Presiden berisi perintah percepatan penanganan bencana untuk segera memulihkan kondisi di sana.
"Kalau kita nyatakan bencana nasional, berarti bencana itu adalah seluruh Republik Indonesia. Dan itu menjadi travel warning semua negara-negara bukan hanya ke Lombok, bisa ke Bali. Dampaknya luar biasa, yang tidak diketahui publik," ungkap Sekretaris Kabinet Pramono Anung kala itu.
Gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah
Belum hilang dari ingatan suasana mencekam dan kepanikan warga saat gempa Lombok terjadi, bencana kembali datang menghantam bumi Sulawesi.
Hak atas fotoANTARA/MUHAMMAD ADIMAJAImage captionSuasana Jembatan Kuning yang ambruk akibat gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (29/9). Dampak dari gempa dan tsunami tersebut menyebabkan sejumlah bangunan hancur dan sejumlah warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman.Hak atas fotoBNPBImage captionSejumlah pasien mendapat perawatan di depan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Undata, Palu, Sulawesi Tengah , Sabtu (29/9). Perawatan di luar gedung rumah sakit tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gempa susulan.
Gempa berkekuatan 7,4 Magnitudo mengguncang Donggala dan Palu Jumat sore, 28 September 2018 lalu. Tak berapa lama, BMKG mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 0,5 hingga tiga meter.
Antara tiga hingga enam menit kemudian, gelombang setinggi enam meter menerjang habis sebagian kota Palu yang terletak di ujung Teluk Palu. Saat itu semua terjadi, masyarakat tengah menyambut malam peringatan ulang tahun Kota Palu dengan menggelar festival di pantai.
Tapi bencana tak berhenti sampai di situ. Di sisi lain kota Palu, di Kelurahan Petobo, tanah berubah seperti lumpur hisap, menelan segala sesuatu yang ada di atasnya: bangunan, kendaraan, pepohonan, dan manusia.
Fenomena alam yang disebut likuifaksi itu muncul pasca-gempa dan menenggelamkan kurang lebih 1.700 rumah di kawasan perumahan padat penduduk. Ratusan bahkan ribuan orang diperkirakan ikut ditelan bumi di lokasi tersebut.
Hak atas fotoGETTY IMAGESImage captionPara penyintas di Kelurahan Petobo mengais-ngais puing untuk mencari kerabat dan harta benda mereka.Hak atas fotoHAK ATAS FOTOANTARA/ZAINUDIN MNImage captionKerusakan akibat gempa dan tsunami di sekitar pesisir pantai jalan Raja Moili Palu Timur, Palu, Sabtu (29/9).
BNPB mencatat 2.101 orang tewas, 1.373 orang hilang, dan 206.219 orang harus mengungsi akibat bencana alam itu.
Melihat skala kerusakan yang terjadi, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membuka keran bantuan dari dunia internasional. Sejumlah negara menawarkan bantuan dalam bentuk uang tunai maupun barang.
Berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik dari dalam maupun luar negeri, ikut serta dalam proses penyaluran bantuan.
Banjir bandang di Mandailing Natal, Sumatera Utara
Jumat sore 12 Oktober 2018 lalu menjadi malapetaka bagi warga di bantaran Sungai Aek Saladi di sembilan kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Air bah disertai gelondongan kayu dan bebatuan menerjang rumah warga yang berada di sisi sungai.
Banyaknya sampah berukuran besar yang turut hanyut dan menghalangi jalan sempat menghambat proses evakuasi korban.
BNPB mencatat 17 orang korban meninggal dunia, di mana 12 di antaranya adalah siswa SD yang tengah mengikuti kegiatan belajar bersama guru mereka. Sementara itu, dua orang dinyatakan hilang, dan 534 lainnya mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal mereka.
Banjir bandang sendiri disebabkan oleh sungai yang tak mampu menampung debit air yang besar, seperti dikutip dari Kompas.com.
Hak atas fotoANTARA FOTO/HOLIK MANDAILING/KOMPAS.COMImage captionBeberapa warga berada di antara kayu yang terbawa arus sungai pascabanjir bandang yang terjadi, di Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Sumatra Utara, Sabtu (13/10). Banjir bandang yang terjadi pada Jumat (12/10) melanda sembilan kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal.
Tsunami Selat Sunda
Di penghujung tahun, tanpa peringatan, gelombang tsunami meluluhlantakkan pesisir barat Pulau Jawa dan ujung selatan Pulau Sumatera. Gelombang itu menghantam Sabtu lalu, 22 Desember 2018, sekitar pukul 21.30 WIB.
Hingga Kamis (27/12), 430 orang dinyatakan meninggal dunia, 159 lainnya hilang, hampir 1.500 orang terluka, sementara hampir 22 ribu warga mengungsi.
Hak atas fotoULET IFANSASTI/GETTY IMAGESImage captionSeorang perempuan tak kuasa menahan tangis di antara reruntuhan rumahnya di kawasan wisata pantai Carita, Provinsi Banten, Senin, 24 Desember 2018, akibat hantaman tsunami dua hari sebelumnyaHak atas fotoEKO SISWONO TOYUDHO/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGEImage captionTim SAR gabungan mengangkut jenazah yang ditemukan di laut sekitar Tanjung Lesung, Selasa (25/12) usai tsunami menerjang pesisir Selat Sunda pada Sabtu (22/12) malam.
Di antara para korban tewas adalah tiga personel grup band Seventeen yang saat kejadian tengah tampil di atas panggung dalam acara family gathering PLN di Tanjung Lesung Beach Resort, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Hal yang menjadi polemik dari bencana tersebut adalah tidak adanya peringatan dini yang diberikan kepada warga akan bahaya tsunami. Hal itu menyebabkan tak ada korban yang sempat menyelamatkan diri menjelang tsunami datang.
BMKG sendiri bahkan sempat menyatakan gelombang yang menerjang sebagai ombak pasang akibat fenomena bulan purnama, sebelum akhirnya mengoreksi pernyataan itu dan mengonfirmasi terjadinya tsunami.
Menurut BMKG yang bekerjasama dengan Badan Geologi, tsunami terjadi akibat adanya longsor di Gunung Anak Krakatau setelah gunung api tersebut erupsi Sabtu (22/12) malam.
Hak atas fotoNURUL HIDAYAT/AFP/GETTY IMAGESImage captionFoto aerial Gunung Anak Krakatau saat erupsi 23 Desember 2018. Longsoran gunung tersebut mengakibatkan tsunami di pesisir barat Jawa dan ujung selatan pulau Sumatera.
Ketiadaan peringataan dini sendiri diakui BMKG diakibatkan oleh tidak adanya early warning system yang dipicu aktivitas vulkanik. Mereka mengaku bahwa sistem peringatan dini yang kini dimiliki baru sebatas yang dipicu oleh aktivitas seismik.
Sementara itu, jaringan buoy tsunami di perairan Indonesia sendiri diakui Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, sudah tak beroperasi sejak 2012.
"Vandalisme, terbatasnya anggaran, kerusakan teknis menyebabkan tidak ada tsunami buoy saat ini. Perlu dibangun kembali untuk memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System," ungkap Sutopo dalam akun Twitternya.:
Wakil Ketua KPK Laode M Syarief membenarkan informasi adanya OTT di Kementerian PUPR.
Laode M Syarief menerangkan, giat OTT dilakukan sejak Jumat (28/12/2018) sore hingga malam di Jakarta.
"KPK mengkonfirmasi, benar ada kegiatan tim sore hingga malam ini di Jakarta sebagai bagian dari proses kroscek informasi masyarakat tentang terjadinya pemberian uang pada pejabat di Kementerian PUPR," ujar Laode kepada wartawan, Jumat (28/12/2018).
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
EKO SISWONO TOYUDHO/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGE
BPBD JAWA TENGAH
GETTY IMAGES
SUTOPO PURWO NUGROHO/TWITTER
REUTERS
ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA
BNPB
GETTY IMAGES
HAK ATAS FOTOANTARA/ZAINUDIN MN
ANTARA FOTO/HOLIK MANDAILING/KOMPAS.COM
ULET IFANSASTI/GETTY IMAGES
EKO SISWONO TOYUDHO/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGE
NURUL HIDAYAT/AFP/GETTY IMAGES
Tidak ada komentar:
Posting Komentar