GETTY
Image captionPasangan keluarga yang hendak bepergian berada di antara pengunjuk rasa yang memenuhi bandara Hong Kong, Senin.

Sepengetahuannya, massa pendemo hanya meneriakkan pernyataan dan tuntutannya, tetapi tanpa ada aksi kekerasan.

Mengapa sampai 'bertahan' di bandara Hong Kong hingga lima jam?

Pada Senin, rombongan atlet renang DKI Jakarta menuju bandara Hong Kong untuk kembali ke Indonesia.

Saat tiba di bandara Hong Kong sekitar pukul 16.00 waktu setempat, Senin (12/08), Albert mengaku sempat "bingung" berada di antara "lautan manusia" yang semuanya mengenakan baju hitam.

"Kebingungan kami bertambah, karena saat tiba di counter Cathay, counter-counternya sudah diduduki pengunjukrasa," ungkap Albert saat dihubungi wartawan BBC News Indonesia, Heyder Affan, melalui sambungan telepon, sekitar pukul 09.15 WIB, Selasa (13/08).

"Dan di sana tidak ada petugas Cathay," tambahnya.

Hak atas fotoGAMA HAKIM
Image captionRombongan atlet renang DKI Jakarta saat berada di KJRI Hong Kong menjelang keberangkatan ke bandara pada Selasa (13/08) pagi.

Di hadapkan ketidakpastian, Albert dan rombongan berusaha mencari informasi tentang kepastian keberangkatan mereka kembali ke Indonesia. Tapi hasilnya nihil. "Ternyata memang tidak ada yang bekerja saat itu," ujarnya.

Walaupun mereka akhirnya memahami kemungkinan penerbangannnya ditunda, rombongan WNI ini masih berharap pada penerbangan sekitar pukul 12 malam. Toh harapan ini juga kandas. "Karena semua penerbangan dicancel seketika."

Mereka kemudian memutuskan ke Terminal Dua dengan asumsi bahwa lokasi itu lebih sepi dan tidak dijangkau pengunjukrasa.

"Di sana kita duduk-duduk dan berusaha kontak KJRI. Dan mereka tanggap dan langsung datang," jelasnya. Mereka kemudian 'diamankan', diberi makanan dan dijemput untuk dilarikan ke KJRI.

Hak atas fotoGAMA HAKIM
Image captionPuluhan atlet renang DKI Jakarta dan pengurusnya saat meninggalkan KJRI dengan menumpangi bus untuk menuju bandara, Selasa (13/08).

Setelah tertahan di bandara Hong Kong sejak pukul empat sore, mereka akhirnya meninggalkannya sekitar pukul 23.00 waktu setempat. "Jadi kita terjebak lebih dari lima jam."

'Sempat kesulitan berkomunikasi dengan keluarga di Jakarta'

Sementara itu, Gama Hakim, 28 tahun, official PPLM (Pusat Pendidikan Pelatihan Mahasiswa) Swimming team, Dinas Olah raga Pemprov DKI Jakarta, mengaku sempat "panik" saat menyaksikan kehadiran ribuan orang pengunjukrasa pro-demokrai yang memblokade bandara.

"Kita enggak bisa kemana-mana, terus semua petugas tidak ada," ungkapnya kepada BBC News Indonesia, Selasa pagi.

Hak atas fotoMIGUEL CANDELA/GETTY IMAGES
Image captionCalon penumpang di bandara Hong Kong yang penerbangannya tertunda karena unjuk rasa, Senin (12/08).

Apalagi, mereka kesulitan berkomunikasi dengan otoritas bandara untuk menanyakan kepastian penerbangannya.

"Mereka tidak bisa memberikan jawaban, selain bilang 'I don't know'," jelasnya.

Gama juga mengaku menghubungi keluarganya di Jakarta untuk menjelaskan situasi, namun dia sempat kesulitan berhubungan lantaran sinyalnya sempat hilang.

"Keluarga saya sempat panik, karena kesulitan kontak saya," akunya.

Dia mengaku khawatir terjadi bentroikan antara pengunjukrasa dan polisi.

