Berbagi informasi,
bersinergi
dalam pertemanan dan
persahabatan untuk....
kebaikan,kesejahteraan,kenyamanan dalam bersamaan
Kenapa Tidak, Kita Maju Bersama, Yes We Can
Selain PPP, Ketua Umum Demokrat, Golkar dan PKS Dulu Juga Diciduk KPK.
https://youtu.be/tzJpbdvCoaQ
Tiba di KPK, Ketum PPP Romahurmuziy Pakai Masker & Kacamata Hitam
Dugaan Suap Rommy Terkait Pengaruh Elite Parpol, KPK Singgung Kasus LHI
Faiq Hidayat - detikNews
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) menjadi tersangka kasus suap dugaan jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Wakil Ketua KPK Laode M Syarif bicara pengaruh posisi petinggi parpol yang menjerat anggota DPR tersebut.
"Akan tetapi, KPK sangat khawatir praktik-praktik seperti ini dilakukan oleh pihak-pihak lain, terutama yang menjabat sebagai pimpinan partai politik atau organisasi masyarakat yang terafiliasi sektor politik lainnya yang menjual pengaruhnya dan menerima sejumlah uang," kata Syarif saat jumpa pers di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Sabtu (16/3/2019) Rommy menjabat anggota Komisi XI DPR, yang membidangi keuangan dan perbankan. Sedangkan Kementerian Agama bermitra dengan Komisi VIII DPR. Menurut Syarif, Rommy tidak mempunyai kewenangan atau hubungan dengan Kemenag. "Betul, beliau tidak berhubungan langsung kalau dilihat tupoksi. Kalau kita lihat beberapa kasus yang pernah disidik dan dituntut KPK, kadang tupoksi kementerian tidak selalu berhubungan apa yang dikerjakan," jelas Syarif. Kemudian Syarif mencontohkan kasus yang pernah menjerat anggota DPR yang seperti perkara Rommy. Saat itu mantan anggota DPR Luthfi Hasan Ishaaq, yang berada di Komisi I DPR, mengurusi impor daging di Komisi IV DPR. Diketahui, saat itu Luthfi menjabat Presiden PKS.
"Kalau melihat misalnya LHI dulu Komisi I DPR mengurus luar negeri, tetapi berhubungan impor daging Komisi IV DPR. Ada pernah OTT DPRD di Bali tapi ada mengurus proyek di Sumatera Barat. Jadi tidak bisa dijadikan pola relasi, jadi bisa saja lintas sektor termasuk hal ini. Tapi saya pikir kasus ini (Rommy) kental hubungan kepartaian," tutur dia.
Rommy diduga KPK menerima uang suap Rp 300 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. Penerimaan itu untuk pengisian jabatan di Kemenag.
"Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan HRS dalam proses seleksi jabatan tinggi Kementerian Agama RI tersebut," kata Syarif.
Rommy dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. sumber: https://news.detik.com/berita/d-4470305/dugaan-suap-rommy-terkait-pengaruh-elite-parpol-kpk-singgung-kasus-lhi
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy secara simbolis mengalungkan sorban untuk mengukuhkan Laskar Santri di Gedung Silahturahmi Hamida, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (31/5/2018). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Muhammad Romahurmuziy (Romi) terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jawa Timur, Jumat (15/3/2019). Saat ini, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu sedang menjalani pemeriksaan intensif di Polda Jatim.
Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera dan Ketua KPK Agus Rahadjo pun telah mengonfirmasi penangkapan pria yang akrab disapa Romi itu. “Betul, ada giat KPK di Jawa Timur, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK yang bertempat di Polda Jawa Timur,” kata Agus.
OTT yang menyeret Romi ini menambah daftar panjang ketua umum parpol yang menjadi pesakitan komisi antirasuah. Sebab, sejak 2013, KPK telah menciduk beberapa pimpinan partai, mulai dari Anas Urbaningrum (Demokrat), Luthfi Hasan Ishaaq (PKS), Suryadharma Ali (PPP), dan Setya Novanto (Golkar).
Bagaimana siasat parpol yang pimpinannya tiba-tiba terciduk KPK?
