Berbagi informasi,
bersinergi
dalam pertemanan dan
persahabatan untuk....
kebaikan,kesejahteraan,kenyamanan dalam bersamaan
Kenapa Tidak, Kita Maju Bersama, Yes We Can
Komnas HAM mengecam penembakan oleh kelompok bersenjata di Papua terhadap pekerja PT Istaka Karya.
Komnas HAM Minta Pemerintah Kedepankan Polisi Tangani Kasus Papua
Reporter:
Syafiul Hadi
Editor:
Kukuh S. Wibowo
Rabu, 5 Desember 2018 17:25 WIB
TEMPO.CO, Jakarta-Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara meminta pemerintah mengedepankan polisi dalam menangani kasus pembunuhan pekerja di Nduga, Papua. Alasannya, kasus itu belum bisa disimpulkan sebagai aksi separatisme yang membutuhkan penanganan langsung dari Tentara Nasional Indonesia.
"Kami sementara ini mendorong kepolisian berada di depan. Harus lebih dulu, bukan TNI, " ujar Beka di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018.
Menurut Beka penanganan kasus kekerasan di Papua harus mengedepankan polisi sebab berkaitan dengan proses hukum. Kepolisian, kata dia, nantinya akan mengumpulkan informasi. "Supaya ditinjau dari aspek hukumnya terlebih dulu. Mencari tahu segala macam," katanya.
Sebelumnya 31 orang pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, diduga dibunuh kelompok bersenjata. Pembunuhan terjadi pada Senin malam, 3 Desember 2018.
Berdasarkan keterangan Polda Papua, hingga Senin malam pukul 22.35 WIT, 24 orang lebih dulu dibunuh. Setelah itu delapan orang sempat melarikan diri ke rumah seorang anggota DPRD. Namun mereka dijemput oleh kelompok bersenjata. Tujuh di antaranya dibunuh, satu orang melarikan diri dan belum ditemukan.
Beka berujar Komnas HAM belum bisa menyimpulkan apakah kasus ini dapat disebut pelanggaran HAM. Selain itu, ucap Beka, lembaganya juga tak bisa menyebut kejadian ini merupakan aksi separatisme. "Oke ini perbuatan kriminal, tetapi apakah ini makar atau separatisme, itu harus diselidiki," tuturnya.
Komisioner Komnas HAM Amiruddin al Rahab juga mengatakan penyelidikan dan penanganan kasus ini oleh kepolisian harus dilakukan secara transparan. Dia meminta polisi menyampaikan secara terbuka prosedur penangkapan dan pengejaran pelaku. "Setiap tindakan harus disampaikan secara terbuka oleh kepolisian sehingga semua orang tahu bahwa tindakan-tindakan itu dilakukan secara tepat," katanya.
Menurut Amir transparasi penyelidikan dibutuhkan agar tidak ada spekulasi-spekulasi yang berkembang atas kasus ini. Sebab, kata dia, spekulasi-spekulasi dapat membuat kasus malah berkembang tak terarah. "Makanya ini kita lihat sebagai proses penegakan hukum terlebih dahulu dalam beberapa hari ini. Itu yang harus dilakukan untuk saat ini," ucapnya.
Puluhan triliun dana otonomi khusus dialirkan, mengapa masih ada tuntutan 'Papua merdeka'?
22 November 2018
Hak atas fotoAFP/ADEK BERRYImage captionSeorang warga suku Dani berjalan melintasi kerumunan di sela-sela Festival di lembah Baliem di Distrik Walesi, Wamena, Provinsi Papua Province, Agustus 2016 lalu.
Ketua Majelis Rakyat Papua menyebut puluhan triliun rupiah yang dikucurkan tiap tahun tak berdampak pada kesejahteraan warga asli Papua. Ia juga mempertanyakan mengapa di Papua tak dimungkinkan partai daerah, sebagaimana di Aceh.
Ketua MRP, Timotius Murib, menyebut, sampai sekarang Papua masih mencatat angka kemiskinan terbesar, sekitar 21%.
"Ekonomi orang Papua sangat buruk dan tidak kelihatan. Misalnya bahan makanan lokal, di mana bupati harus kreatif memberdayakan sumber daya alam dan bagaimana agar akses ke masyarakat punya pendapatan perkapita. Tapi untuk ciptakan itu sangat susah," ujar Timotius kepada BBC News Indonesia, Rabu (21/11).