"Kita khawatir polisi enggak pandang bulu," katanya

Apakah China bisa campur tangan secara militer dan politik?

Bendera China — Image captionHong Kong masih berisiko mendapat tekanan dari China.

Kekacauan di Hong Kong kini memasuki pekan ke-11, kekerasan semakin sering terjadi dan demonstrasi menyebabkan gangguan.

Pemerintah China mengecam keras pengunjuk rasa, tetapi banyak kalangan bertanya-tanya apakah pemerintah negara itu akhirnya nanti kehilangan kesabaran dan mengambil tindakan lebih langsung.

Opsi hukum apa saja yang dimiliki Beijing untuk campur tangan? Berikut tiga hal penting.

Apakah China dapat mengirimkan militernya?

Hukum Dasar - konstitusi mini daerah administratif khusus Hong Kong yang berlaku sejak Inggris menyerahkan wilayah itu kepada China pada tahun 1997 - sangat jelas. Intervensi militer China hanya dapat dilakukan jika diminta oleh pemerintah Hong Kong, dan untuk tujuan "menjaga ketertiban umum dan penanganan bencana".

Sebagian besar analis berpendapat opsi itu hampir tidak mungkin akan ditempuh, bahkan oleh pemerintah yang sangar pro-Beijing sekali pun.

Tentara China — Image captionMiliter China menempatkan sekitar 5.000 personel di Hong Kong.

Foto-foto tentang pasukan China berbaris di Hong Kong dan menumpas protes prodemokrasi, sekali pun tidak sampai menggunakan kekuatan yang mematikan, merupakan bencana bagi reputasi wilayah tersebut, mengacaukan perekonomiannya dan menimbulkan kemarahan internasional.

Tentara Pembebasan China menempatkan sekitar 5.000 personel di Hong Kong sejak penyerahan wilayah ke pangkuan China.

Adam Ni, peneliti masalah China di Universitas Macquarie, Australia, menjelaskan kepada BBC bahwa Garnisun Hong Kong "lumayan tak menonjol" dan pada umumnya "sebagai kehadiran simbolis dari kedaulatan China".

Namun pada tanggal 31 Juli, garnisun tersebut mengeluarkan video yang antara lain berisi rekaman tentara - dalam bahasa Kanton - meneriakkan -"semua akibatnya adalah tanggung jawab Anda sendiri". Tampak pula tentara bergerak maju ke arah demonstran, dan rekaman yang memperlihatkan polisi membawa spanduk bertuliskan "Berhentilah menyerang atau kami akan menggunakan kekuatan".

Peringatan seperti itu biasa digunakan oleh kepolisian Hong Kong ketika menangani kekacauan.

Langkah itu dimaknai sebagai peringatan bahwa China dapat saja melakukan intervensi, jika diminta. Peneliti madya di Lowy Institute, Sydney, mengatakan kepada AFP bahwa China tampaknya menggunakan ancaman campur tangan itu "sebagai upaya menakut-nakuti pemrotes".

Apakah China dapat campur tangan secara politik?

China bisa dibilang telah melakukan sejumlah intervensi politik dan hal itulah yang menjadi pendorong utama aksi-aksi protes belakangan ini.

Parlemen Hong Kong atau Dewan Legislatif condong memihak Beijing dan pada tahun 2017, meskipun terjadi protes besar, disahkan undang-undang yang menetapkan bahwa calon pemimpin eksekutif harus disetujui terlebih dulu oleh komite pro-Beijing. Pemenangnya, yang juga harus disetujui oleh pemerintah pusat Beijing, memilih orang-orang yang duduk sebagai menteri.

Carrie Lam dipilih pada tahun 2017, dan dia lah sosok yang mengusulkan rancangan undang-undang ekstradisi yang menyulut aksi protes dan menjadikan dirinya sebagai sasaran kemarahan. RUU ekstradisi itu telah ditangguhkan sampai waktu yang tidak ditentukan.

Profesor Dixon Ming Sing dari University of Science and Technology di Hong Kong mengatakan Beijing telah "berusaha keras untuk menunjukkan kekuasaannya... dengan tegas menolak pengunduran diri Carrie Lam dan menolaknya menarik resmi RUU".