Mengundurkan Diri
Sejumlah parpol meresponsnya beragam, mulai dari menggelar rapat internal hingga meminta sang pemimpin partai mundur dari jabatannya. Dalam kasus korupsi yang menjerat Luthfi Hasan, misalnya, ia langsung mengundurkan diri sebagai presiden PKS setelah resmi tersangka.
“Saya mengundurkan diri sebagai presiden PKS, dan kepada ketua Majelis Syuro agar dapat diproses secara organisasi,” kata Lutfi saat meninggalkan gedung KPK, 31 Januari 2013, seperti dikutip Antara.
Akan tetapi, bukan berarti PKS pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kasus Lutfi itu ke KPK. Sebab, Anies Matta, pengganti Lutfi justru menuding kasus yang menjerat rekan partainya itu sebagai sebuah konspirasi besar.
Anis Matta pun mengajak semua kader partai untuk melawan gerakan pemberantasan korupsi yang disebutnya sudah bersifat tirani itu. “Yang dihadapi PKS adalah sebuah konspirasi besar yang ingin bertujuan hancurkan partai ini,” kata Anissaat sehari usai Lutfi mundur.
Hal yang sama juga dilakukan Anas Urbaningrum. Ia menyatakan mundur sebagai ketua umum setelah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi proyek Hambalang.
“Kalau saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti sebagai ketua umum Partai Demokrat,” kata Anas dalam keterangan pers, di Kantor DPP Demokrat, pada 23 Februari 2013.
Meski Anas menyatakan akan mengikuti proses hukum, tapi dia tetap yakin bahwa status tersangka atas dirinya lebih karena faktor-faktor non-hukum. Ia juga menegaskan dirinya tidak terlibat dalam proses pelanggaran hukum kasus Hambalang.
Namun, sebelum Anas mundur sebagai ketua umum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), selaku Ketua Dewan Pembina yang juga Ketua Majelis Tinggi Demokrat telah mengambil alih langsung kepemimpinan untuk menyelamatkan partai, apalagi elektabilitas Demokrat terjun bebas menjelang Pemilu 2014.
Hal itu dilakukan Majelis Tinggi Demokrat sebagai solusi pertama untuk mengatasi kisruh internal. Sebab, pemberitaan seputar status hukum Anas itu santer usai sprindiknya bocor. Apalagi sejumlah petinggi partai mendesak agar ia mundur dari posisi ketua umum.
“Ketua majelis tinggi partai bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai,” kata SBY kala itu.
Rapat yang digelar Majelis Tinggi Demokrat juga menghasilkan sejumlah poin penting lainnya. Di antaranya: segala keputusan, kebijakan, dan tindakan partai ditentukan dan dijalankan Majelis Tinggi partai, serta mewajibkan semua kader menandatangani pakta integritas.
Novanto Ogah Langsung Mundur
Berbeda dengan sikap Golkar yang tidak langsung mengambil alih kepemimpinan partai dari Setya Novanto.
Meski berkali-kali partai berlambang beringin ini menggelar rapat internal, tapi posisi Novanto sebagai ketua umum tetap bertahan hingga Airlangga Hartarto ditetapkan sebagai ketum baru dalam Munaslub Golkar.
Bagaimana dengan sikap PPP usai Romi diciduk KPK? Hingga artikel ini ditulis, sejumlah petinggi PPP belum memberikan pernyataan resmi. Ruangan Fraksi PPPyang berada di lantai 15 Gedung Nusantara 1, terlihat sepi usai OTT KPK.
Mahfud MD Pernah Peringatkan Rommy Sebelum Terjaring OTT KPK
tirto.id - Anggota Majelis Tinggi DPP PPP Hasrul Azwar minim komentar ketika ditanya mengenai OTT KPK terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Ia ditemui para wartawan di ruangan fraksi PPP lantai 15, Gedung Nussntara 1, DPR RI, Jumat (15/3/2019) sore.
Ia mengatakan bahwa DPP PPP akan mengadakan rapat besar internal partai untuk membicarakan masalah ini, setelah ada penjelasan resmi dari KPK.
