RESTORAN PUSING-KUALA LUMPUR

Kutai Kartanegara Jadi Ibukota Negara: Ada ancaman 'penebangan hutan'

Callistasia WijayaWartawan BBC News Indonesia

• 27 Agustus 2019

Hak atas fotoANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY

Image captionPresiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Pembangunan ibu kota baru di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, disebut berpotensi menyebabkan deforestasi hutan Kalimantan, yang disebut sebagai "paru-paru Indonesia". Tetapi di sisi lain, langkah ini dianggap akan membuat perekonomian lokal melesat.

Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, direncanakan menjadi pusat pemerintahan baru pada tahun 2024.

• Mencari ibu kota baru di Kalimantan: Apa saja risikonya?
• Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta: Berapa lama waktu yang diperlukan?
• Jawa 'kehabisan air' tahun 2040: Ratusan juta orang terancam bencana yang 'tak pernah terbayangkan'
• Presiden Jokowi umumkan ibu kota baru: Mengapa banyak negara memindahkan ibu kotanya?

Ibu kota itu direncanakan akan memiliki luas sekitar 180.000 hektar atau hampir tiga kali luas Jakarta saat ini.

Di bangun di Kawasan Bukit Soeharto

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan ibu kota baru akan dibangun di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, yang terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, dan hutan yang digunakan untuk penelitian Universitas Mulawarman.

Di bagian Selatan, terdapat Bukit Bangkirai, yang merupakan pusat konservasi orang utan.

Isran memastikan ibu kota itu hanya akan dibangun pada bagian hutan produksi, atau area yang menurut regulasi dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Komitmen mempertahankan kawasan hutan juga diutarakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

"Hutan lindung di Kaltim tidak akan diganggu," tegasnya.

Meski begitu, Juru Kampanye Senior Greenpeace, Jasmine Puteri, tetap khawatir dampak lingkungan yang ditimbulkan meningkatnya kebutuhan lahan terkait proyek tersebut.

Di Jakarta, misalnya, pembangunan telah melebihi tata ruang yang direncanakan.

"Takutnya perencanaan tata ruang ini, walau dibilang di hutan produksi, ketika dia nanti melebar dan meluas, kita tidak bisa memastikan bahwa ada jaminan (pembangunan) akan dilakukan di area yang telah didesignasi," ujarnya.

Hingga kini saja, menurut data Greenpeace dari tahun 2015 sampai 2018, terdapat lebih dari 3.487 titik panas di Kutai Kertanegara dan daerah bekas kebakaran hutan dan lahan seluas lebih dari 35.000 hektar. Tahun ini, jumlah titik panas itu mencapai 105 titik.

Jasmine khawatir pembangunan ibu kota baru akan menambah kerusakan hutan akibat meningkatnya kebutuhan akan lahan baru.

Meski kebakaran hutan bukan masalah utama di Kalimantan Timur, seperti Kalimantan Tengah, potensi kebakaran hutan di daerah itu juga harus jadi perhatian, kata Jasmine.

Untuk menghindari hal itu, Jasmine menyarankan pemerintah untuk menyusun rencana tata kota yang komprehensif untuk memastikan daya dukung dan daya tampung daerah itu sebagai ibu kota negara.

Hak atas fotoGETTY IMAGES

Image captionTahun ini, jumlah titik panas kebakaran hutan di Kalimantan Timur mencapai 105 titik.

Bagaimana tahapan pembangunannya?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan pembangunan infrastruktur di ibu kota baru akan dibagi dalam tiga cluster.

Pertama adalah desain kawasan untuk menentukan tata ruang yang akan diselesaikan tahun ini atau minimal sampai dengan tahun 2020.

Untuk prasarana dasarnya, seperti jalan dan air, termasuk bendungan, Basuki mengaku sudah mendesain dan mendapat lokasi pembangunan bendungan itu.

"Nanti pada tahun 2020, kalau tadi Bapak (Presiden) bilang, akhir atau mungkin pertengahan 2020, design and build kita mulai," kata Basuki.

Hak atas fotoSETKAB.GO.ID

Image captionJakarta akan menjadi pusat perekonomian, sementara ibu kota akan berpindah ke Kalimantan Timur.

Pembangunan gedung dan infrastruktur ibu kota baru diestimasi akan memakan waktu tiga sampai empat tahun.

Pemerintah terlihat optimis dengan target itu karena menurut keterangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, sebagian besar lahan yang dibutuhkan untuk ibu kota adalah milik pemerintah.

Hal itu, ujar Sofyan, akan mempermudah proses pembebasan lahan.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan segera menyiapkan rancangan undang-undang terkait pemindahan ini.

Hak atas fotoGETTY IMAGES

Image captionTerdapat pusat konservasi orang utan di Kalimantan Timur.

"Sehubungan dengan itu, pemerintah akan segera menyiapkan RUU untuk disampaikan ke DPR RI," katanya.

Biaya pemindahan ibu kota, menurut Jokowi, akan menghabiskan Rp466 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak 19% akan didanai APBN.

"(Kebutuhan anggaran) sisanya, berasal dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU dan investasi langsung swasta dan BUMN," ujar Jokowi.

Alasan pemindahan

Presiden Jokowi memaparkan beragam alasan khusus mengapa ibu kota harus dipindahkan. Salah satunya adalah beban Jakarta yang sudah terlalu berat.

"Sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa," kata Jokowi.

Alasan lain, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54% dari total jumlah penduduk Indonesia.

"Dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan," ujarnya.

Mengapa di Kalimantan Timur?

Hak atas fotoGETTY IMAGES

Image captionLokasi bekas tambang batu bara di Samarinda

"Pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor," bebernya.

Kedua, lokasi tersebut dinilai strategis. Jika ditarik koordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Ketiga, lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

"Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap," ujar Jokowi.

Terakhir, hanya di lokasi tersebutlah terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektare.

Hak atas fotoNASA

Image captionBeban Jakarta sebagai ibu kota negara dinilai terlalu berat.

Apa dampak ekonomi dan sosialnya?

Farid Nurrahman, dosen perencanaan wilayah kota Institut Teknologi Kalimantan, mengatakan beroperasinya ibu kota akan berdampak pada perputaran uang, yang menyebabkan peningkatan ekonomi yang pesat di Kalimantan Timur.

Dari segi sosial, Farid tidak melihat adanya potensi pertentangan antara para pendatang dan para masyarakat lokal.

"Masyarakat Kalimantan Timur secara sejarah adalah masyarakat yang memang dikenal baik menerima pendatang," ujar Farid.

Hak atas fotoAFP/GETTY IMAGES

Image captionPresiden Joko Widodo memilih Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Indonesia

Selain itu, kata Farid, dibandingkan dengan wilayah Kalimantan lainnya, daerah Kalimantan Timur bisa disebut yang paling urban, sehingga perpindahan ibu kota tidak akan mengganggu pola kehidupan masyarakat yang ada.

Yang perlu diperhatikan, kata Farid, adalah daerah Samarinda dan Balikpapan, yang memang sudah merupakan wilayah perkotaan, dan akan mendukung daerah ibu kota.

Kajian mengenai kedua daerah itu krusial agar ke depannya, daerah urban itu tidak akan mengalami persoalan-persoalan seperti yang dihadapi di Jakarta, seperti kemacetan, dan sebagainya.

Bagaimana dengan Jakarta?

Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa Jakarta tidak akan dilupakan.

"Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan jadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global," katanya.

Menurut dia, sudah ada anggaran sebesar Rp571 triliun untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan program urban regeneration. Jokowi menegaskan, rencana itu tetap terus dijalankan.

"Pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi," katanya.

Hak atas fotoAFP/GETTY IMAGES

Image captionPemandangan Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi ibu kota baru Indonesia nantinya dapat dicapai dari Samarinda dan Balikpapan.

Sejumlah infrastruktur sudah disiapkan

Sementara itu, Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menilai penunjukan wilayahnya sebagai ibu kota negara sudah tepat. Sejumlah infrastruktur sudah dipersiapkan, bahkan sebelum ada isu mengenai perpindahan ibu kota negara, jelas Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud.

"Ini keputusan yang sangat baik," kata Abdul Gafur kepada wartawan Muhammad Irham untuk BBC News Indonesia, Senin (26/08).

Abdul menambahkan saat ini pembangunan jembatan tol sepanjang 14 kilometer yang menghubungkan Balikpapan dengan PPU sedang dibangun.

Hak atas fotoDOK. KEMENTERIAN PUPR

Image captionDesain pusat ibu kota baru sebagaimana dirancang Kementerian PUPR.

"Jembatan ini pas dengan bandaranya, dari bandara internasional (Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) itu 10-15 menit bisa sampai di Penajam Paser Utara," katanya.

Selain itu, proyek yang sedang dibangun juga adalah jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kariangau di Balikpapan dan Buluminung.

"Saat ini sudah mencapai 75%, mudah-mudahan akhir tahun ini atau awal tahun depan bisa nyambung ke Balikpapan," tambah Abdul Gafur.

Hak atas fotoDOK. KEMENTERIAN PUPR

Image captionPusat ibu kota baru sebagaimana dirancang Kementerian PUPR.

Proyek jembatan juga akan disambungkan ke Samarinda. "Jadi kita memakan waktu ke Samarinda dari tiga jam ke satu jam, bahkan kurang. Ini sudah dipersiapkan sebelum adanya isu pemindahan ibu kota," kata Abdul Gafur.