"Jika Beijing menghendakinya mundur, apakah hal itu bisa dilakukan? Tentu saja," katanya.

"Tetapi saya pikir Beijing tidak ingin melakukan itu karena ingin menunjukkan bahwa pihaknya tidak bisa disetir oleh opini umum."

Tentu saja, sekali pun Carrie Lam benar-benar mundur, penggantinya juga harus mendapat dukungan dari Beijing.

Apakah China dapat menyasar para aktivis?

Gelombang protes dipicu oleh RUU Ekstradisi, yang oleh kritikus dikhawatirkan dapat digunakan oleh China untuk menyiduk aktivis politik dan membawanya ke China. Di bawah sistem peradilan negara itu, mereka hampir dipastikan dinyatakan bersalah.

Carrie Lam mengatakan rancangan undang-undang itu sekarang sudah mati, tetapi tanpa produk itu pun, sejauh ini sudah banyak pemberitaan tentang China mengabaikan peraturan-peraturan seperti itu untuk menahan warga Hong Kong.

Salah satu kasus yang paling dikenal adalah kasus Gui Minhai, yang mengelola toko buku di Hong Kong. Tokonya menjual buku-buku yang kritis terhadap pemerintah China. Gui Minhai hilang di Thailand pada tahun 2015, tetapi ia kemudian muncul di China. Di sana ia ditahan terkait dengan kecelakaan mobil yang fatal pada tahun 2003.

Pengadilan China menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun. Ia akhirnya dibebaskan pada tahun 2017 tetapi diduga ditangkap lagi satu tahun kemudian ketika menumpang kereta di China. Hingga kini tidak diketahui bagaimana nasibnya.

Meskipun aktivis-aktivis itu sendiri tidak takut ditangkap, sebagian dari mereka mungkin mencemaskan akibatnya bagi anggota keluarga mereka yang berada di China.

Namun demikian, walaupun terdapat ketakutan akan adanya campur tangan langsung di Hong Kong, cara Beijing yang paling ampuh untuk meredam kekacauan kemungkinan adalah cara halus tetapi manjur - menyasar perekonomian.

Hong Kong adalah pusat ekonomi, dan tetap menyandang predikat itu sejak penyerahan wilayah dari Inggris ke pemerintah China, antara lain disebabkan karena status khususnya yang tetap dipertahankan. Tetapi kota-kota di wilayah China daratan seperti Shenzhen dan Shanghai, berhasil mengikuti jejak Hong Kong sejak 1997.

Jika Hong Kong terus menantang kewenangan Beijing, pemerintah lebih lanjut dapat mengalihkan investasi dan perdagangan ke China daratan, sehingga menekan perekonomian Hong Kong dan membuat wilayah tersebut bergantung pada niat baik Beijing.

Lima hal yang perlu Anda ketahui tentang protes menentang RUU ekstradisi ke China

Demonstrators hold up a signs during a protest to demand authorities scrap a proposed extradition bill with China

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan dirinya tidak akan mencabut rancangan undang-undang yang memungkinkan seorang tersangka diekstradisi ke China, walau terjadi unjuk rasa besar-besaran.

Kepada para wartawan, Lam berkeras RUU tersebut diperlukan dan langkah-langkah pelindung hak asasi manusia telah dicantumkan.

RUU itu juga tidak akan menggerus kebebasan-kebebasan khusus yang dinikmati warga Hong Kong.

"RUU itu bukan atas inisiatif Beijing," kata Lam pada Senin (10/6), seraya menjelaskan RUU tersebut diusulkan atas dasar "nurani" dan "komitmen untuk Hong Kong".

Pemerintah Hong Kong berencana menggulirkan pembahasan kedua terhadap RUU tersebut, pada Rabu (12/6).

Sehari sebelumnya, penyelenggara unjuk rasa mengklaim ada satu juta demonstran, yang menjadikannya sebagai protes terbesar dalam lebih dari 20 tahun. Namun, polisi mengatakan terdapat 240.000 orang pada puncak demonstrasi.

Setelah unjuk rasa berakhir, bentrokan meletus antara ratusan demonstran dan polisi.

