Probosutedjo Pendiri Universitas Mercu Buana Tutup Usia

Probosutedjo Bakal Dimakamkan di Dekat Ayahnya

jpnn.com, JAKARTA - Jenazah Probosutedjo diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhir di Yogyakarta. Sekitar pukul 14.30 WIB, Senin (26/3), jenazah dibawa dari rumah duka menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Dari pantauan JPNN, jenazah diikuti iring-iringan keluarga yang menggunakan bus Kemenhan dan sejumlah mobil pribadi.

Rencananya, adik dari Presiden Kedua RI Soeharto itu dimakamkan setelah salat magrib di Pemakaman Gedong, Kemusuk, Bantul, Yogyakarta.

Dari informasi yang dihimpun JPNN, pendiri Universitas Mercu Buana itu bakal dimakamkan di samping kuburan ayahnya yakni Atmo Pawiro.

Sementara Pakar Pendidikan Arief Rachman yang merupakan kerabat terdekat Probo mengatakan, jadwal pemberangkatan jasad Probo dipercepat. Sebelumnya sesuai agenda jasad akan terbang pukul 15.30. “Tapi ini ada pesawat carter, jadi diberangkatkan lebih awal,” kata dia.

Berdasarkan pengamatan, jenazah Probosutedjo diletakkan dalam peti jenazah berwarna putih yang dibalut dengan bendera merah putih.

Kerabat dan sanak saudara tampak mengiringi peti jenazah berisi Probosutedjo yang dibawa dari dalam rumah duka menuju mobil jenazah sambil melantunkan selawat. (mg1/jpnn)

Salah Satu Karya Terbaik Probosutedjo adalah Mercu Buana

jpnn.com, JAKARTA - Firman Wijaya, pengacara yang dahulu identik dengan urusan keluarga Cendana, tampak hadir di rumah duka Probosutedjo yang ada di Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut Firman, mantan kliennya itu memiliki jasa besar bagi pendidikan di Indonesia.

“Saya mengucapkan belasungkawa. Beliau sangat baik orangnya dan dia mengajarkan untuk berdedikasi dengan masyarakat melalui pendidikan serta lewat Universitas Mercu Buana,” ujar dia di lokasi, Senin (26/3).

Menurut dia, melalui prinsip-prinsip yang diterapkan di Universitas Mercu Buana, Probosutedjo sangatlah peduli akan pendidikan di Indonesia.

"Sejarahnya sangat besar bagi dunia pendidikan, Universitas Mercu Buana itu salah satu karya terbaik beliau," ujar Firman yang kini menjadi kuasa hukum Setya Novanto.

Diketahui Probosutedjo tutup usia pada pukul 07.05 WIB pagi tadi di RS Cipto Mangunkusumo. Dia sempat menjalani perawatan intesif selama empat hari di RSCM sebelum meninggal di usia 87 tahun. (mg1/jpnn)

Berakhlak Baik, Probosutedjo Selalu Membela Soeharto

Senin, 26 Maret 2018 – 15:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengatakan, semasa hidup, Probosutedjo selalu membela Soeharto.

Pasalnya, Probosutedjo dan mantan presiden Indonesia itu memang memiliki hubungan darah. Probosutedjo merupakan adik Soeharto.

"Dia selalu membela perjuangan Soeharto semasa jadi presiden hingga lengser," kata Try saat melayat ke rumah Probosutedjo, Senin (26/3).

Try juga memuji karakter Probosutedjo. Menurut dia, Probosutedjo memiliki sifat dermawan dan berakhlak baik.

"Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan turut berdukacita. Keteguhannya sebagai pengusaha pribumi patut dikenang," kata Try.(mg1/jpnn)

Indonesia bubar pada 2030

Wartawan BBC Indonesia, Rohmatin Bonasir dan Abraham Utama 

mengumpulkan data dan argumen untuk mengecek kesahihan pernyataan Prabowo tentang apa yang oleh sebagian pihak disebut 

sebagai 'peringatan', 'prediksi' atau 'fiksi'.