"Ya kami menunggu keterangan resmi dari KPK. Sudah domainnya KPK, jadi kami tidak bisa menduga-duga, yang tahu persis adalah KPK. Ya dong, ada limit waktu, jadi kami menunggu penjelasan resmi dari KPK. Kami tunggu dulu penjelasan resmi dari KPK," kata Hasrul.
Ia mengaku sudah melakukan komunikasi dengan para petinggi PPP lainnya, termasuk Sekjen PPP Arsul Sani, untuk membahas masalah ini.
"Sudah saling berkomunikasi, mungkin dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan pada tingkat DPP. Tentu dong. Tinggal menunggu waktunya. Jadi prinsipnya, berdasarkan pembicaraan dengan teman-teman, kita tunggu penjelasan resmi dari KPK.," katanya.
Ia percaya bahwa penangkapan Romahurmuziy tak akan berpengaruh ke caleg-caleg di daerah yang sedang memperebutkan suara pileg 2019.
"Mudah-mudahan tidak. Ya mudah-mudahan tidak. Tidak akan berpengaruh, Insyaallah, mudah-mudahan. Namanya harapan," katanya.
Namun Hasrul sendiri memang mengaku sudah lama tak berkomunikasi dengan Romahurmuziy, sehingga ia sedikit kaget mendengar kabar OTT tersebut.
"Saya sudah lama enggak berkomunikasi. Beliau terus ke daerah. Saya di Medan. Sibuk juga kampanye kan," katanya.
Kabar Ketum PPP Romahurmuziy yang terjerat OTT KPK ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera.
“Ya, betul,” ujar dia ketika dikonfirmasi, Jumat (15/3/2019). Frans juga membenarkan pemeriksaan awal dilakukan di kantor Polda Jawa Timur.
Namun, ia belum mengetahui penangkapan itu terkait kasus apa, Frans menyatakan hal tersebut merupakan ranah KPK. Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo juga membenarkan penangkapan tersebut.
“Betul ada giat KPK di Jawa Timur, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK yang bertempat di Polda Jawa Timur,” kata dia, hari ini ketika dikonfirmasi. Status Romahurmuziy akan ditentukan usai pemeriksaan.
Reporter: Haris Prabowo Penulis: Haris Prabowo Editor: Alexander Haryanto
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ferry Juliantono, mengatakan ikut prihatin atas tertangkapnya Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romy PPP dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ferry lalu berujar kejadian ini mengingatkan dia kepada kasus korupsi Suryadharma Ali, Ketua Umum PPP periode 2007-2014.
Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaganya terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy di Jawa Timur, 15 Maret 2019. Saat ini, Romahurmuziy yang biasa disapa Romy sedang diperiksa KPK di Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya. instagram.com/romahurmuziy
"Cuma kok dulu ingat, waktu Pak Suryadharma Ali kan sebagai Ketua Umum PPP itu juga menjelang pemilihan. Sekarang juga Ketua Umum PPP yang lain," kata Ferry di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Jumat, 15 Maret 2019.
Terdakwa kasus korupsi dana haji, Suryadharma Ali membacakan nota pembelaan (pledoi) saat menjalani sidang di Pengadilan
Tipikor, Jakarta, 4 Januari 2015. Suryadharma Ali juga memaparkan beberapa capaian terbaiknya dalam pelaksanaan ibadah haji
saat menjabat menteri. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Meskipun demikian, Ferry tak ingin berkomentar lebih jauh soal tertangkapnya Romy. Menurut dia, masyarakat sebaiknya menunggu pihak yang berwenang menyampaikan keterangan resmi. "Jadi kita sebaiknya menunggu," ujar Ferry.
"Kami juga tidak mau menyampaikan terlalu jauh tentang peristiwa OTT ini, karena biar nanti KPK yang biasanya memberikan konferensi pers resmi peristiwa penangkapan pak Romahurmuziy."
Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap seorang ketua umum partai di Jawa Timur. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera terkait adanya OTT di wilayahnya. "Info itu benar, tapi tanya ke KPK ya," kata dia saat dihubungi, Jumat, 15 Maret 2019.