Media pemerintah China menuding "kekuatan-kekuatan asing" berada di balik unjuk rasa.

Dalam editorialnya, China Daily berargumen bahwa "sejumlah warga Hong Kong ditipu oleh kubu oposisi dan sekutu-sekutu asing mereka guna mendukung kampanye anti-ekstradisi".

Surat kabar itu menekankan, "orang yang berakal sehat manapun" akan mendukung RUU ini "demi menutup celah hukum dan mencegah Hong Kong menjadi tempat perlindungan para kriminal".

Unjuk rasa di Hong Kong — Image captionIni adalah unjuk rasa terbesar di Hong Kong dalam beberapa tahun ini.

Para pengunjuk rasa, beberapa mengenakan masker, mencoba masuk ke kompleks Dewan Legislatif seraya melemparkan penghalang kendali kerumunan di sekitar. Polisi, dalam perlengkapan antihuru-hara, merespons dengan menggunakan tongkat dan semprotan merica.

Beberapa wajah pengunjuk rasa dan polisi terlihat berlumuran darah.

Para pengkritik RUU itu mengatakan mereka yang berada di teritori bekas jajahan Inggris itu terpaksa mengikuti sistem peradilan China 'yang sangat cacat', dan itu akan menggerus independensi peradilan Hong Kong.

Tetapi para pendukung RUU berdalih beberapa perlindungan diterapkan untuk mencegah siapa pun yang menghadapi persekusi agama atau politik diekstradisi ke daratan China, dan bahwa rancangan undang-undang ini akan menutup celah sistem peradilan.

Bagaimana protes itu berlangsung?

Selama beberapa jam pada hari Minggu (09/06) waktu setempat, para pengunjuk rasa berbaris di tengah panas terik berpakaian putih, dalam sebuah demonstrasi damai yang mencakup banyak orang - mulai dari pengusaha dan pengacara hingga mahasiswa, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan kelompok-kelompok agama.

Banyak yang membawa spanduk bertuliskan, "Hapus hukum yang jahat!" dan "Menentang ekstradisi Tiongkok!".

Image captionRatusan pengunjuk rasa turun ke jalan menentang perubahan undang-undang ekstradisi di Hong Kong, China pada 9 Juni 2019

Angka-angka yang diberikan oleh penyelenggara dan polisi berbeda-beda karena berbagai metode yang mereka gunakan untuk menghitung kerumunan. Penyelenggara unjuk rasa memperkirakan jumlah keseluruhan, polisi melihat berapa banyak orang yang dikumpulkan pada puncak aksi demo.

Jika jumlah perkiraan penyelenggara dikonfirmasi sebagai benar, protes itu adalah yang terbesar di Hong Kong sejak wilayah itu diserahkan ke China pada tahun 1997.

Unjuk rasa itu dipandang sebagai teguran besar dari pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, yang mendesak amandemen itu disahkan sebelum Juli.

"Ini adalah pertandingan akhir bagi Hong Kong, ini adalah masalah hidup atau mati. Itulah sebabnya saya datang," ujar Rocky Chang, seorang profesor berusia 59 tahun, kepada kantor berita Reuters.

Image captionKericuhan sempat meletus antara polisi dan pengunjuk rasa setelah unjuk rasa berakhir

"Suara orang-orang tidak didengar," kata mahasiswa berusia 18 tahun Ivan Wong kepada kantor berita AFP.

"Perubahan undang-undang ini tidak hanya akan mempengaruhi reputasi Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional, tetapi juga sistem peradilan kami. Itu berdampak pada masa depan saya."

Menanggapi protes tersebut, seorang juru bicara pemerintah mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa undang-undang itu "didasarkan pada aturan hukum" dan bahwa pembahasan kedua perubahan undang-undang di Dewan Legislatif akan dilanjutkan pada hari Rabu.

Unjuk rasa terbesar setelah Hong Kong diserahkan ke China

Martin Yip, BBC Chinese, Hong Kong

Unjuk rasa ini disebut sebagai yang terbesar di Hong Kong, tidak hanya sejak Gerakan Payung pada tahun 2014, tetapi sejak serah terima Hong Kong ke Beijing pada tahun 1997.

Gerakan pro-demokrasi Hong Kong mendapat pukulan telak sejak Gerakan Payung karena pengunjuk rasa gagal mendapatkan konsesi setelah menempati jantung kota selama 79 hari.

Angka-angka pada unjuk rasa terakhir pasti akan meningkatkan moral kelompok pro-demokrasi, tetapi banyak pengunjuk rasa tidak optimis bahwa pemerintah akan mundur sekarang. Bagaimanapun, partai-partai pro-Beijing menjadi mayoritas di legislatif.

Namun bentrokan yang terjadi kemudian menunjukkan beberapa masih tidak percaya politik arus utama.

Bersamaan dengan berakhirnya unjuk rasa, pemerintah bersikeras akan melanjutkan pembahasan kedua perubahan undang-undang tersebut. Akankah bentrokan mengubah pikiran pemerintah? Mundur? Menjadi lebih keras? Kita lihat saja nanti.

Apa saja perubahan yang diajukan?

RUU tersebut akan memungkinkan pihak berwenang di China daratan, Taiwan, dan Makau mengekstradisi tersangka yang dituduh melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan pemerkosaan.

Permintaan kemudian akan diputuskan berdasarkan kasus per kasus.

Para pejabat Hong Kong mengatakan pengadilan Hong Kong akan memiliki keputusan akhir mengenai apakah akan memberikan permintaan ekstradisi seperti itu, dan tersangka yang dituduh melakukan kejahatan politik dan agama tidak akan diekstradisi.

Image captionRatusan ribu orang bergabung dalam pawai yang terutama damai ini

Pemerintah telah berusaha meyakinkan masyarakat dengan beberapa konsesi, termasuk berjanji untuk hanya menyerahkan buronan pelanggaran yang membawa hukuman maksimum setidaknya tujuh tahun.

Masyarakat banyak yang menentang kebijakan ini dan kritikus mengatakan orang-orang akan dikenakan penahanan sewenang-wenang, peradilan yang tidak adil, dan penyiksaan di bawah sistem peradilan Tiongkok.

Mengapa berubah sekarang?

Rancangan undang-undang terbaru mengemuka setelah seorang pria Hong Kong berusia 19 tahun diduga membunuh pacarnya yang berusia 20 tahun saat mereka berlibur di Taiwan bersama pada Februari tahun lalu. Pria itu melarikan diri dari Taiwan dan kembali ke Hong Kong tahun lalu.

Para pejabat Taiwan telah meminta bantuan dari otoritas Hong Kong untuk mengekstradisi pria itu, tetapi para pejabat Hong Kong mengatakan mereka tidak dapat mematuhinya karena kurangnya perjanjian ekstradisi dengan Taiwan.

Tetapi pemerintah Taiwan mengatakan tidak akan berupaya mengekstradisi tersangka pembunuhan di bawah perubahan yang diusulkan, dan mendesak Hong Kong untuk menangani kasus ini secara terpisah.

Bukankah Hong Kong di bawah pemerintahan China?

Sebagai mantan koloni Inggris, Hong Kong semi-otonom dengan prinsip "satu negara, dua sistem" setelah kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997.

Kota ini memiliki undang-undang sendiri dan penduduknya menikmati kebebasan sipil yang tidak tersedia bagi rekan senegara mereka di China daratan.

Image captionDi bawah Xi Jinping, Beijing berupaya meningkatkan kontrol atas Hong Kong

Hong Kong telah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan 20 negara, termasuk Inggris dan AS, tetapi tidak ada perjanjian seperti itu dengan China daratan meskipun negosiasi sedang berlangsung dalam dua dekade terakhir.

Para pengkritik mengaitkan rancangan undang-undang tersebut dengan perlindungan hukum yang buruk bagi para terdakwa berdasarkan hukum China.

PADAMU NEGERIKU

Cari Blog Ini

Isi Blog

Kamis, 15 Agustus 2019

KABAR DEMO HONGKONG; Puluhan WNI 'terjebak' di Bandara Hong Kong