• 24 Maret 2018

Hak atas fotoULET IFANSASTI/GETTY IMAGES

Image captionPetani di Yogyakarta mengikuti upacara bendera di hari kemerdekaan, 17 Agustus 2015. Menurut kajian Konsorsium Pembaruan Agraria, petani adalah kelompok paling terdampak ketimpangan penguasaan lahan.

Cuplikan pidato Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang dirilis melalui akun Facebook resmi partainya menjadi bahan perbincangan, terutama saat Indonesia menjalani tahun politik: pilkada serentak 2018 dan jelang pemilu 2019.

Wartawan BBC Indonesia, Rohmatin Bonasir dan Abraham Utama mengumpulkan data dan argumen untuk mengecek kesahihan pernyataan Prabowo tentang apa yang oleh sebagian pihak disebut sebagai 'peringatan', 'prediksi' atau 'fiksi'.

Klaim Prabowo Subianto

Mengenakan baju putih dan songkok, Prabowo tampak berapi-api ketika menyampaikan pidato. Kedua tangannya senantiasa bergerak memberikan tekanan terhadap apa yang dia ucapkan.

Prabowo pun beberapa kali menunjukkan tangannya ke arah bendera serta kader Gerindra di ruang pertemuan yang besar.

"Saudara-saudara, kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini."

"Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Bung, mereka ramalkan kita ini bubar!"

Demikian kata Prabowo dalam acara konferensi dan temu kader nasional Partai Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Oktober tahun 2017.

Klaim balasan

Pemerintah Presiden Joko Widodo menyatakan sudah mencanangkan program Indonesia emas pada 2045, ketika usia negara ini mencapai 100 tahun.

"Justru itu. Upaya-upaya itu menuju ke sana," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi di Istana Kepresidenan, Rabu (21/03).

Hak atas fotoJAWAD JALALI/EPA

Image captionWakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan skenario Indonesia bubar bisa terjadi jika persatuan dan kesatuan Indonesia tidak dijaga.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Presiden Presiden Jusuf Kalla sempat tertawa ketika dimintai komentar oleh para wartawan.

Kalla kemudian menjawab, "Itu kan fiksi," tetapi ia menandaskan bahwa negara bisa saja bubar karena perpecahan.

Indonesia bubar 2030?

Dalam pidatonya, Prabowo Subianto mengajukan argumen-argumen tentang penguasaan tanah dan kekayaan.

Klaim Prabowo

"Elite kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita, tidak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%, tidak apa-apa."

"Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara," ujarnya.

Hak atas fotoHOTLI SIMANJUNTAK/EPA

Image captionSeorang pedagang mengatur dagangannya di Aceh. Bank Dunia mengatakan pertumbuhan tahunan ekonomi Indonesia diprediksi stabil 5,3% untuk periode 2018-2020.

Merujuk pernyataan Prabowo, menurut Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono, rasio gini tanah nasional yang disebutnya 0,8% merupakan salah satu prasyarat bubarnya Indonesian.

Ia memaknai perkataan Prabowo sebagai peringatan.

"Artinya, 1% penduduk Indonesia menguasai 80% tanah di Indonesia. Satu persen itu segelintir," tuturnya.

Selain ketimbangan penguasaan tanah, Juliantono juga menyebut beban keuangan Indonesia telah mencapai nominal yang mengkhawatirkan.

"Sekarang sudah Rp4.000 triliun padahal APBN saja Rp 2.000 triliun. Bagaimana bayarnya?"

"Kemudian gini rasio penguasaan aset 0,43. Belum lagi sumber-sumber daya kita di bawa ke luar dalam bentuk bahan baku, bahan mentah," ucapnya.

Fakta

Dalam empat dekade terakhir rasio gini kepemilikan lahan di Indonesia ada di kisaran 0,50 sampai 0,72.

Data terakhir Badan Pusat Statistik, pada 2013 rasio gini itu mencapai 0,68. Angka itu dibaca, 1% kelompok penduduk menguasai 68% lahan di Indonesia.

Dalam laporan penelitian berjudul Enam Dekade Ketimpangan, Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia, Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi membagi ketidaksetaraan itu dalam dua kelompok.