Informasi yang berkembang, OTT dilakukan terhadap Romy PPP. Ditanyakan kepastian tersebut, Frans Barung enggan berterus terang. "Sementara satu dengan salah satu orang yang belum diketahui," kata Frans Barung.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaganya terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, hari ini, 15 Maret 2019. "Betul ada giat KPK di Jawa Timur." Agus menyampaikannya melalui keterangan tertulis, Jumat, 15 Maret 2019.
Romahurmuziy yang biasa disapa Romy sedang diperiksa KPK di Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya.
Status Romy akan ditentukan seusai pemeriksaan. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam setelah penangkapan untuk memastikan status hukum pihak-pihak yang dijaring melalu OTT. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka biasanya akan langsung ditahan.
"Tunggu konferensi pers di KPK nanti malam atau besok pagi," kata Agus.
Sebelumnya Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera membenarkan adanya kabar salah seorang ketua umum partai politik terjaring OTT.
Barung hanya mengatakan politikus itu sedang diperiksa di Markas Polda Jawa Timur. "Info itu benar tapi tanya ke KPK ya," kata dia saat dihubungi, Jumat, 15 Maret 2019.
5 Fakta Seputar Operasi Tangkap Tangan Romahurmuziy
Reporter:
Tempo.co
Editor:
Juli Hantoro
Sabtu, 16 Maret 2019 07:01 WIB
Ketua Umum PPP, Romahurmuziy (mengenakan masker dan bertopi), tiba di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019. ANTARA/Reno Esnir
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP MuhammadRomahurmuziy ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 15 Maret 2019. Hingga saat ini ia masih menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.
KPK belum menggelar konferensi pers terkait penangkapan Romy. Berikut beberapa hal yang telah diketahui seputar penangkapan Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf tersebut:
1. Ditangkap di Jawa Timur
KPK menangkap Romy di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jumat 15 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB
Romy kemudian diperiksa di Markas Polda Jawa Timur. Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan penangkapan itu dan pemeriksaan sementara dilakukan di Polda Jawa Timur.
"Betul ada giat KPK di Jawa Timur," ucap Agus melalui keterangan tertulis, Jumat, 15 Maret 2019.
Kabar operasi tangkap tangan atau OTT Romy pertama kali diungkap oleh Juru bicara Polda Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera.
Barung menjelaskan, salah seorang ketua umum partai politik itu ditangkap saat sedang menjalani pemeriksaan di Markas Polda Jawa Timur. "Info itu benar tapi tanya ke KPK ya," kata dia saat dihubungi, Jumat, 15 Maret 2019.
2. Lima Orang Tersangkut OTT
Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan penangkapan Romahurmuziy. Ia menyebut ada lima orang yang diduga tersangkut dalam OTT ini.
"KPK mengamankan lima orang setelah diduga terjadi transaksi yang kesekian kalinya," kata dia di kantornya, Jakarta Selatan pada Jumat, 15 Maret 2019.
Kelima orang ini, kata Febri, terdiri dari unsur penyelenggara negara seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pihak swasta, dan pejabat di lingkungan Kementerian Agama.
3. Kasus Jual Beli Jabatan
Febri Diansyah mengatakan penangkapan Romy diduga terkait kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama baik di pusat maupun daerah.
"Pokok perkaranya itu terkait dengan pengisian jabatan di pimpinan tinggi (Kemenag), bisa di pusat atau daerah. Kalau di daerah misalnya, ada Kanwil atau jabatan-jabatan yang lain," ujar Febri Diansyah di kantornya pada Sabtu dini hari, 16 Maret 2019.
4. Ruang Menteri Agama Disegel
KPK telah menyegel ruang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terkait penangkapan Romy. Penyegelan dilakukan untuk kebutuhan klarifikasi dalam proses penyelidikan terkait kasus OTT Romahurmuziy.
Selain ruang Lukman, KPK juga menyegel ruangan Sekretaris Jenderal Kemenag M. Nur Kholis Setiawan. Sekjen Kemenag juga datang ke kantor KPK pada Jumat pukul 20.00 untuk dimintai klarifikasi atas sejumlah keterangan.
5. Uang Ratusan Juta
KPK menyita sejumlah uang dalam operasi tangkap tangan terhadap Romahurmuziy. "Jumlahnya ratusan juta, diamankan di lokasi dalam bentuk mata uang rupiah," ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya pada Sabtu dini hari, 16 Maret 2019.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, jumlah uang yang disita dalam penangkapan terhadap Rommy memang tidak banyak.