Untuk kebutuhan listrik, kata Gafur, saat ini Kabupaten PPU mengalami surplus. Artinya, kebutuhan listrik masih sangat cukup, bahkan berlebih.

Untuk menopang kebutuhan listrik saat menjadi ibu kota negara nanti, Pemkab berencana untuk membangun pembangkit listrik di mulut-mulut tambang.

"Nah di Penajam Paser Utara itu Alhamdullilah, bahwa batubara sangat banyak," tambah Abdul.

Abdul Gafur Mas'ud meyakini ketika ibu kota negara pindah ke tempatnya, dampak pertumbuhan ekonomi akan terasa di Kalimantan Timur hingga ke Indonesia bagian timur.

"Saya yakin Kaltim dan Kalimantan pembangunannya akan merata. Dari Pulau Sulwaesi, Halmahera, Maluku dan Papua pasti akan terbangun dengan cepat," katanya.

Hak atas fotoDOK. KEMENTERIAN PUPR

Image captionRancangan denah ibu kota baru yang dibuat oleh Kementerian PUPR.

Sesaat setelah pengumuman, beberapa warga Kabupaten Penajam Paser Utara mengaku gembira.

"Alhamdulillah, kita berbangga sekali. Harapannya SDM-nya semakin meningkat dari sebelumnya," kata Walihsal kepada wartawan Samir di Kabupaten Penajam Paser Utara yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Namun, ada pula yang mengaku "deg-degan".

"Senangnya dekat dengan pusat pemerintahan. Pastinya ke depan PPU akan semakin jauh lebih diperhatikan. Deg-degannya, ASN harus punya kinerja semakin lebih baik karena dekat dengan pusat pemerintahan," kata Hesti Purwati, guru berusia 32 tahun.

Masjid Nabi Muhammad,Terbesar Eropa di Negeri Putin

Muhaimin

Sabtu, 24 Agustus 2019 - 22:23 WIB

views: 5.724

Masjid Nabi Muhammad di Chechnya, Rusia, yang diresmikan hari Jumat (23/8/2019). Masjid ini menjadi masjid terbesar dan terindah di Eropa. Foto/TASS/Yelena Afonina

A+ A-

SHALI - Prophet Mohammed atau Nabi Muhammad, nama masjid di Chechnya, Rusia ini. Masjid yang diresmikan hari Jumat tersebut tercatat sebagai masjid terbesar di Eropa.

Masjid yang berdiri di negeri Presiden Vladimir Putin ini didekorasi dengan marmer dan memiliki kapasitas lebih dari 30.000 orang. Otoritas Chehcnya menggambarkan Masjid Prophet Mohammed tak hanya yang terbesar, tapi terindah di Eropa.

Chechnya merupakan wilayah otonom di Rusia yang dipimpin Ramzan Kadyrov. Dia adalah pemimpin Muslim yang merupakan sekutu Presiden Putin.

Baca Juga:

• Turki Mendapat S-400 Rusia, Tawaran Rudal Patriot AS Otomatis Mati
• Ini Sistem Rudal Iran yang Diklaim Pesaing S-300 Rusia dan Patriot AS

Saat diresmikan, masjid keren itu dipenuhi para pejabat lokal dan asing, termasuk delegasi dari Arab Saudi.

Masjid keren ini terletak di Shali, sebuah kota berpenduduk 54.000 jiwa di luar Grozny. "Masjid ini unik dalam desainnya, dan megah dalam ukuran dan keindahannya," kata Kadyrov, dikutip Reuters, Sabtu (24/8/2019).

Menurut pihak berwenang setempat, halaman masjid—ditanami dengan bunga dan ditaburi dengan air mancur—dapat menampung 70.000 jamaah.

Kadyrov ditunjuk oleh Putin untuk memerintah wilayah mayoritas Muslim itu pada 2007. Dia telah memelopori kebangkitan Islam di Chechnya, termasuk dengan membangun masjid-masjid mewah.
Pada 2008 ia meluncurkan "Heart of Chechnya", sebuah masjid dengan kapasitas 10.000 jamaah di Grozny. Grozny merupakan sebuah kota yang telah dirusak oleh dua perang antara pasukan Moskow dan kelompok separatis setelah pecahnya Uni Soviet pada 1991.

Kadyrov telah dikritik oleh kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia (HAM) atas pelanggaran HAM yang meluas di wilayah tersebut. Namun, tuduhan itu ia bantah.

