Berbagi informasi,
bersinergi
dalam pertemanan dan
persahabatan untuk....
kebaikan,kesejahteraan,kenyamanan dalam bersamaan
Kenapa Tidak, Kita Maju Bersama, Yes We Can
Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, memberikan keterangan pers terkait aksi teroris di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Kamis, 10 Mei 2018. (Foto: Biro Pers Istana)
JAKARTA —
Kepolisian negara Republik Indonesia telah berhasil menanggulangi aksi teroris kerusuhan dan penyanderaan yang terjadi di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Jakarta.
Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat Kamis (10/5) menegaskan bahwa negara tidak akan pernah memberikan ruang sedikit pun bagi terorisme di Indonesia.
"Saya tegaskan negara dan seluruh rakyat tidak pernah takut dan tidak akan pernah memberikan ruang sedikit pun pada terorisme dan upaya-upaya yang mengganggu keamanan negara," ujar Presiden.
Jokowi menambahkan, ia telah menerima laporan langsung dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wakapolri, Panglima TNI, dan Kepala Badan Intelijen Negara terkait dengan kondisi terkini di Markas Komando Brimob (Mako Brimob), Depok, Jawa Barat. Jokowi mengatakan saat ini, situasi di Mako Brimob telah kondusif dan aktifitas sudah berjalan normal.
"Alhamdulillah, narapidana terorisme semuanya sudah menyerahkan diri kepada aparat keamanan." ungkapnya.
Jokowi mengapresiasi kerja keras aparat kepolisian khususnya Detasemen Khusus 88 Anti Teror yang didukung penuh dari unsur TNI.
"Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama rakyat dan negara kepada seluruh aparat keamanan yang terlibat dalam menyelesaikan peristiwa ini," ucapnya.
Di penghujung pernyataan, Presiden Joko Widodo menyampaikan duka mendalam atas gugurnya lima anggota kepolisian saat menjalankan tugas negara. Ia telah menginstruksikan kepada Polri untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa atas gugurnya lima anggota itu.
"Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas gugurnya lima anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dari negara. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi duka ini," tandasnya.
Aksi kekerasan dan penyanderaan terjadi pada Selasa (8/5) sore oleh 156 narapidana terorisme di Rutan Salemba Cabang Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Ratusan napi teroris sempat menguasai blok A dan B Rutan hingga Kamis (10/5).
Ratusan napi teroris itu melakukan penyanderaan terhadap sembilan anggota kepolisian. Lima dari sembilan anggota polisi itu tewas di tangan para napi teroris. Sementara itu, empat orang lainnya menderita luka-luka. Satu orang napi teroris tewas setelah berusaha merebut senjata dari aparat polisi. Ratusan napi teroris itu juga sempat merampas 30 pucuk senjata organik dan bahan peledak sitaan milik polisi.
Drama penyanderaan berakhir pada Kamis (10/5) pagi setelah tim penanggulangan aksi teroris yang dipimpin oleh Wakapolri Komjen Syafruddin memberi peringatan kepada napi teroris agar menyerah.[aw/em]
Suasana petugas yang berjaga didepan Pintu Gerbang Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/5).
Foto: Republika/Mahmud M
REPUBLIKA.CO.ID, PARIAMAN -- Kepolisian Resor (Polres) Kota Pariaman mengatakan, jenazah Beni Samsutrisno (32) napi terorisme yang tewas usai baku tembak dengan anggota Brimob di Rutan Salemba cabang Mako Brimob Depok, kemungkinan tidak dimakamkan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hal itu karena adanya penolakan dari masyarakat.
"Informasi yang kami terima dari pihak keluarga dan hasil koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat, jenazahnya tidak dimakamkan di Kabupaten Padang Pariaman," kata Kapolres Kota Pariaman, AKBP Andry Kurniawan, di Pariaman, Kamis (10/5).
Namun ujar dia, pihak kepolisian setempat juga belum bisa memastikan di mana lokasi jenazah narapidana terorisme tersebut akan dimakamkan. Hal tersebut katanya, juga diperkuat oleh koordinasi antara tokoh masyarakat dan pemuda setempat terkait adanya indikasi penolakan apabila tetap dimakamkan di daerah Malai III Koto Timur, Nagari Gasan Gadang Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padangpariaman.
Pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat untuk bersiaga dan memonitor terkait perkembangan kasus kematian narapidana teroris tersebut. "Kami akan memonitor perkembangan kasus ini, karena lokasinya masih termasuk wilayah hukum Polres Kota Pariaman,"
Sumber : Antara
Suasana petugas yang berjaga didepan Pintu Gerbang Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/5).
Foto: Republika/Mahmud M
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Pol Syafruddin, mengatakan operasi pembebasan sandera di Rumah Tahanan Cabang Salemba di Mako Brimob Kelapa Dua berakhir hari ini, Kamis (10/5). Dalam konferensi pers pagi ini Syafruddin mengatakan operasi dituntaskan pukul 07.15 WIB. "Semua penanggulangan tidak ada negosisasi. Pendekatan soft approach," ujarnya.
Wakapolri mengatakan, 156 tahanan melakukan penyanderaan terhadap sembilan anggota Polri. "Lima diantaranya tewas, secara sadis," katanya.
Berdasarkan pantauan Republika.co.id di luar lokasi Rumah Tahanan, terdengar tiga kali ledakan. Kemudian disusul suara tembakan sekali. Parameter di Jalan Komjen Pol M Jassin tampak diperketat. Republika.co.id yang berupaya menuju kantor Polisi Satwa tempat wartawan berkumpul pun tidak diperkenankan masuk sesaat suara ledakan terdengar.
Warga yang melintas pun diberhentikan. Meski sejumlah pedagang masih beroperasi, namun situasi tampak lengang dengan jalanan dipenuhi penjagaan petugas bersenjata lengkap.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Mohammad Iqbal telah menuturkan bahwa Wakapolri memberikan pengarahan pada para perwira penanggung jawab yang bertugas dalam insiden ini pada dini hari tadi. "Briefing dilakukan di dalam Mako Brimob. Sejauh ini kondisi aman terkendali," ujar Iqbal.
Sejauh ini diperkirakan mobil polisi minibus yang masuk dua buah, tronton polisi tiga unit dan bus polisi unit. Mobil mobil tersebut berdatangan sekira pukul 04.00 WIB.
Polisi bersenjata lengkap berjaga di ruas jalan menuju Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/5/2018). Pasca kerusuhan, polisi meningkatkan pengamanan di sekitar Mako Brimob. Foto/SINDOphoto/Adam Erlangga
JAKARTA - Bentrok di Rutan Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat yang menyebabkan lima polisi tewas adalah tamparan keras buat Brimob, Densus 88, dan Polri. Apalagi peristiwa tragis ini terjadi di markas pasukan elite kepolisian.
Indonesia Police Watch (IPW) menyayangkan, kenapa Polri begitu lamban dalam mengungkapkan secara transparan kerusuhan di Rutan Brimob, terutama tentang tewasnya lima polisi tersebut. Kelimanya sudah tewas sejak Rabu (9/5/2018) pukul 01.00 dinihari tapi baru diumumkan pada pukul 16.00 WIB. “Sebelumnya kepolisian selalu mengatakan tidak ada korban tewas dalam kekacauan itu. Sikap polisi yang tidak transpan ini sangat aneh,” kata Ketua Presidiun IPW, Neta S Pane dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Rabu (9/5/2018).
Neta mengatakan, hingga Rabu sore polisi selalu mengatakan situasi sudah terkendali. Padahal faktanya Rutan Brimob masih dikuasai tahanan teroris dan masih ada polisi yang disandera. Selain itu 165 tahanan teroris masih menguasai sekitar 30 senpi yang sebagian besar laras panjang dan 300 amunisi. Polisi juga belum berhasil memutus komunikasi para tahanan teroris dengan jaringan mereka di luar. “Sangat disayangkan kenapa para tahanan teroris itu bisa memiliki ponsel selama di tahanan,” ujarnya.
Dengan kondisi IPW khawatir, jika kepolisian bertindak gegabah para tahanan teroris akan kembali menghabisi polisi yang menjadi sandera dan kemudian melakukan serangan bunuh diri. IPW berharap kepolisian bisa bertindak profesional agar anggotanya tidak kembali menjadi korban keberutalan teroris. Jika polisi kembali tewas dalam peristiwa kekacauan di Rutan Brimob, para teroris merasa akan mendapat kemenangan besar.
“Inilah yang harus dicegah kepolisian. Sangat ironis tentunya, di saat Kapolri sedang berada di Jordania membuka pameran dan bicara tentang keberhasilan Indonesia tentang memberantas terorisme justru Rutan Brimob tempat teroris ditahan dikacaukan dan para teroris berhasil membunuh lima polisi,” tuturnya.(poe)
Hak atas fotoAFPImage captionData Bank Indonesia pada Februari lalu memperlihatkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia 2017 naik 10,1% dibanding tahun sebelumnya.
Berbagai silang pendapat bermunculan setelah Bank Indonesia mengumumkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia, tahun 2017, mencapai lebih Rp4.000 triliun.
Ada yang menyebut jumlah tersebut masih dalam batas aman, tetapi ada pula yang berkata tidak.
Berikut lima hal yang perlu Anda ketahui terkait Utang Luar Negeri Indonesia.
Mengapa jumlahnya sangat banyak?
Pada data yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) Februari lalu, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia 2017 silam mencapai US$352,2 miliar atau sekitar Rp4.849 triliun (kurs Rp13.769).
Jumlah itu naik 10,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, pada 2016, ULN Indonesia 'hanya' naik sebesar 3%.
Peningkatan ULN ini cukup drastis karena "sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif pemerintah lain", ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman, dalam keterangan resminya.
Hak atas fotoAFPImage captionMayoritas Utang Luar Negeri Indonesia tahun 2017 adalah dalam bentuk Surat Utang.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan bahwa untuk membangun infrastruktur di berbagai penjuru negeri pada 2015-2019, Indonesia membutuhkan anggaran sekitar Rp5.000 triliun.
"Biaya itu tidak bisa semuanya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau APBD, sehingga pemerintah mencari jalan lain, yaitu menarik investasi dari luar negeri dengan menerbitkan surat utang," ungkap Ekonom Bank Permata, Josua Pardede.
Hak atas fotoAFPImage captionPresiden Joko Widodo menargetkan berbagai pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, jembatan, pelabuhan dan lain sebagainya.
Dalam lebih tiga tahun memimpin, pemerintahan Jokowi menyebut telah membangun di antaranya 2.623 km jalan aspal, sebagian besar di "Papua, perbatasan Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur"; lebih dari 560 km jalan tol; lebih 25.000 meter jembatan; sejumlah bandar udara; proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dan Palembang, serta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.
Hak atas fotoAFPImage captionPembangunan infrastruktur dikebut di berbagai daerah di tanah air.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Enny Sri Hartati, kepada BBC Indonesia mengungkapkan besarnya kenaikan ULN 2017 dibandingkan 2016, karena dua tahun jelang akhir pemerintahan Jokowi-JK: "Pemerintah ingin mempercepat pembangunan. Selain itu, yang berutang (ke luar negeri) itu tidak hanya pemerintah, tetapi juga BUMN."
"Misalnya (lewat) pencatatan obligasi global, Komodo Bond di London oleh Wijaya Karya, yang juga bertujuan mengeluarkan surat utang untuk percepatan pembiayaan infrastruktur," kata Enny.
Aman atau tidak?
Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati, menyebut jumlah utang tersebut "pasti tidak aman" karena bunga dan cicilannya dibayar dengan "gali lubang, tutup lubang". Utang baru dianggap aman kalau pelunasannya "tidak mengganggu likuiditas".
Hak atas fotoAFPImage captionPakar ekonomi silang pendapat soal masih aman atau tidaknya jumlah utang luar negeri Indonesia.
Kondisi gali lubang tutup lubang ini muncul akibat rasio penerimaan pajak, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar ULN, "juga turun". Realisasi penerimaan pajak Indonesia pada 2017 mencapai Rp1.151 triliun atau 'hanya' 89,7% dari target pada APBN-P 2017.
Enny mengungkapkan kondisi tersebut "akan dilihat pasar sebagai risiko fiskal, yang membuat pasar keuangan Indonesia jadi rapuh dan mudah sekali timbul kekhawatiran. Kalau dollar menguat, orang akan cepat khawatir akan terjadi aliran dana keluar."
Hak atas fotoAFPImage captionPenerimaan pajak yang tidak mencapai target, dinilai seorang ekonom INDEF membuat tingkat ULN Indonesia menjadi tidak aman.
Ditambahkannya lagi, meskipun utang untuk pembangunan infrastruktur, tetapi "rasa percaya diri pasar, masih relatif stagnan.
Ini terlihat dari pertumbuhan investasi pada triwulan tiga dan empat tahun 2017, yang meskipun bertumbuh, tetapi hanya di sektor jasa, bukan ke sektor riil (pertanian, pertambangan, industri) yang lebih punya efek berganda pada kesejahteraan masyarakat."
Meskipun begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kondisi utang Indonesia "masih aman", karena jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) masih berada di kisaran 34% dan menambahkan utang tidak boleh melebihi 60% dari PDB negara.
Hak atas fotoAFPImage captionMenteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, yakin tingkat ULN Indonesia masih dalam batas aman.
Namun, Enny tidak setuju dengan itu karena dia menganggap rasio utang terhadap PDB hanyalah salah satu indikator: "Tidak ada yang menjamin, rasio tingkat utang aman itu adalah di bawah 60%. Kita lihat Portugal, sebelum dinyatakan bangkrut, rasio utangnya juga dibilang aman-aman saja."
Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, tidak sejalan dengan Enny.
Menurutnya ULN Indonesia masih dalam batas aman, karena 80% nya adalah dalam bentuk Surat Utang Negara "dengan tenor jatuh tempo jangka panjang, yaitu rata-rata delapan sampai 10 tahun".
Hak atas fotoAFPImage captionEkonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebut ULN Indonesia setimpal dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5%.
Dengan tenggat pembayaran yang tidak terburu-buru, pemerintah diyakini Josua akan bisa melunasi utang dan bunganya, lewat peningkatan produktivitas utang yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur: "Apalagi dengan utang kita itu, tahun lalu ekonomi Indonesia juga bisa tumbuh 5%."
Akankah membebankan 'anak-cucu'?
Besarnya angka ULN Indonesia membuat berbagai pihak berkomentar, seperti Ketua Dewan Pembina Partai Beringin Karya (Berkarya), Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto.
Menurutnya, saat ini ULN Indonesia memprihatinkan, karena mencapai tujuh kali lipat dibandingkan zaman kepemimpinan ayahnya, Soeharto, pada masa Orde Baru, yang berkisar US$54 miliar atau sekitar Rp743 triliun.
Hak atas fotoAFPImage captionPolitisi Partai Berkarya, Tommy Soeharto mengaku khawatir dengan ULN Indonesia.
Komentar bahwa anak-cucu orang Indonesia akan ikut menanggung utang pun, kembali ramai terdengar dan Enny menilai reaksi tersebut wajar karena "pembayaran utang adalah dengan menggunakan pajak sehingga beban pajak nantinya tentu akan ditanggung oleh anak cucu kita."
Meskipun begitu, dia melihat penggunaan ULN untuk pembangunan infrastruktur akan membuat beban pajak itu tidak akan begitu terasa lagi oleh anak-cucu kita.
"Hasil berupa pembangunan dan banyaknya lapangan kerja membuat anak-cucu kita tak repot lagi mencari kerja. Sekalipun mereka harus bayar pajak, tidak masalah karena sumber pendapatan lebih besar dari beban pajaknya."
Hak atas fotoAFPImage captionPada masa Presiden Soeharto, utang luar negeri Indonesia diperkirakan US$54 miliar atau sekitar Rp743 triliun.
Hal senada disampaikan Josua Pardede: "Beban utang ke masyarakat kita itu tak seburuk yang dibayangkan, karena utangnya diperuntukkan untuk kegiatan produktif membangun infrastruktur."
"Apalagi berbagai lembaga internasional sudah memproyeksi kita akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar nomor empat atau lima dunia. Jadi, utang ini akan sangat setimpal."
'Berpotensi akibatkan krisis ekonomi'
Meskipun begitu, kepada BBC Indonesia, ekonom Josua Pardede menekankan bahwa pemerintah tetap harus berhati-hati terhadap ULN swasta. Dari total Rp4.849 triliun ULN Indonesia, 49% adalah milik swasta.
"ULN swasta berpotensi menciptakan krisis (ekonomi), seperti yang terjadi pada 1997," tegas Josua.
Hak atas fotoAFPImage captionEkonom Josua Pardede mengkhawatirkan adanya potensi krisis ekonomi jika ULN swasta meningkat.
ULN swasta bisa 'berbahaya' karena tidak bisa dikontrol pemerintah. Pengelolaan dan pembayaran utang pokok dan bunganya, hanya bergantung pada perusahaan peminjam itu sendiri.
"Khususnya bagi perusahaan swasta dalam negeri yang tidak melakukan hedgingatau lindung nilai (sejenis penjaminan). Misalnya dia berutang dalam dollar, tetapi pendapatannya dalam rupiah, sehingga terjadi missmatch, kondisi inilah yang memicu krisis 1997/1998."
Hak atas fotoAFPImage captionULN swasta dinilai seorang ekonom, bisa 'berbahaya' karena tidak bisa dikontrol pemerintah.
Josua mengungkapkan menjelang krisis 1997, banyak perusahaan swasta yang menarik ULN dalam jumlah besar. Namun, ketika terjadi krisis utang yang dipicu pelemahan mata uang Baht Thailand, Rupiah ikut melemah, sehingga banyak utang yang gagal bayar.
Kondisi inilah yang ditakutkannya terjadi lagi di Indonesia, jika ULN swasta terus membengkak.
Hak atas fotoAFPImage captionPeningkatan ULN swasta disebut sebagai buah perbaikan ekonomi.
Peningkatan ULN swasta ini adalah ironi dari perbaikan ekonomi. Pada saat ekonomi membaik, maka semakin banyak pula perusahaan yang ingin mengekspansi bisnisnya. Perusahaan memilih sumber dananya dari pinjaman luar negeri, karena "suku bunga di luar negeri lebih kompetitif, bahkan di Jepang (suku bunganya) masih negatif".
Seharusnya biayai infrastruktur dengan apa?
Josua Pardede menyebut ULN bisa ditekan dengan mencari sumber dana lain bagi pembiayaan infrastruktur. Salah satu pilihan yang dinilainya patut dipertimbangkan pemerintah adalah investasi swasta dalam negeri.
Menurutnya investasi swasta di sektor infrastruktur masih relatif rendah.
"Pertumbuhannya kurang dari 10%". Minimnya investasi swasta ini karena tingkat risiko proyek infrastruktur cukup tinggi dan kurang cepat 'menguntungkan' karena pembiayaannya dalam jangka panjang," jelas Josua.
Hak atas fotoAFPImage captionInvestasi swasta dalam negeri diharapkan menjadi 'pengganti' ULN.
Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati, berpendapat sama, dengan menyebut pemerintah harus lebih selektif dalam memilih proyek yang didanai: "Misalnya, pemerintah fokus saja pada proyek yang sifatnya untuk kepentingan publik dan infrastruktur publik. Di luar itu biarkan swasta."
"Tol di Jawa misalnya, tidak perlu pakai APBN. Asalkan skemanya, formulasinya jelas, pasti akan laku seperti kacang goreng untuk digarap swasta. Pemerintah hanya jadi penjamin, karena sudah ada undang-undang pembebasan lahan untuk kepentingan publik. Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan surat utang."
Hak atas fotoAFPImage captionMenurut Enny, proyek jalan tol di Jawa tidak perlu lagi dibiayai APBN.
Enny menambahkan, Indonesia 'seharusnya' meniru Cina, yang memberikan "karpet merah" penanganan proyek komersial, kepada investor swasta.
"Kalau kita terbalik, yang hajat hidup orang banyak, misalnya minyak dan gas, itu yang 50% kuasai swasta, bahkan asing pula. Sementara ada yang tidak hajat hidup orang banyak, kita (pemerintah) yang garap."