"Uangnya tidak banyak, tapi saya belum terima laporan lengkap. Yang perlu dicatat ini bukan pemberian yang pertama, karena sebelumnya juga yang bersangkutan pernah memberikan," kata Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019.
TEMPO.CO, Jakarta - Operasi tangkap tangan atau OTT Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Jumat, 15 Maret 2019, sekitar pukul 09.00 WIB.
Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut, ada empat orang lain yang ikut diciduk bersama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPPP) itu. "KPK mengamankan lima orang setelah diduga terjadi transaksi yang kesekian kalinya," kata Febri di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019.
Menurut Febri, sejumlah uang disita dalam OTT ini. Uang itu diduga merupakan bagian dari transaksi terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama, baik di pusat maupun di daerah.
Berapa kekayaan Romahurmuziy saat ini? Dari penelusuran Tempo melalui website elhkpn.kpk.go.id, tercatat anggota DPR RI ini terakhir kali mendaftarkan LHKPNnya pada 19 Maret 2010.
Ketua umum partai berlambang kakbah itu, tercatat memiliki harta sebesar Rp 11.834.972.656. Romahurmuziy memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Sleman dengan total mencapai Rp 2.551.827.000.
Romahurmuziy juga tercatat memiliki harta bergerak berupa kendaraan Rp 775,5 juta yang terdiri dua unit Kijang Innova, Mitsubishi Pajero Sport, dan Ford Laser, Honda Supra Fit. Selain itu, tercatat Romahurmuziy juga punya harta bergerak berupa usaha yaitu PT Dugapat Mas sebesar Rp1.478.496.000.
Selain itu, Romahurmuziy t memiliki harta bergerak lain berupa batu dan logam mulia senilai Rp 425.000.000, surat berharga senilai Rp 1.154.616.819, giro setara kas sebesar Rp 5.284.832.837, serta piutang Rp 164.700.000 dan tercatat tak memiliki hutang.
Saat ini, Romahurmuziy dan empat orang lainnya masih diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan. KPK punya waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif sebelum menentukan status hukum OTT Romahurmuziy dan yang lain saat ditangkap.
Romahurmuziy
Dari keluarga Yang Membanggakan
Kini ia ditangkap KPK.
tirto.id - Bakat kepemimpinan Romahurmuziy sudah terlihat sejak muda. Ia adalah Ketua OSIS di sekolahnya, SMA Negeri 1 Yogyakarta. Sekolah ini termasuk SMA papan atas, bahkan boleh dibilang yang terbaik, di kota pelajar. Tidak sembarang orang bisa menjadi murid di sekolah berjuluk SMA Teladan ini.
Rommy, sapaan akrab Romahurmuziy, memang dikenal sebagai remaja yang cerdas, pandai bergaul, berjiwa pemimpin, dan berprestasi. Tahun 1992, misalnya, ia sukses mengharumkan nama sekolahnya setelah meraih predikat Siswa Teladan Tingkat Nasional. Lulus SMA pada 1993, Rommy kemudian diterima di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan menuntaskan studinya hingga magister.
Sempat bekerja di beberapa perusahaan, juga pernah menjadi dosen Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, peruntungan Romahurmuziy ternyata ada di politik. Dari sinilah namanya merangkak pelan-pelan dan dengan segala dinamikanya Rommy mencapai posisi sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Hingga akhirnya, kejutan itu terjadi. Romahurmuziy, pemimpin salah satu partai politik Islam paling berpengaruh di Indonesia dan berpotensi mendapatkan posisi politik yang lebih bagus usai Pilpres 2019, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya pada 15 Maret 2019 lalu.
Garis Keluarga Terhormat
Dilahirkan di Sleman, Yogyakarta, dengan nama Muchammad Romahurmuziy, tanggal 10 September 1974, ia berasal dari keluarga yang amat terhormat. Moyang, kakek, hingga ayah dan ibu Rommy merupakan tokoh-tokoh yang berpengaruh serta memiliki rekam-jejak kiprah yang mengagumkan.
Romahurmuziy terlahir di Yogyakarta. Ia punya ikatan batin yang kuat dengan Nahdlatul Ulama (NU) dari leluhurnya yang asli Jombang, Jawa Timur. Kakek moyang Rommy, K.H. Wahab Hasbullah, adalah penggagas NU bersama K.H. Hasyim Asy’ari dan beberapa ulama besar lainnya.
Dikutip dari buku K.H. Abdul Wahab Hasbullah: Bapak dan Pendiri NU (1972) karya Saifuddin Zuhri, para kiai dari berbagai daerah berkumpul di kediaman Kiai Wahab di Surabaya pada 31 Januari 1926. Di sinilah Nahdlatul Ulama dideklarasikan. Kini, NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Putra K.H. Wahab Hasbullah, yakni Muhammad Wahib Wahab, yang tidak lain adalah kakek Romahurmuziy, adalah seorang pejuang kemerdekaan yang kemudian turut menegakkan pemerintahan Indonesia pada masa-masa awal.
Saifuddin Zuhri dalam bukunya yang lain bertajuk Berangkat dari Pesantren (2013) mengungkapkan Wahib Wahab pernah menjadi komandan PETA (Pembela Tanah Air) pada zaman pendudukan Jepang. Jelang Indonesia merdeka, kakek Rommy ini memimpin Laskar Hizbullah Surabaya, merebut senjata dari serdadu-serdadu Jepang, lalu turut berjuang mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin berkuasa kembali.
Selain tentu saja memiliki andil besar di NU, K.H. Wahib Wahab juga berperan di pemerintahan Orde Lama. Presiden Sukarno menunjuknya menduduki jabatan Menteri Agama RI dari 1959 hingga 1962. Wahib Wahab juga dipercaya menjadi menteri penghubung sipil dengan militer.
Ayah Rommy, yaitu Prof. Dr. K.H. M. Tolchah Mansoer, juga tak kalah hebat. Ia merupakan pendiri Ikatan Pelajar NU (IPNU) dan Rais Syuriah PBNU periode 1984-1986, juga guru besar hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tolchah berkiprah pula di kancah politik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) mewakili Partai NU dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Begitupula dengan sang ibunda, Umroh Machfudzoh, yang turut mengguratkan jejak kemilau dalam sejarah NU maupun dalam riwayat bangsa Indonesia. Greg Fealy dan Greg Barton dalam Nahdlatul Ulama: Traditional Islam and Modernity in Indonesia(1996) mengungkapkan Umroh Machfudzoh adalah cucu K.H. Wahab Hasbullah serta putri sulung K.H. Wahib Wahab.
Ibunda tercinta Romahurmuziy ini merupakan salah satu perempuan terbaik yang pernah dimiliki NU. Umroh Machfudzoh adalah pendiri IPPNU (Ikatan Pelajar Putri NU) serta sempat menjabat Ketua PP Wanita Persatuan. Di ranah politik, ia pernah duduk sebagai anggota DPR dari Fraksi PPP.
Sampai di sini, terlihat betapa hebatnya garis keturunan keluarga Romahurmuziy. Rommy sebetulnya juga sudah berada di jalur semestinya sebelum publik dikejutkan dengan hasil operasi tangkap tangan KPK yang ternyata menempatkan namanya sebagai sosok yang terciduk di Jumat keramat itu.
Jejak Politik Gus Rommy
Romahurmuziy sudah merintis bakat berpolitiknya sejak muda. Setelah menjadi Ketua OSIS di SMA 1 Yogyakarta, pengalaman organisasi Rommy semakin bertambah semasa kuliah di ITB. Ia adalah pemimpin redaksi Majalah Mahasiswa PILAR, juga Ketua Bidang Pengkajian Himpunan Mahasiswa Teknik Fisika ITB periode 1995-1996.
Pada 1998 Romahurmuziy sempat bergabung dengan Garda Bangsa di bawah naungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terbentuk tidak lama setelah runtuhnya rezim Orde Baru kala itu. Namun, pilihan politik Rommy akhirnya jatuh kepada PPP, melanjutkan kiprah sang ibunda.