Kajian yang disokong Konsorsium Pembaruan Agraria itu menyebut terdapat ketimpangan antara penyediaan lahan untuk kegiatan ekstraksi bertujuan profit perusahaan besar dan tanah bagi pertanian rakyat.

Hak atas fotoAGUNG PARAMESWARA/REUTERS

Image captionPetani dinilai merupakan kelompok yang paling terdampak ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.

Menjabarkan lebih lanjut pernyataan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bahwa Indonesia akan bubar 12 tahun dari sekarang, Ferry Juliantono memberikan beberapa contoh.

"Sebuah negara bisa secara de facto tidak ada. Kayak Yunani negaranya tidak bubar, tapi bangkrut. Yugoslavia dan Uni Soviet, karena tidak ada keadilan, bubar."

Namun menurut Direktur Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia, Aditya Perdana, skenario tersebut tidak logis, melihat kondisi politik dan ekonomi.

"Kalau dibandingkan antara sebelum dan sesudah Orde Baru, banyak perubahan, terlebih di dalam pembangunan politik."

"Kita bisa mengatakan dulu orang takut dan cemas kalau ingin menyampaikan aspirasinya atau berbeda pendapat sehingga kemudian takut dikejar-kejar aparat dan sebagainya," ujarnya.

Hak atas fotoBAY ISMOYO/AFP

Image captionPembangunan ekonomi dan kemajuan demokrasi disebut akan membuat Indonesia semakin baik, bukan bubar.

Kondisi itu, kata Aditya, berbeda dengan kondisi saa ini, ketika orang bebas menyampaikan pendapat tanpa rasa takut, suasana positif dari demokrasi dan reformasi yang berjalan di Indonesia.

"Kalau ini terus dilanjutkan dan ada perkembangan infrastruktur, ekonomi dan sebagainya, saya sangat yakin Indonesia semestinya bukan bubar tapi malah lebih baik."

Pakar ekonomi dari Universitas Unika Atmajaya Jakarta, Agustinus Prasetyantoko, menyebut ketimpangan penguasaan lahan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan eksistensi sebuah negara.

Prasetyantoko berkata, ratio gini pengusaan lahan secara umum menunjukkan stabilitas sosial dan politik yang dicapai suatu pemerintahan.

"Kebangkrutan negara faktornya banyak sekali. Analisis itu terlalu tergesa-gesa," ucapnya.

Hak atas fotoGETTY IMAGES

Image captionPresiden Jokowi giat membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat di berbagai daerah.

Di era pemerintahannya, Presiden Jokowi secara reguler membagikan sertifikat tanah kepada kelompok masyarakat di berbagai daerah. Menurutnya, sertifikat vital bagi masyarakat, terutama yang tengah bersengketa lahan, baik antarwarga maupun dengan perusahaan atau pemerintah.

Prasetyantoko mengatakan pembagian ribuan sertifikat itu merupakan salah satu upaya Jokowi menurunkan ketimpangan penguasaan lahan.

Namun, ia menyebut program itu tak cukup untuk menuntaskan persoalan tersebut. Prasetyantoko mengatakan, dampak pembagian sertifikat tanah itu pun tidak instan.

"Mengatasi ketimpangan penguasaan tanah belum pada akselerasi yang perlu, tapi arahnya sudah benar, tuturnya.

Referensi Prabowo

Dalam pidatonya di depan kader Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tidak secara spesifik menyebut nama negara atau 'kajian' yang menyatakan Indonesia bubar tahun 2030.

Akan tetapi, dalam sebuah seminar di Universitas Indonesia pada 18 September 2017, Prabowo menunjukkan tiga buku, salah satunya berjudul Ghost Fleet, karangan August Cole dan P. W. Singer.

"Ghost Fleet ini sebetulnya novel tapi ditulis oleh dua ahli strategi dan intelijen Amerika, menggambarkan sebuah skenario perang antara Cina dan Amerika tahun 2030."

"Yang menarik dari sini bagi kita hanya satu. Mereka ramalkan tahun 2030 Republik Indonesia sudah tidak ada lagi," kata Prabowo dalam seminar itu.

Hak atas fotoED WRAY/GETTY IMAGES

Image captionKader Gerindra menyebut Prabowo Subianto kerap membicarakan potensi kebangkrutan Indonesia di internal partai.

Ferry Juliantono, mengakui Ghost Fleet memang menjadi rujukan Prabowo, tapi menegaskan novel fiksi itu bukan satu-satunya referensi.

"Referensinya dari karya ilmiah atau dari buku nonfiksi. Semuanya mengingatkan kita. Novel fiksi kalau yang menulis orang intelijen berarti, sebenarnya pengaburan karya intelijen yang dibungkus dengan novel fiksi," kata dia.

Juliantono berkata, Prabowo sudah beberapa kali mengeluarkan peringatan serupa di hadapan kader Gerindra.

Namun mengapa cuplikan pidato sang ketua umum yang diambil dari konferensi dan temu kader nasional Gerindra pada Oktober 2017 tersebut baru diunggah ke Facebook belakangan?

"Karena relevan. Kemarin Pak Amien Rais juga menyampaikan tentang bahaya penguasaan tanah oleh segelintir orang. Kebetulan saja bersamaan," tuturnya.

Juliantono merujuk pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais, yang menuding pembagian sertifikat tanah oleh Jokowi merupakan kebohongan.

Amien mengklaim 74% tanah di Indonesia dikuasai kelompok tertentu, tanpa menyebut pihak yang dimaksud.

Suara warga

Sejumlah warga yang dihubungi BBC Indonesia mengungkapkan pendapat berbeda atas analisis Prabowo.

Sekar Banjarsari, warga Jakarta, menilai masyarakat memang harus memikirkan masa depan Indonesia, termasuk 12 tahun mendatang.

Dalam konteks penguasaan lahan, Sekar khawatir pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat dilakukan tanpa pertimbangan yang matang.

"Harus dicek, apakah penerima sertifikat itu dapat mengoptimalkan lahan. Mungkin dia memang berhak, tapi apakah dia bisa memanfaatkan sebagaimana mestinya?"

"Banyak cerita, petani diberi lahan luas, tapi karena tidak punya kapabilitas mengelola lahan, malah dijual atau dikerja-samakan dengan perusahaan sawit," ujar perempuan yang aktif di advokasi hak asasi manusia ini.

Hak atas fotoED WRAY/GETTY IMAGES

Image captionPerekonomian Indonesia dinilai terus berkembang dari waktu ke waktu.

Sementara itu, pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di Yogyakarta, Alexander Arian Febrianto, optimis perekonoiman Indonesia akan terus berkembang.

Kebangkrutan negara disebutnya mustahil terjadi karena lapangan pekerjaan terus bertambah seiring fenomena generasi muda beralih menjadi wirausahawan.

"Banyak orang membuka usaha seperti saya, perkonomian berputar. Cari uang semakin banyak caranya, termasuk bagi yang lulusan SD atau SMP," kata dia.

Menurut data BPS tahun 2017, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia kini mencapai 189,1 juta jiwa. Sebanyak 42% di antara angkatan kerja itu berlatar belakang pendidikan SD.

Adapun, 31,9% masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Dua sektor yang disebut pertama berhubungan erat dengan ketersediaan lahan.

Hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia pada September 2017 menunjukkan, 68,39% masyarakat puas atas kinerja pemerintah.

Hasil serupa juga dicatat oleh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) tahun 2017: tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah Indonesia pada 2016 meningkat 58% dibanding tahun 2007, di angka 80%

pdri sejarah yang hampir terlupakan: PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA (PDRI) 19 D...

DIBISU TULIKAN KEPENTINGAN POLITIK ...

FAKTA DAN PERISTIWA DIABAIKAN DAN ATAU DITIADAKAN.

pdri sejarah yang hampir terlupakan: PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA (PDRI) 19 D...: PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA (PDRI) 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949 Tanggal 19 Desember 1948 Jam 06.00 Pagi Yogyakarta Ibukota R...

Utang luar negeri Indonesia Rp4.800 triliun... Aman Kah ?

Utang luar negeri Indonesia Rp4.800 triliun 

Ada Lima hal yang perlu Anda ketahui

Hak atas foto
AFP
Image caption
Data Bank Indonesia pada Februari lalu memperlihatkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia 2017 naik 10,1% dibanding tahun sebelumnya.
Berbagai silang pendapat bermunculan setelah Bank Indonesia mengumumkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia, tahun 2017, mencapai lebih Rp4.000 triliun.
Ada yang menyebut jumlah tersebut masih dalam batas aman, tetapi ada pula yang berkata tidak.
Berikut lima hal yang perlu Anda ketahui terkait Utang Luar Negeri Indonesia.
Mengapa jumlahnya sangat banyak?
Pada data yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) Februari lalu, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia 2017 silam mencapai US$352,2 miliar atau sekitar Rp4.849 triliun (kurs Rp13.769).
Jumlah itu naik 10,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, pada 2016, ULN Indonesia 'hanya' naik sebesar 3%.

Peningkatan ULN ini cukup drastis karena "sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif pemerintah lain", ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman, dalam keterangan resminya.
Hak atas foto
AFP
Image caption
Mayoritas Utang Luar Negeri Indonesia tahun 2017 adalah dalam bentuk Surat Utang.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan bahwa untuk membangun infrastruktur di berbagai penjuru negeri pada 2015-2019, Indonesia membutuhkan anggaran sekitar Rp5.000 triliun.
"Biaya itu tidak bisa semuanya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau APBD, sehingga pemerintah mencari jalan lain, yaitu menarik investasi dari luar negeri dengan menerbitkan surat utang," ungkap Ekonom Bank Permata, Josua Pardede.
Hak atas foto
AFP
Image caption
Presiden Joko Widodo menargetkan berbagai pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, jembatan, pelabuhan dan lain sebagainya.
Dalam lebih tiga tahun memimpin, pemerintahan Jokowi menyebut telah membangun di antaranya 2.623 km jalan aspal, sebagian besar di "Papua, perbatasan Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur"; lebih dari 560 km jalan tol; lebih 25.000 meter jembatan; sejumlah bandar udara; proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dan Palembang, serta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.
Hak atas foto
AFP
Image caption
Pembangunan infrastruktur dikebut di berbagai daerah di tanah air.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Enny Sri Hartati, kepada BBC Indonesia mengungkapkan besarnya kenaikan ULN 2017 dibandingkan 2016, karena dua tahun jelang akhir pemerintahan Jokowi-JK: "Pemerintah ingin mempercepat pembangunan. Selain itu, yang berutang (ke luar negeri) itu tidak hanya pemerintah, tetapi juga BUMN."
"Misalnya (lewat) pencatatan obligasi global, Komodo Bond di London oleh Wijaya Karya, yang juga bertujuan mengeluarkan surat utang untuk percepatan pembiayaan infrastruktur," kata Enny.
Aman atau tidak?
Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati, menyebut jumlah utang tersebut "pasti tidak aman" karena bunga dan cicilannya dibayar dengan "gali lubang, tutup lubang". Utang baru dianggap aman kalau pelunasannya "tidak mengganggu likuiditas".
Hak atas foto
AFP
Image caption
Pakar ekonomi silang pendapat soal masih aman atau tidaknya jumlah utang luar negeri Indonesia.
Kondisi gali lubang tutup lubang ini muncul akibat rasio penerimaan pajak, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar ULN, "juga turun". Realisasi penerimaan pajak Indonesia pada 2017 mencapai Rp1.151 triliun atau 'hanya' 89,7% dari target pada APBN-P 2017.
Enny mengungkapkan kondisi tersebut "akan dilihat pasar sebagai risiko fiskal, yang membuat pasar keuangan Indonesia jadi rapuh dan mudah sekali timbul kekhawatiran. Kalau dollar menguat, orang akan cepat khawatir akan terjadi aliran dana keluar."
Hak atas foto
AFP
Image caption
Penerimaan pajak yang tidak mencapai target, dinilai seorang ekonom INDEF membuat tingkat ULN Indonesia menjadi tidak aman.
Ditambahkannya lagi, meskipun utang untuk pembangunan infrastruktur, tetapi "rasa percaya diri pasar, masih relatif stagnan.
Ini terlihat dari pertumbuhan investasi pada triwulan tiga dan empat tahun 2017, yang meskipun bertumbuh, tetapi hanya di sektor jasa, bukan ke sektor riil (pertanian, pertambangan, industri) yang lebih punya efek berganda pada kesejahteraan masyarakat."
Meskipun begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kondisi utang Indonesia "masih aman", karena jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) masih berada di kisaran 34% dan menambahkan utang tidak boleh melebihi 60% dari PDB negara.
Hak atas foto
AFP
Image caption
Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, yakin tingkat ULN Indonesia masih dalam batas aman.
Namun, Enny tidak setuju dengan itu karena dia menganggap rasio utang terhadap PDB hanyalah salah satu indikator: "Tidak ada yang menjamin, rasio tingkat utang aman itu adalah di bawah 60%. Kita lihat Portugal, sebelum dinyatakan bangkrut, rasio utangnya juga dibilang aman-aman saja."
Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, tidak sejalan dengan Enny.
Menurutnya ULN Indonesia masih dalam batas aman, karena 80% nya adalah dalam bentuk Surat Utang Negara "dengan tenor jatuh tempo jangka panjang, yaitu rata-rata delapan sampai 10 tahun".
Hak atas foto
AFP
Image caption
Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebut ULN Indonesia setimpal dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5%.
Dengan tenggat pembayaran yang tidak terburu-buru, pemerintah diyakini Josua akan bisa melunasi utang dan bunganya, lewat peningkatan produktivitas utang yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur: "Apalagi dengan utang kita itu, tahun lalu ekonomi Indonesia juga bisa tumbuh 5%."
Akankah membebankan 'anak-cucu'?
Besarnya angka ULN Indonesia membuat berbagai pihak berkomentar, seperti Ketua Dewan Pembina Partai Beringin Karya (Berkarya), Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto.
Menurutnya, saat ini ULN Indonesia memprihatinkan, karena mencapai tujuh kali lipat dibandingkan zaman kepemimpinan ayahnya, Soeharto, pada masa Orde Baru, yang berkisar US$54 miliar atau sekitar Rp743 triliun.
Hak atas foto
AFP
Image caption
Politisi Partai Berkarya, Tommy Soeharto mengaku khawatir dengan ULN Indonesia.
Komentar bahwa anak-cucu orang Indonesia akan ikut menanggung utang pun, kembali ramai terdengar dan Enny menilai reaksi tersebut wajar karena "pembayaran utang adalah dengan menggunakan pajak sehingga beban pajak nantinya tentu akan ditanggung oleh anak cucu kita."
Meskipun begitu, dia melihat penggunaan ULN untuk pembangunan infrastruktur akan membuat beban pajak itu tidak akan begitu terasa lagi oleh anak-cucu kita.
"Hasil berupa pembangunan dan banyaknya lapangan kerja membuat anak-cucu kita tak repot lagi mencari kerja. Sekalipun mereka harus bayar pajak, tidak masalah karena sumber pendapatan lebih besar dari beban pajaknya."
Hak atas foto
AFP
Image caption
Pada masa Presiden Soeharto, utang luar negeri Indonesia diperkirakan US$54 miliar atau sekitar Rp743 triliun.
Hal senada disampaikan Josua Pardede: "Beban utang ke masyarakat kita itu tak seburuk yang dibayangkan, karena utangnya diperuntukkan untuk kegiatan produktif membangun infrastruktur."
"Apalagi berbagai lembaga internasional sudah memproyeksi kita akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar nomor empat atau lima dunia. Jadi, utang ini akan sangat setimpal."
'Berpotensi akibatkan krisis ekonomi'
Meskipun begitu, kepada BBC Indonesia, ekonom Josua Pardede menekankan bahwa pemerintah tetap harus berhati-hati terhadap ULN swasta. Dari total Rp4.849 triliun ULN Indonesia, 49% adalah milik swasta.
"ULN swasta berpotensi menciptakan krisis (ekonomi), seperti yang terjadi pada 1997," tegas Josua.
Hak atas foto
AFP
Image caption
Ekonom Josua Pardede mengkhawatirkan adanya potensi krisis ekonomi jika ULN swasta meningkat.
ULN swasta bisa 'berbahaya' karena tidak bisa dikontrol pemerintah. Pengelolaan dan pembayaran utang pokok dan bunganya, hanya bergantung pada perusahaan peminjam itu sendiri.
"Khususnya bagi perusahaan swasta dalam negeri yang tidak melakukan hedgingatau lindung nilai (sejenis penjaminan). Misalnya dia berutang dalam dollar, tetapi pendapatannya dalam rupiah, sehingga terjadi missmatch, kondisi inilah yang memicu krisis 1997/1998."
Hak atas foto
AFP
Image caption
ULN swasta dinilai seorang ekonom, bisa 'berbahaya' karena tidak bisa dikontrol pemerintah.
Josua mengungkapkan menjelang krisis 1997, banyak perusahaan swasta yang menarik ULN dalam jumlah besar. Namun, ketika terjadi krisis utang yang dipicu pelemahan mata uang Baht Thailand, Rupiah ikut melemah, sehingga banyak utang yang gagal bayar.
Kondisi inilah yang ditakutkannya terjadi lagi di Indonesia, jika ULN swasta terus membengkak.
Hak atas foto
AFP
Image caption
Peningkatan ULN swasta disebut sebagai buah perbaikan ekonomi.
Peningkatan ULN swasta ini adalah ironi dari perbaikan ekonomi. Pada saat ekonomi membaik, maka semakin banyak pula perusahaan yang ingin mengekspansi bisnisnya. Perusahaan memilih sumber dananya dari pinjaman luar negeri, karena "suku bunga di luar negeri lebih kompetitif, bahkan di Jepang (suku bunganya) masih negatif".
Seharusnya biayai infrastruktur dengan apa?
Josua Pardede menyebut ULN bisa ditekan dengan mencari sumber dana lain bagi pembiayaan infrastruktur. Salah satu pilihan yang dinilainya patut dipertimbangkan pemerintah adalah investasi swasta dalam negeri.
Suntik dana ke Go-Jek, Google 'dapat tingkatkan nama baik di mata pemerintah Indonesia'
Apa yang diceritakan Google Maps tentang kondisi ekonomi Anda?
Pembatasan masa jabatan dicabut, Xi Jinping 'akan menjadi presiden seumur hidup' di Cina
Menurutnya investasi swasta di sektor infrastruktur masih relatif rendah.
"Pertumbuhannya kurang dari 10%". Minimnya investasi swasta ini karena tingkat risiko proyek infrastruktur cukup tinggi dan kurang cepat 'menguntungkan' karena pembiayaannya dalam jangka panjang," jelas Josua.
Hak atas foto
AFP
Image caption
Investasi swasta dalam negeri diharapkan menjadi 'pengganti' ULN.
Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati, berpendapat sama, dengan menyebut pemerintah harus lebih selektif dalam memilih proyek yang didanai: "Misalnya, pemerintah fokus saja pada proyek yang sifatnya untuk kepentingan publik dan infrastruktur publik. Di luar itu biarkan swasta."
"Tol di Jawa misalnya, tidak perlu pakai APBN. Asalkan skemanya, formulasinya jelas, pasti akan laku seperti kacang goreng untuk digarap swasta. Pemerintah hanya jadi penjamin, karena sudah ada undang-undang pembebasan lahan untuk kepentingan publik. Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan surat utang."
Hak atas foto
AFP
Image caption
Menurut Enny, proyek jalan tol di Jawa tidak perlu lagi dibiayai APBN.
Enny menambahkan, Indonesia 'seharusnya' meniru Cina, yang memberikan "karpet merah" penanganan proyek komersial, kepada investor swasta.
"Kalau kita terbalik, yang hajat hidup orang banyak, misalnya minyak dan gas, itu yang 50% kuasai swasta, bahkan asing pula. Sementara ada yang tidak hajat hidup orang banyak, kita (pemerintah) yang garap."
Hak atas foto GETTY IMAGES

Sumber:

Rafki Hidayat
BBC Indonesia
13 Maret 2018

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43373257