Dalam pantauan Timotius, layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih minim. Dia mencontohkan pemanfataan sumber daya alam oleh kepala dearah, tidak meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
Selain itu, ada pula penggunaan dana otsus yang menurutnya tidak tepat sasaran.
Dana yang semestinya ditujukan untuk kesehatan, seperti membangun rumah perawat di daerah pedalaman, menurutnya justru digunakan untuk membuat dermaga dan jembatan.
Evaluasi Otsus
Ia menyarankan perlunya audit dana Otonomi Khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, kepala daerah sebagai penguasa anggaran harus bertanggung jawab atas indikasi penyalahgunaan dana tersebut.
Hak atas fotoROMEO GACAD/AFPImage captionPresiden Joko Widodo menyalami sejumlah eks tapol politik asal Papua dalam pemberian grasi 9 Mei 2015 di Jayapura, Papua.
Dia mendesak Presiden Jokowi agar berbicara langsung kepada MRP sebagai perwakilan resmi masyarakat adat dan orang asli Papua, agar mengevaluasi keberadaan Otonomi Khusus.
Jika hal itu tak dilakukan, menurutnya tuntutan tentang referendum Papua merdeka akan terus muncul.
"Yang minta merdeka itu orang asli Papua, bukan orang lain. Sehingga pemerintah pusat memberikan otsus, terus berhasil atau tidak? Evaluasinya harus dilakukan di rumah adat MRP bukan di tempat lain."
"Kami MRP mengatakan otsus tidak berjalan dengan baik. Tidak berhasil. Oleh karenanya suara Papua merdeka akan ada terus," katanya.
'Sertifikat jatuh ke para transmigran'
Hal lain yang menjadi kritik Timotius Murib adalah gencarnya pembangunan yang menurutnya mengabaikan orang asli Papua.
Baginya proyek jalan trans Papua hanya menghancurkan hutan mereka.
Pembagian 3.000 lebih sertifikat tanah oleh Jokowi pada April lalu, kata dia, sebagian besar justru jatuh ke tangan warga transmigran.
"Kami tidak butuh pembangunan, kami butuh kehidupan. Kenapa? Hari ini orang asli Papua butuh kehidupan, bukan pembangunan. Kalau pembangunan, tanah kami hilang, orang banyak mati. Pemekaran juga tidak perlu. Yang terjadi tanah kami terampas," ujarnya.
Kebijakan dana Otonomi Khusus di Papua mulai berlaku sejak 2001 sebagai bentuk kesepakatan integrasi politik dalam kesatuan Indonesia.
Hak atas fotoAFP/BAY ISMOYOImage captionSeorang pengunjukrasa membawa simbol bendera Bintang Kejora menuntut pemisahan Papua dari Indonesia dalam demo pada April 2017 di Jakarta.
Pemberian dana otsus sebesar dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk empat hal, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur.
Dari bidang-bidang itu, dana paling besar diperuntukkan untuk kesehatan sebesar 20%, pendidikan 15%, dan masing-masing 5% untuk ekonomi dan infrastruktur.
Otonomi khusus 'tidak akan dihentikan'
Sejak digelontorkan pada 2001 hingga 2017, total dana otsus untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp67 triliun.
Pengamat otonomi daerah, Robert Endi Jaweng, mengatakan pemerintahan Jokowi harus mengevaluasi total penggunaan dana otsus. Dalam pantauannya, uang puluhan triliun itu tak juga bisa memberikan kesejahteraan bagi warga asli Papua.
Angka kemiskinan masih tinggi dan tak berbanding lurus dengan besarnya dana otsus yang dikucurkan tiap tahun, kata Robert.
"Jokowi harus siapkan strategi, tapi lebih dahulu buat keputusan politik lanjut atau tidak dana otsus. Dan setelah itu mau apa? Ini yang ditunggu rakyat Papua untuk lihat masa depan Papua. Kita tak main-main dalam mengelola dana otsus yang besar. Karena itu harus terbuka manajemen pengelolannya. Harus diperbaiki," ujar Robert.
Ia menilai kebijakan tersebut harus dilanjutkan.
Tapi dengan syarat, harus ada ukuran penilaian kinerja. Pemerintah memberikan target-target tertentu kepada Pemprov Papua, semisal bagaimana menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Hak atas fotoBAY ISMOYO/AFPImage captionPersoalan gizi buruk di Distrik Asmat, Provinsi Papua, menjadi sorotan media pada awal 2018. Diperkirakan ada 800 anak-anak terdeteksi gizi buruk dan sedikitnya 100 orang meninggal dunia akibat masalah ini.
"Harus ada kesepakatan bahwa dana otsus diberikan dalam skema berbasis kinerja. Apakah tercapai target nasonal? Kemiskinan tercapai? Indek Pembangunan Manusia tercapai tidak? Kalau tidak gitu, tidak punya ukuran penilaian kinerja. Yang ada makin manja elit politik di sana," katanya.
Dalam catatannya, dana otsus sebagian besar habis untuk belanja pegawai. Selama itu pula, tidak pernah ada evaluasi oleh pemerintah pusat.
Bahkan audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diragukan kesahihannya.
"Audit BPK juga diragukan karena ada persepsi WTP itu adalah wajar tanpa pemeriksaan karena takut ada hal-hal sensitif yang tak bisa diungkap," tegasnya.
Selain itu pertanggung jawaban anggaran oleh kepala daerah ia nilai masih sangat buruk.
Menurutnya, urusan otonomi khusus tak bisa diserahkan kepada orang sekelas Dirjen Otda di Kemendagri semata. Namun harus dipegang oleh otoritas lebih tinggi, semisal wakil presiden lantaran persoalan di Papua begitu kompleks.
Dijanjikan akan dievaluasi
Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, menjanjikan adanya evaluasi terhadap alokasi dana otsus.
Hak atas fotoBBC INDONESIAImage captionTenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin menyayangkan masih adanya suara referendum oleh Majelis Rakyat Papua, sebab perhatian yang diberikan Presiden Jokowi kepada Papua sangat besar.
Tapi kebijakan tersebut, kata dia, tidak akan dihentikan pada 2021 mengingat pembangunan di Papua masih diperlukan terutama infrastruktur.
"Bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi kemudian dari data dan laporan yang disampaikan pemprov Papua, tentu akan jadi pertimbangan. Bahwa ada evaluasi penambahan dana dan ada komentar bahwa otsus tak berikan dampak, tak juga begitu karena Papua luas dan sangat sulit dijangkau," jelas Ali Mochtar Ngabalin.
Ia juga menyayangkan masih adanya suara referendum oleh Majelis Rakyat Papua, sebab perhatian yang diberikan Presiden Jokowi kepada Papua sangat besar
Pembunuhan Pekerja di Papua, Komnas HAM: Pelanggaran HAM Serius
Reporter:
Antara
Editor:
Ninis Chairunnisa
Rabu, 5 Desember 2018 07:08 WIB
TEMPO.CO, Jayapura - Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frits B Ramandey menilai peristiwa pembunuhan para pekerja jalan dan jembatan di Kabupaten Nduga merupakan pelanggaran HAM serius.
"Nah, terkait dengan peristiwa ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali tindakan kelompok kriminal bersenjata itu, dengan akibat dari tindakan mereka ini terjadi pelanggaran HAM yang serius," kata Frits di Kota Jayapura, Selasa, 4 Desember 2018.
Sebelumnya, sebanyak 31 pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, diduga dibunuh kelompok bersenjata. Pembunuhan diduga terjadi pada Minggu malam, 2 Desember 2018. Polda Papua menduga sebanyak 24 orang dibunuh di hari pertama, delapan orang yang berusaha menyelamatkan diri di rumah anggota DPRD, tujuh di antaranya dijemput dan dibunuh kelompok bersenjata dan satu orang belum ditemukan.
Menurut Frits, peristiwa ini layak disebut pelanggaran HAM serius karena merupakan perbuatan kriminal. "Karena kalau kita melihat kronologisnya, ini ada yang memberikan perintah atau komando kepada mereka. Memerintahkan mereka, menyuruh mereka dan ada yang memimpin pengejaran itu sehingga terjadi tragedi ini di beberapa tempat, paling tidak di tiga tempat sebagaimana laporan sementara," kata dia.
Karena itu, menurut Frits, ada dua unsur pelanggaran HAM yang terpenuhi dalam peristiwa itu. Pertama, mengacu pada pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengenai perbuatan seseorang atau sekolompok orang yang mengakibatkan hilang nyawa seseorang adalah perbuatan pelanggaran HAM.
Kedua, akibat dari tindakan tersebut, berujung terhambat pelayanan publik dalam rangka pemenuhan ekonomis sosial dan budaya masyarakat di Distrik Yall dan lainnya di Nduga. "Karena para pekerja itu sedang mengerjakan jalan dan jembatan yang sangat penting untuk mobilisasi dan menjawab kebutuhan warga di Nduga," kata Frits.
Karena itu, Frits mendesak agar aparat penegak hukum segera turun ke lokasi untuk mencari pelaku dan aktor di balik pembunuhan tersebut. Selain itu, aparat perlu segera hadir untuk memastikan masyarakat di Distrik Yall dan distrik lainnya terhindar dari intimidasi yang berkepanjangan.
Frits pun meminta kepala daerah, kepala distrik, kepala kampung, DPR, adat dan tokoh agama serta masyarakat untuk bekerjasama dengan aparat keamanan untuk mengidentifikasi persoalan ini. "Siapa saja yang telibat atau pelakunya guna mempertanggungjawabkan peristiwa tersebut," ujarnya.
Ia pun mengingatkan bahwa seluruh korban kekerasan tersebut harus dievakuasi jasadnya untuk kemudian diserahkan kepada keluarga dan dikebumikan secara baik. "Soal ini merupakan tanggung jawab aparat keamanan, pemerintah daerah dan masyarakat untuk penghormatan kepada para pekerja, penghormatan kepada hak hidup masyarakat yang sudah meninggal dunia," kata dia.
Reuni Aksi 212 di Monas, Jakarta (Foto: Heru Haryono/ Okezone)
JAKARTA - Polda Metro Jaya memastikan kondisi keamanan Reuni Akbar Alumni 212 di Monas, Jakarta berjalan kondusif. Sekira 20 ribu personel gabungan TNI-Polri dan aparatur Pemprov DKI diterjunkan.
"Sejauh ini, kondisi masih kondusif, semuanya masih tertib," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Yuwono kepada Okezone di sela-sela Media Gathering Polda Metro Jaya, di Pantai Anyer, Cilegon, Banten, Minggu (2/12/2018).
Argo menjelaskan, sebanyak 20 ribu personel tim gabungan ditempatkan di beberapa titik untuk mengamankan situasi. "Kita tempatkan personel gabungan di sejumlah titik," tuturnya.
Reuni aksi 212 berlangsung sejak Minggu pagi hingga siang tadi. Massa yang hadir disinyalir mencapai ribuan orang hingga "memutihkan" kawasan silang Monas.
Sejumlah tokoh juga ikut hadiri di acara tersebut. Mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan hingga calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang tengah berada di Arab Saudi juga turut menyampaikan pesan dalam aksi tersebut. Ia meminta agar massa aksi menjaga perdamaian. Kendati, ia juga menyerukan agar 2019 ganti presiden.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menghadiri Reuni Akbar Alumni 212 di Monas, Ahad (2/12).
Foto: Istimewa
Zulkifli :Pemilu 2019 merupakan kompetisi yang bersahabat
Ketua MPR Ajak "Alumni 212"
Jadi Pelopor Pemilu Damai
Ahad 02 Des 2018 18:11 WIB
Red: Bilal Ramadhan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan menghadiri Reuni Akbar Alumni 212 di Monas, Ahad (2/12). Zulkifli Hasan hadir sejak dini hari mengikuti Shalat Tahajud dan Subuh berjamaah bersama jutaan peserta aksi damai.
Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan mengajak Alumni 212 di tahun politik ini untuk menjadi pelopor pemilu damai. "Aksi 212 ini aksi yang selalu damai, bersih, aman. Karena itu saya mengajak di alumni 212 untuk menjadi pelopor pemilu yang damai, pemilu yang menggembirakan dan pemilu yang membawa kemajuan untuk Indonesia," ungkap Ketua Umum PAN ini.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemilu 2019 nanti adalah kompetisi yang bersahabat atau friendly competition. "Ini kompetisi antar kita, antar sesama saudara sebangsa. Mari saling menghormati pilihan masing masing. Kampanye cerdas adu ide, visi dan gagasan. Pilihan boleh berbeda, Tapi Merah Putih kita sama," lanjutnya lagi.
Ia berpesan agar ketertiban peserta aksi reuni 212 bisa mempelopori ketertiban pada pemilihan presiden pada 2019 mendatang. "Pemilihan presiden itu agar kita bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Karena itu semoga Alumni 212 sekali lagi bisa menjadi pelopor friendly competition. Pemilu yang hasilnya bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia," tutupnya.
Selain berolah raga,
Jokowi juga akan meninjau pemasangan instalasi listrik.
Jokowi
Bersepeda Santai di Bogor
Ahad 02 Des 2018 09:03 WIB
Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Bayu Hermawan
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berolahraga pagi dengan bersepeda santai pada Ahad (2/12) pagi. Jokowi telah dipastikan tidak diundang dalam acara Reuni 212 yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat
Presiden yang tampak mengenakan jaket hitam dan perlengkapan bersepeda itupun mulai mengayuh sepedanya dari Istana Kepresidenan Bogor menuju Kelurahan Bantarjati, Kota Bogor, Jawa Barat.
Presiden Joko Widodo pagi ini bersepeda santai dari Istana Bogor, Jawa Barat menuju Kecamatan Bantarjati, Kota Bogor, Ahad (2/12).
Foto: Dessy Suciati Saputri
Selama perjalanan, Presiden disambut oleh masyarakat. Ia pun juga menyempatkan diri menyapa masyarakat yang hadir. Sesampainya di Kelurahan Bantarjati, Bogor Utara, Presiden kemudian meninjau pemasangan instalasi listrik PLN. Ia juga tampak meninjau sejumlah rumah warga yang mendapatkan sambungan listrik.
Usai meninjau pemasangan instalasi listrik, Jokowi akan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Di sana, ia akan melakukan sosialisasi prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat.
Presiden Joko Widodo pagi ini bersepeda santai dari Istana Bogor, Jawa Barat menuju Kecamatan Bantarjati, Kota Bogor, Ahad (1/12). (Dessy Suciati Saputri)
Seperti diketahui, penyelenggara Reuni 212 batal mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir pada kegiatan tersebut. Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif mengatakan, ada banyak perkembangan situasi dan juga masukan-masukan dari para ulama, termasuk dari Habib Rizieq Shihab.
"Di rapat-rapat kemarin sempat, ketika jumpa pers kemarin juga kita menanyakan dua-duanya diundang tapi kemudian berkembang situasinya, berkembang masukannya," katanya,
Slamet menerangkan, pertimbangan yang ada itu di antaranya, Jokowi pihaknya nilai kurang menghargai gerakan 212. Selain itu, penegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Jokowi juga dinilai masih belum bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian, lanjut Slamet, kriminalisasi terhadap ulama juga belum ada penyelesaiannya hingga saat ini.
Menurut Slamet, pertimbangan berikutnya adalah jika mengundang Jokowi, pihaknya khawatir akan banyak datang protokoler yang berdampak pada kekhuyukan kegiatan tersebut. Ia juga menuturkan, peserta Reuni 212 kebanyakan merupakan orang-orang yang merasa kecewa dengan kebijakan Jokowi selama ini. Karena itu, ia khawatir jika Jokowi diundang dan datang, nanti justru memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan.
Jokowi Lebih Pantas Hadiri Reuni Aksi 212 Ketimbang Prabowo
Senin, 19 November 2018 – 15:22 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kapitra Ampera menyikapi rencana dari Persaudaraan Alumni 212 yang akan mengundang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam reuni aksi 212 pada 2 Desember mendatang.
Menurut dia, Prabowo-Sandiaga selaku calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu tak pantas diundang. Seharusnya, panitia mengundang Presiden Joko Widodo dan Kiai Ma’ruf Amin.
Karena, kedua orang itu adalah alumni dari kegiatan yang digelar pada 2016 silam, sementara Prabowo-Sandiaga tak hadir dalam acara itu.
"Itu sudah teracuni dengan kepentingan paslon. Harus dibatalkan ini acara jika bawa nama 212, karena 212 gerakan keagamaan bukan gerakan dukung Prabowo-Sandiaga," ujar Kapitra, Senin (18/11).
Dia yang juga merupakan alumni 212 ini menegaskan, aksi bela Islam bukan milik Persaudaraan Alumni atau sekelompok ormas tertentu. Aksi itu, kata dia, sudah menjadi milik jutaan umat yang hadir .
"Sehingga yang harus diundang dalam reuninya adalah orang-orang yang hadir. Bukan orang yang tidak hadir seperti Prabowo-Sandiaga," tegasnya.
Kapitra menerangkan, Presiden Jokowi memiliki peran banyak dalam aksi superdamai tersebut. Di antaranya mengakomodasi segala aspirasi yang datang dari umat Islam dan membiarkan pihak kepolisian menetapkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai tersangka atas kasus penistaan agama.
Sementara, saat itu juga banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Jokowi.
jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kapitra Ampera yang menyebut Presiden Joko Widodo dan Kiai Ma’ruf Amin lebih pantas menghadiri Reuni Aksi Bela Islam 212, direspons oleh salah seorang juru bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin.
"Wah ngawur tuh. Kapitra itu enggak tahu karena dia juga tidak ada di Aksi Bela Islam 212, dan baru bergabung dengan kami setelah 212," kata Novel dikonfirmasi JPNN, Senin (19/11).
Sebelumnya Kapitra mengkritik panitia Reuni Aksi 212 pada 2 Desember 2018, yang akan mengundang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Menurut dia, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 tak pantas diundang karena tak hadir saat aksi berlangsung.
Seharusnya, panitia mengundang Presiden Joko Widodo dan Kiai Ma’ruf Amin yang merupakan alumni kegiatan yang digelar Desember 2016 silam.
Nah, Novel justru mengingatkan Kapitra bahwa Aksi Bela Islam 212 dilakukan sebagai bentuk protes karena Basuki T Purnama alias Ahok, sebagai pelaku penistaan agama waktu itu tidak ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
"Justru pemerintah yang telah membela penista agama itu. Jokowi hadir bersama wapresnya adalah untuk mendengar aspirasi umat, bukan bagian ikut aksi di acara tersebut," jelas Novel.
Namun demikian, pihaknya tidak mempersoalkan andai saat Reuni Aksi 212 mendatang, Kapitra maupun Jokowi ikut aksi bersama alumni 212 di Monas. "Silakan kalau mereka mau datang," tandas Novel. (fat/jpnn)
VIVA – Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden nomor 02, Prabowo Subianto terlihat hadir di panggung utama dalam aksi reuni akbar 212 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu 2 Desember 2018
Photo :
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Calon Presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto (tengah) mengenakan topi dari Komandan Jenderal Kopassandi Abdul Rasyid Abdullah Syafii (kanan) pada deklarasi dukungan Komando Ulama Pemenangan Prabowo-Sandi (Koppasandi) di Jakarta
Pantauan VIVA, Prabowo terlihat menggunakan kemeja putih dengan topi bertuliskan lafaz tauhid di kepalanya. Usai Prabowo tiba di panggung utama, para peserta kemudian menyanyikan Indonesia Raya.
Selain itu, hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan menggunakan seragam gubernur dan berpeci hitam.
Tampak pula politisi partai Gerindra Ahmad Dhani yang menggunakan beskap hitam dengan blangkon khas Jawa.
Acara yang bertujuan menjadi pemersatu umat Islam di Indonesia tersebut dipandu oleh Habib Haikal dan Politisi PAN Dedi Gumelar atau Miing. (ren)
Prabowo Bertopi Tauhid di Reuni 212, Indonesia Raya Berkumandang
VIVA – Massa umat Islam ramai-ramai mendatangi lokasi reuni akbar 212 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu 2 Desember 2018. Terlihat sejumlah tokoh menghadiri acara tersebut seperti Prabowo Subianto, Amien Rais dan Hidayat Nur Wahid.
Tepat pada pukul 07.42 WIB para peserta reuni akbar 212 menyanyikan lagu Indonesia Raya, sesaat setelah Ketua Umum Gerindra Prabawo Subianto yang juga Calon Presiden nomor 02 menaiki panggung utama.
Dalam acara tersebut tampak Ustaz Haikal Hasan dan mantan Politisi PDI Perjuangan Dedi Gumelar yang basa dipanggil Miing menandu acara. Nampak pula di atas panggung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan seragam gubernurnya, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ahmad Dhani yang mengenakan blangkon dan beskep hitam
Usai, menyanyikan lagu, peserta kemudian melanjutkan pembacaan khalam ilahi yang dipandu oleh ustaz Maman Abdurahman.
Kemudian, karena penuhnya panggung utama oleh sejumlah orang, panitia sempat meminta para petugas keamanan dan sejumlah orang yang tidak berkepentingan turun dari panggung. Dan yang tidak memiliki ID Card tidak diperbolehkan naik panggung.
VIVA – Ratusan ton sampah terkumpul dari kegiatan reuni alumni 212 yang digelar di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu, 2 Desember 2018. Meski massa lebih banyak dibanding tahun baru, tapi jumlah sampah lebih sedikit.
"Diperkirakan tadi ada 200 ton sampah yang berhasil dibersihkan," ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan di Monas, Jakarta Pusat.
Anies menuturkan, bahwa jumlah sampah yang terkumpul saat ini jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kegiatan pergantian malam tahun baru awal tahun ini.
"Ini lebih kecil daripada kalau malam Tahun baru. Jumlah massanya mungkin lebih banyak dari tahun baru tapi sampahnya lebih sedikit," ujarnya.
Mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta itu menambahkan, ada 1080 petugas yang bekerja membersihkan sampah pada sore ini dan semuanya sudah terbungkus bersih, tinggal diangkat saja.
Photo :
ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Umat muslim mengikuti aksi reuni 212 di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta
Sulit Disangkal, Reuni 212 Memang Aksi Politis
Sabtu, 01 Desember 2018 – 19:51 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai seruan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, agar kader partainya hadir pada Reuni 212, menguatkan dugaan bahwa kegiatan yang bakal digelar di Monas itu bermuatan politis.
"Saya kira dugaan-dugaan tersebut (reuni bermuatan politis) sulit untuk dihilangkan. Apalagi kalau sampai menghadirkan kader partai," ujar Ujang kepada JPNN, Sabtu (1/12).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini juga menyebut, alasan waktu pelaksanaan memperkuat opini kegiatan yang digelar alumni 212 bermuatan politis.
"Sekarang ini kan tahun politik, jadi sulit untuk tidak mengaitkannya dengan kepentingan politik," ucapnya.
Apalagi, kata pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia ini kemudian, sejumlah petinggi alumni 212 diketahui bergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno.
Antara lain, Ketua Presidium Alumni Aksi Bela Islam 212 Slamet Maarif, menjabat Wakil Ketua BPN. Kemudian, anggota Dewan Penasehat Koperasi Syariah 212 Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i, menjabat Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN.
Nama lain, Ketua Umum GNPF-Ulama Yusuf Muhammad Martak, menempati posisi anggota Dewan Pengarah BPN.
Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman menyerukan agar kader partainya hadir pada acara reuni 212. Sohibul mengatakan hal tersebut di kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jakarta, Selasa (28/11).
"Sesuai keputusan DPTP, kader PKS diminta hadir menyukseskan reuni 212. Tapi diminta tidak menggunakan atribut partai dalam bentuk apa pun demi menjaga kebersamaan dan menghindari tuduhan yang tidak perlu yang akan merusak tujuan acara," kata Sohibul.(gir/jpnn)
Mantan Presiden AS George HW Bush telah meninggal pada usia 94 tahun, diumumkan oleh putranya George W Bush.
George Bush Sr, sebagaimana ia dikenal, meninggal pada Jumat malam, seperti dikatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pihak keluarga.
Dia adalah presiden AS ke-41 yang menjabat anatar tahun 1989 hingga 1993, setelah menjalani dua periode sebagai wakil presiden untuk Ronald Reagan.Meskipun popularitasnya mencapai 90%, ia dituduh mengabaikan urusan domestik dan dikalahkan oleh Bill Clinton pada pemilu 1992.
Dia adalah seorang penerbang dalam Perang Dunia II dan taipan minyak Texas sebelum memasuki politik pada tahun 1964 sebagai seorang Republikan.
Pada bulan April, dia dirawat di unit perawatan intensif rumah sakit akibat infeksi, seminggu setelah kematian istrinya, Barbara.
AFP/ADEK BERRY
ROMEO GACAD/AFP
AFP/BAY ISMOYO
BAY ISMOYO/AFP
BBC INDONESIA
.jpg)