Suryadharma Ali (SDA) adalah orang yang punya andil membimbing Rommy menapaki jalur-jalur politik tanah air. Ketika SDA menjadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam periode pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2009, Rommy masuk dalam jajaran staf khususnya.
Tahun 2007, seperti ditulis Hanta Yuda A.R. dalam Jejak Para Pemimpin (2014), Suryadharma Ali terpilih sebagai Ketua Umum PPP untuk menggantikan Hamzah Haz. Karier politik Rommy bersama partai Islam berlambang Kakbah ini pun turut terdongkrak. Ia menempati posisi Wakil Sekjen DPP PPP.
PPP membawa Romahurmuziy merambah parlemen. Sejak 2009, ia menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PPP di DPR-RI. Dalam Muktamar VII PPP tahun 2011, Rommy terpilih sebagai Sekjen DPP partai politik pimpinan Suryadharma Ali ini.
Level karier Rommy sebagai wakil rakyat terus meningkat. Terhitung tanggal 30 Mei 2011, ia mengemban jabatan sebagai Ketua Komisi IV DPR-RI yang membidangi masalah pertanian, perkebunan, kehutanan, pangan, kelautan, hingga perikanan. Di parlemen, Rommy juga pernah masuk jajaran anggota Badan Anggaran DPR, serta anggota Komisi III dan XI DPR-RI.
Pertengahan tahun 2014, Suryadharma Ali ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi dana haji. SDA yang kala itu menjabat sebagai Menteri Agama RI di pemerintahan SBY periode kedua langsung meletakkan jabatannya, juga mundur dari kursi Ketua Umum PPP.
Sepeninggal SDA, keguncangan melanda PPP. Terjadi friksi hebat di internal partai yang terpaksa memakai lambang bintang selama era Orde Baru ini. PPP terpecah, antara versi Romahurmuziy dan Djan Faridz. SDA sendiri cenderung berpihak kepada Djan Faridz. Rommy pun memutuskan melawan kehendak mentornya itu.
Akhirnya, setelah melalui serangkaian lika-liku termasuk proses peradilan, Romahurmuziy jadi pemenangnya. Sejak 20 Mei 2016, ia mantap menduduki posisi orang nomor satu di DPP PPP—kendati gejolak di daerah masih kerap terjadi—selain terus berkiprah di DPR. Rommy tercatat sebagai ketua umum partai politik termuda di parlemen.
Daya tawar Romahurmuziy semakin kuat menjelang Pemilu 2019. Setelah membawa gerbong PPP bergabung dengan kubu petahana, Rommy disebut-sebut sebagai salah satu auktor intelektualis yang berhasil mengantarkan Ma’ruf Amin sebagai cawapres untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.
Jika Jokowi kembali memenangkan pilpres nantinya, bukan mustahil Rommy bakal terkena cipratan kenikmatan. Posisi menteri atau jabatan tinggi lainnya boleh jadi sudah menanti. Bahkan, bukan tidak mungkin Rommy dapat berbicara lebih banyak di pemilu berikutnya, tahun 2024 mendatang.
Menuju detik-detik akhir Pilpres 2019 yang kian panas, Rommy justru kena batunya. KPK mencokoknya di Surabaya dalam dugaan kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama. Tentu saja, terlepas nantinya ia terbukti bersalah atau tidak, kejadian ini mencoreng nama besar keluarganya yang sudah terjaga selama beberapa generasi dan melintasi rezim demi rezim.
Terciduknya Rommy oleh KPK juga mengancam karier politiknya ke depan nanti, yang semula amat cerah menjadi terancam musnah. Terlebih lagi, ia kepergok mendekati pilpres, sama seperti seniornya, Suryadharma Ali, yang diciduk jelang Pilpres 2014 silam dan hingga kini masih mendekam di penjara.
Teka-teki masa depan Romahurmuziy menarik untuk dinanti. Apakah ia bakal bernasib serupa dengan Suryadharma Ali, atau malah sanggup lolos dari lubang jarum dan kembali menebar senyum khasnya lebih lebar, mengingat faktor politis di negeri ini yang seringkali mampu mengubah sesuatu dengan drastis dan memantik miris.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar