Berbagi informasi,
bersinergi
dalam pertemanan dan
persahabatan untuk....
kebaikan,kesejahteraan,kenyamanan dalam bersamaan
Kenapa Tidak, Kita Maju Bersama, Yes We Can
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ( kanan) berpegangan tangan bersama seusai memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo
Photo :
ANTARA/Sigid Kurniawan
VIVA - Kejutan terjadi di hari-hari akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2019 pada Kamis 9 Agustus 2018. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memilih koleganya di partai berlambang burung Garuda itu sendiri yakni Sandiaga Salahudin Uno. Keputusan Prabowo itu menimbulkan reaksi keras khususnya dari partai yang beberapa hari ini mesra dengan mereka, Partai Demokrat. Salah satu politikus mereka, Andi Arief meradang dengan menyebut Prabowo sebagai jenderal kardus.
Mantan staf khusus Presiden SBY bidang bencana itu menilai Prabowo memilih Sandiaga karena faktor logistik atau uang. Dia menuduh Sandiaga memberikan uang entertain kepada PKS dan PAN agar direstui menjadi cawapres.
Sementara di kubu petahana, Jokowi akhirnya menggandeng Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ma’ruf Amin. Jika akhirnya yang bertarung adalah dua pasangan ini, bagaimana peluang masing-masing?
"Bisa saling mengalahkan. Sama-sama memiliki peluang," kata Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, saat dihubungi VIVA, Kamis, 9 Agustus 2018.
"Semua bergantung pada rakyat yang akan memilih," tambah dia.
Lantas, apakah Ma'ruf akan bisa membawa gerbong NU-nya memenangkan Jokowi, Ujang mengatakan bisa. Tapi, itu juga tergantung dengan catatan Jokowi berkinerja baik dimasa sisa jabatannya.
"Jika kinerjanya buruk dan ekonomi memburuk, bisa saja disalip oleh Prabowo," katanya.
Ujang menambahkan Sandiaga juga bisa menutup kekurangan Prabowo.
Semua tergantung dari pendekatan Sandiaga kepada masyarakat.
PKS Tak Dapat Cawapres, Prabowo Sampaikan Terima Kasih
Photo :
ANTARA/Sigid Kurniawan
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kedua kanan) dan sejumlah petinggi partai memberikan keterangan pers di Jalan Kertanegara, Jakarta
VIVA – Sandiaga Salahudin Uno telah dipilih oleh Prabowo Subianto untuk menjadi calon wakil presidennya di pemilihan presiden 2019. Setelah menyampaikan itu, Prabowo mengaku berterima kasih dengan mitra koalisinya yaitu Partai Keadilan Sejahtera.
"Terutama kepada PKS yang legowo tidak menduduki jabatan apapun," kata Prabowo di depan kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Kamis malam, 9 Agustus 2018.
Prabowo juga menyampaikan terima kasihnya kepada kader PKS, Salim Segaf Aljufri. Salim Segaf juga merupakan salah satu nama yang direkomendasikan oleh Ijtima Ulama.
"Tapi beliau rela tidak memaksakan diri, beliau legowo," ujar Prabowo.
Calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jumat, 10 Agustus 2018.
Rencananya, sebelum mendaftar ke KPU, kedua pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno akan melaksanakan salat Jumat terlebih dahulu di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.
"Insya Allah besok kami daftar di KPU sesudah salat Jumat yang rencananya akan salat bersama di Masjid Istiqlal," ujar Prabowo saat deklarasi di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kamis malam, 9 Agustus 2018. Pasangan Prabowo dan Sandiaga didukung oleh tiga partai politik yaitu Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan juga Partai Amanat Nasional.
Prabowo berpasangan dengan Sandiaga
Kamis, 9 Agustus 2018 23:54 WIB
Prabowo Subianto saat mengumumkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden yang mendampingi. Deklarasi tersebut digelar di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Kamis (9/8/2018) malam.
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi mengumumkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019.
Prabowo mendeklarasikan Sandiaga sebagai pasangannya di rumah pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Kamis malam
Saat membacakan deklarasi, Prabowo didampingi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman serta tokoh-tokoh nasional lainnya seperti Rachmawati Soekarnoputri, Fuad Bawazier dan Amien Rais.
Suara sorak sorai menyambut saat Prabowo menyebutkan nama cawapres yang berpasangan dengannya.
VIVA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, sempat disebut akan diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden, mendampingi Joko Widodo dalam pemilihan presiden, periode 2019-2024.
Hanya saja, pada saat pengumuman di Plataran Restoran, Menteng Jakarta, Jokowi mengumumkan bahwa Prof KH Ma'ruf Amien adalah yang menjadi pendampinginya di Pilpres 2019. Sebelumnya, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, juga mengunggah di akun Twitternya, bahwa cawapres Jokowi adalah Ma'ruf Amin.
Melalui akun instagramnya, @mohmahfudmd mengunggah foto pribadinya. Lalu menuliskan kata-kata yang mengindikasikan ia legowo, tidak jadi mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.
"Itu sudah pilihan Pak Jokowi, sesuai pertimbangan politik yang matang. Kita harus mengutamakan keselamatan Negara ini daripada sekadar nama Mahfud MD," tulis Mahfud, Kamis, 9 Agustus 2018. Sebelum nama Ma'ruf Amin keluar, nama Mahfud MD adalah yang paling kencang disebut sebagai pendamping Jokowi. Mantan ketua Mahkamah Kontitusi itu sempat menceritakan detik-detik dirinya dipilih menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo.
Grace: Kami Sempat Menaruh Harapan ke Mahfud MD
Kamis 09 August 2018 22:56 WIB
Rep: Bayu Adji Prihammanda/ Red: Teguh Firmansyah
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD
Foto: Republika TV/Surya Dinata
Kiai Ma'ruf dinilai akan menjadi pelengkap Jokowi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah pejawat Joko Widodo (Jokowi) memilih KH Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden (cawapres) mengejutkan banyak pihak. Kabar bahwa Mahfud MD yang ramai akan dipilih dalam beberapa jam terakhir ternyata salah.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sebagai partai yang identik dengan kaum milenial, mau tak mau mendukung penuh keputusan itu. Pasalnya, sejak awal PSI memang sudah bulat mendukung Jokowi dengan cawapres pilihannya.
Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan, partainya adalah salah satu yang berharap Jokowi dapat berpasangan dengan Mahfud MD.
"Kami memang sempat menaruh harapan pada Mahfud MD sebagai sosok yang buat kami baik dan punya prestasi," kata Grace usai melakukan pertemuan di restoran Plataran, Kamis (9/8).
Menurut dia, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memiliki hidup yang sederhana. Tentu saja, lanjut dia, faktor utama PSI mengajukan nama Mahfud adalah kredibilitasnya selama berkarier.
Ia mengatakan, PSI sudah menyampaikan dalam beberapa forum mengenai sepak terjang Mahfud MD. PSI juga menilai hasil survei dan dukungan untuk Mahfud MD kepada Jokowi.
Menurut dia, Mahfud MD memiliki rekam jejak yang baik. Selama menjabat ketua MK, menteri, dan anggota legistlatif, Mahfud dinilai bersih dalam menjalankan semua tugasnya.
"Kita akan senang kalau mereka (Jokowi Mahfud MD) jadi duet yang baik, ditambah rekam jejak Mahfud. Tapi tetap kita berulang kali, supportapapun keputusan Pak Jokowi," tegasnya.
Ia mengakui, ada penolakan dari beberapa partai koalisi. Karena itu, Jokowi memilih nama KH Ma'ruf Amin yang bisa diterima semua, setidaknya oleh mayoritas stakeholder.
Meski KH Ma'ruf Amin tak lagi muda, menurut Grace, sosok Jokowi masih bisa untuk menarik pemilih muda. Dengan kehadiran KH Ma'ruf Amin, lanjutnya, justru akan menjadi pelengkap bagi Jokowi. "Mungkin jadi penyeimbang. Karena anak muda kan suka gak ada remnya. Pilihlah yang terbaik dari apa yang ada saat ini. Saya pikir itu masih ada di Pak Jokowi," katanya.
Ia menyatakan, setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. "Ini keputusan Pak Jokowi. Kita siap mendukung," kata dia.
Mahfud kaget, tapi tidak kecewa batal cawapres
Jumat, 10 Agustus 2018 00:03 WIB
Mohammad Mahfud M.D (ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi)
Jakarta, (ANTARA News) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD mengaku kaget, tetapi tidak kecewa meski batal menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Joko Widodo.
"Ya menurut saya itu sudah pilihan Pak Jokowi dengan wewenangnya dengan pertimbangan politik yang matang sesuai dengan konfigurasinya. Saya tidak kecewa, tapi kaget saja karena sudah diminta mempersiapkan diri bahkan sudah agak detail," kata Mahfud di Jakarta, Kamis.
Jokowi memutuskan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Prof Dr KH Ma'ruf Amin sebagai cawapres untuk Pemilihan Presiden 2019.
Padahal Mahfud sudah mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana untuk keperluan pencalonan sebagai pejabat negara di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta.
"Tapi tidak apa-apa, dalam politik itu biasa, itu tidak apa-apa, kita harus mengutamakan keselamatan negara ini daripada sekadar nama Mahfud MD dan Ma'ruf Mmin atau nama siapa," tambah Mahfud.
Mahfud sudah bertemu langsung dengan Presiden Jokowi di istana pada malam ini setelah pengumuman pasangan cawapres Jokowi.
"Jadi, kita terima keputusan, prosesnya sangat konstitusional, ya kita dukung negara ini harus tetap berjalan," ungkap Mahfud.
Deklarasi pasangan capres-cawaprese Jokowi dan KH Ma'ruf Amin dilaksanakan di Restoran Plataran Jakarta yang dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy.
Selanjutnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono.
BBC INDONESIA
Hak atas fotoANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIImage captionPresiden Joko Widodo (kanan) bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin menuju tempat peletakan batu pertama proyek pembangunan Menara MUI di Bambu Apus, Jakarta, Kamis (26/07).
Presiden Joko Widodo memutuskan menunjuk Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pilpres 2019. Joko Widodo mengumumkan nama cawapres KH Ma'ruf Amin di hadapan wartawan di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (09/08) petang.
"Dengan mempertimbangkan masukan-masukan dan saran dari berbagai elemen masyarakat... maka saya memutuskan dan telah mendapatkan persetujuan dari partai-partai koalisi yaitu Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi saya sebagai calon wakil presiden periode 2019-2024 adalah Profesor Doktor KH Ma'ruf Amin," ungkap Presiden Joko Widodo.
Hak atas fotoANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIImage captionCapres petahana Joko Widodo (kanan) didampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) mengumumkan calon wakil presiden pendampingnya dalam Pilpres 2019, di Jakarta, Kamis (09/08).
Saat mengumumkan nama Ma'ruf Amin sebagai cawapres, Jokowi didampingi seluruh pimpinan partai politik yang menjadi koalisinya.Jokowi kemudian menjelaskan mengapa dirinya memilih Ma'ruf Amin.
Menurutnya, Ma'ruf Amin merupakan "sosok utuh sebagai tokoh agama yang bijaksana."
"Dalam kaitannya dengan kebinekaan, Profesor Doktor Kiayi Haji Ma'ruf Amin saat ini juga menjabat sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila."
Ma'ruf Amin, lahir di Tangerang, Provinsi Banten, 11 Maret 1943. Dalam perjalanan hidupnya, Ma'ruf Amin pernah menjadi anggota DPRD, DPR, MPR, serta Dewan Pertimbangan Presiden.
Dia juga pernah menjadi Ra'is Aam PBNU serta Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).
'Saling melengkapi: nasionalis religius'
Ditanya wartawan apa yang ingin ditawarkan dengan menggandeng Ma'ruf Amin sebagai cawapres, Joko Widodo menjawab singkat: "Menurut saya, kami ini saling melengkapi: nasionalis religus."
Bersama Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, serta beberapa nama lainnya, Ma'ruf Amin merupakan nama-nama yang selama ini bereda di masyarakat yang akan mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden.
Dalam perjalanannya, namanya sempat tenggelam, tetapi kemudian muncul lagi menjelang pengumuman Presiden Jokowi pada Kamis (09/10) petang. Semula nama yang lebih santer terdengar adalah Mahfud MD.
Hak atas fotoBBC NEWS INDONESIAImage captionMa'ruf Amin merupakan "sosok utuh sebagai tokoh agama yang bijaksana," kata Presiden Joko Widodo.
Tetapi salah-seorang politikus PKB menulis pesannya di akun Twitternya bahwa calon wakil presidennya adalah Ma'ruf Amin, namanya kemudian disebut lagi.
Dan ternyata cuitan itu benar bahwa ulama kelahiran Tangerang, Banten itu yang akhirnya dipilih Joko Widodo sebagai calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pilpres 2019.
Apa komentar Mahfud MD?
Sementara itu, Mahfud MD yang sempat disebut bakal menjadi cawapres mendampingi Joko Widodo, mengatakan "saya tidak kecewa, ya kaget saja, karena sudah diminta mempersiapkan diri, bahkan agak detil."
"Tapi menurut saya biasa di dalam politik, itu tidak apa-apa. Kita harus lebih mengutamakan keselamatan negara ini daripada sekesar nama Mahfud MD atau nama Ma'ruf Amin, atau nama siapa ya," kata Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Kamis (09/08) malam.
Untuk itulah, Mahfud menekankan ini sudah menjadi keputusan yang "prosesnya sangat konstitusional".
"Kita dukung, negara ini harus terus berjalan," tandasnya.
Pengamat politik: 'Ma'ruf Amin cenderung agak ke kanan'
Dihubungi secara terpisah, pengamat politik sekaligus Direktur eksekutif LSI, Kuskrido Ambardi, mengatakan pilihan Joko Widodo terhadap Ma'ruf Amin merupakan "kejutan".
"Selama ini memang muncul dalam bursa, tetapi belakangan saja dan tidak banyak disebut. Oleh karena itu saya tidak terlalu mengeksplorasi nama ini (Ma'ruf Amin)," kata Kuskrido Ambardi kepada BBC News Indonesia, Kamis (09/10) malam.
Hak atas fotoANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSOImage captionBersama Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, serta beberapa nama lainnya, Ma'ruf Amin merupakan nama-nama yang selama ini bereda di masyarakat yang akan mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden.
"Kalau kita lihat dalam survei-survei kita, itu Kiai Ma'ruf Amin itu tidak masuk dalam top of mind, istilah orang-orang lembaga survei," katanya lebih lanjut.
Menurutnya, calon presiden atau calon wakil presiden yang dipilih oleh pemilih Indonesia yang spontan, tanpa harus diberikan daftar nama itu, nama Kiai Ma'ruf Amin ini "sangat kecil persentasenya".
Tentang label Islam yang melekat pada sosok Ma'ruf Amin, Kuskrido menyebutnya sebagai "Islam tradisional".
"Karena dia besar di lingkungan NU dan dia juga memang masuk dalam lingkaran elite kiai-kiai NU. Seperti 'ketua DPR' nya di NU. Berarti dia kiai yang dihormati di NU," paparnya.
Mengomentari kaitan antara sosok Ma'ruf Amin dan gerakan politik bernama 212 terkait Pilkada Jakarta, Kuskrido mengatakan "seingat saya Kiai Ma'ruf Amin itu termasuk yang bersimpati terhadap gerakan itu".
"Meskipun NU mayoritas itu moderat, tetapi di sana ada spektrum pemikiran... Kalau dalam spektrum antara yang moderat dan kanan, Kiai Ma'ruf Amin cenderung untuk yang agak ke kanan," tandasnya.
Ma'ruf Amin: Saya ditelpon Mensesneg Kamis sore
Setelah dirinya ditunjuk sebagai cawapres untuk mendampingi Joko Widodo dalam pilpres 2019, Ma'ruf Amin menuju kantor PBNU pada Kamis (09/10) malam. Di sana, Ma'ruf menjawab pertanyaan wartawan.
"(Kamis) sore saya ditelpon Sesneg (Mensesneg Praktikno)," ungkap Ma'ruf saat ditanya wartawan kapan dia dihubungi Kantor Kepresidenan perihal pencalonannya sebagai wapres.
Arief Setyadi ,Jurnalis·Senin 06 Agustus 2018 22:00 WIB
Basarnas evakuasi masyarakat dari Gili Trawangan (Foto: Basarnas)
Para petugas berupaya mengevakuasi korban yang terjebak runtuhan masjid di Dusun Daling-daling, Desa Tanjung, Lombok Utara, Senin siang (6/8/2018), setelah gempa 7 Skala Richter mengguncang wilayah itu pada Minggu malam (5/8). (ANTARA/Dhimas Budi Pratama)
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tiba di DPP PKS untuk membahas hasil Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional, di Jakarta, Senin, 30 Juli 2018. Hasil Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional menunjuk Prabowo sebagai Calon Presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai Cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan menerima hasil rekomendasi ijtima ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) ihwal calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilihan umum 2019. Kendati begitu, dia tak menutup kemungkinan membahas nama cawapres di luar rekomendasi ijtima ulama.
"Kami memperhatikan ijtima ulama, tetapi kami terbuka. Tentunya kami memang sekarang membahas dua nama itu," kata Prabowo dalam konferensi pers usai bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin, 30 Juli 2018.
Hasil ijtima ulama GNPF merekomendasikan dua paket capres-cawapres untuk pilpres 2019, yakni pasangan Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, serta Prabowo Subianto dan pendakwah Abdul Somad.
Prabowo menuturkan Gerindra masih terbuka membahas nama lain, apalagi dengan bergabungnya Demokrat ke dalam koalisi. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini mengatakan bahwa pandangan Demokrat akan diperhatikan. "Kami ingin bangun suatu kelompok besar, pandangan Demokrat juga akan kami perhatikan," kata dia.
Prabowo berujar Gerindra menghargai rekomendasi hasil ijtima ulama. Dia mengakui memang menerima hasil rekomendasi ijtima ulama itu. Namun, kata dia, rekomendasi itu hanyalah alat. Prabowo juga menyinggung klausul dalam rekomendasi itu yang menyebut bahwa Dewan Pembina GNPF Ulama akan mempertimbangkan dinamika politik yang ada.
Prabowo berkata mekanisme perpolitikan di Indonesia tetap merupakan ranah partai politik. "Ijtima itu rekomendasi, tapi keputusan akhir mekanismenya di partai politik," katanya.
Tak senada, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan partainya menerima hasil rekomendasi ijtima ulama yang terdiri dari dua paket itu. Sohibul mengatakan, pembicaraan ihwal pasangan capres-cawapres menurut PKS menyangkut dua paket hasil rekomendasi itu.
"PKS menerima nanti mana pun yang jadi kesepakatan di antara partai-partai yang membicarakan hal tersebut, ya dalam koridor rekomendasi tersebut, yang 2 pasang itu," kata Sohibul di lokasi yang sama dengan Prabowo.
Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 30 Juli 2018. TEMPO/Dewi Nurita
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Hotel Gran Melia, Jakarta pada pukul 19.30, Senin, 30 Juli 2018. Agenda pertemuan keduanya, dalam rangka menjajaki koalisi di pemilihan presiden 2019.
SBY tiba pukul 19.42 mengenakan baju batik berwarna kuning. Kemudian, disambut Sohibul yang mengenakan batik biru. Seperti diketahui, logo partai Demokrat berwarna biru dan logo PKS berwarna kuning. "Salam barokah semuanya," kata SBY kepada wartawan di Lobby Hotel Gran Melia, Jakarta.