Para pendukungnya memuji Kadyrov karena mampu membawa kedamaian dan stabilitas di wilayah yang kacau selama bertahun-tahun oleh pemberontakan.(mas)

Tudingan Komunisme Tak Terbukti di 'Bumi Manusia; ''Tetralogi Pulau Buru'

Tim, CNN Indonesia | Sabtu, 17/08/2019 10:50 WIB

Naskah Pramoedya Ananta Toer yang ditulis di atas kertas semen masih disimpan rapi oleh Oei Hiem Hwie di Perpustakaan Medayu Agung, Surabaya. (CNN Indonesia/Rizky Sekar Afrisia)

Jakarta, CNN Indonesia -- Karya sastrawan Indonesia Pramoedya Ananta Toer makin bisa dinikmati khalayak ramai. Hal itu terlihat dari pengangkatan kisah dalam buku Bumi Manusia serta Perburuan ke layar lebar. 

Padahal sekitar dekade 1980-an, beberapa bukunya termasuk Bumi Manusia pernah dilarang pemerintah untuk diedarkan dan dibaca masyarakat. 

Sejak 1959, setidaknya sekitar 24 buku karya Pramoedya Ananta Toer sempat dilarang pemerintah seperti Tetralogi Buru, Hoakiau di Indonesia, Keluarga Gerilya, Mereka yang Dilumpuhkan, Subuh hingga Tjerita dari Blora. 

Lihat juga:

Membumikan Bumi Manusia, Mimpi Panjang Pramoedya Ananta Toer

Beberapa karya penulis asal Blora ini dilarang pemerintah karena dianggap meresahkan masyarakat hingga membahayakan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pram saat itu disebut menyebarkan komunisme melalui karyanya.


Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 73106/Sekjen PDK/1980 tertanggal 27 September 1980. Surat edaran ini didasari Ketetapan MPRS nomor XXV/MPRS/1966 Jo Ketetapan-ketetapan MPR Nomor: V/MPR/1973 dan Nomor: IX/MPR/1978 tentang pembubaran PKI.

Sehingga, masyarakat perlu bersembunyi dalam 'gelap' jika ingin membaca karya Pram. Namun anggapan itu dibantah oleh kelompok sastrawan.

Lihat juga:

Iwan Fals dan Pembaca Diam-diam 'Bumi Manusia' saat Orde Baru

Sastrawan Puthut Ea menjamin Pram tidak menyebarkan komunisme melalui karya-karya sastranya. Menurutnya, Pram malah menekankan eksistensi manusia, humanisme serta permasalahannya.

"Kalau komunisme dianggap sebagai gagasan 'sama rata sama rasa' rasanya hampir tidak dijumpai di karya Pram. Bumi Manusia justru sebuah dokumen sosial yang menubuh dalam diri tokoh utamanya," kata Puthut kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/8).

Lihat juga:

Review Film: 'Bumi Manusia'

Menurut Puthut, Pram malah menggambarkan sebuah perjuangan memerdekakan diri dari kolonialisme seperti membuat media perlawanan serta membentuk serikat melalui buku Bumi Manusia. 

Larangan terbit tak bisa dipungkiri karena kedekatan Pram dengan kelompok kiri. Penulis kelahiran 1925 itu juga bergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), organisasi kebudayaan sayap kiri di Indonesia yang didirikan petinggi Partai Komunis Indonesia D.N Aidit dan Nyoto pada 1950-an. 

"Jadi sebetulnya karya Pram dilarang di zaman Orde Baru bukan karena karyanya, tapi karena Orde Baru takut eksistensi Pram muncul dan menjadi penghambat Orde Baru," tutur Puthut. 

Lihat juga:

Lucas Tumiso, 'Penyelundup' Karya 'Bumi Manusia' Pramoedya

"Seandainya karya-karya Pram ditulis dengan nama penulis lain, haqul yakin tidak akan diberedel," Puthut menegaskan. 

Meski dilarang, dibuang, dan dicap komunis, Pram tetap bisa menghasilkan karya-karya sastra yang mengguggah. Karakter dalam karya-karya Pram disebut tetap kuat dengan kisah yang semakin kompleks. 

Penderitaan hidup Pram seperti ketika dibuang di Pulau Buru pada 1965-1979 dinilai menjadi salah satu alasan tema buku Pram berkembang. 

"Secara capaian kualitas tulisan, karya-karya Pram pasca-Buru lebih monumental dan kompleks. Temanya juga makin beragam," tuturnya.

Tujuh tahun setelah Rumah Kaca, buku terakhir dari Tetralogi Buru, terbit (1988), Pram merilis dua buku yakni Nyanyi Sunyi Seorang Bisu yang merupakan novel non-fiksi serta Arus Balik yang menceritakan kedatangan Portugis ke Indonesia dengan latar menurunnya pengaruh Majapahit.

Setelah lebih dari 39 tahun sejak diterbitkan, Bumi Manusia kini bisa dinikmati masyarakat bebas di seluruh jaringan bioskop Indonesia sejak 15 Agustus 2019.

Lihat juga:

Ine Febriyanti Soal Jadi Nyai Ontosoroh: Gila Banget

(chri/end)