Pandai dan Cerdas Membaca: HIMPUNAN BERITA BERSILANG-PINTANG.

Ketua Umum HMI Sebut Pelapor SBY Aktif di PDIP

Kata Mulyadi, pelapor yang mengaku alumni, tidak pernah aktif di HMI.

Sabtu, 12 November 2016 | 00:13 WIB

Oleh : Syahrul Ansyari, Jeffry Yanto Sudibyo

Ketua PB HMI, Mulyadi P Tamsir, memenuhi panggilan Polda Metro Jaya (Bayu Nugraha)

VIVA.co.id - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Mulyadi P Tamsir, mengakui belakangan ini ada sekelompok orang yang mencatut nama organisasinya.

Dia merujuk pada mereka yang mengklaim diri sebagai Forum Silaturahmi Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (FSA HMI) dan melaporkan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono ke Bareskrim Polri.

"Sebenarnya saya sampaikan bahwa yang berhak mengatasnamakan secara intistusi adalah PB HMI, dan yang lain tidak punya hak," ujar Mulyadi di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat malam, 11 November 2016.

Mulyadi menuturkan bahwa dia sempat mencari tahu siapa orang-orang yang mengaku sebagai alumni HMI itu. Dia akhirnya menemukan jawaban.

"Ternyata pas saya cek, mereka memang pernah mengikuti training, hanya saja tidak pernah aktif," tuturnya.

Mulyani menyatakan bahwa mereka sekarang aktif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain itu, menurut Mulyadi, beberapa waktu lalu mendeklarasikan dukungan ke Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Jadi memang ini tidak murni urusan hukum, tapi politik," ujarnya.

Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, mengaku ingin melaporkan balik pencatut nama alumni HMI yang melaporkan SBY itu. Tapi, laporan mereka ternyata tidak diterima Bareskrim Polri karena legal standingnya tidak ada.

"Ini yang sedang kami pertimbangkan akan melakukan langkah tegas menyangkut pencemaran nama baik dan fitnah," kata Didi di Bareskrim Polri, Gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 11 November 2016.

Sebelumnya, Didik mengira laporan mereka benar-benar diproses oleh Bareskrim. Tapi ternyata hanya surat-surat saja.

"Jadi terlalu prematur dan tak punya kapasitas untuk memberikan rekaman ke media massa untuk melaporkan ini. Saya kira clear," tuturnya.

Untuk selanjutnya, Didi meminta publik untuk menunggu. Partai Demokrat akan melihat situasi terlebih dahulu. "Ada potensi pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 310 dan 311 KUHP," katanya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah orang yang menyebut dirinya dari FSA HMI melaporkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Bareskrim Polri, Kamis 10 November 2016. Namun, laporan mereka belum teregister.

Menurut Ketua Koordinator FSA HMI, Mustaghfirien, pidato SBY pada 2 November di kediamannya itu dapat memprovokasi umat muslim. Dia menilai pernyataan itu mengandung hasutan. (ase)
====

 Kanal Berita8  2:11 AM  politik

Ada Apa Ini,Kader HMI yang Melaporkan SBY Ternyata Kader Dari PDIP,

Partai Demokrat akan melaporkan balik Forum Silaturahmi Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lintas Generasi ke Bareskrim Polri, Jumat (11/11/2016).

Pelaporan ini merespons Alumni HMI yang melaporkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim Polri, Kamis (10/11/2016).

"Besok (Jumat) divisi hukum dan advokasi akan melaporkan yang bersangkutan ke Bareskrim dugaan pelanggaran Pasal 317 KUHP tentang pengaduan dan pemberitahuan palsu dengan ancaman hukuman empat tahun penjara," kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin saat dihubungi, Kamis.

Amir menambahkan, laporan tersebut akan disampaikan oleh kepala divisi hukum dan advokasi, Didi Irawadi."Sebagai pelaksana di lapangan," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilaporkan Forum Silaturahmi Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lintas Generasi ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (10/11/2016).

SBY dianggap melakukan tindak pidana penghasutan saat menyampaikan keterangan di kediamannya di Cikeas, Bogor, Selasa (2/11/2016).

Terkait Tentang Pengaduan Yang Di lakukan Oleh HMI ternyata dilakukan Oleh Kader PDIP,Hal Ini Terungkap Dari Salah Satu Cuitan Netizen Yang mengungkap  Profil Si pelapor SBY ke Bareskrim.

Oh ternyata yang ngaku alumni HMI yg lapor SBY kader PDIP. Kamu ketahuan cc @didi_irawadi @ranabaja,

Seperti itulah Cuitan Salah Seorang netizen melalui akun media sosial nya Di Twitter @Panca66

==================

Sri Bintang: Tirani Jangan Cuma Dilawan, Tapi Dijatuhkan

Aktivis reformasi itu mengingatkan Soekarno dan Soeharto bisa jatuh.

Jumat, 11 November 2016 | 23:29 WIB

Oleh : Syahrul Ansyari, Jeffry Yanto Sudibyo

Sri Bintang Pamungkas. (VIVA.co.id/ Eka Permadi.)

VIVA.co.id - Mantan aktivis Reformasi 1998, Sri Bintang Pamungkas, menegaskan bahwa kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama bukan hanya dugaan. Sri Bintang menilai apa yang diucapkan Ahok itu jelas sebuah penistaan.

"Tujuannya jelas, ayatnya jelas, motivasinya jelas. Pemenangan pilkada," kata Sri Bintang di Tugu Proklamasi, Jakarta, Jumat, 11 November 2016.

Sri Bintang tak percaya Jokowi ingin melakukan pemeriksaan pada kasus penistaan agama ini dengan transparan. Dia berpendapat, klaim itu hanya sandiwara saja.

"Tirani ini jangan cuma dilawan, tapi harus dijatuhkan. Masa Jokowi tidak bisa jatuh, Soekarno dan Soeharto saja jatuh," ujarnya.

Sri Bintang melihat supermasi hukum saat ini benar-benar tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dia juga menilai Kapolri Jenderal Tito Karnavian pengetahuan hukumnya masih sangat kurang.

Malam ini, Sekretariat Bersama Aktivis untuk Indonesia menggelar acara 'Malam Keprihatinan Anak Negeri' di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.

Acara bertajuk 'Selamatkan Demokrasi Lawan Tirani' ini diikuti beberapa lapisan aktivis yakni mahasiswa, aktivis 98, aktivis 78/79, eksponen 66, aktivis sosial, aktivis pergerakan, aktivis buruh, dan aktivis lingkungan. (ase)

http://politik.news.viva.co.id/news/read/846837-sri-bintang-tirani-jangan-cuma-dilawan-tapi-dijatuhkan-politik
==========

PB HMI Desak Kapolri Copot Kapolda Metro Jaya

Mochamad Iriawan yang justru dinilai melakukan provokasi.

Jumat, 11 November 2016 | 22:06 WIB

Oleh : Syahrul Ansyari, Lilis Khalisotussurur

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya, Injen M Iriawan. (Bayu Nugraha)

VIVA.co.id - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Mulyadi P. Tamsir, meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memecat Kapoda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan. Mulyadi menilai Iriawan terbukti melakukan provokasi massa aksi bela lslam untuk mengejar, menangkap, dan memukul kader-kader HMI.

"(Tindakan Iriawan) yang juga adalah bentuk pendeskreditan HMI," kata Mulyadi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 11 November 2016.

Kuasa hukum HMI, M. Syukur Mandar, mengatakan video yang beredar dari Kapolda tersebut sudah dilaporkan ke Propam. Ia menggunakan bukti berupa video dan foto untuk pelaporan tersebut.

"Kami mohon pimpinan DPR berikan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Syukur pada kesempatan yang sama.

Sebelumnya, PB HMI melaporkan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan ke Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian (Div Propam Polri) di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat, 11 November 2016.

"Melaporkan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Iriawan atas pernyataannya yang provokatif, menghasut dan mencemarkan nama baik organisasi Himpunan Mahasiswa Islam sebagaimana teman-teman semua tahu, video yang beredar," kata Mulyadi saat di Gedung Div Propam Polri, Jakarta.

Mulyadi menyebut, dalam video tersebut, Iriawan mengatakan kejar HMI, pukuli dia, dia provokatornya terkait dengan aksi 4 November yang menuntut penegakan hukum atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. (ase)

======

PB HMI: Pemerintahan Jokowi Anti Demokrasi

Mulyadi menilai pemerintah sedang mencari kambing hitam.

Jumat, 11 November 2016 | 20:12 WIB

VIVA.co.id - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Mulyadi P. Tamsir menilai penangkapan terhadap kader HMI di kantor sekretariat organisasi tersebut merupakan bukti nyata pemerintah akan menjadikan institusinya sebagai kambing hitam. Menurutnya, rezim Jokowi tengah mencari aktor politik seperti yang mereka majinasikan.

"Tuduhan terhadap HMI sebagai penyebab terjadinya insiden pada akhir demonstrasi damai tersebut, merupakan tuduhan keji dan tidak berdasar," kata Mulyadi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 11 November 2016.

Menurutnya, penangkapan Sekjen PB HMI yang dilakukan oleh aparat Polda Metro Jaya merupakan upaya pengalihan isu dari gerakan bela Islam atau Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia.

"Penangkapan terhadap kader HMI adalah bentuk kriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa merupakan bukti nyata bahwa pemerintahan Jokowi anti kritik dan anti demokrasi," kata Mulyadi.

Ia menambahkan upaya-upaya yang dilakukan kepolisian terhadap aktivis HMI merupakan salah satu bentuk teror terhadap gerakan bela Islam atau Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI yang menuntut Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama yang menistakan Alquran, ditangkap.

"Kami menyerukan kepada seluruh keluarga besar HMI untuk mensinergikan gerakan dengan seluruh umat lainnya untuk tetap fokus mendukung dan menjadi bagian Gerakan Bela lslam atau GNPF MUI. Dan kepada kader HMI seluruh Indonesia untuk tetap melakukan demonstrasi menolak kriminalisasi aktivis HMI dan mendukung Gerakan Bela Islam," kata Mulyadi.

Ia juga mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memecat Kapoda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan yang terbukti melakukan provokasi massa aksi bela lslam untuk mengejar, menangkap, dan memukul kader-kader HMI, yang juga adalah bentuk pendeskreditan HMI. (ase)

Ucapan selamat para pemimpin dunia mengalir untuk Donald Trump

Rabu, 9 November 2016 18:29 WIB

Kemenangan Donald Trump disambut berbagai pemimpin dunia.

Berbagai pemimpin dunia langsung menyampaikan ucapan selamat kepada Donald Trump setelah pengusaha dari Partai Republik memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat.

Trump akan menggantikan Barack Obama yang telah menjadi presiden Amerika Serikat selama dua periode.

Di antara mereka yang langsung memberikan selamat adalah Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Kami sebelumnya mendengar pernyataan Trump tentang memulihkan hubungan dengan Rusia, tetapi kami paham hal ini sulit dilakukan karena kondisi hubungan yang memburuk. Ini bukan salah kami, tetapi Rusia siap dan ingin memulihkan hubungan ini," kata Putin dalam pidato pada Rabu (09/11).

Putin sebelumnya mendapat pujian dari Donald Trump ketika ia masih berkampanye.

"Kami siap kembali ke hubungan yang stabil," tambahnya.

Selama kampanye, Donald Trump memuji Putin sebagai pemimpin yang kuat, sedangkan kubu Demoktrat menuduh pemerintah Rusia melakukan trik-trik kotor, termasuk membocorkan surat-surat elektronik hasil retasan, sebagai upaya memengaruhi hasil pemilihan.

Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan ia menanti-nantikan untuk bekerja sama dengan Trump guna mempertahankan hubungan khusus antara Inggris dan Amerika yang sudah terjalin selama ini.

• Hubungan Amerika Serikat-Indonesia 'mungkin tak berubah' di bawah presiden baru

• Khawatir, terkejut, dan Fadli Zon: inilah respons netizen Indonesia atas kemenangan Trump di pilpres AS

Dari Asia, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang selama ini mencerca pemerintahan Presiden Barack Obama, memberikan ucapan selamat yang hangat.

Ketika hasil penghitungan suara menunjukkan Trump unggul, Presiden Joko Widodo menyakini bahwa siapapun pemimpin baru Amerika Serikat tidak akan berpengaruh terhadap hubungan baik Indonesia dan Amerika Serikat.

"Hubungan kita tetap akan baik, terutama hubungan dagang dan investasi. Kita tahu Amerika termasuk investor lima besar di Indonesia. Saya kira tidak akan ada perubahan," kata presiden Jokowi sebelum hasil pemilu AS diumumkan.

Amerika Serikat masuk dalam lima besar investor di Indonesia.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan negaranya akan bekerja sama dengan siapapun yang akan menjadi presiden AS "dan pada tahap ini yaitu Donald Trump."

Seorang juru bicara dari kantor perdana menteri Malaysia mengatakan bahwa Perdana Menteri Najib Razak adalah rekan bermain golf Trump dan menyimpan foto keduanya dengan tanda tangan "Untuk PM favorit saya".

Sumber: BBC Indonesia

Saya tidak akan melindungi Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk proses hukum

''Saya tekankan bahwa saya, sekali lagi ini juga rakyat perlu tahu, tidak akan melindungi Saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk proses hukum,'' ucap Jokowi, di sela-sela kunjungannya ke gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/11).

Jokowi mengambil jeda cukup lama, sekitar tujuh detik, sebelum menyebut nama Ahok.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menuturkan bahwa pemerintah memang terus menjalin komunikasi dengan para ulama. Dia menepis anggapan bahwa pemerintah terlambat menggandeng ulama sehingga aksi pada 4 November pecah.

Jokowi: Saya Tidak Akan Melindungi Saudara Basuki Tjahaja Purnama - JPNN.com

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa proses hukum terhadap dugaan kasus penistaan agama yag menyeret Gubernur DKI Jakarta…

JPNN.COM|OLEH JPNN

Yana Abe membagikan kiriman Buscandra Burhan.

8 November pukul 20:30 · 

‎Buscandra Burhan‎ ke Palanta Urang Awak Minangkabau

8 November pukul 18:39 · 

*HATI-HATI DALAM KOMUNIKASI*

Hari ini akan banyak berita dan komen yg berseliweran di medsos.
Kita harus selektif dan bijak memilih berita yg hendak di share ke...

Lihat Selengkapnya

Yana Abe

8 November pukul 20:15 · 

Hanya saja, Fahri dalam pidatonya justru menyinggung soal upaya menurunkan penguasa. "Ya kita akan pelajari," ucap Tito di PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/11).

Lebih lanjut Tito mengatakan, jika ungkapan Fahri tergolong makar maka bisa diproses hukum. "Apakah itu bisa masuk ke dalam pasal makar kalau masuk ke dalam pasal makar ya kami proses hukum, prinsipnya gitu," beber Tito.

Polri Mulai Telisik Pidato Fahri soal Turunkan Jokowi - JPNN.com

JAKARTA - Kehadiran dua pimpinan DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon dalam Aksi Bela Islam II di depan Istana Negara, Jumat (4/11) mendapat perhatian khus

JPNN.COM|OLEH JPNN

Komentar

Tulis komentar...

Yana Abe Di dalam orasi, Fahri mengungkapkan dua cara untuk menglengserkan Jokowi, yakni melalui impeachment di DPR dan parlemen jalanan. BaraJP, kata Birgaldo, menilai pernyataan Fahri ini telah menimbulkan teriakan massa demo untuk menurunkan Presiden Jokowi...Lihat Selengkapnya

Diduga Menghasut, Fahri Hamzah Dilaporkan ke Bareskrim

BERITASATU.COM

Yana Abe “Saya hanya mengingatkan kepada Tito untuk tidak berbicara sembarangan. Dia jenderal baru dan saya juga salah satu yang urus dia untuk menjadi Kapolri. Tolong jaga diri baik-baik. Jangan bergantung pada kekuasaan, karena kekuasaan bisa jatuh. Bergantun...Lihat Selengkapnya

Fahri Hamzah: Kapolri Jangan Bicara Sembarangan - JPNN.com

JPNN.COM|OLEH JPNN

Kamis, 03 November 2016 , 18:18:00

JAKARTA - Politikus Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, berlebihan bila menyebut Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di balik Aksi Bela Islam II, 4 November nanti.

Sebagai mantan Presiden RI dua periode, sekaligus seorang negarawan, SBY tidak tidak mungkin bertindak seperti itu. 

"Saya walaupun dari partai pendukung pemerintah tetap berprasangka baik terhadap beliau (SBY)," kata Dadang kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/11).

Namun soal pernyataan SBY yang menganggap intelijen gagal alias ngawur dalam melakukan analisa sehubungan aksi 4/11, sekretaris Fraksi Hanura DPR itu menganggap tidak sepenuhnya benar.

Bahkan, Dadang menilai wajar bila intelijen melakukan analisa terhadap berbagai kemungkinan jelang aksi unjuk rasa besar-besaran nanti. 

Namun konteksnya bukan menuduh, melainkan untuk berjaga-jaga, mewaspadai berbagai kemungkinan.

Apalagi, lanjutnya, momentum 4/11 ada berbagai kelompok kepentingan. Baik itu Pilkada DKI, kelompok muslim penuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok, bahkan kelompok radikal dan juga mereka yang anti NKRI.

"Nah intelijen memasukan Pak SBY dalam kategori kelompok yang berkepentingan terhadap Pilkada DKI. Pidato Pak SBY kemarin saja dapat menjadi energi baru bagi para demonstran. Tentu wajar kalau intelijen mewaspadai itu," jelasnya.

Ketua DPP Hanura ini berpendapat bahwa tokoh nasional bisa terlibat langsung maupun tidak langsung. Artinya ada yang ikut berunjuk rasa, atau menggelontorkan dana. 

Yang tidak langsung bisa melalui pidato yang provokatif, menyerang pemerintah seakan membiarkan Ahok tidak disentuh hukum

"Pidato Pak SBY yang berseberangan dengan pemerintah, dan menuding pemerintah membiarkan Ahok sebagai "untouchable" (tidak bisa disentuh), itu tentu terus dianalisis oleh intelijen. Bukan "failure" dari intelijen, tapi analisis yang bersifat antisipatif," pungkasnya.(fat/jpnn)

sumber:

http://www.jpnn.com/read/2016/11/03/478508/Politikus-Hanura-Anggap-Wajar-Manuver-SBY-Dianalisis-Intelijen-/page2