Setelah itu, SBY bersalaman dengan Sohibul. Selanjutnya SBY menyalami satu per satu para petinggi PKS lainnya. Mereka kemudian menggelar pertemuan tertutup. Sebelum SBY tiba, elite kedua partai terlebih dahulu tiba di Hotel Gran Melia.
Beberapa petinggi PKS yang hadir di antaranya, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal.
Sementara elite Demokrat, ada Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan, Roy Suryo, dan Nurhayati Assegaf. Kemudian hadir pula Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Wakil Sekjen Demokrat Rachland Nashidik dan Ketua Pemanangan Pemilu Eddy Baskoro Yudhoyono (Ibas).
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan mengatakan, agenda malam ini, kedua partai akan menyamakan visi dan misi. "Kita akan saling mendengarkan. Kalau cocok, Insya Allah kita sama-sama ke depan," ujar Syarief Hasan di bilangan Kertanegara, Jakarta pada Senin, 30 Juli 2018.
Syarief berpendapat, tidak akan sulit menyatukan pemahaman dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebab, lanjut Syarief, dulu PKS juga pernah bersama dengan Demokrat selama dua periode pemerintahan SBY pada 2004-2009 dan 2009-2014. "Dari pengalaman kami berkoalisi, banyak hal-hal positif kita raih disitu," ujar Syarief.
Kampanye #2019GantiPresiden Bisa Timbulkan Perpecahan
Minggu, 29 Juli 2018 – 01:52 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik, hukum, dan keamanan Rr Dewinta Pringgodani mengatakan, kampanye #2019GantiPresiden ke daerah bisa memicu perpecahan.
Menurut dia, hal semacam itu merupakan cerminan gerakan politik jalanan yang disinyalir telah ditunggangi kepentingan politik tertentu.
"Ini hanya kampanye dari pihak yang punya kepentingan politik jalanan. Padahal, sudah ada saluran untuk menyalurkan aspirasi. April 2019 saat pemilihan presiden (pilpres). Secara konstitusi sudah diatur itu," ujar Dewinta di Jakarta, Sabtu (28/7).
Dewinta mengatakan, kampanye #2019gantipresiden yang dilakukan beberapa pihak seperti Neno Warisman berpotensi menimbulkan perpecahan.
Dia mencontohkan penolakan warga terhadap Neno yang datang ke Batam, Sabtu (28/7).
"Gerakan ini tidak bisa dilarang, tetapi mengganggu ketertiban umum dan bisa memecah belah anak bangsa. Di sana ada yang pro dan ada yang kontra. Saya mensinyalir ada kepentingan parpol tertentu yang takut bersaing di Pilpres 2019," jelas Dewinta.
Karena itu, dia meminta aparat penegak hukum mengusut dalang dan penyandang dana yang berada di belakang gerakan #2019GantiPresiden.
"Kenapa saya katakan ditunggangi? Sebab, massa seperti dimobilisasi. Masa warung martabak anak presiden ikut didemo, kan, konyol. Padahal, itu warung maratabak yang kebetulan punya anak presiden," kata Dewinta. (jos/jpnn)
==============
jpnn.com, JAKARTA - Ustaz Abdul Somad (UAS) tak mau berlama-lama membiarkan rumor dukungannya kepada Jokowi memimpin Indonesia dua periode, beredar tanpa klarifikasi.
Lewat Instagram, UAS membantah pernah memberikan pernyataan seputar dukungan untuk Jokowi. "Tidak pernah memberikan pernyataan apa-apa. Yang menyebarkan info hoax, suruh mereka carikan bukti," tulis UAS di akun ustadzabdulsomad, Jumat (20/7) kemarin.
Sebelumnya beredar luas kabar UAS satu pendapat dengan TGB Zainul Majdi soal dukungan untuk Jokowi.
Dari sejumlah meme di medsos, disebutkan bahwa UAS mendukung Jokowi menjadi presiden dua periode.
"Mereka yang menyebarkan 'hoax' seperti ini, suruh mereka cari: Di video yang mana UAS menyatakan demikian. Pada menit ke berapa. Kirimkan link sumber videonya," tulis UAS. (adk/jpnn)
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI
BBC NEWS INDONESIA
ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO
